Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Subbagian Media Elektronik; dan b. Subbagian Media Cetak. 2. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Subbagian Media Elektronik mempunyai tugas melakukan hubungan dengan media elektronik.

(2) Subbagian Media Cetak mempunyai tugas melakukan hubungan dengan media cetak. 3. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga serta keprotokolan. 4. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 55, Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pemeliharaan gedung, peralatan dan kendaraan serta pelayanan rapat, keamanan dalam, kebersihan dan ketertiban kantor; b. pelaksanaan pengadaan dan distribusi perlengkapan serta penatausahaan barang milik negara; dan c. pelaksanaan urusan keprotokolan. 5. Ketentuan pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga terdiri atas: a. Subbagian Pemeliharaan dan Rumah Tangga; b. Subbagian Pengadaan dan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara; dan c. Subbagian Protokol. 6. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Subbagian Pemeliharaan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pemeliharaan gedung, peralatan, kebersihan dan kendaraan, serta pelaksanaan bangunan ramah lingkungan dan distribusi perlengkapan serta pelayanan rapat, keamanan dalam, kebersihan dan ketertiban kantor. (2) Subbagian Pengadaan dan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pengadaan dan distribusi peralatan serta melakukan penatausahaan barang milik negara. (3) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan.

7. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Deputi Bidang Tata Lingkungan terdiri atas: a. Asisten Deputi Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Kajian Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor, selanjutnya disebut dengan Asisten Deputi 1/I; b. Asisten Deputi Ekonomi Lingkungan, selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/I; dan c. Asisten Deputi Kajian Dampak Lingkungan, selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/I. 8. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 diubah dan menyisipkan 4 pasal baru yakni Pasal 77A, Pasal 77B, Pasal 77C dan Pasal 77D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Asisten Deputi 1/I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan kajian kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Asisten Deputi 1/I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, penerapan ekoregion, penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), kajian kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor serta evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam dan lingkungan hidup; b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, penerapan ekoregion, penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional (RPPLHN), kajian kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor serta evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan

c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan atau kegiatan di bidang inventarisasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, penerapan ekoregion, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), kajian kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor serta evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Asisten Deputi 1/I terdiri atas: a. Bidang Inventarisasi, Penerapan Ekoregion dan Rencana Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup; b. Bidang Kajian Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor; dan c. Bidang Evaluasi Pemanfaatan dan Pencadangan Sumber Daya Alam.

Bidang Inventarisasi, Penerapan Ekoregion dan Rencana Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan masalah atau kegiatan di bidang inventarisasi, penerapan ekoregion dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan masalah atau kegiatan di bidang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Bidang Inventarisasi, Penerapan Ekoregion dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, inventarisasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, penerapan ekoregion dan penyusunan RPPLH; b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, penerapan ekoregion dan penyusunan RPPLH Nasional; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang inventarisasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, penerapan ekoregion dan penyusunan RPPLH.

Bidang Inventarisasi, Penerapan Ekoregion dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas: a. Subbidang Inventarisasi dan Penerapan Ekoregion; dan b. Subbidang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(1) Subbidang Inventarisasi dan Penerapan Ekoregion mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang inventarisasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penerapan ekoregion. (2) Subbidang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bidang Kajian Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perencanaan lingkungan hidup dalam pengembangan wilayah, penataan ruang, dan pembangunan sektor, perangkat kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah dan sektor.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Bidang Kajian Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan lingkungan hidup dalam pengembangan wilayah, penataan ruang, dan pembangunan sektor dan pengembangan perangkat kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah dan sektor;

b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan lingkungan hidup dalam pengembangan wilayah, penataan ruang, dan pembangunan sektor dan pengembangan perangkat kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah dan sektor; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang perencanaan lingkungan hidup dalam pengembangan wilayah, penataan ruang, dan pembangunan sektor dan pengembangan perangkat kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah dan sektor.

Bidang Kajian Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor terdiri atas: a. Subbidang Perencanaan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor; dan b. Subbidang Pengembangan Perangkat Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

(1) Subbidang Perencanaan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perencanaan lingkungan hidup dalam pengembangan wilayah dan penataan ruang serta pembangunan sektor. (2) Subbidang Pengembangan Perangkat Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan perangkat kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah dan sektor.

Bidang Evaluasi Pemanfaatan dan Pencadangan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77A,

Bidang Evaluasi Pemanfaatan dan Pencadangan Sumber Daya Alam menyelenggerakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam; b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam; dan c. pemantauan, analisis dan pelaporan tentang masalah dan atau kegiatan di bidang evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam.

Bidang Evaluasi Pemanfaatan dan Pencadangan Sumber Daya Alam terdiri atas: a. Subbidang Evaluasi Pemanfaatan dan Pencadangan Sumber Daya Alam Sektoral; dan b. Subbidang Evaluasi Pemanfaatan dan Pencadangan Sumber Daya Alam Daerah.

(1) Subbidang Evaluasi Pemanfaatan dan Pencadangan Sumber Daya Alam Sektoral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam sektoral. (2) Subbidang Evaluasi Pemanfaatan dan Pencadangan Sumber Daya Alam Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam daerah. 9. Bagian Keempat Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87 dan Pasal 88 dihapus. 10. Ketentuan Pasal 191 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Asisten Deputi 1/III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan fungsi teknis, analisis, evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang keanekaragaman hayati dan pengendalian kerusakan lahan serta akibat kebakaran hutan dan lahan.

11. Ketentuan Pasal 192 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 191 Asisten Deputi 1/III menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keanekaragaman hayati dan pengendalian kerusakan lahan serta akibat kebakaran hutan dan lahan; b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang keanekaragaman hayati dan pengendalian kerusakan lahan serta akibat kebakaran hutan dan lahan; c. pelaksanaan fungsi teknis di bidang keanekaragaman hayati dan pengendalian kerusakan lahan serta akibat kebakaran hutan dan lahan; dan d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang keanekaragaman hayati dan pengendalian kerusakan lahan serta akibat kebakaran hutan dan lahan. 12. Ketentuan Pasal 193 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Asisten Deputi 1/III terdiri atas: a. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Genetik; b. Bidang Pengelolaan Keamanan Hayati; dan c. Bidang Pengendalian Kerusakan Lahan dan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan. 13. Ketentuan Pasal 202 diubah, sehingga berbunyi:

Bidang Pengendalian Kerusakan Lahan dan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan fungsi teknis, analisis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengendalian kerusakan lahan dan akibat kebakaran hutan dan lahan. 14. Ketentuan Pasal 203 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Bidang Pengendalian Kerusakan Lahan dan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian kerusakan lahan dan akibat kebakaran hutan dan lahan; b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerusakan lahan dan akibat kebakaran hutan dan lahan; c. pelaksanaan verifikasi kerusakan hutan dan lahan akibat pemanfaatan lahan, verifikasi kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan dan ganti rugi pemulihan, pengawasan penaatan di pengendalian kerusakan lahan dan akibat kebakaran hutan dan lahan serta penyiapan pemberian sanksi administrasi berkoordinasi dengan unit terkait; dan d. pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengendalian kerusakan lahan dan akibat kebakaran hutan dan lahan. 15. Ketentuan Pasal 204 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bidang Pengendalian Kerusakan Lahan dan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan terdiri atas: a. Subbidang Lahan Budidaya; dan b. Subbidang Lahan Non Budidaya. 16. Ketentuan Pasal 205 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Subbidang Lahan Budidaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan verifikasi kerusakan lahan budidaya dan akibat kebakaran hutan dan lahan, pengawasan penaatan di bidang pengendalian kerusakan lahan budidaya dan akibat kebakaran hutan dan lahan, penyiapan bahan pemberian sanksi administrasi, pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kerusakan lahan budidaya dan akibat kebakaran hutan dan lahan. (2) Subbidang Lahan Non Budidaya mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan verifikasi kerusakan lahan non budidaya dan akibat kebakaran hutan dan lahan, pengawasan penaatan di bidang pengendalian kerusakan lahan non budidaya dan akibat kebakaran hutan dan lahan, penyiapan bahan pemberian sanksi administrasi, pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kerusakan lahan non budidaya

dan akibat kebakaran hutan dan lahan. 17. Ketentuan Pasal 238 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Asisten Deputi 4/III terdiri atas: a. Bidang Perangkat Mitigasi; b. Bidang Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca; dan c. Bidang Pengendalian Bahan Perusak Ozon. 18. Pasal 251, Pasal 252, Pasal 253, dan Pasal 254 dihapus. 19. Ketentuan Pasal 272 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Asisten Deputi 1/IV terdiri atas: a. Bidang Registrasi dan Notifikasi; dan b. Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut. 20. Ketentuan Pasal 277 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan fungsi teknis, pemantauan, analisis dan pelaporan di bidang pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. 21. Ketentuan Pasal 278 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta implementasi konvensi internasional bahan berbahaya dan beracun; b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanan kebijakan di bidang pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta implementasi konvensi internasional bahan berbahaya dan beracun; c. pelaksanaan pemantauan dan pelaksanaan penyiapan pemberian sanksi administrasi berkoordinasi dengan unit yang terkait di bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta

implementasi konvensi internasional bahan berbahaya dan beracun; dan d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta implementasi konvensi internasional bahan berbahaya dan beracun. 22. Ketentuan Pasal 279 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut terdiri dari: a. Subbidang Pemantauan; dan b. Subbidang Evaluasi dan Tindak Lanjut. 23. Ketentuan Pasal 280 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Subbidang Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyiapan bahan pemberian sanksi administrasi, pemantauan, pengawasan penaatan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pemantauan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. (2) Subbidang Evaluasi dan Tindak Lanjut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyiapan bahan pemberian sanksi administrasi, pemantauan, pengawasan penaatan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. 24. Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, dan Pasal 284 dihapus 25. Pasal 438 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Asisten Deputi 1/VII terdiri atas: a. Bidang Pengelolaan Data; b. Bidang Pengelolaan Informasi; dan c. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi. 26. Ketentuan Pasal 447 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bidang Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengembangan teknologi informasi. 27. Ketentuan Pasal 448 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 447, Bidang Pengembangan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengembangan sistem jaringan informasi di lingkungan KLH; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan instrumen analisis data lingkungan; c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan instrumen analisis data lingkungan; d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengembangan instrumen analisis data lingkungan; e. pelaksanaan pengembangan instrumen layanan informasi di lingkungan KLH; dan f. pelaksanaan pemeliharaan jaringan informasi di lingkungan KLH. 28. Ketentuan Pasal 449 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bidang Pengembangan Teknologi Informasi terdiri atas: a. Subbidang Pengembangan Perangkat Lunak; dan b. Subbidang Pengembangan Sistem dan Sarana Teknologi Informasi. 29. Ketentuan Pasal 450 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Subbidang Pengembangan Perangkat Lunak mempunyai tugas melakukan pengembangan perangkat lunak di lingkungan KLH. (2) Subbidang Pengembangan Sistem dan Sarana Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan

pengembangan sistem dan pengelolaan sarana teknologi informasi di lingkungan KLH. 30. Pasal 451, Pasal 452, Pasal 453, dan Pasal 454 dihapus. 31. Bagian Kelima Pasal 614, Pasal 615, Pasal 616, Pasal 617, Pasal 618, Pasal 619, Pasal 620, Pasal 621, Pasal 622, Pasal 623, Pasal 624, Pasal 625, Pasal 626, Pasal 627, Pasal 628, Pasal 629, Pasal 630, Pasal 631, Pasal 632, dan Pasal 633 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pusat Pengelolaan Ekoregion Sulawesi dan Maluku adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup melalui Sekretaris Kementerian. (2) Pusat Pengelolaan Ekoregion Sulawesi dan Maluku dipimpin oleh Kepala. 32. Ketentuan Pasal 615 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pusat Pengelolaan Ekoregion Sulawesi dan Maluku mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan wilayah ekoregion Sulawesi dan Maluku. 33. Ketentuan Pasal 616 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pusat Pengelolaan Ekoregion Sulawesi dan Maluku mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan wilayah ekoregion Sulawesi dan Maluku. 34. Ketentuan Pasal 617 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pusat Pengelolaan Ekoregion Sulawesi dan Maluku terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Inventarisasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup; c. Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya Alam; d. Bidang Peningkatan Kapasitas; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. 35. Ketentuan Pasal 618 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, keuangan administrasi umum, dan kepegawaian. 36. Ketentuan Pasal 619 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 618, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;

b. pelaksanaan urusan keuangan; dan c. pelaksanaan urusan persuratan, arsip, dan dokumentasi, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, dan protokol. 37. Ketentuan Pasal 620 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Program; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 38. Ketentuan Pasal 621 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, arsip, dan dokumentasi, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, dan protokol. 39. Ketentuan Pasal 622 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bidang Inventarisasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi dan pengembangan sistem informasi ekoregion Sulawesi dan Maluku. 40. Ketentuan Pasal 623 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 622, Bidang Inventarisasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan verifikasi informasi ekoregion serta penyusunan informasi status lingkungan hidup ekoregion; dan b. pelaksanaan pengembangan sistem, jaringan dan teknologi informasi, sistem informasi geografis, dan komunikasi lingkungan. 41. Ketentuan Pasal 624 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bidang Inventarisasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup terdiri atas: a. Subbidang Inventarisasi Lingkungan Hidup; dan b. Subbidang Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup. 42. Ketentuan Pasal 625 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Subbidang Inventarisasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan verifikasi informasi ekoregion serta penyusunan informasi status lingkungan hidup ekoregion. (2) Subbidang Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengembangan sistem, jaringan dan teknologi informasi, sistem informasi geografis, dan komunikasi lingkungan. 43. Ketentuan Pasal 626 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya alam ekoregion Sulawesi dan Maluku. 44. Ketentuan Pasal 627 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 626, Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan ekoregion; dan b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam ekoregion serta fasilitasi penaatan hukum lingkungan. 45. Ketentuan Pasal 628 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya Alam, terdiri atas: a. Subbidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan b. Subbidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam.

46. Ketentuan Pasal 629 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Subbidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan ekoregion. (2) Subbidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam ekoregion serta fasilitasi penaatan hukum lingkungan. 47. Ketentuan Pasal 630 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bidang Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitas laboratorium lingkungan hidup rujukan daerah wilayah ekoregion Sulawesi dan Maluku. 48. Ketentuan Pasal 631 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 630, Bidang Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan peningkatan kapasitas kelembagaan ekoregion; dan b. penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan hidup daerah serta pelaksanaan laboratorium rujukan. 49. Ketentuan Pasal 632 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bidang Peningkatan Kapasitas terdiri atas: a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan; dan b. Subbidang Peningkatan Kapasitas Laboratorium Daerah. 50. Ketentuan Pasal 633 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pendidikan dan pelatihan dan peningkatan kapasitas kelembagaan ekoregion.

(2) Subbidang Peningkatan Kapasitas Laboratorium Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan hidup daerah serta pelaksanaan laboratorium rujukan. 51. Diantara Pasal 633 dan Pasal 634 disisipkan satu Bagian baru yakni

(1) Pusat Pengelolaan Ekoregion Papua adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup melalui Sekretaris Kementerian. (2) Pusat Pengelolaan Ekoregion Papua dipimpin oleh Kepala.

Pusat Pengelolaan Ekoregion Papua mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan wilayah ekoregion Papua.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633B, Pusat Pengelolaan Ekoregion Papua menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan inventarisasi dan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup; b. penyiapan koordinasi dan pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya alam; c. penyiapan koordinasi dan peningkatan kapasitas perlindungan dan pengelolaan wilayah ekoregion; dan d. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Pengelolaan Ekoregion terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Inventarisasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup; c. Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya Alam; d. Bidang Peningkatan Kapasitas; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, keuangan, administrasi umum, dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 633E, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pelaksanaan urusan keuangan; dan c. pelaksanaan urusan persuratan, arsip, dan dokumentasi, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, dan protokol.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Program; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

(1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, arsip, dan dokumentasi, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, dan protokol.

Bidang Inventarisasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi dan pengembangan sistem informasi ekoregion Papua.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633I, Bidang Inventarisasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan verifikasi informasi ekoregion serta penyusunan informasi status lingkungan hidup ekoregion; dan b. pelaksanaan pengembangan sistem, jaringan dan teknologi informasi, sistem informasi geografis, dan komunikasi lingkungan.

Bidang Inventarisasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup terdiri atas: a. Subbidang Inventarisasi Lingkungan Hidup; dan b. Subbidang Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

(1) Subbidang Inventarisasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan verifikasi informasi ekoregion serta penyusunan informasi status lingkungan hidup ekoregion. (2) Subbidang Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengembangan sistem, jaringan dan teknologi informasi, sistem informasi geografis, dan komunikasi lingkungan.

Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya alam ekoregion Papua.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633M, Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan ekoregion; dan b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam ekoregion serta fasilitasi penaatan hukum lingkungan.

(1) Subbidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan ekoregion. (2) Subbidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam ekoregion serta fasilitasi penaatan hukum lingkungan.

Bidang Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitas laboratorium lingkungan hidup rujukan daerah wilayah ekoregion Papua.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633Q, Bidang Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan peningkatan kapasitas kelembagaan ekoregion; dan b. penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan hidup daerah serta pelaksanaan laboratorium rujukan.

Bidang Peningkatan Kapasitas terdiri atas: a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan; dan b. Subbidang Peningkatan Kapasitas Laboratorium Daerah.

(1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pendidikan dan pelatihan dan peningkatan kapasitas kelembagaan ekoregion.

(2) Subbidang Peningkatan Kapasitas Laboratorium Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan hidup daerah serta pelaksanaan laboratorium rujukan. 52. Perubahan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2012 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya Alam, terdiri atas: a. Subbidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan b. Subbidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam.