Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah INDONESIA.
2. Tenaga Kerja Pendamping adalah tenaga kerja INDONESIA yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
3. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau

badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 5. Sistem Online Pelayanan TKA yang selanjutnya disebut TKA Online adalah aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada Pemberi Kerja TKA melalui laman tka-online.kemnaker.go.id. 6. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 7. Penerimaan Daerah adalah retribusi penggunaan TKA yang masuk ke kas daerah. 8. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut DKP-TKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas penggunaan TKA sebagai PNBP atau Penerimaan Daerah. 9. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang meliputi sistem perencanaan PNBP, sistem billing, dan sistem pelaporan PNBP. 10. Pekerjaan Bersifat Darurat dan Mendesak adalah pekerjaan yang tidak terencana yang memerlukan penanggulangan segera disebabkan antara lain bencana alam, kerusakan mesin utama, huru-hara/unjuk rasa/kerusuhan yang perlu segera ditangani untuk menghindari kerugian fatal bagi perusahaan dan/atau masyarakat umum. 11. Pekerjaan Bersifat Sementara adalah pekerjaan yang bersifat sewaktu-waktu atau dapat diselesaikan dalam jangka waktu singkat paling lama 6 (enam) bulan. 12. Usaha Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan di INDONESIA, baik yang

mendatangkan maupun memulangkan TKA di bidang seni dan olah raga yang bersifat sementara. 13. Visa Tinggal Terbatas yang selanjutnya disebut Vitas adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik INDONESIA atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah INDONESIA dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal terbatas dalam rangka bekerja. 14. Izin Tinggal Terbatas yang selanjutnya disebut Itas adalah izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di Wilayah INDONESIA untuk jangka waktu tertentu untuk bekerja. 15. Notifikasi adalah persetujuan penggunaan TKA yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagai dasar penerbitan Itas. 16. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara. 17. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan atau perizinan kabupaten/kota. 18. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan atau perizinan provinsi. 19. Direktur adalah Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 20. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. 21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan untuk pengendalian penggunaan TKA.

Pemberi Kerja TKA meliputi: a. instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan- badan internasional, dan organisasi internasional; b. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di INDONESIA; c. perusahaan swasta asing yang terdaftar di instansi yang berwenang; d. badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum lndonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan; e. lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan lembaga pendidikan; f. Usaha Jasa Impresariat; atau g. badan usaha sepanjang tidak dilarang UNDANG-UNDANG.

(1) Setiap Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Setiap Pemberi Kerja TKA mengutamakan penggunaan tenaga kerja INDONESIA pada semua jenis jabatan yang tersedia.

(3) Setiap Pemberi Kerja TKA dilarang mempekerjakan TKA pada jabatan-jabatan yang tidak boleh diisi oleh TKA atau jabatan yang tertutup bagi TKA. (4) Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib: a. memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk; b. membayar DKP-TKA untuk setiap TKA yang dipekerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mengikutsertakan TKA dalam program asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum INDONESIA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan; d. mengikutsertakan TKA dalam program Jaminan Sosial Nasional yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan; e. menunjuk Tenaga Kerja Pendamping dalam rangka alih teknologi dan keahlian TKA; f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kerja Pendamping; dan g. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa INDONESIA kepada TKA yang dipekerjakannya. (5) Program asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diatur oleh Dirjen setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikecualikan bagi Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA untuk Pekerjaan Bersifat Darurat dan Mendesak, Pekerjaan Bersifat Sementara, anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota pembina, anggota pengurus, dan anggota pengawas.

Setiap TKA yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA wajib: a. memiliki pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA; b. memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki TKA; c. mengalihkan keahliannya kepada Tenaga Kerja Pendamping; d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan; dan e. memiliki Itas untuk bekerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

(1) TKA dapat dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan jabatan tertentu. (2) Jabatan yang dapat diduduki oleh TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (3) Penetapan jabatan yang dapat diduduki oleh TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat masukan dari kementerian/lembaga terkait.

(1) TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan tertentu.

(2) Jabatan yang dilarang diduduki oleh TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (3) Penetapan jabatan yang dilarang diduduki oleh TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat masukan dari kementerian/lembaga terkait.

(1) Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan Pemberi Kerja TKA yang lain dalam jabatan: a. direktur atau komisaris yang bukan pemegang saham; atau b. sektor tertentu meliputi sektor pendidikan dan pelatihan vokasi, sektor ekonomi digital, serta sektor migas bagi kontraktor kontrak kerja sama. (2) Dalam hal Pemberi Kerja TKA akan mempekerjakan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKA tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Pemberi Kerja pertama. (3) Masing-masing Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki RPTKA dan membayar DKP-TKA. (4) TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipekerjakan paling lama sampai dengan berakhirnya masa kerja TKA pada Pemberi Kerja TKA pertama.

(1) Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (2) Jangka waktu RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perjanjian kerja atau perjanjian pekerjaan.

(1) Pemberi Kerja TKA yang tidak wajib memiliki RPTKA meliputi: a. instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional; atau b. Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris dengan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempekerjakan TKA untuk: a. bantuan teknis (technical assistance); b. kerja sama antara kementerian/lembaga dengan badan internasional; c. program prioritas nasional; atau d. penanganan bencana alam/kejadian luar biasa.

(1) Untuk mendapatkan RPTKA, Pemberi Kerja TKA harus mengajukan permohonan kepada Dirjen atau Direktur melalui TKA Online dengan cara: a. mengisi:

1. identitas Pemberi Kerja TKA;
2. jumlah tenaga kerja INDONESIA yang dipekerjakan;
3. rencana penyerapan tenaga kerja INDONESIA setiap tahun;
4. rencana penggunaan TKA setiap tahun sesuai perjanjian kerja atau perjanjian pekerjaan;
5. data Tenaga Kerja Pendamping; dan
6. alasan penggunaan TKA. b. mengunggah:
7. rancangan perjanjian kerja atau perjanjian pekerjaan;
8. bagan struktur organisasi;
9. surat pernyataan untuk penunjukan Tenaga Kerja Pendamping;
10. surat pernyataan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja INDONESIA sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan
11. surat pernyataan kondisi darurat dan mendesak dari Pemberi Kerja TKA dalam hal Pemberi Kerja TKA mempekerjakan TKA untuk Pekerjaan Bersifat Darurat dan Mendesak. (2) Permohonan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. (3) Dalam hal dokumen permohonan RPTKA belum lengkap, Direktur atau pejabat yang ditunjuk harus memberitahukan kepada Pemberi Kerja TKA. (4) Pemberi Kerja TKA paling lama 1 (satu) hari kerja harus melengkapi kekurangan persyaratan dokumen dan disampaikan melalui TKA Online. (5) Dalam hal dokumen permohonan RPTKA telah lengkap, dilakukan penilaian kelayakan RPTKA dengan berpedoman pada daftar jabatan yang ditetapkan oleh Menteri. (6) Penilaian kelayakan permohonan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan melalui video telepon

sesuai dengan alamat ID video telepon yang telah ditentukan. (7) Dalam hal penilaian kelayakan permohonan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah memenuhi persyaratan paling lama 2 (dua) hari kerja Dirjen atau Direktur menerbitkan pengesahan RPTKA. (8) Rancangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dibuat oleh Pemberi Kerja TKA paling sedikit memuat pengaturan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Rancangan Perjanjian Kerja dan Surat Pernyataan Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan dalam Format 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam hal permohonan RPTKA oleh Pemberi Kerja TKA berbadan hukum untuk pekerjaan yang menjadi program prioritas nasional, Dirjen atau Direktur menerbitkan pengesahan RPTKA dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah memenuhi persyaratan.

(1) Pengesahan RPTKA dilakukan oleh: a. Dirjen untuk Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA sebanyak 50 (lima puluh) orang atau lebih; atau b. Direktur untuk Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 50 (lima puluh) orang. (2) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. nomor dan tanggal pengesahan RPTKA; b. nama dan alamat Pemberi Kerja TKA; c. RPTKA yang memuat tentang:

1. jenis jabatan dan jumlah TKA yang akan dipekerjakan;
2. lokasi kerja TKA;
3. jangka waktu penggunaan TKA;
4. jumlah Tenaga Kerja Pendamping; dan
5. besaran gaji TKA; d. rencana penyerapan tenaga kerja INDONESIA setiap tahun; dan e. masa berlaku RPTKA. (3) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tercantum dalam Format 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA untuk Pekerjaan Darurat dan Mendesak wajib memiliki RPTKA. (2) Paling lambat 2 (dua) hari setelah TKA dipekerjakan, Pemberi Kerja TKA wajib mengajukan permohonan RPTKA kepada Dirjen atau Direktur melalui TKA Online. (3) Dalam hal permohonan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap Dirjen atau Direktur menerbitkan pengesahan RPTKA dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja. (4) Pengesahan RPTKA untuk Pekerjaan Bersifat Darurat dan Mendesak diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

(1) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA untuk Pekerjaan Bersifat Sementara wajib memiliki RPTKA. (2) RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk: a. pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang; b. melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di INDONESIA untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan; c. pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan mesin, elektrikal, layanan purna jual, atau produk dalam masa penjajakan usaha; atau d. Usaha Jasa Impresariat. (3) Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan RPTKA kepada Dirjen atau Direktur melalui TKA Online dengan mengisi dan mengunggah dokumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1). (4) Dalam hal permohonan RPTKA telah lengkap Dirjen atau Direktur menerbitkan pengesahan RPTKA paling lama 2 (dua) hari kerja. (5) Pengesahan RPTKA untuk Pekerjaan Bersifat Sementara diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

(1) Pemberi Kerja TKA dapat mengajukan permohonan perubahan RPTKA sebelum berakhirnya jangka waktu RPTKA.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. nama Pemberi Kerja TKA; b. alamat Pemberi Kerja TKA; c. lokasi kerja TKA; d. jabatan TKA; e. jumlah TKA; f. jangka waktu; g. sektor usaha; dan/atau h. jumlah Tenaga Kerja Pendamping.

(1) Permohonan perubahan RPTKA diajukan kepada Dirjen atau Direktur melalui TKA Online dengan memutakhirkan data atau dokumen: a. alasan perubahan; b. RPTKA yang masih berlaku; dan c. dokumen pendukung permohonan perubahan RPTKA sesuai yang diajukan. (2) Permohonan perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. (3) Dalam hal dokumen permohonan perubahan RPTKA belum lengkap, Direktur atau pejabat yang ditunjuk harus memberitahukan kepada Pemberi Kerja TKA. (4) Pemberi Kerja TKA paling lama 1 (satu) hari kerja harus melengkapi kekurangan persyaratan dokumen dan disampaikan melalui TKA Online. (5) Dalam hal dokumen permohonan perubahan RPTKA telah lengkap, dilakukan penilaian kelayakan perubahan RPTKA. (6) Penilaian kelayakan permohonan perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan melalui video telepon sesuai dengan alamat ID video telepon yang telah ditentukan. (7) Dalam hal penilaian kelayakan permohonan perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (6), telah

memenuhi persyaratan paling lama 2 (dua) hari kerja, Dirjen atau Direktur menerbitkan pengesahan perubahan RPTKA. (8) Pengesahan Perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Format 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA wajib melakukan permohonan Notifikasi kepada Dirjen. (2) Permohonan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Pemberi Kerja TKA dengan melengkapi data calon TKA melalui TKA Online dengan cara: a. mengisi:

1. penetapan kode dan lokasi Perwakilan Republik INDONESIA;
2. identitas TKA: a) nama TKA; b) tempat lahir; c) tanggal lahir; d) jenis kelamin; e) status sipil (menikah/cerai/lajang); f) kebangsaan; g) nomor paspor; h) tanggal penerbitan paspor; i) tanggal berakhir paspor; j) tempat diterbitkan paspor; k) tingkat pendidikan; l) alamat tinggal dan kode pos;

m) alamat e-mail; n) nomor telepon genggam; dan o) nomor telepon; 3. jabatan TKA: a) nama jabatan dan kode Klasifikasi Baku Jabatan INDONESIA; b) level jabatan; dan c) jangka waktu penggunaan TKA; dan b. mengunggah:

1. dokumen TKA: a) ijazah pendidikan; b) sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja; c) pas foto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam); d) bukti polis asuransi; e) perjanjian kerja; f) surat keterangan penunjukan Tenaga Kerja Pendamping; g) paspor kebangsaan TKA (berwarna); dan h) rekening koran/tabungan TKA atau Pemberi Kerja TKA;
2. dokumen Pemberi Kerja TKA: a) surat permohonan kepada Dirjen atau Direktur untuk pengajuan Notifikasi; b) surat permohonan kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk pengajuan Vitas; c) surat pernyataan sebagai penjamin TKA; d) nomor identitas Pemberi Kerja TKA (kartu tanda penduduk/paspor/izin tinggal); dan e) surat persetujuan Rp0,00 (nol rupiah). (3) Ketentuan surat persetujuan Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2) huruf e) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) Surat Pernyataan Penjamin TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2) huruf c) sesuai dengan Format 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Data calon TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Direktur. (2) Dalam hal data calon TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Direktur menyampaikan kepada Pemberi Kerja TKA kekurangan data yang harus dilengkapi secara online dalam waktu 1 (satu) hari kerja. (3) Pemberi Kerja TKA melengkapi kekurangan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) hari kerja disampaikan secara online. (4) Dalam hal kualifikasi TKA tidak sesuai dengan jabatan yang akan diduduki oleh TKA maka Direktur menolak permohonan. (5) Dalam hal data calon TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan benar, Dirjen menerbitkan Notifikasi secara online kepada Pemberi Kerja TKA paling lama 2 (dua) hari kerja. (6) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat: a. Pemberi Kerja TKA; b. identitas TKA; c. lokasi kerja TKA; d. jangka waktu berlakunya Notifikasi; dan e. kode pembayaran. (7) Jangka waktu Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d sesuai dengan perjanjian kerja atau perpanjangan perjanjian kerja. (8) Pemberi Kerja TKA setelah menerima Notifikasi penggunaan TKA wajib membayar DKP-TKA paling lama 1 (satu) hari kerja. (9) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan Format 5 tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemberi Kerja TKA setelah melakukan pembayaran DKP- TKA, Dirjen menyampaikan Notifikasi dan bukti pembayaran DKP-TKA kepada Direktur Jenderal Imigrasi secara online yang terintegrasi setelah menerima pembayaran DKP-TKA tahun pertama dari Pemberi Kerja TKA. (2) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh Direktur Jenderal Imigrasi untuk proses penerbitan Vitas.

(1) Pemberi Kerja TKA instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional yang akan mempekerjakan TKA menyampaikan permohonan Notifikasi dengan melengkapi data calon TKA melalui TKA Online kepada Dirjen. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dirjen menerbitkan Notifikasi kepada Pemberi Kerja TKA. (3) Dirjen menyampaikan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Imigrasi secara online yang terintegrasi untuk proses penerbitan Vitas bagi TKA.

Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris dengan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan pejabat diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing dikecualikan dari Notifikasi.

(1) Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar DKP-TKA yang besarnya US$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan sebagai PNBP atau Penerimaan Daerah. (2) PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pemberi Kerja TKA untuk tahun pertama terhadap setiap TKA yang dipekerjakan dan untuk tahun kedua dan seterusnya sampai dengan berakhirnya penggunaan TKA untuk lokasi kerja TKA lintas daerah provinsi. (3) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan untuk tahun kedua dan seterusnya sampai dengan berakhirnya penggunaan TKA oleh Pemberi Kerja TKA kepada pemerintah daerah provinsi untuk lokasi kerja TKA lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah daerah provinsi. (4) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan untuk tahun kedua dan seterusnya sampai dengan berakhirnya penggunaan TKA oleh Pemberi Kerja TKA kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk lokasi kerja TKA dalam 1 (satu) wilayah daerah kabupaten/kota.

(1) Direktur memberikan surat peringatan kepada Pemberi Kerja TKA, 1 (satu) bulan sebelum pembayaran DKP-TKA untuk tahun kedua dan seterusnya. (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA lebih dari 1 (satu) tahun.

(3) Dalam hal Pemberi Kerja TKA tidak membayar DKP-TKA pada saat jatuh tempo untuk tahun kedua dan seterusnya, Dirjen memberikan sanksi berupa pencabutan Notifikasi. (4) Dirjen memberitahukan pencabutan Notifikasi kepada Direktur Jenderal Imigrasi sebagai dasar untuk dilakukan tindakan keimigrasian terhadap TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Bentuk Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Format 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) DKP-TKA dibayarkan melalui Bank Persepsi dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKP-TKA sebesar 1 (satu) bulan penuh; b. Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA pada Pekerjaan Bersifat Darurat dan Mendesak atau Pekerjaan Bersifat Sementara wajib membayar DKP- TKA sesuai dengan jangka waktu TKA dipekerjakan; dan/atau c. Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA lebih dari 1 (satu) tahun wajib membayar DKP-TKA setiap tahun. (2) Pembayaran DKP-TKA untuk Penerimaan Daerah dibayarkan melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.

Kewajiban pembayaran DKP-TKA dikecualikan bagi: a. Pemberi Kerja TKA instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional; b. penggunaan TKA pada lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan penggunaan TKA pada jabatan tertentu di lembaga pendidikan; atau

c. Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris dengan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengendalian penggunaan TKA dilakukan melalui penggunaan data secara bersama (data sharing) dan terintegrasi secara online dengan instansi teknis terkait.

(1) Integrasi online antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota dilakukan dalam rangka penggunaan data bersama yang terkait Notifikasi dan pembayaran DKP-TKA sebagai Penerimaan Daerah. (2) Integrasi online antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan dalam rangka penyampaian persetujuan penggunaan TKA. (3) Integrasi online antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kementerian Keuangan dilakukan dalam rangka penyampaian data pembayaran DKP-TKA melalui SIMPONI.

(1) Pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kerja Pendamping dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA. (2) Kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat keahlian yang harus dikuasai, tingkat

pendidikan yang harus dicapai, dan pengalaman kerja yang harus dimiliki oleh tenaga kerja INDONESIA untuk dapat menduduki jabatan yang diduduki oleh TKA. (3) Peningkatan pendidikan dapat dilakukan dengan menugaskan Tenaga Kerja Pendamping untuk mengikuti program strata pendidikan tertentu sesuai dengan kualifikasi pendidikan minimum yang diduduki oleh TKA. (4) Peningkatan keahlian dapat dilakukan dengan menugaskan Tenaga Kerja Pendamping untuk mengikuti program pelatihan kerja sesuai dengan kualifikasi kompetensi minimum yang diduduki oleh TKA.

(1) Pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kerja Pendamping dapat dilakukan di dalam negeri atau di luar negeri. (2) Pendidikan bagi Tenaga Kerja Pendamping dilakukan pada lembaga pendidikan yang terakreditasi dan tanda kelulusannya diakui oleh pemerintah. (3) Pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping dilakukan pada lembaga pelatihan yang terakreditasi dan memperoleh sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi yang berlisensi.

(1) Pemberi Kerja TKA wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa INDONESIA kepada TKA yang dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA atau bekerja sama dengan lembaga pelatihan Bahasa INDONESIA. (2) Pendidikan dan pelatihan Bahasa INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA untuk Pekerjaan Bersifat Darurat dan Mendesak, Pekerjaan Bersifat Sementara, anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota pembina, anggota pengurus, dan anggota pengawas.

(1) Dirjen atau Direktur harus menyampaikan data penggunaan TKA yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan lokasi kerja TKA. (2) Data penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengesahan RPTKA; dan b. Notifikasi penggunaan TKA.

(1) Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA setiap 1 (satu) tahun kepada Dirjen. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelaksanaan penggunaan TKA; dan/atau b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Pendamping. (3) Dalam hal perjanjian kerja TKA berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja, Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan berakhirnya penggunaan TKA kepada Dirjen melalui TKA Online. (4) Laporan Penggunaan TKA, Laporan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping, dan Laporan Berakhirnya Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan Format 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pembinaan terhadap Pemberi Kerja TKA dalam penggunaan TKA serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Pendamping dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pembinaan kepada Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dalam bentuk: a. sosialisasi peraturan perundangan-undangan dan tata cara penggunaan TKA; dan/atau b. penyuluhan tentang hak, dan larangan dalam penggunaan TKA.

(1) Pengawasan terhadap penggunaan TKA serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Pendamping dilakukan melalui tahapan: a. preventif edukatif; b. represif nonyustisia; dan/atau c. represif yustisia. (2) Tahapan preventif edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya pencegahan melalui penyebarluasan norma, penasihatan teknis, dan pendampingan. (3) Tahapan represif nonyustisia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya paksa diluar

lembaga pengadilan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk nota pemeriksaan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Tahapan represif yustisia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya paksa melalui lembaga pengadilan dengan melakukan proses penyidikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pengawasan terhadap Pemberi Kerja TKA yang menggunakan TKA serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Pendamping dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Provinsi secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

Dalam hal Pengawas Ketenagakerjaan menemukan TKA melakukan pelanggaran norma ketenagakerjaan, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk dilakukan tindakan keimigrasian terhadap TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Sanksi administratif terdiri dari: a. penundaan pelayanan; b. penghentian sementara proses perizinan TKA; c. pencabutan Notifikasi; dan/atau d. sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(2) Sanksi administratif berupa penundaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pemberi Kerja TKA yang melakukan pelanggaran: a. tidak mengikutsertakan TKA dalam program asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum INDONESIA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c; b. tidak mengikutsertakan TKA dalam program Jaminan Sosial Nasional yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d; c. tidak melaporkan setiap tahun kepada Menteri terkait pelaksanaan penggunaan TKA dan/atau pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1); dan/atau d. tidak melaporkan berakhirnya penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3). (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara proses perizinan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pemberi Kerja TKA yang melakukan pelanggaran: a. tidak memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a; b. tidak menunjuk Tenaga Kerja Pendamping dalam rangka alih teknologi dan keahlian TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e; c. tidak melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kerja Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f; dan/atau d. tidak memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa INDONESIA kepada TKA yang dipekerjakannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf g. (4) Sanksi administratif berupa pencabutan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pemberi Kerja TKA yang melakukan pelanggaran: a. mempekerjakan TKA pada jabatan-jabatan yang tidak boleh diisi oleh TKA atau jabatan yang tertutup bagi TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); dan/atau b. tidak membayar DKP-TKA untuk setiap TKA yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dan Pasal 24 ayat (3). (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Dirjen. (6) Pencabutan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dirjen merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk dilakukan tindakan keimigrasian terhadap TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Bentuk Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan Format 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal Pemberi Kerja TKA telah melaksanakan kewajiban, Dirjen MENETAPKAN pencabutan sanksi penundaan pelayanan atau penghentian sementara proses perizinan TKA. (2) Bentuk Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Format 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. RPTKA dan Izin Mempekerjakan TKA yang telah dimiliki oleh Pemberi Kerja TKA yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya; atau b. Pemberi Kerja TKA yang akan melakukan perpanjangan perizinan penggunaan TKA bagi TKA yang telah bekerja dan masih berada di INDONESIA, wajib melakukan pembayaran DKP-TKA yang sesuai dengan lokasi kerja TKA dan pemberitahuan pembayaran DKP-TKA disampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 964); dan b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1599); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2018

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA