Pasal 11

(1) Dalam melakukan pengusahaan BBN sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Badan Usaha BBN wajib:

• menjamin ketersediaan BBN untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri secara berkesinambungan;
• memanfaatkan dan mengutamakan BBN dari produksi dalam negeri;
• menjamin dan bertanggung jawab sampai ke tingkat penyalur atau Konsumen BBN atas standar dan mutu BBN yang diniagakan sesuai dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan;
• menjamin penyediaan fasilitas dan sarana pengusahaan BBN yang memadai;
• menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
• mempunyai dan menggunakan nama dan merek dagang tertentu;
• mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri;
• menjamin harga jual BBN pada tingkat yang wajar;
• menyampaikan data dan laporan mengenai pelaksanaan pengusahaan BBN termasuk harga BBN kepada Menteri setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
• menggunakan barang dan peralatan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• menggunakan kaidah keteknikan yang baik;
• mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
• mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga negara Indonesia dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan;
• menjamin K3 serta lingkungan hidup; dan
• membantu pengembangan masyarakat setempat.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Badan Usaha BBN wajib memenuhi persyaratan keberlanjutan dalam pengusahaan BBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.