Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2012 tentang SISTEM PROGRAM DAN ANGGARAN PERTAHANAN NEGARA

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Program dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SPA, merupakan rangkaian dari ketentuan, prosedur, maupun mekanisme tentang pengelolaan program dan anggaran yang mencakup organisasi pengelolaan program dan anggaran, struktur program dan anggaran, pentahapan dan proses penyusunan program dan anggaran, administrasi pelaksanaan program dan anggaran termasuk ketentuan dan mekanisme otorisasi anggaran, serta pengendalian program dan anggaran.

2. Sistem adalah suatu kumpulan yang terorganisir dari doktrin- doktrin, ide-ide, atau prinsip-prinsip yang bertujuan untuk menjelaskan tentang pengaturan atau bekerjanya sebuah kesatuan yang sistematis.

3. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kemhan yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi jabatan Eselon I atau Ka U.O. TNI/Angkatan yang berisi satu atau beberapa kegiatan untuk mencapai hasil (outcome) dengan indikator kinerja yang terukur.

4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan.

5. Kementerian Pertahanan, yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang pertahanan negara.

6. TNI adalah Tentara Nasional INDONESIA.

7. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menhan selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pertahanan negara.

9. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O. adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas U.O. Kemhan, U.O. Markas Besar (Mabes) TNI, U.O. TNI Angkatan Darat (AD), U.O. TNI Angkatan Laut (AL), dan U.O. TNI Angkatan Udara (AU).

10. Eselon I adalah tingkatan jabatan di lingkungan Kemhan, yaitu Inspektur Jenderal (Irjen), Sekretaris Jenderal (Sekjen), Direktur Jenderal (Dirjen), dan Kepala Badan (Kabadan), serta jabatan lain yang sederajat.

11. Eselon II adalah tingkatan jabatan di lingkungan Kemhan, yaitu Sekretaris (Ses) Itjen/Ditjen/Badan, Direktur, Kepala Biro (Karo), dan Kepala Pusat (Kapus).

12. Satuan Kerja, yang selanjutnya disingkat Satker adalah satuan atau bagian dari U.O. Kemhan dan/atau TNI, yang dibedakan menjadi Satker Kemhan, Sub Satker Kemhan, dan Satker TNI/Angkatan.

13. Satker Kemhan adalah Setjen, Itjen, Ditjen, Badan dan Pusat Kemhan.

14. Sub Satker Kemhan adalah Biro Setjen dan Unhan.

15. Badan Pelaksana Pusat yang selanjutnya disingkat Balakpus adalah satuan atau tingkatan organisasi di jajaran Mabes TNI dan Mabes Angkatan.

16. Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi jabatan Eselon II atau sebagian Kotama dan Balakpus untuk mencapai keluaran (output) dengan indikator kinerja yang terukur.

17. Komando Utama, yang selanjutnya disingkat Kotama, adalah satuan atau tingkatan organisasi di jajaran TNI atau Angkatan.

18. Satker TNI/Angkatan adalah satuan atau instansi organisasi di jajaran Mabes TNI/Angkatan selain Kotama dan Balakpus yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara.

19. Anggaran adalah perkiraan/perhitungan mengenai penerimaan/pengeluaran sumber daya dalam sebuah Program/Kegiatan yang dinyatakan dengan angka untuk periode tertentu.

20. Anggaran belanja adalah suatu rencana kerja untuk periode tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kebutuhan atau jumlah uang yang diperlukan.

21. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh PA dan menerima wewenang untuk mengelola keuangan negara.

22. KPA Satker Kemhan adalah KPA untuk Satker Kemhan.

23. KPA Satker TNI/Angkatan adalah KPA untuk Satker TNI /Angkatan.

24. Penanggung Jawab adalah tingkatan jabatan tertinggi dalam organisasi pengelola program dan anggaran Kemhan/TNI yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan program dan anggaran dalam jajarannya.

25. Pengendali adalah tingkatan jabatan dalam organisasi pengelola program dan anggaran Kemhan/TNI yang bertugas untuk mengendalikan penyelenggaraan program dan anggaran agar memenuhi sasaran dan jadwal waktu yang telah direncanakan.

26. Pengawas adalah tingkatan jabatan berdasarkan fungsi teknis dalam organisasi pengelola program dan anggaran Kemhan/TNI yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan program dan anggaran agar sesuai dengan bidang tugasnya.

27. Pelaksana adalah tingkatan jabatan dalam organisasi pengelola program dan anggaran Kemhan/TNI yang bertugas untuk melaksanakan program dan anggaran untuk mencapai hasil dan sasaran yang telah ditetapkan.

28. Rencana Strategis Pertahanan Negara yang selanjutnya disingkat Renstra Hanneg, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kemhan dan TNI untuk jangka menengah atau periode 5 (lima) tahun.

29. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

30. Rencana Kerja Pertahanan Negara yang selanjutnya disingkat Renja Hanneg adalah dokumen perencanaan pembangunan Kemhan dan TNI untuk jangka pendek atau periode 1 (satu) tahun.

31. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga bidang Pertahanan Negara yang selanjutnya disingkat RKA-KL Hanneg atau RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Kemhan dan TNI untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman antara lain pada Renja Hanneg.

32. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Menneg PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kabappenas) dan Menteri Keuangan (Menkeu) kepada Kemhan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Hanneg.

33. Pagu Anggaran adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah dalam hal ini Menneg PPN/Kabappenas dan Menkeu untuk Kemhan sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan RKA- K/L.

34. Alokasi Anggaran adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan oleh Pemerintah dalam hal ini Menneg PPN/Kabappenas dan Menkeu untuk Kemhan berdasarkan hasil pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan Rancangan APBN antara Pemerintah dan DPR.

35. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menkeu dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

36. Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran yang selanjutnya disingkat PPPA adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan pada tingkat unit organisasi, yang setiap programnya berisikan gambaran mengenai sasaran dan prioritas yang ingin dicapai, kebutuhan sumber daya manusia, materiil dan anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

37. Otorisasi adalah suatu bentuk perwujudan kewenangan yang diberikan kepada pejabat tertentu dalam rangka pengurusan umum keuangan negara untuk mengambil tindakan yang berakibat pengeluaran dan atau penerimaan bagi negara.

38. Otorisator adalah pejabat yang mempunyai hak/wewenang otorisasi atau hak menguasai, untuk mengambil tindakan-tindakan yang dapat berakibat pengeluaran atau penerimaan uang atau barang milik negara.

39. Keputusan Otorisasi yang selanjutnya disingkat KO adalah keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang diberi kewenangan Otorisasi.

40. Keputusan Otorisasi Menteri yang selanjutnya disingkat KOM adalah KO yang diterbitkan oleh Menhan.

41. Keputusan Otorisasi Pelaksanaan yang selanjutnya disingkat KOP adalah KO yang diterbitkan oleh Kepala U.O.

42. Perintah Pelaksanaan Program yang selanjutnya disingkat P 3 adalah KO yang diterbitkan oleh Kepala Satker/Pang Kotama/Balakpus penerima KOP.

43. Pendanaan adalah kegiatan penyediaan/penyaluran dana untuk mendukung otorisasi yang dikeluarkan oleh otorisator dan pembayaran yang dilakukan oleh Pekas atau Bendahara/Pemegang Uang yang dipertanggungjawabkan kepada Pihak Ketiga.

44. Inisiatif Baru adalah kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran, baik pada anggaran baseline (angka dasar) maupun anggaran ke depan.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan Program dan Anggaran pertahanan negara di lingkungan Kemhan dan TNI, dengan tujuan agar berjalan tertib, efektif, efisien, terukur, akuntabel dan tepat waktu.

Pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI diselenggarakan: a. melalui pengorganisasian secara berjenjang dengan menggunakan prosedur dan mekanisme otorisasi; dan b. tanpa menggunakan pengorganisasian secara berjenjang dan DIPA berlaku sebagai otorisasi.

Tingkatan dalam pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI yang diselenggarakan dalam organisasi secara berjenjang adalah sebagai berikut: a. tingkat Kementerian atau tingkat fungsi, yaitu Kemhan dalam arti luas sebagai pengemban fungsi utama pemerintahan di bidang pertahanan negara dan fungsi tambahan di bidang pendidikan, mencakup U.O. Kemhan dan TNI; b. tingkat TNI, yaitu TNI dalam arti luas sebagai pengguna dan pembina komponen utama pertahanan negara, mencakup U.O. Mabes TNI, U.O. TNI AD, U.O. TNI AL, dan U.O. TNI AU; c. tingkat U.O. sebagai pelaksana program, terdiri atas U.O. Kemhan, U.O. Mabes TNI, U.O. TNI AD, U.O. TNI AL, dan U.O. TNI AU; dan d. tingkat Kotama, Balakpus, atau Satuan Setingkat Kotama/Balakpus, serta Setjen/Itjen/Ditjen/Badan Kemhan sebagai pelaksana kegiatan atau program.

Organisasi pengelola program dan anggaran pada tingkat Kementerian atau Fungsi terdiri atas: a. penanggung jawab disingkat Kepala Fungsi (Kafung) dijabat oleh Menteri; b. pengendali disingkat Pengendali Fungsi (Dalfung) dijabat oleh Dirjen Renhan Kemhan; dan c. pengawas disingkat Pengawas Fungsi (Wasfung) dijabat oleh Dirjen di lingkungan Kemhan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Organisasi pengelola program dan anggaran pada tingkat TNI terdiri atas: a. penanggung jawab disingkat Kepala Program (Kapro) TNI dijabat oleh Panglima TNI; b. pengendali disingkat Pengendali Program (Dalpro) TNI dijabat oleh Asrenum Panglima TNI; dan c. pengawas disingkat Pengawas Program (Waspro) TNI dijabat oleh Asisten Panglima TNI.

Organisasi pengelola program dan anggaran pada tingkat U.O.:

a. U.O. Kemhan terdiri atas:

1. penanggung jawab:

a) disingkat Kepala U.O. yang dijabat oleh Sekjen Kemhan; dan

b) disingkat Kapro U.O. Kemhan yang dijabat oleh

Sekjen/Irjen/Dirjen/Kabadan Kemhan.

2. pengendali disingkat Dalpro U.O. Kemhan yang dijabat oleh Karo Ren Setjen Kemhan; dan

3. pengawas disingkat Waspro U.O. Kemhan dijabat oleh Irjen/ Dirjen/Kabadan di lingkungan Kemhan. b. U.O. Mabes TNI terdiri atas:

4. penanggung jawab disingkat Kapro U.O. Mabes TNI dijabat oleh Panglima TNI dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk;

5. pengendali disingkat Dalpro U.O. Mabes TNI dijabat oleh Asrenum Panglima TNI; dan

6. pengawas disingkat Waspro U.O. Mabes TNI dijabat oleh Irjen TNI/Asisten Panglima TNI. c. Unit Organisasi Angkatan terdiri atas:

7. penanggung jawab disingkat Kapro U.O. Angkatan dijabat oleh Kas Angkatan;

8. pengendali disingkat Dalpro U.O. Angkatan dijabat oleh Asrena Kas Angkatan; dan

9. pengawas disingkat Waspro U.O. Angkatan dijabat oleh Irjen/Asisten Kas Angkatan.

Organisasi pengelola program dan anggaran pada tingkat Satker dan Sub Satker Kemhan serta Kotama, Balakpus, dan Satker TNI/Angkatan : a. Satker dan Sub Satker Kemhan terdiri atas:

1. penanggung jawab disingkat Kagiat dijabat oleh Ses/Ir/ Dir/Kapus/Karo/pejabat yang ditunjuk;

2. pengendali disingkat Dallakgiat dijabat oleh Kabag proglap/Kabag TU/Kabag Lakgar;

3. pengawas disingkat Waslakgiat dijabat oleh Direktur/Inspektur (Dir/Ir) di lingkungan Kemhan; dan

4. pelaksana disingkat Kalakgiat dijabat oleh para Pejabat yang ditunjuk (di luar pejabat yang secara fungsional duduk sebagai Was/Dal). b. Kotama, Balakpus, dan Satker TNI/Angkatan terdiri atas:

5. penanggung jawab disingkat Kagiat dijabat oleh Pimpinan Kotama/Balakpus/Satker TNI;

6. pengendali disingkat Dallakgiat yang dijabat oleh Asren Kotama/pejabat yang menangani program dan anggaran di Satker TNI/Angkatan yang bersangkutan;

7. pengawas disingkat Waslakgiat dijabat oleh Inspektur (Ir) dan Asisten Kotama/Dirbin/Kasubdit/Pejabat setingkat; dan

8. pelaksana disingkat Kalakgiat dijabat oleh Ka Satker di lingkungan Kotama atau Pejabat yang ditunjuk (di luar pejabat yang secara fungsional sebagai Was/Dal).

Organisasi pengelola anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pengelolaan Program dan Anggaran tanpa menggunakan pengorganisasian secara berjenjang dan DIPA berlaku sebagai otorisasi dilaksanakan terhadap jenis belanja pegawai gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji.

(1) Rincian belanja negara menurut fungsi yang dikelola di Kemhan meliputi belanja fungsi pertahanan dan fungsi pendidikan. (2) Rincian belanja negara menurut sub fungsi yang dikelola di Kemhan meliputi subfungsi pertahanan negara, dukungan pertahanan, bantuan militer luar negeri, penelitian dan pengembangan pertahanan, pertahanan lainnya, serta sub fungsi pendidikan tinggi.

(1) Sumber anggaran menunjukkan besaran anggaran yang disediakan oleh pemerintah bagi upaya pertahanan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (2) APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan anggaran yang disediakan untuk mendukung Program pertahanan negara pada Tahun Anggaran Berjalan (TAB) dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG APBN.

Jenis belanja terdiri atas: a. Belanja Pegawai, merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah; b. Belanja Barang, merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan; dan c. Belanja Modal, merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Jenis dana terdiri atas: a. Dana Terpusat merupakan dana yang oleh Kemenkeu tidak disalurkan kepada Kemhan dan TNI, dana tersebut digunakan untuk mendukung pembiayaan/regularisasi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang penyelesaian-nya melalui Kemenkeu; b. Dana Dipusatkan merupakan dana yang disalurkan sampai dengan tingkat U.O. di lingkungan Kemhan dan TNI, dan tidak disalurkan ke kesatuan dibawahnya, digunakan untuk mendukung pengadaan yang diatur oleh masing-masing U.O.; c. Dana Devisa merupakan salah satu jenis anggaran yang digunakan untuk belanja luar negeri dengan menggunakan valuta asing yang

berasal dari anggaran devisa murni maupun rupiah yang didevisakan; dan d. Dana Disalurkan merupakan dana yang disalurkan sampai dengan Satker di lingkungan Kemhan dan TNI.

(1) Penyusunan Program dan Kegiatan di lingkungan Kemhan dan TNI menggunakan pendekatan tugas dan fungsi serta mempedomani restrukturisasi program dan kegiatan. (2) Organisasi TNI tidak mengenal eselonisasi, sehingga penyusunan program bersifat khusus (unique) yang berbeda dengan penyusunan program secara umum di Kemhan maupun Kementerian/Lembaga lain.

Jenis program terdiri atas: a. Program Teknis merupakan program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal); dan b. Program Generik merupakan Program‐Program yang digunakan oleh beberapa unit setingkat eselon I yang memiliki karakteristik sejenis untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal).

Jenis kegiatan terdiri atas: a. Kegiatan Teknis, yang merupakan kegiatan untuk menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (eksternal) dan terbagi dalam:

1. kegiatan prioritas nasional, yaitu kegiatan-kegiatan dengan output spesifik dalam rangka pencapaian sasaran nasional;
2. kegiatan prioritas Kemhan/TNI, yaitu kegiatan-kegiatan dengan output spesifik dalam rangka pencapaian kinerja Kemhan/TNI; dan
3. kegiatan teknis non-prioritas, merupakan kegiatan-kegiatan dengan output spesifik dan mencerminkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satker. b. Kegiatan Generik, merupakan kegiatan yang digunakan oleh beberapa Sub Satker Kemhan, Kotama, Balakpus, atau Satuan Setingkat Kotama/Balakpus TNI/Angkatan yang memiliki karakteristik sejenis.

Program dan Kegiatan Teknis dan Generik tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Susunan Kode Program dan Anggaran Belanja terdiri atas: a. Kode Intern; b. Kode Bagian; c. Kode Pos; dan d. Kode Akun.

Kode Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan Kode khusus Fungsi pertahanan terdiri atas: a. Sumber Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ;dan b. Jenis Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Kode Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan Kode Kementerian, Unit Organisasi, Kotama, dan Satuan Kerja.

Kode Pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c menyatakan: a. fungsi; b. sub fungsi; c. Program; d. kegiatan; dan e. output.

Kode Akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan Kode Jenis Belanja dan uraian Jenis Belanja.

Susunan Kode Program dan Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Susunan nomor kode Program dan Anggaran pendapatan terdiri atas: a. kode bagian, mencerminkan Kementerian, U.O. serta nomor administrasi Pekas/bendahara pemungut; dan b. kode akun mencerminkan pendapatan negara dan uraian pendapatan negara.

Susunan nomor kode Program dan Anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Susunan nomor kode Program dan Anggaran belanja dan pendapatan berpedoman pada Bagan Akun Standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Kemhan mengajukan usulan kebutuhan Kemhan dan TNI sekaligus masukan kepada Menteri PPN/Ka Bappenas dan Menteri Keuangan untuk penyusunan Pagu Indikatif dan rancangan awal RPJMN yang sekurang- kurangnya terdiri atas: a. rencana kebutuhan lima tahunan; dan b. penyesuaian baseline.

Kemhan mengajukan usulan kebutuhan Kemhan dan TNI sekaligus masukan kepada Menteri PPN/Ka Bappenas dan Menteri Keuangan untuk penyusunan Pagu Indikatif dan rancangan awal RKP yang sekurang- kurangnya terdiri atas:

a. rencana kebutuhan tahunan; b. penyesuaian baseline; dan c. Inisiatif Baru.

(1) Setelah terbitnya Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Ka Bappenas dan Menkeu tentang Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif, Kemhan menyusun Rancangan Renja Hanneg. (2) Rancangan Renja Hanneg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan bagi penyusunan Rancangan RKP.

(1) Setelah penetapan RKP, Kemhan menyusun Renja Hanneg. (2) Renja Hanneg sebagaimana pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja TNI, Renja U.O. dan Renja Satker. (3) Penyusunan dokumen-dokumen Renja Hanneg, Renja TNI, Renja U.O., dan Renja Kotama diatur dalam Peraturan Menhan. (4) Ketentuan teknis tentang penyusunan Renja diatur dengan Peraturan Dirjen Renhan.

Pagu Anggaran Kemhan adalah sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(1) Berdasarkan Surat Edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Kemhan menyusun RKA. (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai masukan dalam penyusunan RAPBN. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyusunan RKA diatur dengan Peraturan Menteri/Dirjen.

Alokasi Anggaran Kemhan adalah sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(1) Berdasarkan Surat Edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Kemhan melakukan penyesuaian RKA. (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kemenkeu melalui Surat Penetapan RKA (SP-RKA). (3) Berdasarkan SP-RKA, Kemhan menyusun konsep DIPA untuk disahkan oleh Kemenkeu. (4) Berdasarkan DIPA, Kemhan menyusun Amanat Anggaran.

Berdasarkan Amanat Anggaran Menhan, selanjutnya secara berjenjang: a. Panglima TNI menyusun Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran (PPPA) TNI; b. U.O. menyusun PPPA U.O.; dan c. Pimpinan Satker menyusun Program Kerja.

Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pelaksanaan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI diselenggarakan: a. menggunakan prosedur dan mekanisme otorisasi; dan b. DIPA berlaku sebagai otorisasi.

(1) Menteri selaku PA adalah Otorisator tertinggi di lingkungan Kemhan dan TNI.

(2) Kewenangan Menhan sebagaimana disingkatkan pada ayat (1) dalam pelaksanaannya didelegasikan secara berjenjang.

(1) Otorisasi anggaran dilakukan dengan penerbitan Keputusan Otorisasi, yang selanjutnya disingkat KO, yang ditujukan kepada pejabat yang diberi kewenangan melaksanakan Program dan Anggaran. (2) Penandatanganan Otorisasi dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk. (3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan Berita Acara Pelimpahan.

(1) Dasar penerbitan KO: a. DIPA U.O. dan Amanat Anggaran untuk KO Menhan; b. KO Menhan dan PPPA untuk KO Pelaksanaan; dan c. KOP dan Program Kerja untuk Perintah Pelaksanaan Program, untuk tahun anggaran berjalan. (2) Dasar penerbitan KO sebagaimana ayat (1) dilengkapi dengan permohonan penerbitan otorisasi atau rekuisisi.

(1) Pelaksanaan penerbitan KO: a. sesegera mungkin setelah KO diatasnya diterima; b. mempertimbangkan jadwal pelaksanaan kegiatan; dan c. tidak dibenarkan sebelum KO diatasnya terbit. (2) Pengecualian terhadap ayat (1) huruf c adalah: a. dalam kegiatan operasi; atau b. untuk keperluan Kontinjensi atas izin Panglima TNI. (3) Masa berlaku KO adalah satu tahun Anggaran.

Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a. adalah sesuai dengan Organisasi Pengelola Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi: a. tingkat Kementerian; b. tingkat TNI; c. tingkat U.O.; dan

d. tingkat Kotama, Balakpus, atau Satuan Setingkat Kotama/Balakpus, serta Setjen/Itjen/Ditjen/Badan Kemhan.

Pelaksanaan otorisasi pada tingkat Kementerian, sebagai berikut: a. Menteri menerbitkan KOM dan dapat didelegasikan pada Dirjen Renhan; dan b. KOM ditujukan kepada:

1. Sekjen Kemhan selaku KPA U.O. Kemhan, yang berkaitan dengan kebijakan pertahanan negara;
2. Panglima TNI selaku KPA U.O. Mabes TNI, yang berkaitan dengan anggaran pembinaan kekuatan dan anggaran penggunaan kekuatan; dan
3. Kepala Staf Angkatan selaku KPA U.O. Angkatan, yang berkaitan dengan anggaran pembinaan kekuatan.

Pelaksanaan otorisasi pada U.O. Kemhan, sebagai berikut: a. Sekjen Kemhan menerbitkan KOP yang ditujukan kepada Kepala Satker Kemhan; b. KOP sebagaimana dimaksud dalam huruf a. ditindaklanjuti dengan penerbitan P3; c. P3 sebagaimana dimaksud dalam huruf b.:

1. diterbitkan oleh Sekjen kepada Biro Setjen dan Unhan; serta
2. diterbitkan oleh Badan kepada Pusat Badan d. Satker yang tidak menerbitkan P3, menggunakan KOP untuk melaksanakan kegiatan.

Pelaksanaan otorisasi pada U.O. Mabes TNI, sebagai berikut: a. Panglima TNI menerbitkan KOP anggaran pembinaan kekuatan dan penggunaan kekuatan; b. KOP sebagaimana dimaksud huruf a. ditujukan kepada pimpinan Kotama, Balakpus, atau Satker TNI; c. Pimpinan Kotama, Balakpus, atau Satker TNI:

1. menerbitkan P 3; atau
2. memberlakukan KOP sebagai P3/menggunakan KOP untuk melaksanakan kegiatan.

d. Ketentuan yang dimaksud dalam huruf c. diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Pelaksanaan otorisasi pada U.O. Angkatan sebagai berikut: a. Asrena Angkatan atas nama Kas Angkatan menerbitkan KOP; dan b. KOP sebagaimana dimaksud dalam huruf a. ditujukan kepada pimpinan Kotama, Balakpus, atau Satker Angkatan.

Pelaksanaan otorisasi pada Kotama, Balakpus, atau Satker TNI/Angkatan adalah sebagai berikut: a. Pimpinan Kotama, Balakpus, atau Satker TNI/Angkatan menerbitkan P3 atau dokumen pelaksana kegiatan lainnya; dan b. P3 atau dokumen pelaksana kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a. ditujukan kepada pimpinan satuan jajarannya.

Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pelaksanaan Anggaran dengan menggunakan DIPA sebagai otorisasi dilaksanakan terhadap jenis belanja pegawai gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji.

Penyaluran dana untuk membiayai kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen otorisasi ditindaklanjuti dengan penyaluran Dana oleh Badan Keuangan Kemhan dan TNI melalui penerbitan Nota Pemindah Bukuan (NPB).

Badan keuangan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi:

a. Pusat Keuangan (Pusku) Kemhan; b. Pusku TNI; c. Direktorat/Dinas Keuangan (Ditku/Disku) Angkatan; d. Bidang Keuangan Kementerian (Bidkukem) Pusku Kemhan; e. Bagian Keuangan Pusku TNI; f. Keuangan Kotama/Badan Pelaksana Pusat; dan g. Pekas.

Pekas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g terdiri atas: a. Pekas Kemhan; b. Pekas Devisa Kemhan; c. Pekas Wilayah; d. Pekas Athan; dan e. Pekas Gabungan Daerah (Gabrah)/Gabungan Pusat (Gabpus).

(1) Berdasarkan tembusan K.O.M. yang diterima, Kapusku Kemhan menerbitkan NPB-Menteri; (2) Untuk anggaran penggunaan kekuatan dan anggaran pembinaan yang bersifat integratif maupun anggaran pembinaan kekuatan, NPB-Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kapusku Mabes TNI, Dirku/Kadisku Angkatan atau Kabidkukem Pusku Kemhan sesuai peruntukannya; dan (3) Untuk anggaran devisa, NPB-Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pekas Devisa Kemhan.

Pusku TNI berdasarkan tembusan K.O.P. dan NPB-Menteri yang diterima, baik yang berkaitan dengan anggaran pembinaan profesi dan penggunaan kekuatan menerbitkan NPB-Pelaksana kepada Kabagku Pusku TNI dan Pekas Athan.

Ditku/Disku Angkatan berdasarkan tembusan K.O.P. dan NPB-M yang diterima, menerbitkan NPB-P kepada Kaku Kotama.

Bidkukem Pusku Kemhan berdasarkan tembusan K.O.P. dan NPB-M yang diterima, Kabidkukem Pusku Kemhan menerbitkan NPB-P kepada Pekas U.O.Kemhan.

Bagku Pusku TNI berdasarkan tembusan K.O.P. dan NPB-P yang diterima, Kabagku Pusku TNI menerbitkan NPB kepada Pekas Wilayah.

Keuangan Kotama/Balakpus berdasarkan tembusan P3 dan NPB-P yang diterima Kaku Kotama/Pimpinan Balakpus menerbitkan NPB kepada Pekas Gabrah/Gabpus.

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan diatur sebagai berikut: a. setelah selesainya setiap tahapan kegiatan diperlukan laporan pelaksanaan Program dan Anggaran, yang meliputi laporan kemajuan fisik kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan (progress report); dan b. ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta ketentuan mengenai pembayaran dan pengadministrasian keuangan diatur oleh peraturan tersendiri.

Ketentuan lebih lanjut tentang sistem dan pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kemhan dan TNI diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pengendalian dilakukan agar pelaksanaan Program dan Anggaran sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Agar mencapai sasaran secara berhasil guna dan berdaya guna, dalam pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan sarana sebagai berikut: a. dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dalam SPP Hanneg, antara lain Renstra, Renja, RKA, DIPA, PPPA, dan Program Kerja dari masing-masing fungsi pelaksana; b. K.O. dan dokumen penyaluran dana berupa NPB; dan c. laporan yang meliputi laporan kemajuan (progress report) fisik serta laporan-laporan yang terkait dengan anggaran dan keuangan, untuk selanjutnya pada akhir kegiatan diadakan evaluasi.

Metode pengendalian diatur sebagai berikut: a. pengarahan meliputi kegiatan memberikan arahan dalam perencanaan Program, anggaran dan pembiayaan agar mengacu kepada unified budget, penganggaran berbasis kinerja serta Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah; b. pemantauan meliputi kegiatan mempelajari, menelaah, dan menganalisis serta, mengambil kesimpulan dari semua aspek dan permasalahan dalam pelaksanaan; c. kunjungan staf untuk memperoleh gambaran pelaksanaan dari suatu proses perencanaan serta informasi lain yang tidak dapat dilaporkan secara tertulis perlu dilakukan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh staf perencana; d. menerapkan audit manajemen dan audit operasional berdasarkan asas profesionalitas dan asas akuntabilitas melalui indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu; dan e. analisa dan evaluasi untuk memberikan masukan dalam rangka MENETAPKAN, memperhitungkan, dan menyempurnakan pelaksanaan Program dan anggaran pada tahap selanjutnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian Program dan Anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI diatur dengan Peraturan Menteri.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka: a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 3 Desember 2010 tentang Struktur Program dan Anggaran Pertahanan Negara; dan b. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 28 Oktober 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Struktur Program dan Anggaran Pertahanan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2012 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN