Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil

dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG.
6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja-KL adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan kementerian/lembaga yang disusun menurut bagian anggaran kementerian/ lembaga.
9. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
10. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
12. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah

yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 13. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. 14. Urusan Wajib Bidang Sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah. 15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota. 16. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.

Pelimpahan kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada dinas sosial Daerah provinsi dan dinas sosial Daerah kabupaten/kota dimaksudkan sebagai pelimpahan tugas yang menjadi wewenang Kementerian Sosial kepada gubernur untuk melaksanakan program/kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada bupati/wali kota untuk melaksanakan Tugas Pembantuan.

Pelimpahan kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada dinas sosial Daerah provinsi dan dinas sosial Daerah kabupaten/kota bertujuan untuk memberikan arah kebijakan kepada gubernur atau bupati/wali kota untuk melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Sosial di Daerah sehingga dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

(1) Ruang lingkup urusan yang dilimpahkan/ditugaskan dalam bentuk rencana program, kegiatan, dan anggaran yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada RKP. (2) Rencana program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari bagian anggaran Kementerian Sosial melalui mekanisme pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dikelola dengan tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Sasaran rencana program, kegiatan, anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ingin dicapai meliputi: a. peningkatan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS termasuk anak, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta lanjut usia;

b. peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS; c. peningkatan aksesibilitas PMKS dan kelompok rentan lainnya yang mendapatkan bantuan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pelayanan sosial dasar lainnya; d. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dan kesejahteraan sosial; e. peningkatan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta pemberdayaan komunitas adat terpencil, wanita rawan sosial ekonomi, fakir miskin dan PMKS lainnya; f. meningkatkan peran tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, atau karang taruna dalam penanggulangan kemiskinan dan pelayanan kesejahteraan sosial; g. perluasan jangkauan program kegiatan pada wilayah perbatasan antarnegara dan pulau-pulau kecil terluar; h. meningkatkan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan restorasi sosial; i. penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial dalam penanganan akibat bencana alam, bencana sosial, dan penanganan pengungsi akibat konflik; j. perluasan jangkauan program keluarga harapan di Daerah kabupaten/kota pada tahun 2018; dan k. melaksanakan Tugas Pembantuan di beberapa Daerah kabupaten.

Rencana program yang dibiayai melalui pendanaan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Sosial meliputi: a. program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; b. program pemberdayaan sosial;

c. program rehabilitasi sosial; d. program perlindungan dan jaminan sosial; e. program penanganan fakir miskin; dan f. program pendidikan, penelitian dan penyuluhan sosial.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi: a. operasional sistem akuntansi instansi dan barang milik negara; b. pemantauan dan pelaporan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; c. penyusunan usulan program dan kegiatan tahun 2018; d. koordinasi unit program dengan unit teknis; e. sosialisasi perencanaan program; f. konsolidasi perencanaan program dan anggaran tahun anggaran 2019; g. rapat koordinasi perencanaan program dan anggaran tahun anggaran 2019; h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan i. penjajakan usulan program tahun anggaran 2019.

Program pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi: a. pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat; b. pemberdayaan komunitas adat terpencil; c. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial; dan d. pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial.

Program rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi: a. rehabilitasi sosial anak; b. rehabilitasi sosial penyandang disabilitas; c. rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang; d. rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan e. rehabilitasi sosial lanjut usia.

Program perlindungan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi: a. perlindungan sosial korban bencana alam; b. perlindungan sosial korban bencana sosial; dan c. jaminan sosial keluarga.

Program penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi: a. penanganan fakir miskin perdesaan; dan b. penanganan fakir miskin perkotaan.

Program pendidikan, penelitian dan penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi program penyuluhan sosial.

(1) Rencana program yang dibiayai melalui pendanaan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Sosial dilaksanakan untuk program pemberdayaan sosial. (2) Program pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberdayaan komunitas adat terpencil.

(1) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di Daerah provinsi dilakukan oleh gubernur. (2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPD. (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan SKPD daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota yang mempunyai kompetensi dalam melaksanakan pengelolaan program atau kegiatan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Sosial. (4) Gubernur MENETAPKAN SKPD dan pejabat inti pengelola kegiatan Dekonsentrasi. (5) Pengelola kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: a. kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang/kepala satuan kerja; b. pejabat pemungut penerimaan negara; c. pejabat pembuat komitmen; d. pejabat penguji dan penandatangan surat perintah membayar; e. bendahara penerimaan; dan f. bendahara pengeluaran.

(1) Dalam menyelenggarakan rencana program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, gubernur melaksanakan:

a. sinkronisasi dengan penyelenggara urusan Pemerintah Daerah dan menjamin terlaksananya kegiatan Dekonsentrasi secara efektif dan efisien; b. penetapan SKPD dan perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan Dekonsentrasi dengan mempertimbangkan persyaratan kemampuan dan kompetensi personil; c. program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Sosial sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditentukan oleh Pemerintah; dan d. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan. (2) Gubernur memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Sosial.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), gubernur berpedoman pada norma, standar, prosedur, kriteria, standar ukuran kinerja, kebijakan Pemerintah, serta keserasian, kemanfaatan, dan kelancaran pelaksanaan tugas serta pemerintahan dan pembangunan Daerah.

(1) Penarikan urusan pemerintahan yang dilimpahkan dapat dilakukan apabila: a. urusan pemerintahan tidak dapat dilanjutkan karena Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengubah kebijakan; dan/atau

b. pelaksanaan urusan Pemerintah di Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Penarikan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dan tembusannya disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan nasional. (3) Penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan Dana Dekonsentrasi.

(1) Pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Sosial melalui Dana Dekonsentrasi. (2) Pendanaan untuk Dekonsentrasi dialokasikan setelah adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah melalui Kementerian Sosial kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah. (3) Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat nonfisik meliputi koordinasi, perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

(1) Program dan kegiatan Kementerian Sosial yang dialokasikan untuk kegiatan Dekonsentrasi harus sesuai dengan Renja-KL dan RKP. (2) Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan ditugaskan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di Daerah, dan kebutuhan pembangunan Daerah.

(1) Penganggaran Dana Dekonsentrasi dilakukan oleh Kementerian Sosial harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang APBN. (2) Penganggaran Dana Dekonsentrasi dituangkan dalam penyusunan RKA-KL. (3) Kementerian Sosial menyampaikan penyusunan RKA-KL kepada gubernur untuk diberitahukan kepada DPRD provinsi pada saat pembahasan rencana anggaran pendapatan belanja daerah. (4) Setelah menerima RKA-KL, gubernur MENETAPKAN kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan/penandatangan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran serta menyampaikannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.

(1) Penyaluran Dana Dekonsentrasi dilakukan oleh bendahara umum negara atau kuasanya melalui rekening umum negara di kas daerah.

(2) Tata cara penyaluran Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan Dekonsentrasi merupakan penerimaan negara dan wajib disetor oleh pejabat kuasa pengguna anggaran ke rekening kas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Dalam hal pelaksanaan Dekonsentrasi terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran, saldo tersebut harus disetor ke rekening kas umum negara.

(1) Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi merupakan barang milik negara. (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi. (3) SKPD melakukan penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat dihibahkan kepada Daerah. (2) Dalam hal barang dihibahkan kepada Daerah, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagai barang milik Daerah.

(1) Penghibahan, penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan barang milik negara/daerah. (2) Tata cara pengelolaan barang milik negara serta pengendalian dan pengawasannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. (2) Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perkembangan realisasi penyerapan dana; b. pencapaian target keluaran; c. kendala yang dihadapi; dan d. saran tindak lanjut. (3) Aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. catatan atas laporan keuangan; dan d. laporan barang.

(1) Kepala SKPD provinsi bertanggung jawab atas pelaporan manajerial kegiatan Dekonsentrasi. (2) Penyampaian laporan kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kepala SKPD provinsi selaku kuasa pengguna anggaran/barang Dekonsentrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi. (2) Kepala SKPD provinsi selaku kuasa pengguna anggaran/barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang. (3) Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban dan barang serta pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Laporan pertanggungjawaban keuangan secara tahunan atas pelaksanaan Dekonsentrasi oleh gubernur dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada DPRD. (2) Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama atau terpisah dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(1) Pemerintah dapat memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah provinsi. (3) Pelaksanaan sebagian urusan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD kabupaten/kota. (4) Pengelola kegiatan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. kuasa pengguna anggaran; b. pejabat pembuat komitmen; c. pejabat penguji tagihan dan penandatangan surat perintah membayar; dan d. bendahara pengeluaran.

(1) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah, kepala Daerah melakukan: a. sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah; b. penyiapan perangkat Daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan Tugas Pembantuan; dan c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan. (2) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Daerah membentuk tim koordinasi dan menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kepala Daerah berpedoman pada norma, standar, prosedur,

dan kriteria, serta kebijakan Pemerintah, keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, dan pembangunan Daerah.

(1) Penghentian urusan pemerintahan yang telah ditugaskan dapat dilakukan apabila: a. urusan pemerintahan tidak dapat dilanjutkan karena pemberi penugasan mengubah kebijakan; b. pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau c. penerima penugasan mengusulkan untuk dihentikan sebagian atau seluruhnya. (2) Penghentian Tugas Pembantuan dari Pemerintah ditetapkan oleh Menteri dan tembusannya disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan nasional. (3) Penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan Dana Dekonsentrasi.

Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan meliputi: a. prinsip pendanaan; b. perencanaan dan penanganan; c. penyaluran dan pelaksanaan; dan d. pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan Tugas Pembantuan.

(1) Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota berasal dari APBN Kementerian Sosial melalui dana Tugas Pembantuan. (2) Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui Kementerian Sosial kepada gubernur atau bupati/wali kota. (3) Gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar ukuran kinerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik meliputi pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta kegiatan fisik lain yang menghasilkan keluaran dan menambah nilai aset Pemerintah.

(1) Program dan kegiatan Kementerian Sosial yang dialokasikan untuk kegiatan Tugas Pembantuan harus sesuai dengan RKA-K/L dan RKP. (2) Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan ditugaskan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di Daerah, dan kebutuhan pembangunan Daerah.

(1) Penganggaran dana Tugas Pembantuan dilakukan oleh Kementerian Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kementerian Sosial menyampaikan penyusunan RKA-K/L kepada gubernur atau bupati/wali kota untuk diberitahukan kepada DPRD provinsi atau kabupaten/ kota pada saat menyusun anggaran pendapatan belanja daerah. (3) Setelah menerima RKA-K/L, gubernur atau bupati/wali kota menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan Tugas Pembantuan untuk ditetapkan oleh Kementerian Sosial yang terdiri atas kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan dan penandatangan surat perintah membayar, serta bendahara pengeluaran.

(1) Penyaluran Dana Tugas Pembantuan dilakukan oleh kuasa bendahara umum negara melalui rekening kas umum negara.

(2) Tata cara penyaluran Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan Tugas Pembantuan merupakan penerimaan negara dan wajib disetor oleh pejabat kuasa pengguna anggaran ke rekening kas umum negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal pelaksanaan Tugas Pembantuan terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran, saldo tersebut harus disetor ke rekening kas umum negara.

(1) Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan merupakan barang milik negara. (2) SKPD melakukan penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dapat dihibahkan kepada Daerah. (2) Dalam hal barang dihibahkan kepada daerah, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai barang milik Daerah.

(1) Penghibahan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan barang milik negara/daerah. (2) Tata cara pengelolaan barang milik negara serta pengendalian dan pengawasannya, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pertanggungjawaban dan pelaporan Tugas Pembantuan mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. (2) Aspek manajerial terdiri atas perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. (3) Aspek akuntabilitas terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.

(1) Kepala SKPD provinsi atau kabupaten/kota bertanggung jawab atas pelaporan manajerial kegiatan Tugas Pembantuan. (2) Penyampaian laporan kegiatan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Kepala SKPD provinsi atau kabupaten/kota selaku kuasa pengguna anggaran/barang Tugas Pembantuan bertanggung

jawab atas pelaksanaan Tugas Pembantuan.

(2) Kepala SKPD provinsi atau kabupaten/kota selaku kuasa pengguna anggaran/barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang. (3) Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang serta pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Kementerian Sosial melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan dalam menyelenggarakan kegiatan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Sosial di Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota. (2) Gubernur selaku penerima pelimpahan urusan pemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaan. (3) Pengawasan dan pemeriksaan kegiatan Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh SKPD provinsi. (4) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan satuan kerja, kemajuan pelaksanaan kegiatan, kesesuaian terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dan dilakukan secara terpadu melalui koordinasi oleh unit eselon I terkait sebagai penanggung jawab program di lingkup Kementerian Sosial. (5) Ketentuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kementerian Sosial melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada gubernur atau bupati/wali kota. (2) Gubernur atau bupati/wali kota selaku penerima penugasan urusan pemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh SKPD. (3) Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan satuan kerja, kemajuan pelaksanaan kegiatan, kesesuaian terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dan dilakukan secara terpadu melalui koordinasi oleh unit eselon I terkait sebagai penanggung jawab program di lingkup Kementerian Sosial. (4) Ketentuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Gubernur melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial, melalui unit kerja eselon I yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan teknis atas pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. (2) Gubernur melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial melalui unit kerja eselon II yang terkait dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap upaya

koordinasi pelaksanaan di Daerah yang dilakukan oleh seluruh SKPD Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. (3) Bupati melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial melalui unit kerja eselon II yang terkait dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap upaya koordinasi pelaksanaan di Daerah yang dilakukan oleh seluruh SKPD Tugas Pembantuan. (4) Koordinasi penyelenggaraan Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1821), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2017

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA