KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(1) Kementerian Perindustrian berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Kementerian Perindustrian dipimpin oleh Menteri.

(1) Dalam memimpin Kementerian Perindustrian, Menteri

dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan

penunjukan Presiden.

(2) Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden.

(3) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Menteri.

(4) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri

dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian.

(5) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:

2020, No.254 -3-

• membantu Menteri dalam perumusan dan/atau

pelaksanaan kebijakan Kementerian Perindustrian; dan

• membantu Menteri dalam mengoordinasikan

pencapaian kebijakan strategis lintas unit

organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau

Eselon I di lingkungan Kementerian

Perindustrian.

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan

unsur pemimpin kementerian.

Kementerian Perindustrian mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perindustrian untuk membantu Presiden dalam

menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

• perumusan dan penetapan kebijakan di bidang

pembangunan sumber daya industri, pembangunan

sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengembangan perwilayahan industri,

pengamanan dan penyelamatan industri, peningkatan

dan penguatan industri 4.0, pembinaan jasa industri,

dan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan

usaha industri dan kegiatan kawasan industri;

• pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan

prasarana industri, pemberdayaan industri, pengembangan perwilayahan industri, pengamanan

dan penyelamatan industri, peningkatan dan

penguatan industri 4.0, pembinaan jasa industri, dan

2020, No.254 -4-

pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan

usaha industri dan kegiatan kawasan industri;

• pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas

pelaksanaan urusan Kementerian Perindustrian di

daerah;

• koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh

unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;

• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang

menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian;

• pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan

Kementerian Perindustrian;

• pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi

industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri,

penguatan industri hijau, dan penyusunan

rekomendasi kebijakan jasa industri;

• pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia industri; dan

• pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif

kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan

Kementerian Perindustrian.

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Kementerian Perindustrian terdiri atas:

• Sekretariat Jenderal;

• Direktorat Jenderal Industri Agro;

• Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan

Tekstil;

2020, No.254 -5-

• Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat

Transportasi, dan Elektronika;

• Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan

Aneka;

• Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan

Akses Industri Internasional;

• Inspektorat Jenderal;

• Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;

• Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;

• Staf Ahli Bidang Pendalaman, Penyebaran, dan

Pemerataan Industri;

• Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi;

• Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri

Dalam Negeri; dan

• Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri

4.0.

Bagian Kedua

Sekretariat Jenderal

(1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris

Jenderal.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi kegiatan Kementerian Perindustrian;

2020, No.254 -6-

• koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan

anggaran Kementerian Perindustrian;

• pembinaan dan pemberian dukungan administrasi

yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,

keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan

masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian

Perindustrian;

• pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
• koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

• penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan

negara dan layanan pengadaan barang/ jasa; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Ketiga

Direktorat Jenderal Industri Agro

(1) Direktorat Jenderal Industri Agro berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Industri Agro dipimpin oleh

Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Industri Agro mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0,

pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri,

rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri,

pembinaan industri hijau dan industri strategis,

pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri,

pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil

hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut, dan

perikanan, dan industri minuman dan tembakau.

2020, No.254 -7-

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11, Direktorat Jenderal Industri Agro

menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang peningkatan dan

penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi

pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan

sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan

penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan

pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa

industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan

usaha industri pada industri hasil hutan dan

perkebunan, industri makanan, hasil laut, dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau;

• pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan

penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi

pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan

sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan

penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan

pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa

industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan

usaha industri pada industri hasil hutan dan

perkebunan, industri makanan, hasil laut, dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi

industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa

industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan

usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut, dan

perikanan, dan industri minuman dan tembakau;

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi

industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan

2020, No.254 -8-

usaha industri pada industri hasil hutan dan

perkebunan, industri makanan, hasil laut, dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau;

• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan

optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana

pemanfaatan sumber daya alam bagi industri,

pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam

negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi

industri, pembinaan jasa industri, dan pengawasan

dan pengendalian kegiatan usaha industri pada

industri hasil hutan dan perkebunan, industri

makanan, hasil laut dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau;

• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri

Agro; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Keempat

Direktorat Jenderal Industri Kimia,

Farmasi, dan Tekstil

(1) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan

Tekstil berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan

Tekstil dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan

penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi

pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau

2020, No.254 -9-

dan industri strategis, pembinaan peningkatan

penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa

industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan

usaha industri pada industri kimia hulu, industri kimia

hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik,

dan industri pengelolaan bahan galian nonlogam, serta

industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan

Tekstil menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi

pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan

sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri

hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan

penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa

industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan

usaha industri pada industri kimia hulu, industri

kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri

keramik, dan industri pengelolaan bahan galian

nonlogam, serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki;

• pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan

penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi

pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan

sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri

hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan

pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan

usaha industri pada industri kimia hulu, industri

kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengelolaan bahan galian

2020, No.254 -10-

nonlogam, serta industri tekstil, industri kulit, dan

industri alas kaki;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi

industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa

industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan

usaha industri pada industri kimia hilir, industri

farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengelolaan bahan galian nonlogam, serta

industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki;

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi

industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa

industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kimia hilir, industri

farmasi, industri semen, industri keramik, dan

industri pengelolaan bahan galian nonlogam, serta

industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki;

• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan

optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana

pemanfaatan sumber daya alam bagi industri,

pembinaan industri hijau dan industri strategis,

pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam

negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, dan pengawasan

dan pengendalian kegiatan usaha industri pada

industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri

barang galian nonlogam, serta industri tekstil,

industri kulit, dan industri alas kaki;

• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2020, No.254 -11-

Bagian Kelima

Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika

(1) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat

Transportasi, dan Elektronika berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat

Transportasi, dan Elektronika dipimpin oleh Direktur

Jenderal.

Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0,

pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri,

rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis,

pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri,

perencanaan dan pembinaan standardisasi industri,

pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan

pengendalian kegiatan usaha industri pada industri logam,

industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat

Transportasi, dan Elektronika menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang peningkatan dan

penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan

sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri

hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan

2020, No.254 -12-

pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa

industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri logam, industri mesin,

industri alat transportasi dan maritim, dan industri

elektronika dan telematika;

• pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan

penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi

pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri

hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan

penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan

pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa

industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan

usaha industri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, dan industri

elektronika dan telematika;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi

industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan

usaha industri pada industri logam, industri mesin,

industri alat transportasi dan maritim, dan industri

elektronika dan telematika;

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa

industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan

usaha industri pada industri logam, industri mesin,

industri alat transportasi dan maritim, dan industri

elektronika dan telematika;

• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan

optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri,

pembinaan industri hijau dan industri strategis,

pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi

2020, No.254 -13-

industri, pembinaan jasa industri, dan pengawasan

dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri logam, industri mesin, industri alat

transportasi dan maritim, dan industri elektronika

dan telematika;

• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri

Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;

dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Keenam

Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah,

dan Aneka

(1) Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan

Aneka berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan

Aneka dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi

pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan

sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau

dan industri strategis, pembinaan peningkatan

penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan

pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan

usaha industri pada industri kecil, industri menengah, dan industri aneka, serta penguatan kapasitas kelembagaan

pada industri kecil dan industri menengah.

2020, No.254 -14-

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah,

dan Aneka menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang peningkatan dan

penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi

pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan

sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan

penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan

pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa

industri, serta pengawasan dan pengendalian

kegiatan usaha industri pada industri kecil, industri

menengah, dan industri aneka, serta penguatan kapasitas kelembagaan pada industri kecil dan

industri menengah;

• pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan

penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi

pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri

hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan

penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan

pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa

industri, serta pengawasan dan pengendalian

kegiatan usaha industri pada industri kecil, industri menengah, dan industri aneka, serta penguatan

kapasitas kelembagaan pada industri kecil dan

industri menengah;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi

industri, pembinaan industri hijau, dan pembinaan jasa industri, serta pengawasan dan pengendalian

kegiatan usaha industri pada industri kecil, industri menengah, dan industri aneka, serta penguatan

kapasitas kelembagaan pada industri kecil dan

industri menengah;

2020, No.254 -15-

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, dan pembinaan

jasa industri, serta pengawasan dan pengendalian

kegiatan usaha industri pada industri kecil, industri

menengah, dan industri aneka, serta penguatan

kapasitas kelembagaan pada industri kecil dan

industri menengah;

• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan

optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana

pemanfaatan sumber daya alam bagi industri,

pembinaan industri hijau dan industri strategis,

pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi

industri, pembinaan jasa industri, serta pengawasan

dan pengendalian kegiatan usaha industri pada

industri kecil, industri menengah, dan industri aneka,

serta penguatan kapasitas kelembagaan pada industri kecil dan industri menengah;

• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri

Kecil, Menengah, dan Aneka; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Ketujuh Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan,

dan Akses Industri Internasional

(1) Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan

Akses Industri Internasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan

Akses Industri Internasional dipimpin oleh Direktur

Jenderal.

2020, No.254 -16-

Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

di bidang pengamanan dan penyelamatan industri,

pengembangan perwilayahan industri, pengembangan

akses industri internasional, dan pengawasan dan

pengendalian kegiatan kawasan industri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan,

dan Akses Industri Internasional menyelenggarakan

fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang pengamanan dan

penyelamatan industri, pengembangan perwilayahan

industri, pengembangan akses industri internasional,

dan pengawasan dan pengendalian kegiatan kawasan

industri;

• pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan dan

penyelamatan industri, pengembangan perwilayahan

industri, pengembangan akses industri internasional,

dan pengawasan dan pengendalian kegiatan kawasan

industri;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan perwilayahan industri dan

pengawasan dan pengendalian kegiatan kawasan

industri;

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

pengembangan perwilayahan industri dan

pengawasan dan pengendalian kegiatan kawasan industri;

• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri,

pengembangan perwilayahan industri, pengembangan

akses industri internasional, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan kawasan industri;

2020, No.254 -17-

• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedelapan

Inspektorat Jenderal

(1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur

Jenderal.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan

pengawasan intern di lingkungan Kementerian

Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di di

lingkungan Kementerian Perindustrian;

• pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan,

dan kegiatan pengawasan lainnya;

• pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penugasan Menteri;

• penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan

Kementerian Perindustrian;

• pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2020, No.254 -18-

Bagian Kesembilan

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

(1) Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Menteri.

(2) Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan

standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi

industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan

rekomendasi kebijakan jasa industri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa

Industri menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan kebijakan teknis di bidang perumusan,

penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan

teknologi industri, penguatan industri hijau, dan

penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri;

• pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan,

pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi

industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, dan penguatan industri hijau;

• pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri;

• pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

tugas perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi

2020, No.254 -19-

pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri

hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri;

• pelaksanaan administrasi Badan Standardisasi dan

Kebijakan Jasa Industri; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kesepuluh Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Industri

(1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Industri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Industri dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan

sumber daya manusia industri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32, Badan Pengembangan Sumber daya Manusia

Industri menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan kebijakan teknis di bidang pembangunan

sumber daya manusia industri;

• pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia

industri;

• pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

tugas pembangunan sumber daya manusia industri;

• pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Industri; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2020, No.254 -20-

Bagian Kesebelas

Staf Ahli

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh

Sekretaris Jenderal.

(1) Staf Ahli Bidang Pendalaman, Penyebaran, dan

Pemerataan Industri mempunyai tugas memberikan

rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada

Menteri terkait dengan bidang pendalaman,

penyebaran, dan pemerataan industri.

(2) Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi

mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap

isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan

bidang iklim usaha dan investasi.

(3) Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri

Dalam Negeri mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada

Menteri terkait dengan bidang penguatan

kemampuan industri dalam negeri.

(4) Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0

mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap

isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang percepatan transformasi industri 4.0.

Bagian Keduabelas

Jabatan Fungsional

Di lingkungan Kementerian Perindustrian dapat

ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

2020, No.254 -21-

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional

dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan

Kementerian Perindustrian dapat dibentuk Unit

Pelaksana Teknis.

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal

37 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat

persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

TATA KERJA

(1) Dalam hal perumusan dan pelaksanaan kebijakan

yang bersifat teknis yang terkait dengan bidang

industri tertentu yang dilaksanakan oleh

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian

lain, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian lain harus berkoordinasi dengan

Menteri.

(2) Dalam hal perumusan dan pelaksanaan kebijakan

rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi

industri, Menteri harus berkoordinasi dengan

menteri/kepala lembaga nonkementerian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus

menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2020, No.254 -22-

(1) Kementerian Perindustrian harus menyusun proses

bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja

yang efektif dan efisien antar unit organisasi di

lingkungan Kementerian Perindustrian.

(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan

Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai

hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang

perindustrian secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai

kebutuhan.

Kementerian Perindustrian harus menyusun analisis

jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian

tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Perindustrian

dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Perindustrian maupun dalam

hubungan antar kementerian dengan lembaga lain terkait.

Semua unsur di lingkungan Kementerian Perindustrian

harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab

memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan

2020, No.254 -23-

memberikan pengarahan serta petunjuk bagi

pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh

bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan

secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit

organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap unit organisasi di bawahnya.

PENDANAAN

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian dibebankan

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan

organisasi, dan tata kerja Kementerian Perindustrian

ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan

tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang aparatur negara.

2020, No.254 -24-

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua

ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 69 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), masih tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah

atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan

Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh

jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan

di lingkungan Kementerian Perindustrian, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan

dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru

berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2020, No.254 -25-

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 November 2020

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 November 2020

,

ttd