Peraturan Menteri Nomor 81 Tahun 2015 tentang EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud

dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Kecamatan atau yang disebut oleh nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat. 5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan yang dipimpin oleh lurah sebagai perangkat kecamatan. 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

12. Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan.

13. Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai serta menentukan status tertentu dari capaian hasil tingkat perkembangan Desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan.

14. Evaluasi diri adalah upaya untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang secara internal dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan.

15. Tingkat perkembangan Desa dan kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil dari Desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemerintah Desa dan kelurahan.

16. Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan yang selanjutnya disingkat Tim EPDesKel adalah kelompok kerja yang melaksanakan evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan berdasarkan instrumen pada wilayah kerja yang telah ditentukan.

17. Lomba Desa dan kelurahan adalah evaluasi dan penilaian perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang cepat berkembang yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

18. Upakarya Wanua Nugraha adalah penghargaan yang diberikan kepada desa dan kelurahan juara lomba desa dan kelurahan tingkat nasional.

19. Labsite adalah sebuah desa dan kelurahan yang dapat dijadikan percontohan bagi desa dan kelurahan lainnya.

20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

21. Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan kelurahan yang selanjutnya disebut PINDeskel adalah penyelenggaraan kegiatan untuk mempublikasikan berbagai keberhasilan dan inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan .

(1) Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk: a. menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. b. mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai- nilai Pancasila. (2) Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan bertujuan untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember.

Sasaran pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan meliputi: a. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan b. Pemerintah desa dan kelurahan.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan; b. Perlombaan desa dan kelurahan; c. Pekan Inovasi Perkembangan desa dan kelurahan; dan d. Penentuan lokasi Labsite untuk model pengembangan desa dan kelurahan.

(1) Menteri berwenang: a. MENETAPKAN instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan; b. melakukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan; c. memfasilitasi PINDesKel; d. memberikan penghargaan Upakarya Wanua Nugraha; dan e. menentukan lokasi Labsite. (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaan kewenangannya kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

(1) Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, meliputi: a. pemantauan; dan b. penilaian tingkat perkembangan desa dan kelurahan.

(2) Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. evaluasi bidang pemerintahan; b. evaluasi bidang kewilayahan; dan c. evaluasi bidang kemasyarakatan.

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta desa dan kelurahan; (2) Penilaian tingkat perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan: a. evaluasi diri di tingkat desa dan kelurahan; b. penilaian di tingkat kecamatan; c. analisis, validasi, peninjauan, klarifikasi, dan pemeringkatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; dan d. Keputusan Menteri mengenai tingkat perkembangan desa dan kelurahan di seluruh INDONESIA.

(1) Evaluasi bidang pemerintahan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi aspek: a. Pemerintahan; b. kinerja; c. inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat; d. Desa dan kelurahan berbasis teknologi informasi/E- Government; dan e. pelestarian adat dan budaya.

(2) Evaluasi bidang kewilayahan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi aspek: a. identitas; b. batas; c. inovasi; d. tanggap dan siaga bencana; dan e. pengaturan investasi. (3) Evaluasi bidang kemasyarakatan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi aspek: a. partisipasi masyarakat; b. lembaga kemasyarakatan; c. pemberdayaan kesejahteraan keluarga; d. keamanan dan ketertiban; e. pendidikan; f. kesehatan; g. ekonomi; h. penanggulangan kemiskinan; dan i. peningkatan kapasitas masyarakat.

(1) Dalam rangka pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, ditetapkan instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. (2) Instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Instrumen pemantuan; dan b. Instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan. (3) Instrumen pemantauan serta Instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.

(1) Instrumen pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dibentuk Tim EPDesKel. (2) Tim EPDesKel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Tim EPDesKel Pusat; b. Tim EPDesKel Provinsi; dan c. Tim EPDesKel Kabupaten/Kota.

(1) Tim EPDesKel Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi: a. Tim EPDesKel Regional I wilayah Sumatera; b. Tim EPDesKel Regional II wilayah Jawa dan Bali; c. Tim EPDesKel Regional III wilayah Kalimantan dan Sulawesi; dan d. Tim EPDesKel Regional IV wilayah Papua, Maluku dan Nusa Tenggara. (2) Tim EPDesKel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari:

a. komponen terkait lingkup Kementerian Dalam Negeri; b. praktisi; c. akademisi; dan d. tenaga ahli. (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim EPDesKel Pusat sebagaimana pada ayat (2) dibentuk Sekretariat. (4) Tim EPDesKel Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait sesuai kebutuhan. (5) Kedudukan, tugas dan tanggung jawab Tim EPDesKel Pusat dan Sekretariat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(1) Tim EPDesKel Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, keanggotaannya terdiri dari: a. Pejabat yang menangani bidang pemerintahan desa dan kelurahan; b. Pejabat SKPD terkait; c. praktisi; dan d. akademisi. (2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim EPDesKel Provinsi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk Sekretariat. (3) Tim EPDesKel Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur terkait sesuai kebutuhan. (4) Kedudukan, tugas, tanggung jawab Tim EPDesKel dan Sekretariat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(1) Tim EPDesKel Kabupaten/kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, keanggotaannya terdiri dari: a. Pejabat yang menangani bidang pemerintahan desa dan kelurahan; b. Pejabat SKPD terkait yang didalamnya termasuk Camat; c. praktisi; dan d. akademisi. (2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim EPDesKel kabupaten/kota sebagaimana pada ayat (1) dibentuk Sekretariat. (3) Tim EPDesKel kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur terkait sesuai kebutuhan. (4) Kedudukan, tugas, tanggung jawab Tim EPDesKel dan Sekretariat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

(1) Pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan didasarkan atas data dengan menggunakan instrumen pemantauan serta instumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan. (2) Instrumen pemantauan digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri, provinsi, dan kabupaten/kota.

(3) Instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan serta desa dan kelurahan.

(1) Desa dan kelurahan menggunakan instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan untuk melakukan evaluasi diri. (2) Kecamatan menggunakan instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan untuk mengetahui evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. (3) Kementerian Dalam Negeri, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan untuk analisis dan validasi data dengan menggunakan metode sampling.

(1) Evaluasi diri oleh desa dan kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Minggu Ketiga Februari. (2) Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan oleh kecamatan dilaksanakan pada Minggu Keempat Februari sampai dengan Maret.

(1) Kecamatan melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil evaluasi diri untuk mendapatkan kesesuaian data. (2) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecamatan melakukan peninjauan dan klarifikasi ke desa dan kelurahan untuk menguji kesesuaian data. (3) Kecamatan melakukan penilaian hasil evaluasi diri yang sudah sesuai.

(4) Penilaian hasil evaluasi diri yang sudah sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penilaian hasil perkembangan desa dan kelurahan. (5) Penilaian hasil perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi: a. Desa dan kelurahan Cepat Berkembang; b. Desa dan kelurahan Berkembang; dan c. Desa dan kelurahan Kurang Berkembang. (6) Penilaian hasil perkembangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan kategori sebagai berikut: a. nilai di atas atau sama dengan 451 dikategorikan desa cepat berkembang; b. nilai 301 sampai dengan 450 dikategorikan desa berkembang; c. nilai di bawah atau sama dengan 300 dikategorikan desa kurang berkembang. (7) Penilaian hasil perkembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan kategori sebagai berikut: a. nilai di atas atau sama dengan 351 dikategorikan Kelurahan Cepat Berkembang; b. nilai 201 sampai dengan 350 dikategorikan Kelurahan Berkembang; c. nilai di bawah atau sama dengan 200 dikategorikan Kelurahan Kurang Berkembang (8) Kecamatan melakukan pemeringkatan dari hasil penilaian perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dengan berita acara. (9) Kecamatan melaporkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) kepada kabupaten/kota paling lambat pada Minggu Pertama Bulan April.

(1) Berdasarkan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (9), terhadap desa dan

kelurahan kurang berkembang dilakukan pembinaan khusus. (2) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan perkembangan desa dan kelurahan sesuai dengan nilai. (3) Terhadap desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf a dan huruf b dapat diikutsertakan dalam lomba Desa dan kelurahan.

(1) Kabupaten/kota melalui Tim EPDesKel kabupaten/kota melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan Desa dan kelurahan yang telah dilaporkan oleh kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (9) dengan menggunakan instrumen pemantuan dan laporan kecamatan. (2) Dalam melakukan analisis dan validasi hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa yang telah dilaporkan kecamatan sebagaimana pada ayat (1), Tim EPDesKel kabupaten/kota dapat melakukan peninjauan dan klarifikasi ke desa dan kelurahan dengan metode sampling untuk menguji kesesuaian data. (3) Berdasarkan hasil analisis dan validasi serta pengujian kesesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kabupaten/kota menyampaikan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan dengan berita acara kepada provinsi yang meliputi: a. Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang; b. Desa dan Kelurahan Berkembang; dan c. Desa dan Kelurahan Kurang Berkembang.

(4) Laporan hasil penilaian dan pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat pada Minggu Pertama Bulan Mei.

(1) Berdasarkan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), terhadap desa kurang berkembang di kabupaten/kota dilakukan pembinaan khusus. (2) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan perkembangan desa dan kelurahan tingkat kecamatan. (3) Terhadap desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dan huruf b, diikutsertakan dalam lomba Desa dan kelurahan.

(1) Provinsi melalui Tim EPDesKel provinsi melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan yang telah dilaporkan oleh kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dengan menggunakan instrumen pemantuan dan laporan kabupaten/kota. (2) Dalam melakukan analisis dan validasi hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan yang telah dilaporkan kabupaten/kota sebagaimana pada ayat (1), Tim EPDesKel provinsi dapat melakukan peninjauan dan klarifikasi ke desa dan kelurahan dengan menggunakan metode sampling untuk menguji kesesuaian data. (3) Berdasarkan hasil analisis dan validasi serta pengujian kesesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), provinsi menyampaikan laporan hasil penilaian

dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan dengan berita acara kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan desa dan kelurahan yang meliputi: a. Desa dan kelurahan Cepat Berkembang; b. Desa dan kelurahan Berkembang; dan c. Desa dan kelurahan Kurang Berkembang. (4) Laporan hasil penilaian dan pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

(1) Berdasarkan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), terhadap kurang berkembang di provinsi dilakukan pembinaan khusus. (2) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan perkembangan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota. (3) Terhadap desa cepat berkembang dan berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dan huruf b diikutsertakan dalam lomba desa dan kelurahan.

(1) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan yang telah dilaporkan oleh provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dengan menggunakan instrumen pemantuan dan laporan provinsi. (2) Dalam melakukan analisis dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dibantu oleh Tim EPDesKel Pusat.

(1) Tim EPDesKel Pusat dapat melakukan peninjauan dan klarifikasi ke desa dan kelurahan dengan menggunakan metode sampling untuk menguji kesesuaian data dalam melakukan analisis dan validasi hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan yang telah dilaporkan oleh provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4). (2) Berdasarkan hasil analisis dan validasi hasil pengujian kesesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim EPDesKel Pusat menyampaikan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan dengan berita acara kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang meliputi: a. Desa dan kelurahan Cepat Berkembang; b. Desa dan kelurahan Berkembang; dan c. Desa dan kelurahan Kurang Berkembang. (3) Laporan hasil penilaian dan pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat disampaikan pada minggu pertama bulan Juli.

Hasil analisis dan validasi penilaian perkembangan desa dan kelurahan dijadikan sumber data perkembangan Desa dan kelurahan secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri.

(1) Berdasarkan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan Desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), terhadap desa dan kelurahan kurang berkembang di tingkat nasional dilakukan pembinaan khusus. (2) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan perkembangan desa dan kelurahan tingkat provinsi. (3) Terhadap desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

(2) huruf a dan huruf b diikutsertakan dalam lomba Desa dan kelurahan.

Format laporan oleh kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan oleh Tim EPDesKel Pusat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Perlombaan desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) diselenggarakan oleh kecamatan. (2) Perlombaan desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota. (3) Perlombaan desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) diselenggarakan oleh provinsi. (4) Perlombaan desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang tingkat regional dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Perlombaan desa dan kelurahan dilakukan berdasarkan pada hasil penilaian dan pemeringkatan serta tambahan syarat: a. memiliki profil Desa dua tahun terakhir; dan b. memiliki Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

(1) Peserta perlombaan Desa dan kelurahan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) adalah desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang yang berada di satu wilayah kecamatan. (2) Peserta perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) adalah Desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang yang berada di satu wilayah Kabupaten/Kota. (3) Peserta perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) adalah desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang yang berada di satu wilayah provinsi. (4) Peserta perlombaan desa dan kelurahan tingkat regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) adalah desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang yang berada dalam satu regional.

(1) Perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan pada Minggu Kedua sampai dengan Minggu Keempat bulan April dan Camat melaporkan hasilnya ke Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur. (2) Perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kabupaten/kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilaksanakan pada pada Minggu Kedua sampai dengan Minggu Keempat bulan Mei dan Bupati/Walikota melaporkan hasilnya ke Gubenur dengan tembusan Menteri. (3) Perlombaan desa dan kelurahan tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dilaksanakan pada pada Minggu Kedua sampai dengan Minggu Keempat bulan Juni dan Gubernur melaporkan hasilnya ke Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

(4) Perlombaan desa dan kelurahan tingkat regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dilaksanakan pada pada Minggu Kedua sampai dengan Minggu Keempat Bulan Juli. (5) Hasil perlombaan desa dan kelurahan tingkat regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintaha Desa kepada Menteri untuk ditetapkan Juara lomba desa dan kelurahan Tingkat Regional.

(1) Juara lomba desa dan kelurahan pada Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) diundang pada acara temu karya nasional di Ibukota Negara dan dapat diberikan penghargaan. (2) Juara lomba desa dan kelurahan pada Tingkat Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) diundang pada acara temu karya nasional di Ibukota Negara dan diberikan penghargaan. (3) Juara lomba desa dan kelurahan Tingkat Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan lokasi Labsite di masing-masing regional.

(1) Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati/Walikota. (2) Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. (3) Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (4) Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat regional ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Juara lomba desa dan kelurahan dimasing-masing tingkatan dapat diberikan penghargaan dalam bentuk a. Piala; b. Piagam; dan c. Program serta kegiatan untuk memajukan desa dan kelurahan.

(1) Menteri memfasilitasi PINDesKel. (2) PINDesKel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mempublikasikan: a. Inovasi perkembangan desa dan kelurahan; b. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan; dan c. Potensi desa dan kelurahan. (3) PINDesKel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi dan tingkat regional. (4) PINDesKel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di Provinsi terpilih. (5) Fasilitasi PINDesKel oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

(1) Dalam pelaksanaan PINDesKel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Menteri memberikan penghargaan Upakarya Wanua Nugraha kepada Gubernur, Bupati dan Walikota. (2) Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha kepada Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan atas prestasi dalam melakukan pembinaan kepada Desa dan kelurahan.

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan secara nasional. (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan di kabupaten/kota. (3) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasaan terhadap pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota dapat melimpahkan kepada camat.

Pembiayaan untuk pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dibebankan pada: a. APBN; b. APBD Provinsi; c. APBD Kabupaten/Kota; d. APBDesa; dan e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2015

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA