KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(1) Kementerian Perindustrian berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Presiden.

(2) Kementerian Perindustrian dipimpin oleh Menteri.

Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

• perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
• pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
• pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran

www.peraturan.go.id

2015, No.54 3

dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;

• pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian;
• pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
• pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian; dan
• pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Perindustrian.

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Kementerian Perindustrian terdiri atas:

• Sekretariat Jenderal;
• Direktorat Jenderal Industri Agro;
• Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka;
• Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
• Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah;
• Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri;
• Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional;
• Inspektorat Jenderal;
• Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
• Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri;
• Staf Ahli Bidang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
• Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri.

www.peraturan.go.id

2015, No.54 4

Bagian Kedua Sekretariat Jenderal

(1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Menteri.

(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi kegiatan Kementerian Perindustrian;
• koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Perindustrian;
• pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Perindustrian;
• pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
• koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
• pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Ketiga Direktorat Jenderal Industri Agro

(1) Direktorat Jenderal Industri Agro berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Industri Agro dipimpin oleh Direktur Jenderal.

www.peraturan.go.id

2015, No.54 5

Direktorat Jenderal Industri Agro mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktorat Jenderal Industri Agro menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau;
• pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau;
• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau;
• pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri

www.peraturan.go.id

2015, No.54 6

makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau;

• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Agro; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Keempat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka

(1) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka dipimpin oleh

Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri barang galian non logam, serta industri tekstil dan industri aneka.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri barang galian non logam, serta industri tekstil dan industri aneka;

www.peraturan.go.id

2015, No.54 7

• pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri barang galian non logam, serta industri tekstil dan industri aneka;
• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri barang galian non logam, serta industri tekstil dan industri aneka;
• pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri barang galian non logam, serta industri tekstil dan industri aneka;
• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri barang galian non logam, serta industri tekstil dan industri aneka;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kelima Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika

(1) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan

Elektronika berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan

Elektronika dipimpin oleh Direktur Jenderal.

www.peraturan.go.id

2015, No.54 8

Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, dan industri elektronika dan telematika;
• pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, dan industri elektronika dan telematika;
• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, dan industri elektronika dan telematika;
• pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam,

www.peraturan.go.id

2015, No.54 9

industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, dan industri elektronika dan telematika;

• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, dan industri elektronika dan telematika;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Keenam Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah

(1) Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah dipimpin oleh

Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan, standardisasi industri dan teknologi industri, peningkatan daya saing, penumbuhan wirausaha, penguatan kapasitas kelembagaan, pemberian fasilitas, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan industri menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, maritim, serta elektronika dan telematika.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya saing, standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta

www.peraturan.go.id

2015, No.54 10

promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan industri menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, maritim, serta elektronika dan telematika;

• pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya saing, standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan industri menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, maritim, serta elektronika dan telematika;
• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya saing, standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan industri menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, maritim, serta elektronika dan telematika;
• pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya saing, standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan industri menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, maritim, serta elektronika dan telematika;
• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya saing, standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan industri menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil

www.peraturan.go.id

2015, No.54 11

dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, maritim, serta elektronika dan telematika;

• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Ketujuh Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri

(1) Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dipimpin

oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah, penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah, penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• pelaksanaan kebijakan di bidang penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah, penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

www.peraturan.go.id

2015, No.54 12

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah, penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah, penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah, penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedelapan Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional

(1) Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri

Internasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri

Internasional dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang industri.

www.peraturan.go.id

2015, No.54 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri, kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar internasional, pembukaan akses pada sumber daya industri, pemanfaatan jaringan rantai suplai global, serta promosi industri, jasa industri, dan investasi industri;
• pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri, kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar internasional, pembukaan akses pada sumber daya industri, pemanfaatan jaringan rantai suplai global, serta promosi industri, jasa industri, dan investasi industri;
• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri, kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar internasional, pembukaan akses pada sumber daya industri, pemanfaatan jaringan rantai suplai global, serta promosi industri, jasa industri, dan investasi industri;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kesembilan Inspektorat Jenderal

(1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Menteri.

(2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

www.peraturan.go.id

2015, No.54 14

• penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian;
• pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
• pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
• penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
• pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kesepuluh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

(1) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dipimpin oleh Kepala

Badan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang teknologi industri, jasa industri, standardisasi industri, konservasi, diversifikasi energi, industri hijau, iklim usaha dan kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang, serta promosi dan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang industri;
• pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang teknologi industri, jasa industri, standardisasi industri, konservasi, diversifikasi energi, industri hijau, iklim usaha dan kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang, serta promosi dan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang industri;

www.peraturan.go.id

2015, No.54 15

• pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang teknologi industri, jasa industri, standardisasi industri, konservasi, diversifikasi energi, industri hijau, iklim usaha dan kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang, serta promosi dan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang industri;
• pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kesebelas Staf Ahli

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

(1) Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri mempunyai tugas

memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang penguatan struktur industri.

(2) Staf Ahli Bidang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

(3) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri mempunyai tugas memberikan

rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang sumber daya industri.

Bagian Kedua belas Jabatan Fungsional

Di lingkungan Kementerian Perindustrian dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis

penunjang di lingkungan Kementerian Perindustrian dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.

www.peraturan.go.id

2015, No.54 16

Unit Pelaksana Teknis Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

TATA KERJA

Dalam hal perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat teknis yang terkait dengan bidang industri tertentu yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga non kementerian lain, menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian lain harus berkoordinasi dengan Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kementerian Perindustrian harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Kementerian Perindustrian harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Perindustrian maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

www.peraturan.go.id

2015, No.54 17

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

PENDANAAN

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Perindustrian ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135

www.peraturan.go.id

2015, No.54 18

Tahun 2014 yang berkaitan dengan Kementerian Perindustrian, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Perindustrian, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

• Semua ketentuan mengenai Kementerian Perindustrian dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014; dan
• Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja sepanjang mengatur mengenai Kementerian Perindustrian; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

2015, No.54 19

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2015

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2015

,

www.peraturan.go.id