PENGUSAHAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Bakar Nabati yang selanjutnya disingkat BBN adalah bahan bakar berwujud cair yang dihasilkan dari bahan nabati, bahan organik lain, dan/atau limbah organik.
2. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
3. Biodiesel adalah BBN berupa ester metil asam lemak yang diproses secara esterifikasi atau proses lainnya untuk bahan bakar motor diesel.
4. Bioetanol adalah BBN berupa etanol yang diproses secara fermentasi atau proses lainnya untuk bahan bakar motor bensin.
5. Diesel Biohidrokarbon adalah BBN berupa minyak hidrokarbon tanpa kandungan oksigenat yang diproses melalui berbagai teknologi proses tertentu untuk bahan bakar motor diesel.
6. Bioavtur adalah BBN berupa jetfuel yang diproses melalui berbagai teknologi proses tertentu untuk bahan bakar pesawat terbang mesin turbin atau jet.
7. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Usaha BBN adalah Badan Usaha pemegang perizinan berusaha untuk pengusahaan BBN.
9. Badan Usaha BBM adalah Badan Usaha pemegang izin usaha pengolahan atau izin usaha niaga minyak dan gas bumi yang melakukan kegiatan pemanfaatan BBN.
10. Pengguna Langsung BBN adalah perseorangan atau Badan Usaha yang menggunakan BBN dan/atau mencampur BBN dengan BBM untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.
11. Konsumen BBN adalah pemanfaat BBN yang terdiri atas Pengguna Langsung BBN dan Badan Usaha BBM.
12. Kepala Inspeksi BBN yang selanjutnya disebut Kepala Inspeksi adalah pejabat yang secara ex officio menduduki jabatan direktur yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan keteknikan dan lingkungan bioenergi.
13. Kepala Teknik BBN yang selanjutnya disebut Kepala Teknik adalah pemegang jabatan dan kewenangan tertinggi dalam struktur organisasi pabrik BBN dalam

penerapan kaidah keteknikan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup.

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut K3 adalah upaya terencana, terpadu, dan sistematis yang dilakukan guna menciptakan kegiatan usaha yang aman serta menjamin dan memberikan perlindungan dalam mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dalam pelaksanaan kegiatan pengusahaan BBN.
2. Inspeksi Teknis adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, dan pengujian peralatan dan/atau instalasi dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, dan kaidah keteknikan yang baik.
3. Pemeriksaan Keselamatan adalah inspeksi terhadap K3 dan keteknikan atas dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, dan kaidah keteknikan yang baik dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Inspeksi Teknis pada kegiatan pengusahaan BBN.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

(1) Pengusahaan dan pemanfaatan BBN dilakukan untuk

jenis BBN yang terdiri atas:

• Biodiesel (B100);
• Bioetanol (E100);
• Diesel Biohidrokarbon (D100);
• Bioavtur (J100); dan
• BBN jenis lainnya.

(2) BBN jenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(1) Pengusahaan BBN dilakukan oleh Badan Usaha BBN

untuk penyediaan BBN.

(2) Pengusahaan BBN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

• pengolahan;
• pembelian;
• penjualan;
• pengangkutan;
• penyimpanan; dan
• pemasaran.

(3) Selain pengusahaan BBN sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Badan Usaha BBN dapat melakukan ekspor BBN.

(1) Badan Usaha BBN yang melakukan pengusahaan BBN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki perizinan berusaha untuk pengusahaan BBN.

(2) Perizinan berusaha untuk pengusahaan BBN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Dalam melakukan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Badan Usaha BBN memproduksi atau mengolah bahan nabati, bahan organik lain, dan/atau limbah organik menjadi BBN.

(1) Dalam melakukan pembelian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, Badan Usaha BBN melakukan:

• pembelian bahan nabati, bahan organik lain, dan/atau limbah organik; dan/atau
• pembelian bahan pendukung untuk kegiatan pengolahan BBN.

(2) Dalam hal terjadi kekurangan BBN untuk memenuhi

permintaan BBN, Badan Usaha BBN dapat membeli BBN dari Badan Usaha BBN lain.

Dalam melakukan penjualan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) huruf c, pengangkutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dan/atau pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, Badan Usaha BBN menjual, mengangkut, dan/atau memasarkan BBN kepada Konsumen BBN dan/atau Badan Usaha BBN lain.

Dalam melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, Badan Usaha BBN menyediakan fasilitas penyimpanan.

(1) Dalam melakukan ekspor BBN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (3), Badan Usaha BBN mempertimbangkan kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan BBN dalam negeri.

(2) Ekspor BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan BBN dalam negeri yang dilakukan oleh Menteri.

(3) Mekanisme ekspor BBN sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pengusahaan BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Badan Usaha BBN dilarang melakukan impor BBN.

(1) Dalam melakukan pengusahaan BBN sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Badan Usaha BBN wajib:

• menjamin ketersediaan BBN untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri secara berkesinambungan;
• memanfaatkan dan mengutamakan BBN dari produksi dalam negeri;
• menjamin dan bertanggung jawab sampai ke tingkat penyalur atau Konsumen BBN atas standar dan mutu BBN yang diniagakan sesuai dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan;
• menjamin penyediaan fasilitas dan sarana pengusahaan BBN yang memadai;
• menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
• mempunyai dan menggunakan nama dan merek dagang tertentu;
• mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri;
• menjamin harga jual BBN pada tingkat yang wajar;
• menyampaikan data dan laporan mengenai pelaksanaan pengusahaan BBN termasuk harga BBN kepada Menteri setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
• menggunakan barang dan peralatan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• menggunakan kaidah keteknikan yang baik;
• mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
• mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga negara Indonesia dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan;
• menjamin K3 serta lingkungan hidup; dan
• membantu pengembangan masyarakat setempat.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Badan Usaha BBN wajib memenuhi persyaratan keberlanjutan dalam pengusahaan BBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i merupakan data yang terkait dengan pengusahaan BBN, meliputi:

• data finansial;
• data untuk keperluan audit;
• data untuk keperluan studi/kajian; dan
• data lain yang diperlukan terkait pengusahaan BBN.

Pemanfaatan BBN dilakukan melalui:

• penggunaan langsung BBN; dan
• pencampuran BBN dengan BBM.

(1) Penggunaan langsung BBN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 huruf a merupakan penggunaan BBN untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

(2) Penggunaan langsung BBN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh Pengguna Langsung BBN.

(3) Pengguna Langsung BBN sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilarang melakukan:

• penjualan BBN; dan/atau
• impor BBN.

(4) Pengguna Langsung BBN yang melakukan kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penutupan usaha dengan melibatkan aparat penegak hukum.

(1) Pencampuran BBN dengan BBM sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 huruf b yang menghasilkan BBM hasil pencampuran dilakukan oleh Badan Usaha BBM untuk tujuan komersial.

(2) Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib melakukan pencampuran BBN dengan BBM dengan ketentuan:

• Biodiesel dengan jenis BBM tertentu berupa minyak solar;
• Biodiesel dengan jenis BBM umum berupa minyak solar;
• Bioetanol dengan jenis BBM umum berupa bensin;
• Diesel Biohidrokarbon dengan jenis BBM umum berupa minyak solar dengan spesifikasi cetane number 51 (lima puluh satu) di stasiun pengisian bahan bakar untuk transportasi darat; dan
• Bioavtur dengan jenis BBM umum berupa avtur.

(3) Kewajiban pencampuran BBN dengan BBM

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan penahapan pemanfaatan BBN yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(1) Penjualan BBM hasil pencampuran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) hanya dilakukan oleh Badan Usaha BBM.

(2) Ketentuan mengenai penjualan BBM hasil

pencampuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.

Badan Usaha BBM dapat melakukan penyimpanan BBN sebelum dilakukan pencampuran BBN dengan BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

(1) Dalam melakukan pencampuran BBN, Badan Usaha

BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) memanfaatkan dan mengutamakan BBN dari produksi dalam negeri.

(2) Pemanfaatan dan pengutamaan BBN dari produksi

dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kemampuan produksi BBN dan kebutuhan BBN dalam negeri.

Kewajiban pencampuran Biodiesel dengan jenis BBM berupa minyak solar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b dikecualikan terhadap peruntukan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyediaan dan pemanfaatan Biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh badan yang mengelola dana perkebunan.

Harga BBN terdiri atas:

• harga indeks pasar BBN;
• harga penetapan oleh Badan Usaha BBN; atau
• harga kesepakatan.

(1) Harga indeks pasar BBN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 huruf a merupakan harga BBN yang menjadi

acuan untuk pemenuhan kebutuhan BBN dalam pelaksanaan penahapan pemanfaatan BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

(2) Harga indeks pasar BBN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

(1) Penetapan harga indeks pasar BBN sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan setiap 1 (satu) bulan berdasarkan formula perhitungan harga indeks pasar BBN.

(2) Formula perhitungan harga indeks pasar BBN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

(3) Formula perhitungan harga indeks pasar BBN

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Penetapan formula perhitungan harga indeks pasar

BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan evaluasi formula perhitungan harga indeks pasar BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:

• jenis atau sumber bahan baku untuk memproduksi BBN;
• kesinambungan pengusahaan dan pemanfaatan BBN; dan
• aspek keekonomian dengan mempertimbangkan:

1. biaya pengusahaan BBN; dan
2. kemampuan daya beli konsumen dalam negeri.

(1) Harga penetapan oleh Badan Usaha BBN sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 huruf b atau harga kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c digunakan selain untuk pelaksanaan penahapan pemanfaatan BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

(2) Harga penetapan oleh Badan Usaha BBN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan harga yang ditetapkan oleh Badan Usaha BBN dalam pelaksanaan penjualan BBN secara eceran.

(3) Harga penetapan oleh Badan Usaha BBN sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan:

• kemampuan daya beli konsumen dalam negeri;
• kesinambungan pengusahaan dan pemanfaatan BBN; dan
• tingkat keekonomian dengan margin yang wajar.

(4) Harga kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan harga yang disepakati dalam

pelaksanaan penjualan BBN selain penjualan BBN secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Harga yang disepakati sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) berdasarkan kesepakatan Badan Usaha BBN dengan:

• Pengguna Langsung BBN;
• Badan Usaha BBM yang tidak dikenai kewajiban pencampuran BBN dengan BBM; atau
• Badan Usaha BBN lain.

Kewajiban menggunakan kaidah keteknikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k meliputi penerapan:

• standar dan mutu (spesifikasi) BBN;

• pengutamaan produk dan potensi dalam negeri;
• Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan; dan
• standar kompetensi kerja.

(1) Penerapan standar dan mutu (spesifikasi) BBN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan oleh Badan Usaha BBN.

(2) Menteri menetapkan standar dan mutu (spesifikasi)

BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penetapan standar dan mutu (spesifikasi) BBN

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan:

• mengacu pada standar nasional Indonesia; dan/atau
• memperhatikan perkembangan teknologi, kemampuan produsen, kemampuan dan kebutuhan konsumen, K3, dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penerapan pengutamaan produk dan potensi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(1) Penerapan Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan

Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan melalui:

• pelaksanaan Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan; dan
• penerbitan persetujuan layak operasi dari Kepala Teknik atau perusahaan inspeksi terkait.

(2) Inspeksi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilaksanakan oleh Kepala Teknik.

(3) Dalam hal Kepala Teknik belum dapat melaksanakan

Inspeksi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha BBN dapat menunjuk pihak lain yang memenuhi persyaratan sebagai pelaksana Inspeksi Teknis.

(4) Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Inspeksi.

(5) Kepala Inspeksi dapat menugaskan pejabat atau

pegawai di bidang bioenergi dalam melaksanakan Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Pelaksanaan Inspeksi Teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) atau ayat (3) dapat dilakukan bersamaan dengan Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5).

(7) Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman Inspeksi Teknis dan

Pemeriksaan Keselamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(1) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 huruf d dipenuhi dengan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku.

(2) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi bidang:

• pengolahan BBN;
• penanganan, penyimpanan, dan penyaluran BBN;
• K3; dan/atau
• pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Dalam hal belum terdapat tenaga kerja yang memenuhi

kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha BBN dapat mendayagunakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi kerja untuk ruang lingkup yang sejenis.

Kewajiban menjamin K3 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (1) huruf n meliputi kegiatan:

• penyusunan kebijakan K3;
• pembentukan organisasi K3;
• penerapan administrasi pengelolaan K3;
• pembentukan sistem penanganan kejadian berbahaya dan/atau kecelakaan;
• penerapan pengelolaan kesehatan kerja; dan
• pemenuhan aspek K3 lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban menjamin lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf n dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(1) Dalam menerapkan kaidah keteknikan, K3, dan

pengelolaan lingkungan hidup, Badan Usaha BBN wajib memiliki Kepala Teknik sebelum memulai pengusahaan BBN.

(2) Kepala Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus ada pada setiap pabrik BBN.

(3) Kepala Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas:

• memimpin penerapan kaidah keteknikan, K3, dan pengelolaan lingkungan hidup;
• menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan yang dinilai dapat membahayakan keselamatan pegawai, keselamatan umum, keselamatan instalasi, dan/atau lingkungan;
• memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran penerapan kaidah keteknikan, K3, dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

• melaporkan hasil penerapan kaidah keteknikan, K3, dan pengelolaan lingkungan hidup kepada Kepala Inspeksi dalam periode waktu tertentu atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(4) Kepala Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh pimpinan tertinggi Badan Usaha BBN dan harus memenuhi persyaratan:

• warga negara Indonesia;
• sehat jasmani dan rohani;
• pendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau sederajat; dan
• memiliki pengalaman kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun dalam kegiatan BBN, oleokimia, minyak dan gas bumi, produksi gula, alkohol, atau bidang sejenis.

(5) Penetapan Kepala Teknik sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) disampaikan kepada Kepala Inspeksi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak perizinan berusaha untuk pengusahaan BBN diterbitkan.

(1) Badan Usaha BBN yang melakukan pengusahaan BBN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan insentif fiskal dan/atau insentif nonfiskal.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

(3) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa:

• penyederhanaan prosedur perizinan dan persyaratan pengusahaan BBN; dan
• pemberian penghargaan.

(1) Pengguna Langsung BBN atau pemanfaat BBM hasil

pencampuran dengan BBN dapat memperoleh manfaat dari penyelenggaraan nilai ekonomi karbon.

(2) Penyelenggaraan nilai ekonomi karbon sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai nilai ekonomi karbon.

(1) Pelaporan pelaksanaan pengusahaan BBN yang wajib

disampaikan oleh Badan Usaha BBN sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i paling sedikit meliputi:

• volume produksi dan stok BBN;
• volume dan tujuan distribusi domestik;
• volume dan tujuan ekspor BBN (jika ada);
• harga jual domestik dan ekspor BBN (jika ada); dan
• penerapan kaidah keteknikan, K3, dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

sampai dengan huruf d disampaikan melalui aplikasi pelaporan secara berkala setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(3) Laporan penerapan kaidah keteknikan, K3, dan

pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan secara manual.

(4) Dalam hal aplikasi pelaporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) mengalami kendala teknis atau belum tersedia, pelaporan dilakukan secara manual.

(5) Format pelaporan secara manual sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pengusahaan dan pemanfaatan BBN.

(1) Pembinaan dan pengawasan atas pengusahaan BBN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan terhadap Badan Usaha BBN.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan atas:

• pelaksanaan pengusahaan BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
• pemenuhan kebutuhan BBN sesuai dengan penahapan pemanfaatan BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

(3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pihak terkait.

(4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan evaluasi kebijakan pengusahaan BBN.

(1) Pembinaan dan pengawasan atas pemanfaatan BBN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan terhadap Badan Usaha BBM.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan atas pencampuran BBN dengan BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

(3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan evaluasi kebijakan pemanfaatan BBN.

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) dilakukan melalui:

• konsultasi;
• penyebarluasan informasi; dan/atau
• pembinaan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) dilakukan melalui:

• monitoring dan evaluasi secara berkala;
• kunjungan lapangan secara fisik atau virtual;
• tes atau pengujian;
• inspeksi; dan/atau
• pengawasan lain sesuai dengan kebutuhan.

(1) Menteri mengenakan sanksi administratif kepada

Badan Usaha BBN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan

Pasal 31 ayat (1).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa:

• peringatan tertulis;
• penghentian sementara terhadap pengusahaan BBN; dan
• pencabutan perizinan berusaha.

(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu peringatan tertulis masing- masing paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Dalam hal Badan Usaha BBN yang telah mendapatkan

sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum melaksanakan kewajibannya, Menteri mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja untuk:

• memperbaiki atas pelanggaran; atau
• memenuhi persyaratan.

(5) Dalam hal Badan Usaha BBN tidak melakukan upaya

perbaikan atas pelanggaran atau pemenuhan persyaratan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

Ketentuan mengenai sanksi administratif kepada Badan Usaha BBM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, izin usaha niaga BBN yang telah terbit tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin usaha niaga BBN berakhir.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harga indeks pasar Biodiesel atau harga indeks pasar Bioetanol yang telah ada tetap berlaku sampai dengan jangka waktu penetapan harga indeks pasar Biodiesel atau harga indeks pasar Bioetanol berakhir.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kewajiban menggunakan kaidah keteknikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menjamin K3 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29, dan menjamin lingkungan hidup sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 406), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2025

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

Œ

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ѽ

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENGUSAHAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI

FORMAT PELAPORAN SECARA MANUAL

A. Format Laporan Produksi dan Stok BBN

KOP SURAT BADAN USAHA BBN

LAPORAN PRODUKSI DAN STOK BBN

Nama Badan Usaha BBN : Nomor Perizinan Berusaha untuk Pengusahaan BBN : Lokasi Pabrik : Contact Person : Telepon/Faksimili : Email : Kapasitas Terpasang : ... MT/tahun ... kL/tahun Bulan/Tahun : Jenis BBN :

Produksi Pengadaan dari Pihak Lain Bahan Baku Jumlah Total No. Bulan*) Jumlah Stok Nama Jumlah Jumlah Harga (kL) Jenis (kL) (kL) Pemasok (kL) (kg) (Rp/kg)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) = (6)+(7)+(9)

2. dst.
3. JUMLAH

(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun) Presiden Direktur/Direktur Utama/Direktur/Pimpinan Badan Usaha

tanda tangan

(Nama Lengkap)

Keterangan: *) termasuk data bulan sebelumnya dalam tahun berjalan

B. Format Laporan Volume, Tujuan, dan Harga Distribusi Domestik/Ekspor BBN

KOP SURAT BADAN USAHA BBN

LAPORAN VOLUME, TUJUAN, DAN HARGA DISTRIBUSI DOMESTIK/EKSPOR BBN

Nama Badan Usaha BBN : Nomor Perizinan Berusaha untuk Pengusahaan BBN : Lokasi Pabrik : Contact Person : Telepon/Faksimili : Email : Kapasitas Terpasang : ...MT/tahun ... kL/tahun Bulan/Tahun : Jenis BBN :

Pemakaian Domestik Business to Business Ekspor Sendiri No. Bulan*) Harga Harga Harga Harga Jumlah Nama Jumlah Nama Nama Jumlah Negara Jumlah HS Jual Jual Beli Jual (kL) Pembeli (kL) Pembeli Penjual (kL) Tujuan (kL) Code (Rp/Ltr) (Rp/Ltr) (Rp/Ltr) (Rp/Ltr)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

2. dst.
3. JUMLAH

(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun) Presiden Direktur/Direktur Utama/Direktur/Pimpinan Badan Usaha

tanda tangan

(Nama Lengkap)

Keterangan: *) termasuk data bulan sebelumnya dalam tahun berjalan

C. Penerapan Kaidah Keteknikan, K3, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Kepala Teknik melaporkan hasil penerapan kaidah keteknikan, K3, dan pengelolaan lingkungan hidup kepada Kepala Inspeksi dalam periode waktu tertentu atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Laporan penerapan kaidah keteknikan, K3, dan pengelolaan lingkungan hidup terdiri atas:

• laporan penerapan standar dan mutu (spesifikasi) BBN meliputi:

1. laporan rutin setiap 3 (tiga) bulan;
2. laporan kejadian penolakan karena BBN tidak memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) yang dipersyaratkan yang dilaporkan paling lambat 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian; dan/atau
3. sewaktu-waktu apabila diperlukan, sesuai dengan format laporan pada angka 3.

• laporan penerapan pengutamaan produk dan potensi dalam negeri disampaikan setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
• laporan penerapan Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan disampaikan setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
• laporan penerapan standar kompetensi kerja disampaikan setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
• laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya sesuai dengan format laporan:

1. pada angka 4 untuk laporan penerapan pengutamaan produk dan potensi dalam negeri;
2. pada angka 5 untuk laporan penerapan Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan; dan
3. pada angka 6 untuk laporan penerapan standar kompetensi kerja

• laporan penerapan K3 meliputi:

1. laporan kecelakaan kerja;
2. laporan kecelakaan instalasi;
3. laporan kecelakaan lingkungan;
4. laporan gangguan ketertiban umum;
5. laporan unplanned shutdown; dan/atau
6. laporan planned shutdown. Laporan penerapan K3 sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 5) disampaikan melalui 2 (dua) tahapan yaitu:
7. laporan awal paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian yang memuat paling sedikit gambaran umum kejadian, waktu kejadian, dan tindakan awal terhadap kejadian melalui surat elektronik atau aplikasi pesan instan; dan
8. laporan lengkap paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak kejadian sesuai dengan format laporan pada angka 7.a, angka 7.b, dan angka 7.c. Laporan penerapan K3 sebagaimana dimaksud pada angka 6) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dilakukan planned shutdown sesuai dengan format laporan pada angka 7.d.

• laporan penerapan pengelolaan lingkungan hidup disampaikan setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan format laporan pada angka 8.

1. Format Laporan Penerapan Standar dan Mutu (Spesifikasi) BBN

KOP SURAT BADAN USAHA BBN

LAPORAN PENERAPAN STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BBN

TRIWULAN …… TAHUN …….

Nama Badan Usaha BBN : ……

Parameter Hasil Pengujian Laboratorium sesuai Standar dan Mutu yang Berlaku No. Bulan Persyaratan Hasil Metode Laboratorium Keterangan Parameter Satuan Minimal Maksimal Uji Uji Pengujian 1 Januari Parameter ke-1 Parameter ke-2 dst. 2 Februari Parameter ke-1 Parameter ke-2 dst. dst. 12 Desember Parameter ke-1 Parameter ke-2 dst.

(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun) Kepala Teknik

tanda tangan

(Nama Lengkap)

NIP/NIK. ..................................

Keterangan:

1. Laporan disusun setiap bulan dan disampaikan setiap 3 (tiga) bulan, salah satu hasil pengujian harus dilakukan pihak independen
2. Laporan disertai dengan salinan sertifikat hasil pengujian laboratorium

Format Laporan BBN Tidak Memenuhi Standar dan Mutu (Spesifikasi) BBN

KOP SURAT BADAN USAHA BBN

LAPORAN BBN TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BBN

Nama Badan Usaha BBN : ……

Parameter Hasil Pengujian Laboratorium Dijual kepada sesuai Standar dan Mutu yang Berlaku BU BBM/ Titik No. Tanggal Persyaratan Pengguna Nama Keterangan Parameter Hasil Metode Laboratorium Serah Satuan Langsung Off Spec Minimal Maksimal Uji Uji Pengujian BBN*) 1 Parameter ke-1 Parameter ke-2 dst. 2 Parameter ke-1 Parameter ke-2 dst. dst.

(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun) Kepala Teknik

tanda tangan

(Nama Lengkap)

NIP/NIK. ..................................

Keterangan:

1. Laporan disertai dengan penjelasan kronologi terjadinya off spec
2. Laporan disertai dengan salinan sertifikat hasil pengujian laboratorium *) pilih salah satu

1. Format Laporan Penerapan Pengutamaan Produk dan Potensi dalam Negeri

KOP SURAT BADAN USAHA BBN

LAPORAN PENERAPAN PENGUTAMAAN PRODUK

DAN POTENSI DALAM NEGERI

TAHUN …….

Nama Badan Usaha BBN : ……...... Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri : ……...... Surveyor : ……...... Masa Berlaku Sertifikat Tingkat Komponen dalam Negeri : ……......

(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun) Kepala Teknik

tanda tangan

(Nama Lengkap)

NIP/NIK. ..................................

Keterangan: Laporan disertai dengan salinan sertifikat tingkat komponen dalam negeri

1. Format Laporan Penerapan Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan

KOP SURAT BADAN USAHA BBN

LAPORAN PENERAPAN INSPEKSI TEKNIS DAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN

TAHUN ……. Nama Badan Usaha BBN : ……

Nama Pelaksana Nomor dan Unit Instalasi Masa Berlaku Inspeksi Tanggal No Produksi/Instalasi Persetujuan Layak Keterangan (Kepala Teknik atau Persetujuan Penyaluran BBN Operasi Perusahaan Inspeksi) Layak Operasi 1 Unit Instalasi Produksi ke-1 2 Unit Instalasi Produksi ke-2 dst. 3 Instalasi Penyaluran ke-1 4 Instalasi Penyaluran ke-2 dst.

(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun) Kepala Teknik

tanda tangan

(Nama Lengkap)

NIP/NIK. ....................................

Keterangan:

1. Laporan disertai dengan salinan persetujuan layak operasi
2. Keterangan diisi dengan informasi lain yang dianggap perlu

1. Format Laporan Penerapan Standar Kompetensi Kerja

KOP SURAT BADAN USAHA BBN

LAPORAN PENERAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA

TAHUN …….

Nama Badan Usaha BBN : ……

Bidang Pengolahan Jumlah Tenaga Kerja Teknis Bidang Pengolahan Bulan Jumlah Telah Belum Keterangan Pegawai Bersertifikat Bersertifikat Januari Februari dst. Desember

Bidang Penanganan, Penyimpanan, dan Penyaluran Jumlah Tenaga Kerja Teknis Bidang Penanganan, Penyimpanan, dan Penyaluran Bulan Jumlah Telah Belum Keterangan Pegawai Bersertifikat Bersertifikat Januari Februari dst. Desember

Bidang K3 Jumlah Tenaga Kerja Teknis Bidang K3 Bulan Jumlah Telah Belum Keterangan Pegawai Bersertifikat Bersertifikat Januari Februari dst. Desember

Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Tenaga Kerja Teknis Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Bulan Jumlah Telah Belum Keterangan Pegawai Bersertifikat Bersertifikat Januari Februari dst. Desember

(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun) Kepala Teknik

tanda tangan

(Nama Lengkap)

NIP/NIK. ..................................

Keterangan:

1. Laporan disertai dengan salinan sertifikat kompetensi kerja
2. Keterangan diisi dengan informasi terkait jumlah pegawai yang masa berlaku sertifikasinya habis dan belum diperpanjang atau perpindahan pegawai

1. Format Laporan Penerapan K3 7.a Format Laporan Kecelakaan Kerja

KOP SURAT BADAN USAHA BBN

LAPORAN KECELAKAAN KERJA

TAHUN …….

1. Pemberi Laporan

• Nama Badan Usaha BBN : ......................
• Nama Kepala Teknik : ......................
• Alamat Pabrik BBN : ......................

1. Informasi Terjadinya Kecelakaan

• Hari/Tanggal : ......................
• Waktu : ......................
• Tempat : ......................

1. Informasi Korban Kecelakaan

• Korban Pertama

1. Nama (sesuai Kartu Identitas) : ......................
2. Jenis Kelamin : ......................
3. Identitas Badan Usaha : ......................
4. Jabatan : ......................
5. Pengalaman Kerja : ......................
6. Pekerjaan yang Sedang Dilakukan Korban: .......................
7. Kategori Cedera *) coret yang tidak perlu : berat/ meninggal dunia
8. Bagian yang Terluka : ......................
9. Keadaan Luka : ......................
10. Penyebab Kecelakaan : ......................

• Korban Kedua

1. Nama (sesuai Kartu Identitas) : ......................
2. Jenis Kelamin : ......................
3. Identitas Badan Usaha : ......................
4. Jabatan : ......................
5. Pengalaman Kerja : ......................
6. Pekerjaan yang Sedang Dilakukan Korban: .......................
7. Kategori Cedera *) coret yang tidak perlu : berat/ meninggal dunia
8. Bagian yang Terluka : ......................
9. Keadaan Luka : ......................
10. Penyebab Kecelakaan : ......................

• dan seterusnya

1. Informasi Saksi

• Saksi Pertama

1. Nama (sesuai Kartu Identitas) : ........................................
2. Identitas Badan Usaha : ........................................
3. Jabatan : ........................................

• Saksi Kedua

1. Nama (sesuai Kartu Identitas) : ........................................
2. Identitas Badan Usaha : ........................................
3. Jabatan : ........................................

• dan seterusnya

1. Akibat Lain dari Terjadinya Kecelakaan (uraikan secara detail) ....................................................................................................... .......................................................................................................

2. Kronologi Terjadinya Kecelakaan (uraikan secara detail yang menyebutkan apa, kapan, dimana, siapa, mengapa, dan bagaimana) ....................................................................................................... .......................................................................................................

3. Penyebab Langsung Kecelakaan (uraikan secara detail)

• Kondisi Tidak Aman

1. ........................................................................................
2. ........................................................................................
3. dan seterusnya

• Tindakan Tidak Aman

1. ........................................................................................

2. ........................................................................................

3. dan seterusnya

4. Penyebab Tidak Langsung Kecelakaan (uraikan secara detail)

• Kondisi Tidak Aman

1. ........................................................................................
2. ........................................................................................
3. dan seterusnya

• Tindakan Tidak Aman

1. ........................................................................................

2. ........................................................................................

3. dan seterusnya

4. Perkiraan Hari Kerja yang Hilang: ...... (.......) hari.

(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun) Kepala Teknik

tanda tangan

(Nama Lengkap)

NIP/NIK. ..................................

7.b Format Laporan Kecelakaan Instalasi, Kecelakaan Lingkungan, dan/atau Gangguan Ketertiban Umum

KOP SURAT BADAN USAHA BBN

LAPORAN KECELAKAAN INSTALASI, KECELAKAAN LINGKUNGAN,

DAN/ATAU GANGGUAN KETERTIBAN UMUM

TAHUN …….

Nama Badan Usaha BBN : ……

1. Nama Kepala Teknik : ...................................

2. Terjadinya Kecelakaan Instalasi, Kecelakaan Lingkungan, dan/atau Gangguan Ketertiban Umum

• Hari : ...................................
• Tanggal : ...................................
• Waktu : ...................................
• Tempat : ...................................

1. Informasi Saksi

• Saksi Pertama

1. Nama (sesuai Kartu Identitas) : ...................................
2. Identitas Badan Usaha : ...................................
3. Jabatan : ...................................

• Saksi Kedua

1. Nama (sesuai Kartu Identitas) : ...................................
2. Identitas Badan Usaha : ...................................
3. Jabatan : ...................................

• dan seterusnya

1. Kronologi Kejadian (uraikan secara detail yang menyebutkan apa, kapan, dimana, siapa, mengapa, dan bagaimana) ........................................................................................................... ...........................................................................................................

2. Penyebab Langsung Kejadian (uraikan secara detail)

• Kondisi Tidak Aman

1. ............................................................................................
2. dan seterusnya

• Tindakan Tidak Aman

1. ............................................................................................

2. dan seterusnya

3. Penyebab Dasar (uraikan secara detail)

• Kondisi Tidak Aman

1. ............................................................................................
2. dan seterusnya

• Tindakan Tidak Aman

1. ............................................................................................
2. dan seterusnya

1. Akibat Kejadian (uraikan secara detail) ...........................................................................................................

2. Perkiraan Lama Terhentinya Pekerjaan (uraikan secara detail) ...........................................................................................................

3. Tindakan Koreksi yang Telah Dilakukan (uraikan secara detail) ...........................................................................................................

(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun) Kepala Teknik

tanda tangan

(Nama Lengkap)

NIP/NIK. ..................................

Keterangan:

1. Laporan diisi jika kecelakaan instalasi, kecelakaan lingkungan dan/atau gangguan ketertiban umum menyebabkan terhambatnya penyediaan BBN
2. Laporan disertai dengan lampiran data dukung yang ada

7.c Format Laporan Unplanned Shutdown

KOP SURAT BADAN USAHA BBN

LAPORAN UNPLANNED SHUTDOWN

TAHUN …….

Nama Badan Usaha BBN : ……

1. Unit Instalasi : ....................................

2. Terjadinya Unplanned Shutdown

• Hari : ....................................
• Tanggal : ....................................
• Waktu : ....................................

1. Informasi Saksi

• Saksi Pertama

1. Nama (sesuai Kartu Identitas) : ....................................
2. Identitas Badan Usaha : ....................................
3. Jabatan : ....................................
4. Kondisi : ....................................

• Saksi Kedua

1. Nama (sesuai Kartu Identitas) : ....................................
2. Identitas Badan Usaha : ....................................
3. Jabatan : ....................................
4. Kondisi : ....................................

• dan seterusnya

1. Kronologi Kejadian (uraikan secara detail yang menyebutkan apa, kapan, dimana, siapa, mengapa, dan bagaimana) .........................................................................................................

2. Penyebab Langsung Kejadian (uraikan secara detail)

• Kondisi Tidak Aman

1. ..........................................................................................
2. dan seterusnya

• Tindakan Tidak Aman

1. ..........................................................................................

2. dan seterusnya

3. Penyebab Dasar (uraikan secara detail)

• Kondisi Tidak Aman

1. ..........................................................................................
2. dan seterusnya

• Tindakan Tidak Aman

1. ..........................................................................................

2. dan seterusnya

3. Akibat Kejadian (uraikan secara detail) .........................................................................................................

1. Perkiraan Lama Terhentinya Pekerjaan (uraikan secara detail) .........................................................................................................

2. Tindakan Koreksi yang Telah Dilakukan (uraikan secara detail) .........................................................................................................

3. Pemberitahuan Kejadian Berbahaya Dilakukan pada: (hari), (tanggal) (bulan) (tahun)

4. Upaya Mitigasi Terjadinya Kegagalan Suplai BBN (uraikan secara detail) .........................................................................................................

(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun) Kepala Teknik

tanda tangan

(Nama Lengkap)

NIP/NIK. ..................................

7.d Format Laporan Planned Shutdown

KOP SURAT BADAN USAHA BBN

LAPORAN PLANNED SHUTDOWN

TAHUN ……. Nama Badan Usaha BBN : ……

Unit Instalasi Pelaksana SOP Waktu Durasi Rencana Penyediaan No Produksi/Instalasi Planned Pekerjaan Keterangan Pekerjaan Pekerjaan BBN Selama Shutdown Penyaluran BBN Shutdown (Ada/Tidak) 1 2 dst.

(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun) Kepala Teknik

tanda tangan

(Nama Lengkap)

NIP/NIK. ..................................

Keterangan:

1. Laporan diisi dengan rencana planned shutdown tahun berikutnya
2. Rencana penyediaan BBN selama shutdown diisi minimal volume stok BBN, rencana volume penyaluran, dan upaya mitigasi selama shutdown

1. Format Laporan Penerapan Pengelolaan Lingkungan Hidup

KOP SURAT BADAN USAHA BBN

LAPORAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

TAHUN …….

Nama Badan Usaha BBN : ……

Pengelolaan Lingkungan Target Bentuk Pengelolaan Sasaran Lingkungan Indikator No Pengelolaan Keberhasilan Kegiatan Lokasi Waktu Lingkungan 1 2 dst.

Pemantauan Lingkungan Target Bentuk Pemantauan Indikator Sasaran Lingkungan Keberhasilan No Pemantauan Kegiatan Lokasi Waktu Lingkungan 1 2 dst.

(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun) Kepala Teknik

tanda tangan

(Nama Lengkap)

NIP/NIK. ..................................

Keterangan:

1. Target pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL/RPL) atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL) milik Badan Usaha BBN
2. Indikator keberhasilan merupakan suatu batasan berupa angka, petunjuk, dan/atau keterangan yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kesesuaian atau keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan dengan tujuan, sasaran, dan/atau program yang direncanakan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA