Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
INPRES Berlaku

PENYELENGGARAAN PAMERAN PRODUKSI INDONESIA (PPI) 2003

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN PAMERAN PRODUKSI INDONESIA (PPI) 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi era globalisasi yang ditandai semakin meningkatnya persaingan di pasaran internasional maka pasar dalam negeri merupakan aset nasional yang perlu dimanfaatkan secara optimal melalui pemberdayaan produk dalam negeri, sehingga dapat memberikan dukungan yang kuat bagi pembangunan dan pengembangan industri dan perdagangan nasional;

  • bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka usaha-usaha memupuk kepercayaan dan kebanggaan masyarakat terhadap produksi dalam negeri yang salah satunya melalui kegiatan-kegiatan pameran, perlu didukung oleh instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat secara luas;
  • bahwa sehubungan dengan itu perlu dikeluarkan Instruksi Presiden tentang Penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia (PPI) 2003;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

  1. Para Menteri Kabinet Gotong Royong lainnya;

  2. Para Pemimpin Lembaga Pemerintah Non Departemen;

  3. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

  4. Para Gubernur seluruh Indonesia;

  5. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Untuk : PERTAMA : Menteri Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan Pameran Produksi Indonesia (PPI) Tahun 2003 di Jakarta, selanjutnya disebut PPI

KEDUA :…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEDUA : Dalam rangka menyelenggarakan PPI 2003 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Menteri Perindustrian dan Perdagangan melakukan kegiatan sebagai berikut:

  • mengkoordinasikan perumusan dan penetapan kebijakan, pengaturan dan perencanaan program penyelenggaraan PPI 2003, dengan dukungan Menteri terkait, Pemimpin Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, kalangan dunia usaha serta pihak-pihak lain yang dianggap perlu;
  • menjadikan PPI 2003 sebagai pameran berskala nasional sekaligus sebagai sosialisasi kecintaan atas produksi dalam negeri;
  • menunjuk perusahaan swasta yang mampu dan ber-pengalaman sebagai penyelenggara PPI 2003 dengan syarat-syarat yang paling baik, guna tercapainya sasaran penyelenggaraan pameran;
  • mengawasi persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan PPI 2003 agar benar-benar berlangsung sesuai dengan kebijakan, program dan sasaran penyelenggaraan tersebut. KETIGA : Para Menteri Kabinet Gotong Royong lainnya dan Pemimpin Lembaga Pemerintah Non Departemen membantu Menteri Perindustrian dan Perdagangan sesuai bidang kewenangan masing-masing.

KEEMPAT : Gubernur Kepala Derah Khusus Ibukota Jakarta membantu Menteri Perindustrian dan Perdagangan mempersiapkan dan mengatur arena, lingkungan dan transportasi seputar PPI 2003 sehingga memudahkan akses ke dan dari arena PPI 2003.

KELIMA : Gubernur dan para Bupati/Walikota seluruh Indonesia membantu Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan mendukung, memberikan masukan dan memanfaatkan PPI 2003 sebagai arena peningkatan promosi produk daerah masing-masing.

KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam rangka mengkoordinasikan perumusan kebijakan, pengaturan, dan perencanaan program termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan PPI 2003, dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan sumber pendapatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan PPI 2003 selain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dibebankan kepada pelaksana penyelenggara PPI 2003 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c.

KEDELAPAN :…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEDELAPAN : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dalam rangka menghadapi era globalisasi yang ditandai semakin meningkatnya persaingan di pasaran internasional maka pasar dalam negeri merupakan aset nasional yang perlu dimanfaatkan secara optimal melalui pemberdayaan produk dalam negeri, sehingga dapat memberikan dukungan yang kuat bagi pembangunan dan pengembangan industri dan perdagangan nasional;

  • bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka usaha-usaha memupuk kepercayaan dan kebanggaan masyarakat terhadap produksi dalam negeri yang salah satunya melalui kegiatan-kegiatan pameran, perlu didukung oleh instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat secara luas;
  • bahwa sehubungan dengan itu perlu dikeluarkan Instruksi Presiden tentang Penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia (PPI) 2003;