Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang KOORDINASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

KOORDINASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya kegiatan masyarakat pada masa

lebaran yang berdampak pada meningkatnya permintaan akan jasa

angkutan, baik angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan

udara, diperlukan persiapan untuk kelancaran, ketertiban,

keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan

lebaran;

• bahwa dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan di

bidang Pemerintahan Daerah, diperlukan penanganan yang terpadu

dan terkoordinasi dengan baik dalam penyelenggaraan angkutan

lebaran;

• bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi

Presiden tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran

Terpadu;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah

diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3303);

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479);

1. Undang-Undang …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3493);

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4168);

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4444);

1. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden

Nomor 45 Tahun 2002;

MENGINSTRUKSIKAN : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Perhubungan;

1. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;

2. Menteri Dalam Negeri;

3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

4. Menteri Kesehatan;

5. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;

6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

8. Gubernur seluruh Indonesia;

9. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Untuk :

PERTAMA : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan angkutan lebaran secara

terpadu, khususnya dengan Pemerintah Daerah, dengan tugas masing-

masing sebagaimana tersebut di bawah ini.

KEDUA : Menteri Perhubungan, selaku koordinator penyelenggaraan angkutan

lebaran:

1. membentuk tim koordinasi penyelenggaraan angkutan lebaran;

2. menyusun rencana operasi penyelenggaraan angkutan lebaran secara

nasional, sebagai acuan dalam penyelenggaraan angkutan lebaran di

tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/ kota;

1. mempersiapkan kebijakan khusus di bidang perhubungan untuk

kelancaran dan keselamatan angkutan lebaran;

1. melaporkan pelaksanaan instruksi ini kepada Presiden yang meliputi

masa persiapan, pelaksanaan dan selesainya penyelenggaraan

angkutan lebaran.

KETIGA …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KETIGA : Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah :

1. memperbaiki, meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana

jalan dan jembatan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas

dan angkutan lebaran;

1. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan

keselamatan di jalan tol dan meningkatkan segala fasilitas untuk

menjamin kelancaran lalu lintas di semua jalan tol;

1. mempersiapkan sarana dan fasilitas untuk mengantisipasi terjadinya

kecelakaan, bencana alam atau kejadian lain yang mengganggu

kelancaran angkutan lebaran.

KEEMPAT : Menteri Dalam Negeri :

memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelenggaraan angkutan

lebaran kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota.

KELIMA : Menteri Perindustian dan Perdagangan :

mengatur terselenggaranya kelancaran distribusi bahan pokok selama

masa angkutan lebaran.

KEENAM : Menteri Kesehatan :

meningkatkan kegiatan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan

yang ada dan pada tempat-tempat yang diperlukan pada jalur angkutan

lebaran.

KETUJUH : Menteri Negara Komunikasi dan Informasi :

melaksanakan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk

mendukung kelancaran angkutan lebaran.

KEDELAPAN …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEDELAPAN : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia :

1. melakukan langkah-langkah yang dipandang perlu, dengan kegiatan

pre-emtif, preventif dan represif;

1. mempersiapkan dan melaksanakan langkah/tindakan untuk

meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran angkutan

lebaran.

KESEMBILAN : Panglima Tentara Nasional Indonesia:

1. memberikan bantuan angkutan baik angkutan laut, angkutan darat,

dan angkutan udara milik Tentara Nasional Indonesia, atas

permintaan dan sesuai dengan kemampuan yang tersedia;

1. memberikan bantuan keamanan atas permintaan.

KESEPULUH : Gubernur Provinsi :

1. menyusun rencana operasi penyelenggaraan angkutan lebaran sesuai

situasi dan kondisi daerah masing-masing dengan mengacu kepada

rencana operasi penyelenggaraan angkutan lebaran nasional;

1. mengkoordinasikan Bupati/Walikota di wilayahnya untuk menyusun

program kerja dalam rangka meningkatkan kelancaran, ketertiban,

keamanan dan keselamatan angkutan di wilayah masing-masing;

1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

dalam rangka kelancaran penyelenggaraan angkutan lebaran;

1. mempersiapkan fasilitas umum dan memberikan kemudahan-

kemudahan yang diperlukan masyarakat dalam rangka

meningkatkan kualitas pelayanan;

Melakukan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. melakukan optimalisasi dan perbaikan prasarana transportasi di

wilayahnya sesuai kewenangannya.

KESEBELAS : Bupati/Walikota :

1. menyusun rencana operasi penyelenggaraan angkutan lebaran sesuai

situasi dan kondisi daerah masing-masing dengan mengacu kepada

rencana operasi penyelenggaraan angkutan lebaran nasional dan

provinsi;

1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

maupun Pemerintah Provinsi dalam rangka kelancaran

penyelenggaraan angkutan lebaran;

1. melakukan optimalisasi dan perbaikan prasarana transportasi di

wilayahnya sesuai kewenangannya;

1. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi

terjadinya kemacetan dan kecelakaan serta mengantisipasi daerah

rawan bencana alam (banjir, tanah longsor, kabut) di wilayahnya;

1. mengawasi pelaksanaan tarif angkutan, kelaikan kendaraan dan

tanggap darurat serta mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan

yang berlaku apabila dijumpai pelanggaran.

KEDUA BELAS : Agar Instruksi Presiden ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 19 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands