Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara adalah upaya melaksanakan pembinaan kesadaran bela negara melalui kegiatan Internalisasi serta pendidikan dan pelatihan.

2. Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang selanjutnya disingkat PKBN adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan, pendidikan dan/ataupelatihan kepada warna negara guna menanamkan dan menumbuh kembangkan sikap dan perilaku berlandaskan nilai-nilai Bela Negara.

3. Bela Negara adalah sikap dan perilaku serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

4. Internalisasi adalah suatu proses kegiatan dengan cara memasukkan nilai-nilai Bela Negara ke dalam pikiran, sehingga membentuk sikap, dan perilaku Bela Negara.

5. Sosialisasi adalah proses transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi/lembaga/komunitas ke generasi/lembaga/komunitas lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.

6. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

7. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklatadalahsuatu proses kegiatan dengan cara memasukkan nilai-nilai Bela Negarake dalam pikiran, sehingga membentuk sikap, dan perilaku Bela Negara melalui Diklat.

8. Penyelenggara Diklat adalah Warga Negara INDONESIA yang ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian instansinya dan memenuhi persyaratan Diklat, yang telah menyelesaikan seluruh program pelatihan dan pendidikan TOC (Training Officer Course).

9. Pengelola Diklat adalah Warga Negara INDONESIA yang ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian instansinya dan memenuhi persyaratan Diklat, yang telah menyelesaikan seluruh program pelatihan dan pendidikan MOT (Management Of Training).

10. Fasilitator adalah tenaga pelatih, yang telah menyelesaikan seluruh program pelatihan dan pendidikan TOF (Training Of Facilitator).

11. TOT (Training Of Trainer) adalah pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pengajar.

12. Pelatih Inti adalah Warga Negara INDONESIA yang dididik dan dilatih sebagai Pelatih Inti Bela Negara.

13. Kader Bela Negara adalah Warga Negara INDONESIA yang telah mengikuti rangkaian program PKBN dan memiliki

sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Bela Negara. 14. Monitoring adalah upaya pengawasan selama penyelenggaraan PKBN yang diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan. 15. Evaluasi adalah suatu rangkaian kegiatan pengukuran yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program penyelenggaraan PKBN yang direncanakan. 16. Lingkup Pendidikan adalah lingkupdimana warga negara mengikuti pendidikan formal dan non formal mulai dari pendidikan usia dini, sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dan/atau melalui berbagai kursus. 17. Lingkup Pemukimanadalah lingkupdimana warga negara berada mulai dari keluarga, unit organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi pemuda, partai politik, serta organisasi kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 18. Lingkup Pekerjaan adalah adalah lingkup dimana warga negara bekerja, sebagai pegawai negeri maupun swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 20. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 21. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsiyang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah lembaga pemerintah yang berfungsi antara lain memfasilitasi dan mengawasi kegiatan organisasi politik dan kemasyarakatan. 22. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Badiklat adalah unsur pendukung tugas dan fungsi kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Penyelenggaraan PKBN bertujuan untuk mewujudkan kesadaran Bela Negara bagi Warga Negara INDONESIA.

Penyelengggaraan PKBN dilakukan melalui kegiatan: a. Internalisasi; dan b. pendidikan dan pelatihan.

(1) PenyelenggaraanPKBN dilakukan oleh Menteri. (2) Penyelenggaraan PKBN oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan; b. Direktorat Jenderal Strategi PertahananKemhan; c. Badiklat Kemhan; dan d. Universitas Pertahanan.

(1) Internalisasi bertujuan untuk mensosialisasikan dan mendiseminasikan penguatan nilai-nilai Bela Negara kepada seluruh Warga Negara INDONESIA. (2) Internalisasi nilai-nilaiBela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan. (3) Internalisasi nilai-nilai Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus bagi seluruh civitas akademika Universitas Pertahanan, dilaksanakan oleh

Universitas Pertahanan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan.

Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui: a. media tatap muka; b. media elektronik; dan c. media cetak.

(1) Media tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan kegiatan Internalisasi yang dilakukan secara tatap muka. (2) Jenis bentuk kegiatan media tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yaitu: a. ngopi bareng Bela Negara; b. rembug warga/desa; c. saresehan budaya nasional; d. saresehan pengurus organisasi profesi; e. kegiatan bakti sosial; f. ngumpul bareng alumni; g. gelar kebangsaan; h. parade cinta tanah air; i. seminar dan focus group discussion berskala nasional; j. kongres nasional organisasi profesi, partai dan sejenisnya; dan k. bentuk kegiatan lainnya. (3) Lokasi kegiatan media tatap muka ditetapkan sesuai dengan jenis bentuk kegiatan sebagaimana dimaksudpada ayat (2). (4) Narasumber kegiatanmedia tatap mukasebagaimana dimaksud pada ayat (2)harus memiliki kompetensi. a. penguasaan secara utuh dan komprehensif mengenai nilai-nilai dasar Bela Negara serta indikator dan nilai-nilai karakter yang ingin ditanamkan; dan

b. penguasaan komunikasi efektif sebagai moderator dan fasilitator. (5) Metode penyelenggaraan media tatap muka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: a. metode pengorganisasian materi disusun sebagai berikut:

1. pendahuluan, melontarkan topik bahasan terkait Bela Negara dalam mempertahankan keutuhan dan kelanjutan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA, tahap menyadarkan/awareness;
2. kegiatan Inti, membangun diskusi lintas peserta untuk membangun minat yang terus digiring ke arah hasrat kuat untuk membela negara, yang bertujuan untuk mendorong tindak lanjut setelah selesai pertemuan;
3. penutup, menggalang hasrat yang telah terbentuk, disatukan dalam kegiatan yang bersifat retorika untuk bersatu padu, menyatukan langkah bergandengan tangan dalam upaya mempertahankan keutuhan dan kelanjutan kehidupan bangsa dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; dan
4. selesai kegiatan Internalisasi diberikan sertifikat; b. metode penyampaian materi, bersifat dialog yang menempatkan peserta sebagai subyek, sedangkan narasumber sebagai moderator, pemasok ide kreatif inovatif dan pengarah diskusi; dan c. metode pengelolaan materi, durasi pertemuan selama lebih kurang 1 (satu) hari.

(1) Media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan kegiatan Internalisasi yang dilakukan melalui berbagai saluran elektronik.

(2) Jenis bentuk kegiatan media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. internet; b. twitter; c. facebook; d. whatsapp; e. sms; f. line; g. instagram; h. televisi ; i. radio; dan j. bentuk lainnya. (3) Lokasi kegiatan media elektronik ditetapkan sesuai dengan jenis bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Narasumber media elektronik sebagaimanadimaksud pada ayat (2) harus memiliki kompetensi: a. penguasaan secara utuh dan komprehensif tentang nilai-nilai dasar Bela Negara serta indikator yang ingin ditanamkan; dan b. penguasaan komunikasi menggunakan bahasa verbal dan non verbal. (5) Metode penyelenggaraanmedia elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)sebagai berikut: a. metode pengorganisasian,materi dirancang dalam bentuk multimedia dengan memadukan berbagai unsur seperti: teks, suara, gambar, grafik, animasi, dan warna, yang harus mudah ditangkap oleh pancaindera; b. metode penyampaian materi, melalui kekuatan desain tampilan pesan Bela Negara sesuai dengan pilihan topik materi; dan c. metode pengelolaan materi, melalui saluran media elektronika, yang diprioritaskan memiliki jangkauan siar yang luas.

(1) Media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan kegiatan Internalisasi yang dilakukan melalui berbagai saluran media yang di cetak. (2) Jenis bentuk kegiatan media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. koran; b. majalah; c. buku komik; d. flyers; e. brosur; f. poster; dan g. bentuk lainnya. (3) Lokasi kegiatan media cetakditetapkan sesuai dengan jenis bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Narasumber atau perancang materi media cetaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi: a. penguasaan secara utuh dan komprehensif mengenai nilai-nilai dasar Bela Negara serta indikator yang ingin ditanamkan;dan b. penguasaan komunikasi menggunakan bahasa non verbal. (5) Metode penyelenggaraan media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: a. metode pengorganisasian,materi dirancang dalam bentuk multimedia dengan memadukan berbagai unsur seperti: teks,gambar, grafik, danwarna yang ditangkap oleh pancaindera; b. metode penyampaian materi, melalui kekuatan desain tampilan pesan Bela Negara sesuai dengan pilihan topik materi; dan c. metode pengelolaan materi, melalui saluran media cetak yang diprioritaskan memiliki jangkauan penyebaran yang luas.

(1) Indikator keberhasilan kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yaitu terbangunnya: a. rasa cinta tanah air; b. kesadaran berbangsa dan bernegara; c. kesetiaan pada ideologi Pancasila ; d. kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara; dan e. kemampuan awal Bela Negara secara psikis dan fisik. (2) Materi kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada penanaman nilai-nilai dasar Bela Negara, untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. (3) Nilai-nilai dasar Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. bidang demografi; b. bidang geografi; c. bidang ideologi; d. bidang sosial budaya; dan e. bidang teknologi.

(1) Nilai-nilai dasar Bela Negara bidang demografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a yaitu gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat. (2) Nilai-nilai dasar Bela Negara bidang geografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b meliputi: a. pemahaman mengenai potensi dan mitigasi bencana, serta gerakan kampanye INDONESIA sebagai jantung Asia Pasifik;dan b. pengelolaan konflik warga dan friksi lintas batas negara, melalui program pengembangan interaksi sosial masyarakat sebagai jembatan persahabatan antar bangsa di daerah perbatasan.

(3) Nilai-nilai dasar Bela Negara bidang ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c meliputi: a. pencegahan penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila melalui gerakan kewaspadaan nasional terhadap ideologi terorisme, radikalisme, separatisme, dan komunisme; b. penyusunan ulang materi sejarah perjuangan bangsa yang mengangkat riwayat dan peran tokoh pahlawan di setiap daerah pada masa perjuangan kemerdekaan INDONESIA; c. penanaman kembali rasa bangga dan cinta Pancasila; dan d. diseminasi mengenai pemahaman bahwa gaya hidup materialisme, hedonisme, bertentangan dengan Pancasila. (4) Nilai-nilai dasar Bela Negara bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d meliputi: a. pencegahanpelunturan identitas nasional melalui kegiatanlomba karya cipta seni dan budaya, karnaval budaya daerah, dan festival khazanah kuliner; dan b. pencegahan konflik komunal/horizontal/suku, agama, dan ras melalui program pengembangan interaksi sosial masyarakat sebagai jembatan kerekatan sosial antarwarga lintas kampung/ etnis/agama melalui kerja bakti pembersihan /perbaikan/pembangunan drainase lingkungan, tempat ibadah, sekolah, dan rumah tidak layak huni. (5) Nilai-nilai dasar Bela Negara bidang teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e meliputi: a. perlawanan terhadap kejahatan/serangan siber, serta penyebaran informasi bohong/provokatif (hoax), dan ujaran kebencian (hate speech), melalui kampanye keamanan informasi dan transaksi

elektronik dan gerakan membangun ketahanan siber nasional; dan b. penangkalan terhadap ketergantungan produk teknologi asing melalui lomba cipta karya/inovasi teknologi sederhana tepat guna, dan pameran produk inovasi anak bangsa secara rutin.

Materi nilai-nilai dasar Bela Negara yang ditanamkan melalui berbagai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan indikator pencapaian sebagai berikut: a. nilai cinta tanah air; b. nilai kesadaran berbangsa dan bernegara; c. nilai setia pada pancasila sebagai ideologi negara; d. nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan e. memiliki kemampuan awal Bela Negara.

(1) Nilai cinta tanah air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi: a. menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah INDONESIA; b. bangga sebagai bangsa INDONESIA; c. menjaga nama baik bangsa dan negara INDONESIA; d. memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negaraIndonesia; dan e. mencintai produk dalam negeri, budaya,dan kesenian bangsa INDONESIA. (2) Nilai kesadaran berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi: a. memiliki kesadaran keragaman, budaya, suku, agama, bahasa dan adat istiadat; b. menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang- undangan; c. mengenal keragaman individu di rumah dan dilingkungannya; dan

d. berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara INDONESIA. (3) Nilai setia pada Pancasila sebagai ideologi negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi: a. memahami nilai-nilai dalam Pancasila; b. mengamalkan nilai dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; c. menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara; d. senantiasa mengembangkan nilai Pancasila; dan e. setia pada Pancasila dan meyakininya sebagai dasar Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (4) Nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi: a. bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan materi untuk kemajuan bangsa dan negara; b. siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman; c. memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara; d. memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya; dan e. mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. (5) Memiliki kemampuan awal Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e meliputi: a. memiliki kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan spiritual (SQ), kecerdasan emosional (EQ), dan kecerdasan dalam bertahan hidup dalam mengatasi kesulitan (AQ); b. senantiasa memelihara jiwa dan raganya; c. ulet dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan; d. terus membina kemampuan jasmani dan rohani; dan e. memiliki kemampuan bela negara dalam bentuk keterampilan.

(1) Peserta kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi direkrut dan diseleksi dari seluruh warga negara INDONESIA yang dikelompokkan berdasarkan: a. lingkup pemukiman meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kader organisasi masyarakat, kader organisasi komunitas, kader organisasi profesi, kader partai politik, dan kelompok masyarakat lainya; b. lingkup pekerjaan meliputilembaga negara, kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian, dan pemerintah daerah, Tentara Nasional INDONESIA, Kepolisian Republik INDONESIA, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan Badan lainnya; dan c. lingkup pendidikan meliputi peserta didik dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini hingga Perguruan Tinggi,organisasi siswa meliputi Organisasi Siswa Intra Sekolah, Palang Merah INDONESIA, Pramuka, Civitas Akademika Perguruan Tinggi, lingkup pendidikan negeri maupun swasta, sesuai dengan sistem pendidikan nasional. (2) Tenaga pendukung Sosialisasi dan Diseminasi sebagai berikut: a. tenaga administrasi atau tenaga kependidikan yaitu orang yang bertugas menunjang penyelenggaraan PKBN, melaksanakan kegiatan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pembinaan kesadaran bela negara berjalan lancar, efektif dan efisien; dan b. tenaga administrasi atau tenaga kependidikan merupakan staf pendukung dari penyelenggara yang merupakan kerjasama tim daripemerintah daerah/Badan Kesbangpol,satuanTentara Nasional

INDONESIA/Kepolisian Republik INDONESIA Kemhan, dan lembaga lain sesuai dengan rencana.

(1) Penyelenggaraan PKBN yang dilaksanakan melalui kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk membentuk Kader Bela Negara, Pelatih Inti, Fasilitator, penyelenggara dan Pengelola Diklat Bela Negara, yang berperan sebagai agen perubahan secara individu maupun berkelompok yang bertugas menyebarkan nilai-nilai Bela Negara kepada masyarakat di sekitarnya. (2) Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat pusat dilaksanakan oleh Badiklat Kemhan.

(1) Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan: a. DiklatKader Bela Negara; b. Diklat kader muda; c. Diklat kader pembina; d. DiklatPelatih Inti Bela Negara; e. TOF (Training Of Facilitator); f. TOT (Training Of Trainer); g. MOT (Management Of Training);dan h. TOC (Training Officer Course). (2) Indikator keberhasilan pencapaian tujuan DiklatBela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yaitu terbangunnya: a. rasa cinta tanah air; b. kesadaran berbangsa dan bernegara; c. kesetiaan pada ideologi Pancasila; d. kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara; dan e. kemampuan awal Bela Negara.

(3) Materi Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. bidang studi materi dasar; b. bidang studi materi inti; dan c. bidang studi materi pendukung. (4) Bidang studi materi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi: a. pengantar Bela Negara; b. pengetahuan tentang wawasan kebangsaan; c. pengetahuan tentang sistem pertahanan semesta; d. kepemimpinan berwawasan Bela Negara; e. pengetahuan tentang bahaya narkoba dan penanggulangannya; f. pengetahuan tentang bahaya terorisme dan radikalime serta penanggulangannya; g. pengetahuan tentang manajemen krisis; h. proxywar; i. pengetahuan tentang keindonesiaan; j. geopolitik dan wawasan nusantara; k. geostrategi dan ketahanan nasional; l. kewaspadaan nasional sistem manajemen nasional; m. pengetahuan tentang pembangunan karakter; n. pelestarian lingkungan hidup; o. pengetahuan perkembangan lingkungan strategi; p. pengetahuan penanggulangan bencana; dan q. pengetahuan tentang pornografi. (5) Bidang studi materi inti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. nilai-nilai dasar Bela Negarayaitu:

1. cinta tanah air;

2. kesadaran berbangsa dan bernegara;

3. setia pada Pancasila sebagai ideologi negara;

4. rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan

5. kemampuan awal Bela Negara; b. keterampilan dasar Bela Negara yaitu:

6. peraturan baris berbaris;

7. peraturan penghormatan;

8. kewaspadaan dini;

9. budi pekerti;

10. pertolongan pertama pada kecelakaan dalam penanggulangan bencana alam;

11. UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

12. penanganan bahaya kebakaran dan penanggulangan bencana bahaya kebakaran;

13. pengetahuan tentang survival;

14. pluralisme dan toleransi;

15. navigasi darat (jalan kompas dan jalan peta);

16. keterampilan Bela Negara (outbond);

17. tali temali;

18. caraka malam;

19. api semangat Bela Negara;

20. metode pengajaran;

21. teknik komunikasi dan presentasi;

22. micro teaching; 18 managementOftraining; 19 dasar-dasar kepelatihan;

23. laporan kesiapan mengajar;

24. rencana lapangan dan rencana latihan;

25. analisis kebutuhan Diklat;

26. pengembangan program Diklat;

27. perencanaan kinerja Diklat;

28. penyelenggaraan Diklat;

29. studilapangan;

30. seminar studilapangan; dan

31. metode penyusunan program kegiatan Diklat. (6) Bidang studi materi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas: a. muatan lokal/jam pimpinan; b. bimbingan dan pengasuhan; c. penjelasan program dan kurikulum; d. petunjuk tata tertib Diklat; e. pre test dan pos test; f. pemeriksaan administrasi; dan g. upacara pembukaan/penutupan.

(1) Diklat kader Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan Diklat yang diberikan untuk mendidik dan melatih warga negara INDONESIA dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Bela Negara. (2) Lokasi kegiatan Diklatkader Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di: a. tingkat pusat di Pusat Diklat Bela Negara Badiklat Kemhan; dan b. tingkat daerah di lembaga Diklat di daerah dengan supervisi Badiklat Kemhan. (3) Peserta Diklat kader Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu Warga Negara INDONESIA yang berada di lingkup pendidikan, pekerjaan, dan pemukiman, yang memperoleh rekomendasi dari kepala instansi/organisasi terkait. (4) Pendidik dan pelatih Diklat kader Bela Negara sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus memiliki kompetensi: a. menguasai materi yang diajarkan; b. terampil dalam mengajar secara sistematis, efektif, dan efisien; dan c. mampu menggunakan metode dan media yang relevan dengan tujuan pembelajaran. (5) MetodeDiklatkader Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan andragogi dengan menggunakan metode: a. ceramah; b. diskusi; dan c. praktik. (6) Waktu pelaksanaan DiklatKader Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)selama 5 (lima) hari atau 50 (lima puluh) jam pelajaran.

(1) Diklat kader muda Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan Diklat yang diberikan untuk mendidik dan melatih siswa tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/setingkat, Sekolah Menengah Pertama / setingkat, Sekolah Menengah Atas/setingkat dan Perguruan Tinggi/setingkat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Bela Negara. (2) Lokasi kegiatan Diklatkader muda Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)di: a. tingkat pusat di Pusat Diklat Bela Negara Badiklat Kemhan; dan b. tingkat daerah di lembaga Diklat di daerah dan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/setingkat, Sekolah Menengah Pertama /setingkat, Sekolah Menengah Atas/setingkat, Perguruan Tinggi/setingkat dengan supervisi Badiklat Kemhan. (3) Peserta Diklatkader muda Bela Negara sebagaimana dimaksud padaayat (1)yaitu siswa Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/setingkat, Sekolah Menengah Pertama/setingkat, Sekolah Menengah Atas/setingkat dan mahasiswa Perguruan Tinggi/setingkat. (4) Pendidik dan pelatihDiklatkader muda Bela Negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi: a. menguasai materi yang diajarkan; b. terampil dalam mengajar secara sistematis, efektif, dan efisien; dan c. mampu menggunakan metode dan media yang relevan dengan tujuan pembelajaran. (5) Metode Diklat kader muda Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dalam pembelajaran melalui kebiasaan metode bermain;

b. tingkat Sekolah Dasar/setingkat, dalam pembelajaran melalui pendekatan problem based learningdan contextual teaching learning; c. tingkat Sekolah Menengah Pertama/setingkat dalam pembelajaran melalui pendekatan problem based learningdan contextual teaching learning d. tingkat Sekolah Menengah Atas/setingkat dalam pembelajaran melalui pendekatan problem based learning dan contextual teaching learning; dan e. tingkat Perguruan Tinggi dalam pembelajaran melalui pendekatan andragogi dengan menggunakan metode:

1. ceramah;
2. diskusi interaktif;
3. windows shoping;dan
4. simulasi dan praktik. (6) Waktu pelaksanaan Diklatkader muda Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) hari atau 20 (dua puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) jam pelajaran.

(1) Diklatkader pembina Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf cmerupakan kegiatan Diklatyang diberikan untuk mendidik dan melatih Warga Negara INDONESIA dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Bela Negara. (2) Lokasi kegiatan Diklatkader pembina Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di: a. tingkat pusat di Pusat Diklat Bela Negara Badiklat Kemhan; dan b. tingkat daerahdi lembaga Diklat di daerah dengan supervisi Badiklat Kemhan. (3) Peserta Diklatkader pembina Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut: a. Diklat kader pembina Bela Negara tingkat pertama terdiri atas guru Pendidikan Anak Usia Dini/TK/SekolahDasar/Sekolah Menengah

Pertama / Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan; b. Diklatkader pembina Bela Negara tingkat muda terdiri atas dosen Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi, Aparatur Sipil Negara golongan III/a sampai dengan golongan III/b atau sederajat di kementerian/lembaga/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/ provinsi/kabupaten/kotadan/atau setingkat di lingkungan swasta ,ketua, waki lketua ranting kecamatan dan pengurus dewan pimpinan cabang organisasi masyarakat/organisasi politik kabupaten/kota ); dan c. Diklat kader pembina Bela Negara tingkat madya terdiri atas Aparatur Sipil Negara golongan IV/a sampai dengan golongan IV/b. (4) Pendidik dan pelatihDiklatkader pembina Bela Negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus memiliki kompetensi: a. menguasai materi yang diajarkan; b. terampil mengajar secara sistematik, efektif, dan efisien; dan c. mampu menggunakan metode dan media yang relevan dengan tujuan pembelajaran. (5) Metode Diklat kader pembina Bela Negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), menggunakan pendekatan pembelajaran andragogi dengan cara: a. ceramah; b. diskusi; c. tanya jawab; d. aplikasi di lapangan; dan e. simulasi dan praktik. (6) Waktu pelaksanaan Diklat kader pembina Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) hari atau 50 (lima puluh) jam pelajaran.

(1) Diklat pelatih inti Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)huruf d merupakan kegiatan Diklat yang diberikan untuk mendidik dan melatih Warga Negara INDONESIA sebagai pelatih inti bela negara dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Bela Negara. (2) Lokasi kegiatan Diklat pelatih inti Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Pusat Diklat Bela Negara Badiklat Kemhan. (3) Peserta Diklat pelatih inti Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Warga Negara INDONESIA yang dipersiapkan untuk menjadi pelatih inti Bela Negara. (4) Pendidik dan pelatih Diklat pelatih inti Bela Negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi: a. menguasai materi yang diajarkan; b. terampil dalam mengajar dan melatih secara sistematis, efektif, dan efisien; c. mampu menggunakan metode dan media yang relevan dengan tujuan pembelajaran; dan d. kepribadian, profesional, pedagogikdan sosial. (5) Metode Pelatih Inti Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pendekatan pembelajaran andragogi dengan cara: a. ceramah; b. diskusi; c. curah pendapat; d. tanya jawab; dan e. praktik di lapangan. (6) Waktu pelaksanaan DiklatPelatih Inti Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 30 (tiga puluh) hari atau 240 (dua ratus empat puluh) jam pelajaran.

(1) TOF (Training OfFacilitator) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf emerupakan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan untuk mendidik dan melatih calon Fasilitator yang dipersiapkan untuk memfasilitasi pelatihan Bela Negara. (2) Peserta TOF (Training Of Facilitator) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Warga Negara INDONESIA yang berada di lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan pemukiman, yang mendapatkan rekomendasi dari kepala instansi/ organisasi terkait, yang dipersiapkan menjadi Fasilitator Bela Negara. (3) Pendidik dan pelatih TOF (Training Of Facilitator) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi: a. menguasai materi yang diajarkan; b. terampil dalam mengajar secara sistematis, efektif, dan efisien; c. mampu menggunakan metode dan media yang relevan dengan tujuan pembelajaran; dan d. kepribadian, profesional, pedagogikdan sosial. (4) Lokasi kegiatan TOF (Training Of Facilitator) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Pusat Diklat Bela Negara Badiklat Kemhan. (5) Metode TOF (Training Of Facilitator) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pendekatan pembelajaran andragogi dengan cara: a. ceramah; b. diskusi; c. tanya jawab; d. curah pendapat; dan e. praktik di lapangan. (6) Waktu pelaksanaan TOF (Training Of Facilitator) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 10 (sepuluh) hari atau 100 (seratus) jam pelajaran.

(1) TOT (Training Of Trainer) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf fmerupakan kegiatan pelatihan bagi tenaga pengajar Bela Negara untuk meningkatkan kompetensi sebagai tenaga pengajar. (2) Lokasi kegiatan TOT (Training Of Trainer) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Pusat Diklat Bela Negara Badiklat Kemhan. (3) Peserta TOT (Training Of Trainer) sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Warga Negara INDONESIA yang sudah menjadi Kader Bela Negara; dan b. Warga Negara INDONESIA yang sudah melaksanakan Diklat TOF(Training Of Facilitator) Bela Negara. (4) Pendidik dan pelatih TOT (Training Of Trainer) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi: a. menguasai materi yang diajarkan; b. terampil dalam mengajar secara sistematis, efektif, dan efisien; c. mampu menggunakan metode dan media yang relevan dengan tujuan pembelajaran; dan d. kepribadian, profesional, pedagogikdan sosial. (5) Metode TOT (Training Of Trainer) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan pendekatan pembelajaran andragogi dengan cara: a. ceramah; b. diskusi; c. tanya jawab; d. curah pendapat; dan e. praktik di lapangan. (6) Waktu pelaksanaan TOT (Training Of Trainer) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama10 (sepuluh) hari atau 100 (seratus) jam pelajaran.

(1) MOT (Management Of Training) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g merupakan kegiatan

pelatihan bagi Warga Negara INDONESIA yang dipersiapkan sebagai Pengelola Diklat, memfasilitasi terlaksananya Diklat Bela Negara yang berkualitas. (2) Lokasi kegiatan MOT (Management Of Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Pusat Diklat Bela Negara Badiklat Kemhan. (3) Peserta MOT (Management Of Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Warga Negara INDONESIA yang mendapatkan rekomendasi dari kepala instansi/ organisasi terkait, yang dipersiapkan menjadi Pengelola Diklat. (4) Pendidik dan pelatih MOT (Management Of Training) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi: a. menguasai materi yang diajarkan; b. terampil dalam mengajar secara sistematis, efektif, dan efisien; c. mampu menggunakan metode dan media yang relevan dengan tujuan pembelajaran; dan d. kepribadian, profesional, pedagogik dan sosial. (5) Metode MOT (Management Of Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pendekatan pembelajaran andragogi dengan cara: a. ceramah; b. diskusi; c. tanya jawab; d. curah pendapat; dan e. praktik di lapangan. (6) Waktu pelaksanaan MOT (Management Of Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 10 (sepuluh) hari atau 100 (seratus) jam pelajaran.

(1) TOC (Training Officer Course) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h merupakan kegiatan pelatihan bagi Warga Negara INDONESIA yang dipersiapkan

sebagai Penyelenggara Diklat, memfasilitasi terlaksananya Diklat yang berkualitas. (2) Lokasi kegiatan TOC (Training Officer Course) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Pusat Diklat Bela Negara Badiklat Kemhan. (3) Peserta TOC (Training Officer Course) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Warga Negara INDONESIA yang memperoleh rekomendasi dari kepala instansi/ organisasi terkait yang dipersiapkan menjadi Pengelola Diklat. (4) Pendidik dan pelatih TOC (Training Officer Course) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi: a. menguasai materi yang diajarkan; b. terampil dalam mengajar secara sistematis, efektif, dan efisien; c. mampu menggunakan metode dan media yang relevan dengan tujuan pembelajaran; dan d. kepribadian, profesional, pedagogikdan sosial. (5) Metode TOC (Training Officer Course) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan pendekatan pembelajaran andragogi dengan cara: a. ceramah; b. diskusi; c. tanya jawab; d. curah pendapat; dan e. praktik di lapangan. (6) Waktu pelaksanakan TOC (Training Officer Course) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) hari atau 50 (lima puluh) jam pelajaran.

(1) Pembinaan Kader Bela Negara dilaksanakan untuk memelihara pengetahuan, sikap, dan perilaku, serta keterampilan Bela Negara yang dilakukan setelah penyelenggaraan Internalisasi nilai-nilai Bela Negara dan Diklat pembentukan Kader Bela Negara. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembentukan forum Bela Negara sebagai wadah kegiatan Kader Bela Negara di pusat dan di daerah. (3) Pembentukan forum Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tingkat pusat dan di daerah dilaksanakan atas persetujuan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan. (4) Pelantikan pengurus forum Bela Negara di daerah oleh pengurus forum Bela Negara pusat, dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan, dan diketahui oleh Kantor Wilayah KemhanProvinsi. (5) Setelah forum Bela Negara terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengurus forum Bela Negara yang telah dikukuhkan, melaporkan organisasi forum Bela Negara tersebut ke Badan Kesbangpol.

Pasal26 (1) Forum Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) yang telah terdaftar secara resmi di Badan Kesbangpol dapat melaksanakan kegiatannya: a. secara mandiri; b. bekerja sama dengan lembaga pemerintah; c. lembaga non pemerintah; dan

d. organisasi lain yang merupakan bagian dari program Badan Kesbangpol, Kantor Wilayah Kemhan Provinsi dan Tentara Nasional INDONESIA. (2) Proses pemeliharaan pengetahuan, sikap dan perilaku, serta keterampilan Bela Negara para Kader Bela Negara, dilakukan melalui kegiatan silaturahmi dan/atau reuni Kader Bela Negara yang diselenggarakan oleh forum Bela Negara Pusat dan daerah secara berkala.

(1) Pemberdayaan Kader Bela Negara dilaksanakan agar para Kader Bela Negara yang telah terwadahi dalam forum Bela Negara mampu terus mengembangkan daya atau potensi yang dimiliki, secara mandiri dan berkelanjutan dalam penyebarluasan nilai-nilai Bela Negara. (2) Pelaksanaan pemberdayaan Kader Bela Negara dilakukan melalui kerjasama yang dikukuhkan oleh kesepakatan kerja sama dengan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola berbagai ancaman bangsa dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA, serta yang mengelola berbagai peluang untuk memperkokoh ekonomi bangsa INDONESIA. (3) Lembaga pemerintah yang mengelola berbagai ancaman bangsa dan Negara Kesatuan

meliputi: a. Lembaga Kepolisian; b. Badan Narkotika Nasional dan Daerah; c. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan d. Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan Daerah. (4) Lembaga pemerintah yang mengelola berbagai peluang untuk memperkokoh ekonomi bangsa INDONESIA antara lain badan ekonomi kreatif, yang membantu perkembangan ekonomi kreatif di INDONESIA.

(5) Proses kerjasama/kesepakatan kerja sama forum Bela Negara daerah dan pusat dengan lembaga pemerintah difasilitasi oleh Kemhan dan Kesbangpol setempat.

PKBN di lingkungan Kemhan dilaksanakan oleh satuan kerja: a. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan; b. Badiklat Kemhan; c. Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan (Kantor Wilayah Kemhan Provinsi); dan d. Universitas Pertahanan.

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a berwenang dan bertanggungjawab: a. merumuskan kebijakan mengenai perencanaan penyelenggaraan PKBN, penyelenggaraan Internalisasi nilai-nilai Bela Negara bagi seluruh Warga Negara INDONESIA, maupun penyelenggaran pembentukan kader Bela Negara di seluruh INDONESIA; b. selama perumusan kebijakan perencanaan penyelenggaraan PKBN harus melibatkan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, dan Badiklat Kemhan; c. melaksanakan kegiatan Internalisasi nilai-nilai Bela Negara di tingkat pusat dan daerah, dengan penyelenggaraan melalui media tatap muka, media elektronik maupun media cetak; d. menyusun dan MENETAPKAN standarisasi materi dan metode kegiatan Internalisasi nilai-nilai dasar Bela Negara;

e. menerbitkan dan memberikan sertifikat pada kegiatan tatap muka Internalisasi nilai-nilai Bela Negara di tingkat pusat dan daerah; f. menerbitkan kartu tanda anggota, serta mengelola sistem penomoran nasional untuk Kader Bela Negara, di tingkat pusat maupun di daerah; g. mengelola “Pusat Data” peserta yang terdata melalui penyelenggaraan kegiatan tatap muka Internalisasi Bela Negara, danKader Bela Negara yang terdata melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan PKBN; h. menyetujui pembentukan forum Bela Negara sebagai wadah berkiprahnya Kader Bela Negara yang telah menyelesaikan Diklat PKBN; i. menegurforum Bela Negara jika melakukan kegiatan yang menyimpang dari nilai-nilai Bela Negara, dan membahayakan keamanan serta keselamatan negara dan bangsa; j. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi seluruh penyelenggaraan PKBN, khususnya penyelenggaraan Internalisasi nilai-nilai Bela Negara bagi seluruh Warga Negara INDONESIA; k. menyiapkan calon peserta DiklatBela Negara dengan sesuai dengan alokasi yang berasal dari luar institusi Kemhan kepadaBadiklat Kemhan untuk ditindak-lanjuti; dan l. melaporkan hasil pendataan, Monitoring, dan Evaluasi, kepada Menteri secara berkala.

Badiklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b berwenang dan bertanggungjawab: a. melaksanakan pendidikan dan pelatihan Kader Bela Negara untuk lingkup pendidikan, pekerjaan, dan pemukiman di tingkat pusat; b. melaksanakan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan dan Kantor Wilayah Kemhan Provinsi dalam melakukan supervisi teknis

terhadap pelaksanaan Diklat Kade rBela Negara di daerah; c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan Kader Bela Negara, kader muda Bela Negara, kader pembina Bela Negara, Pelatih Inti, Traning Of Trainer (TOT), Training Of Facilitator (TOF), Training Officer Course (TOC) dan Management Of Training (MOT); d. menyelenggarakan Diklat Bela Negara sesuai dengan kurikulum Diklat Bela Negara dan modul/bahan ajar yang dikeluarkan oleh Badiklat Kemhan; e. menyusun dan MENETAPKAN standarisasi materi dan metode pendidikan dan pelatihan Bela Negara yang meliputiKader Bela Negara, kader muda Bela Negara, kader pembina Bela Negara, Pelatih Inti Fasilitator Training Of Facilitator (TOF),tenaga pengajar Traning Of Trainer (TOT), penyelenggara Training Officer Course (TOC) dan pengelola ManagementOf Training (MOT); f. menerbitkan dan memberikan sertifikat untuk lulusan Kader Bela Negara, kader muda Bela Negara, kader pembina Bela Negara,Fasilitator, penyelenggara, tenaga Pengelola Diklat Bela Negara,dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan untuk peserta Diklat Pelatih Inti di tingkat Pusat dandi daerah; g. menyediakan seragam pakaian, tutup kepala/baret dan brevet Bela Negara untuk Kader Bela Negara di tingkat pusat maupun di daerah; h. melaporkan data lulusan DiklatKader Bela Negara yang telah memperoleh sertifikat dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan kepada Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan untuk kemudian dikelola dalam Pusat Data Nasional Kemhan; i. menyampaikan informasi jika ada permintaan kegiatan atau kebutuhan Internalisasi nilai-nilai Bela Negara di pusat dan daerah kepada Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan, untuk ditindak-lanjuti; dan j. melaporkan hasil Diklat Kader Bela Negara, kader muda Bela Negara, kader pembina Bela Negara, Pelatih Inti,

Traning Of Trainer (TOT), Training Of Facilitator (TOF), Training Officer Course (TOC) dan Management Of Training (MOT) kepada Menteri.

Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c berwenang dan bertanggungjawab: a. menyampaikan informasi jika ada permintaan atau kebutuhan kegiatan Internalisasi nilai-nilai Bela Negara di pusat dan daerah kepada Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan untuk ditindak-lanjuti; b. mengarahkan pelaksanaan pembentukan, pembinaan dan pemberdayaan Kader Bela Negara di tingkat daerah kepada Kantor Wilayah Kemhan Provinsi berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan; c. mengarahkan pelaporan data Kader Bela Negara yang telah memperoleh kartu tanda anggota di tingkat daerah, kepada Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan untuk kemudian dikelola dalam Pusat Data Nasional Kemhan; dan d. mengarahkan pelaporan hasil pembentukan, pembinaan dan pemberdayaan Kader Bela Negara, di tingkat daerah kepada Menteri.

Kantor Wilayah Kemhan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c berwenang dan bertanggungjawab: a. melaksanakan Diklat Kader Bela Negara di tingkat daerah, yang mencakup provinsi dan kabupaten/kota di seluruh INDONESIA, dengan anggaran dana Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan di bawah supervisi Badiklat Kemhan; b. mengawal proses pembinaan dan pemberdayaan forum Bela Negara yang merupakan wadah bergabungnya Kader Bela Negara yang telah selesai mengikuti kegiatan Internalisasi nilai-nilai Bela Negara, dan Diklat Bela Negara;

c. selama proses Diklat pembentukan, pembinaan dan pemberdayaan Kader Bela Negara di tingkat daerah, harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Tentara Nasional INDONESIA, Polri, lembaga pendidikan Tentara Nasional INDONESIA, forum Bela Negara yang berada di wilayah, serta forum Bela Negara pusat; d. melaporkan data Kader Bela Negara yang telah dibentuk melalui Diklatdi tingkat daerah kepada Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan untuk memperoleh kartu tanda anggota, dan kepada Badiklat untuk memperoleh sertifikat, pakaian seragam, tutup kepala/baret dan brevet Bela Negara; e. melaporkan data Kader Bela Negara yang telah dibentuk melalui Diklatdi tingkat daerah, kepada Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan untuk kemudian dikelola dalam Pusat Data Nasional Kemhan; f. menyampaikan informasi jika ada permintaan atau kebutuhan kegiatan Internalisasi nilai-nilai Bela Negara di pusat dan daerah kepada Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan untuk ditindak-lanjuti; dan g. melaporkan hasil pembentukan, pembinaan, dan pemberdayaan Diklat Kader Bela Negara, di tingkat daerah kepada Badiklat Kemhan, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan dan Menteri.

Universitas Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d berwenang dan bertanggungjawab: a. merumuskan kebijakan tentang perencanaan penyelenggaraan Internalisasi nilai-nilai Bela Negara bagi seluruh civitas akademika Universitas Pertahanan; b. merumuskan kebijakan perencanaan penyelenggaraan PKBN dengan melibatkan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, dan Badiklat Kemhan;

c. melaksanakan kegiatan Internalisasi nilai-nilai Bela Negara bagi mahasiswa baru dan seluruh civitas akademika Universitas Pertahanan, berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan; d. melakukan koordinasi dengan Direktorat Jendral Potensi Pertahanan

berkaitan dengan materi dan metodeInternalisasi nilai-nilai dasar Bela Negara, yang dilaksanakan di lingkungan civitas akademika Universitas Pertahanan; e. melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan berkaitan kebutuhan sertifikat yang akan diberikan kepada peserta kegiatan tatap muka Internalisasi nilai-nilai Bela Negara di lingkungan civitas akademika Universitas Pertahanan; f. melaporkan data peserta kegiatan tatap muka Internalisasi nilai-nilai Bela Negara dan data kader intelektual Bela Negara di lingkungan civitas akademika Universitas Pertahanan, untuk dikelola oleh Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan dalam Pusat Data Nasional Kemhan; g. menyampaikan informasi jika ada permintaan atau kebutuhan di lingkungan civitas akademika Universitas Pertahanan berkaitan dengan pembentukanKader Bela Negara,Pelatih Inti, dan Fasilitator kepada BadiklatKemhan, untuk ditindak-lanjuti; h. melaporkan data kader intelektual Bela Negara kepada Direktorat Jenderal Potensi PertahananKemhan dan Badiklat Kemhan untuk memperoleh kartu tanda anggota, sertifikat, dan brevet Bela Negara; i. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Internalisasi nilai-nilai Bela Negara di lingkungan civitas akademika Universitas Pertahanan;dan j. melaporkan hasil pendataan, serta Monitoring, dan Evaluasi kepada Menteri secara berkala.

(1) Monitoring penyelenggaraan PKBN dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah. (2) Pelaksana Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. penanggung jawab; b. tim pengendali; dan c. tim penyelenggara.

(1) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dijabat Menteri. (2) Tim pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b diketuai oleh Sekretaris Jenderal Kemhandan bertanggung jawab kepada Menteri. (3) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan; b. BadiklatKemhan; dan c. Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan. (4) Tim pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berperan: a. mengimplementasikan kebijakan program PKBN yang telah digariskan oleh Menteri; b. menjalankan fungsi manajerial; c. menterjemahkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan d. mengkoordinir (mendorong dan mengawal) pelaksanaan PKBN di tingkat kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah.

(1) Tim penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c terdiri atas: a. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan; b. Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan (Kantor Wilayah Kemhan Provinsi) c. Badiklat Kemhan;dan d. Universitas Pertahanan. (2) Tim penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan: a. menyelenggarakan kegiatan internaslisasi nilai-nilai Bela Negara di tingkat pusat dan tingkat daerah; dan b. menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan Pelatihan di tingkat pusat dan tingkat daerah;

Monitoring sebagaimana dimaksuddalam Pasal 34 ayat (1) bertujuan untuk: a. mengetahui perkembangan kemajuan penyelenggaraan PKBN secara keseluruhan di pusat maupun di daerah; b. mengetahui bahwa penyelenggaraan PKBN yang telah direncanakan dan disiapkan sesuai dengan apa yang diprogramkan; c. mengetahui kendala selama proses pelaksanaan serta alternatif solusi yang telah dan akan dikembangkan; dan d. memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat kebijakan lebih lanjut.

(1) Evaluasi atau pengukuran penyelenggaraan PKBN dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah. (2) Pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan kerja yang ditugaskan oleh Menteri. (3) Komponen penyelenggaraan yang dievaluasi meliputi:

a. peserta PKBN; b. narasumber/pendidik dan pelatih PKBN; c. penyelenggara PKBN; dan d. pengelola PKBN. (4) Kegiatan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mengukur efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan berkaitan dengan: a. hasil akhir yang diperoleh dalam kegiatan penyelenggaraan apakah telah sesuai dengan target yang direncanakan; b. sumber daya manusia yang ada, teknis pelaksanaan, dana, waktu, sarana dan prasarana telah berfungsi dengan baik dan efektif; c. kendala apa saja yang ada sehingga terjadi kesenjangan antara yang seharusnya dengan kenyataan yang terjadi;dan d. dari aspek peserta, adakah perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku, proses PKBN. (5) Jangka waktu Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. pada akhir setiap kegiatan;atau b. secara berkala 6 (enam) bulan sekali setelah kegiatan.

(1) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 38 dilaporkan kepada atasan masing-masing secara berjenjang. (2) Pelaporan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. penyelenggara kegiatan Internalisasi nilai-nilai Bela Negara di tingkat pusat dan daerah melaporkan hasil penyelenggaraan kepada Menteri melalui

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan; dan b. penyelenggara DiklatBela Negara di tingkat pusat dan daerah, melaporkan hasil pembentukan, pembinaan dan pemberdayaan kepada Menteri melalui Badiklat Kemhan, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, dan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan. (3) Proses pelaporan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dilakukan sebagai berikut: a. penyelenggara melakukan pencatatan yang merupakan kegiatan atau proses pendokumentasian penyelenggaran PKBN dalam bentuk tulisan, grafik, gambar, dan suara; b. pencatatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan di atas kertas, disket, pita film; dan c. selanjutnya dilakukan laporan kepada pihak yang berwenang.

Sumber pendanaan PKBN dapat berasal dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. swadaya masyarakat; dan d. sumber lainnya yang tidak mengikat.

Peraturan Menteri ini ditetapkan sebagai dasar penyelenggaraan PKBN dan merupakan pelengkap serta penyempurna dari Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela

Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1340).

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2019

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU