Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe

(1) Politeknik Negeri Lhokseumawe yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disingkat PNL merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2) PNL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

PNL mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PNL menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi; b. pelaksanaan penelitian; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan e. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

PNL memiliki organ yang terdiri atas: a. Senat; b. Direktur;

c. Satuan Pengawas Internal; dan d. Dewan Penyantun.

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta PNL.

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan PNL. (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.

Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas: a. Direktur dan wakil direktur; b. bagian; c. jurusan; d. pusat; dan e. unit pelaksana teknis.

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi; b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

(1) Wakil direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (2) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni; b. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan; dan c. Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi. (3) Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, dan alumni.

(3) Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan. (4) Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, kerja sama, dan sistem informasi.

(1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi PNL yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan PNL. (2) Bagian dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh wakil direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian terdiri atas: a. Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan; dan b. Bagian Umum, Keuangan, dan Kepegawaian.

Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas melaksanakan layanan di bidang akademik, kemahasiswaan, alumni, perencanaan, dan kerja sama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; c. pelaksanaan registrasi mahasiswa dan statistik akademik; d. pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa; e. pelaksanaan pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan alumni; f. penyusunan rencana pengembangan PNL; g. penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran; h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; dan i. penyusunan bahan koordinasi dan administrasi kerja sama.

Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan terdiri atas: a. Subbagian Akademik; b. Subbagian Kemahasiswaan; c. Subbagian Perencanaan dan Kerja Sama; dan d. kelompok jabatan fungsional.

(1) Subbagian Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian layanan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta registrasi mahasiswa dan statistik akademik.

(2) Subbagian Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b mempunyai tugas melakukan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa serta pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan alumni. (3) Subbagian Perencanaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pengembangan, program, kegiatan, anggaran, dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, serta penyusunan bahan koordinasi dan administrasi kerja sama.

Bagian Umum, Keuangan, dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, hukum, ketatalaksanaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, keuangan, dan pengelolaan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Umum, Keuangan, dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan ketatausahaan; b. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan ketatalaksanaan; c. pelaksanaan urusan kepegawaian; d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; e. pelaksanaan urusan keuangan; dan f. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.

Bagian Umum, Keuangan, dan Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian; dan d. kelompok jabatan fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dokumentasi, kerumahtanggaan, keprotokolan, dan layanan pimpinan serta pengelolaan barang milik negara. (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pertanggungjawaban, akuntansi, dan pelaporan keuangan. (2) Subbagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan hukum, organisasi, tata laksana, serta penyusunan formasi pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, mutasi, pengembangan, disiplin, dan pemberhentian pegawai di lingkungan PNL.

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dan Pasal 19 huruf d terdiri atas sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya. (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi

dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Jurusan dipimpin oleh ketua jurusan yang bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Ketua jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris jurusan. (4) Penambahan jurusan pada PNL ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.

Jurusan terdiri atas: a. ketua jurusan; b. sekretaris jurusan; c. program studi; d. laboratorium/bengkel/studio; dan e. kelompok jabatan fungsional dosen.

(1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi. (2) Dalam penyelenggaraan program studi, Direktur dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator.

(1) Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jurusan.

(2) Laboratorium/bengkel/studio dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

(1) Kelompok jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Dosen bertanggung jawab kepada Direktur melalui ketua jurusan. (3) Kelompok jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Tugas dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan unsur pelaksana akademik di bawah Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu. (2) Pusat dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Kepala pusat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pusat terdiri atas: a. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan b. Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu.

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat; b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; e. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; f. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain di dalam negeri dan di luar negeri; g. pelaksanaan urusan pemerolehan kekayaan intelektual hasil penelitian; h. peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat; i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan j. pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas: a. kepala; dan b. kelompok jabatan fungsional.

Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat; b. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran; c. pelaksanaan pengembangan media dan sumber belajar; d. pelaksanaan pengembangan metode pembelajaran; e. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu; f. pelaksanaan penjaminan mutu; g. koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu; h. pemantauan dan evaluasi peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu; dan i. pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu terdiri atas: a. kepala; dan b. kelompok jabatan fungsional.

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dan Pasal 35 huruf b terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya. (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e yang selanjutnya disingkat UPT merupakan unsur penunjang penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi di lingkungan PNL. (2) UPT dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

UPT terdiri atas: a. UPT Perpustakaan; b. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi; c. UPT Bahasa; d. UPT Teknologi Permesinan dan Peralatan Penunjang Akademik; e. UPT Pengembangan Karir Mahasiswa; dan f. UPT Layanan Uji Kompetensi.

(1) UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan. (2) Kepala UPT Perpustakaan dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.

UPT Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keperpustakaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT; b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka; c. pengolahan bahan pustaka; d. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka; e. pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

UPT Perpustakaan terdiri atas: a. kepala; dan b. kelompok jabatan fungsional.

(1) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. (2) Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi.

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT; b. pelaksanaan pengembangan jaringan dan situs PNL; c. pelaksanaan pendataan dan pemrograman; d. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan multi media; e. pelaksanaan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi dan komunikasi; f. pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas: a. kepala; dan b. kelompok jabatan fungsional.

(1) UPT Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c merupakan unit pelaksana teknis di bidang layanan kebahasaan. (2) Kepala UPT Bahasa dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.

UPT Bahasa mempunyai tugas melaksanakan layanan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan tes bahasa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, UPT Bahasa menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT; b. pengembangan pembelajaran bahasa; c. pelayanan peningkatan kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan; d. pelayanan tes bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Bahasa.

UPT Bahasa terdiri atas: a. kepala; dan b. kelompok jabatan fungsional.

(1) UPT Teknologi Permesinan dan Peralatan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d merupakan unit pelaksana teknis di bidang pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan mesin dan peralatan penunjang akademik. (2) Kepala UPT Teknologi Permesinan dan Peralatan Penunjang Akademik dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.

UPT Teknologi Permesinan dan Peralatan Penunjang Akademik mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan mesin dan peralatan penunjang akademik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, UPT Teknologi Permesinan dan Peralatan Penunjang Akademik menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT; b. pemeliharaan mesin dan peralatan penunjang akademik di lingkungan PNL; c. pemberian layanan perbaikan dan perawatan mesin dan peralatan penunjang akademik di lingkungan PNL; d. pendataan mesin dan peralatan penunjang akademik yang dimiliki PNL; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

UPT Teknologi Permesinan dan Peralatan Penunjang Akademik terdiri atas: a. kepala; dan b. kelompok jabatan fungsional.

(1) UPT Pengembangan Karir Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan karir mahasiswa. (2) Kepala UPT Pengembangan Karir Mahasiswa dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.

UPT Pengembangan Karir Mahasiswa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengembangan dan pembinaan karir dan kewirausahaan mahasiswa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT; b. pengolahan dan penyajian data dan informasi dunia kerja; c. fasilitasi pengembangan karir mahasiswa; d. pengembangan kegiatan kewirausahaan bagi mahasiswa; e. pelaksanaan pelatihan kewirausahaan bagi mahasiswa; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan terdiri atas: a. kepala; dan b. kelompok jabatan fungsional.

(1) UPT Layanan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f merupakan unit pelaksana teknis di bidang layanan uji kompetensi. (2) Kepala UPT Layanan Uji Kompetensi dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaaan, dan Alumni.

UPT Layanan Uji Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan uji kompetensi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, UPT Layanan Uji Kompetensi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT; b. pengembangan pendidikan dan pelatihan dengan kompetensi tertentu;

c. pemberian layanan pendidikan dan pelatihan profesi; d. pemberian layanan uji kompetensi; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

UPT Layanan Uji Kompetensi terdiri atas: a. kepala; dan b. kelompok jabatan fungsional.

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, Pasal 46 huruf b, Pasal 50 huruf b, Pasal 54 huruf b, Pasal 58 huruf b, dan Pasal 62 huruf b terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya. (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Direktur. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta PNL.

(1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan PNL. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta PNL.

Direktur, wakil direktur, kepala pusat, ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan kepala UPT bukan merupakan jabatan struktural.

(1) Kepala bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a. (2) Kepala subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan PNL dalam melaksanakan tugasnya wajib: a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan PNL maupun dengan instansi lain di luar PNL sesuai dengan tugasnya masing-masing;

b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah- langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing; d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. f. menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan PNL; g. menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan PNL; dan h. menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Wakil direktur, kepala bagian, ketua jurusan, kepala pusat, dan kepala UPT menyampaikan laporan kepada Direktur dengan tembusan kepada Bagian Umum, Keuangan, dan Kepegawaian dan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja di lingkungan PNL.

Perubahan organisasi dan tata kerja PNL ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(1) Tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan PNL dijabarkan ke dalam rincian tugas masing-masing unit kerja. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe masih tetap dilaksanakan sampai dengan organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini; dan b. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan PNL sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugas dan

fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat sesuai dengan Peraturan Menteri ini. (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan tunjangan jabatan Pembantu Direktur sebagaimana diatur dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

Telah dibaca dan disetujui: Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek Dikti Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Tanggal

Tanggal

Tanggal

Paraf

Paraf

Paraf