PENETAPAN KEBIJAKAN PERBERASAN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG

PENETAPAN KEBIJAKAN PERBERASAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan petani dan

pengembangan ekonomi pedesaan, dipandang perlu untuk menetapkan

kebijakan perberasan nasional;

• bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk

menetapkan Instruksi Presiden tentang Penetapan Kebijakan

Perberasan;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah

dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;

1. Menteri Pertanian;

2. Menteri Keuangan;

3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

4. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;

5. Menteri Dalam Negeri;

6. Menteri Sosial;

7. Menteri…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional;

1. Kepala Badan Pusat Statistik;

2. Kepala Badan Urusan Logistik;

3. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;

4. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

5. Para Gubernur;

6. Para Bupati dan Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Memberikan dukungan bagi peningkatan produktivitas petani padi dan

produksi beras nasional.

KEDUA : Memberikan dukungan bagi diversifikasi kegiatan ekonomi petani padi

dalam rangka meningkatkan pendapatan petani.

KETIGA : Melaksanakan kebijakan harga dasar pembelian gabah dan beras oleh

Pemerintah dengan pedoman sebagai berikut:

• Harga Dasar Pembelian Gabah Kering Giling petani dalam negeri oleh

BULOG adalah Rp 1.725,00 (seribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)

per kilogram di gudang BULOG;

• Harga Dasar Pembelian Beras petani dalam negeri oleh BULOG

adalah Rp 2.790,00 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) per

kilogram di gudang BULOG;

• Persyaratan…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Persyaratan kualitas terhadap Harga Dasar Pembelian Gabah Kering

Giling sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah sebagai berikut:

1. Kadar air maksimum 14,0%

2. Butir hampa/kotoran maksimum 3,0%

3. Butir kuning/rusak maksimum 3,0%

4. Butir hijau/mengapur maksimum 5,0%

5. Butir merah maksimum 3,0%

• Dalam hal petani belum mampu memenuhi persyaratan kualitas yang

ditetapkan Pemerintah, maka petani atau kelompok tani dapat menjual

produksinya dalam berbagai kondisi sesuai tabel harga yang berlaku.

KEEMPAT : Menetapkan kebijakan impor beras dalam rangka memberikan

perlindungan kepada petani dan konsumen.

KELIMA : Memberikan jaminan bagi persediaan dan pelaksanaan penyaluran beras

bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan.

KEENAM : Para pejabat tersebut pada angka 2 sampai dengan angka 15 di bidang

masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk dan

mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh

instansi/pejabat terkait di lingkungannya, dan Menteri Negara

Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan kebijakan yang

diatur dalam Instruksi Presiden ini.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KETUJUH :…

KETUJUH : Ketentuan mengenai Harga Dasar Pembelian gabah dan beras dalam

negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berlaku mulai

tanggal 1 Januari 2003.

KEDELAPAN: Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2003 semua ketentuan tentang

penetapan harga dasar gabah dan harga pembelian dalam rangka

pengadaan gabah dan beras dalam negeri yang telah ada sebelum

dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI