PEMBANGUNAN PULAU SABANG MENJADI

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBANGUNAN PULAU SABANG MENJADI

DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

• bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1998 telah ditetapkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang;
• bahwa untuk mempercepat terwujudnya Pulau Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dipandang pelu segera melakukan langkah-langkah konkrit dalam pembangunan prasarana dan sarananya;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada:

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
4. Menteri Perhubungan;
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
6. Menteri Hukum dan Perundang-undangan;
7. Menteri Pertambangan dan Energi;
8. Menteri Negara Pekerjaan Umum;
9. Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk:

PERTAMA: Segera membangun prasarana dan sarana di Pulau Sabang dan mengalokasikan sumber-sumber dana yang diperlukan untuk mewujudkan Pulau Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

KEDUA: Memberikan segala kemudahan fasilitas di bidang perpajakan, kepabeanan, dan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA: Menyiapkan Rancangan Undang-undang tentang Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas bagi Pulau Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang sesuai semangat otonomi daerah.

KEEMPAT: Melaksanakan Instruksi Presiden dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

kepada Presiden. Instruksi … Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 24 Januari 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID