Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.

4. Kas Daerah adalah kas pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

(1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah : a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Retribusi Izin Gangguan; dan d. Retribusi Izin Trayek.

(2) Golongan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan sebagai retribusi Perizinan tertentu.

(1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan harus memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.

(2) Tata cara pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan tata cara pemberian sanksi yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

(1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.

Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

(1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan, diukur berdasarkan luas lantai keseluruhan, guna bangunan, dan letak bangunan dikali harga dasar bangunan dengan rumus sebagai berikut :

R = (I x L x T) + Biaya Administrasi

Keterangan : R = Retribusi IMB. I = Indeks Letak Bangunan x Guna Bangunan/Bangunan tertentu x Tingkat Bangunan x Zona Kota x Konstruksi. L = Luas Lantai Bangunan. T = Harga dasar satuan bangunan yang berlaku.

(2) Besarnya bobot (indeks) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut : a. Indeks Letak Bangunan :

1. Bangunan di tepi Jalan Arteri. 1,25
2. Bangunan di tepi Jalan Umum. 1,15
3. Bangunan di tepi Jalan Kolektor. 1,00
4. Bangunan di tepi Jalan Lingkungan/Lokal. 0,75
5. Bangunan di tepi Jalan Gang. 0,60
6. Bangunan di tepi Jalan Desa. 0,50
7. Bangunan di Jalan Setapak.

0,40 b. Indeks Guna Bangunan :

1. Bangunan Peribadatan. 1
2. Bangunan Pendidikan (sekolah, kampus,

kursus dan sejenisnya). 1 3. Bangunan Kesehatan (rumah sakit, klinik dan sejenisnya). 1 4. Bangunan Pribadi. 1,5 5. Bangunan Olah Raga. 1,5 6. Bangunan Pasar. 1,75 7. Bangunan Perkantoran Umum. 1,75 8. Bangunan Rekreasi, Hiburan, Kesenian

dan Museum. 1,5 9. Bangunan Kantor Pos. 1,5 10. Bangunan Bank. 2 11. Bangunan Pertemuan (restoran,bioskop

Gedung pertunjukan, rumah makan, bar, cafe). 2,5 12. Bangunan Khusus. 2,5 13. Bangunan campuran. 2 14. Bangunan Perniagaan/Perdagangan/Pertokoan/

Perbelanjaan/Swalayan/Mall dan sejenisnya. 2,5 15. Bangunan Industri (gudang, bengkel, pabrik). 2,5 16. Bangunan Perhotelan. 2,5 c. Indeks Tingkat Bangunan :

1. Bangunan satu lantai. 1
2. Bangunan dua empat lantai. 1,5
3. Bangunan lima lantai ke atas. 2 d. Indeks Zonasi Kota :
4. Pusat Kota. 1,25
5. Penunjang Pusat Kota. 1
6. Transisi. 0,75
7. Pinggiran Kota/Desa. 0,50 e. Indeks Konstruksi bangunan :
8. Bangunan Permanen. 1
9. Bangunan Semi Permanen. 0,5
10. Bangunan Sementara. 0,25

(2) Cara mengukur Retribusi Izin Penggunaan bangunan, diukur atas faktor indeks guna bangunan dikalikan dasar bangunan yang berlaku dan luas bangunan.

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi izin mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

(1) Besaran retribusi dihitung berdasarkan perkalian tarif dasar bangunan dengan luas lantai bangunan, indeks letak bangunan, tingkat bangunan, zonasi dan konstruksi bangunan serta penambahan biaya administrasi.

(2) Tarif dasar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 2.000,-

(3) Besarnya biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp 10.000,-

Besarnya tarif untuk bangunan tertentu adalah sebagai berikut :

NO.

JENIS BANGUNAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

1. Pagar/relief Rp. 25.000/M’
2. Pemasangan Papan Reklame Rp. 50.000/M²
3. Sumur Dalam yang dikomersialkan Rp. 2.500.000/unit
4. Tempat Parkir/pelataran Rp. 15.000/M²
5. Tangki Terbuka Rp. 75.000/M²
6. Tangki Dalam Tanah Rp. 150.000/M²
7. Kolam Renang Rp. 125.000/M²
8. Pemasangan Tower/Pemancar Rp. 10.000.000/M²
9. Station Package Dealer Nelayan (SPDN) Rp. 10.000.000/unit pompa
10. Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) Rp. 12.500.000/unit pompa
11. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Rp. 15.000.000/unit pompa

Besarnya IMB perubahan diperhitungkan sebagai berikut : a. bangunan rumah tempat tinggal menjadi bangunan perdagangan dan jasa, industri, hotel/penginapan, hiburan/rekreasi dan sejenisnya : 1,25% dari harga satuan bangunan yang berlaku dikalikan luas perubahan fungsi bangunan; dan b. guna bangunan ke guna bangunan lainnya yang bobot indeksnya berbeda dikenakan 0,5% dari harga satuan bangunan yang berlaku dikalikan luas perubahan fungsi bangunan.

Masa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah jangka waktu yang lamanya selama bangunan masih berdiri dan selama tidak mengubah bentuk dan jenis bangunan.

Saat terutangnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(1) Setiap orang atau badan yang menjual minuman beralkohol harus memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Pemerintah Daerah.

(2) Tata cara pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan tata cara pemberian sanksi yang tidak memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat yaitu : a. Hotel berbintang 5 untuk golongan A, B dan C; b. Hotel berbintang 3 dan 4 untuk golongan A dan B; dan c. Tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Pemerintah Daerah.

Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan minuman Beralkohol.

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis golongan penjualan minuman beralkohol.

Besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut :

NO. TEMPAT TARIF (RP)

1. Hotel berbintang 5 untuk golongan A, B dan C

Rp. 5.000.000,-

2. Hotel berbintang 3 dan 4 untuk golongan B dan C

Rp. 4.000.000,-

3. Tempat lain yang diizinkan dengan Keputusan Bupati

Rp 3.000.000,-

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Saat terutangnya Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan harus mendapat izin gangguan dari Pemerintah Daerah.

(2) Tata cara pemberian Izin Gangguan dan tata cara pemberian sanksi yang tidak memiliki Izin Gangguan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada setiap orang atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

(1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

(2) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.

Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Izin Gangguan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

(1) Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan luas ruang tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan dari jenis-jenis usaha.

(2) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut : a. Lokasi di jalan negara, indeks 5; b. lokasi di jalan provinsi, indeks 4; c. lokasi di jalan kabupaten, indeks 3; dan d. lokasi di jalan desa/kelurahan, indeks 2.

(3) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut : a. Intensitas gangguan besar/tingggi, indeks 5; b. Intensitas gangguan sedang, indeks 4; dan c. Intensitas gangguan kecil, indeks 3.

(4) Indeks gangguan dari jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

(1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.

(2) Besarnya tarif retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut : a. untuk luas ruang sampai dengan 100 m², ditetapkan sebesar Rp. 750/ m²; dan b. untuk luas ruang selebihnya diatas 100 m², ditetapkan sebesar Rp. 500/ m².

(1) Besarnya retribusi Izin Gangguan dihitung berdasarkan perkalian tarif dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dengan luas ruang usaha. Indeks lokasi dan indeks gangguan serta penambahan biaya penerbitan dokumen izin dan biaya transport verifikasi lapangan.

(2) Besarnya biaya penerbitan dokumen izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

(3) Besarnya biaya transport verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut : a. Koba - Pangkalanbaru : Rp. 70.000,- b. Koba - Sungaiselan : Rp. 80.000,- c. Koba - Simpangkatis : Rp. 60.000,- d. Koba - Lubuk Besar : Rp. 70.000,- e. Koba - Namang : Rp. 60.000,- f. Koba - Pulau Nangka : Rp. 580.000,- g. Koba - Pulau Ketawai : Rp. 700.000,- h. Koba - Pulau Pebuar : Rp. 1.000.000,- i. Koba - Pulau Kelasa : Rp. 2.500.000,-

(4) Semua pendapatan dari retribusi disetor ke Kas Daerah.

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya : a. biaya penerbitan dokumen izin gangguan; dan b. biaya transport verifikasi lapangan.

Saat terutangnya Retribusi Izin Gangguan adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(1) Setiap orang atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu harus mendapat Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.

(2) Tata cara pemberian Izin Trayek dan tata cara pemberian sanksi yang tidak memiliki Izin Trayek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipungut Retribusi atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa proyek tertentu dalam wilayah Daerah.

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.

Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Izin Trayek, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan, jumlah kendaraan dan jenis angkutan penumpang umum.

(2) Jumlah izin yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan pada pola jaringan trayek yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis, jumlah dan daya angkut kendaraan yang digunakan.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut :

1. mobil bus (jumlah 26 seat keatas) : Rp 300.000,-/5 tahun;
2. mobil bus (jumlah 16 s.d. 26 seat) : Rp 250.000,-/5 tahun;
3. mobil bus (jumlah 10 s.d. 15 seat) : Rp 200.000,-/5 tahun;
4. mobil penumpang (s.d. 9 seat) : Rp 150.000,-/5 tahun; dan
5. Kendaraan Khusus : Rp 200.000,-/5 tahun.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin Trayek.

Saat terutangnya Retribusi Izin Gangguan adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi tertentu.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi tertentu dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi tertentu, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi tertentu yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi tertentu dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi tertentu menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi tertentu, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi tertentu secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi tertentu dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi tertentu dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi tertentu secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi tertentu.

(1) Piutang Retribusi tertentuyang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati MENETAPKAN Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi tertentu yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib : a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek objek Retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu dengan berpedoman pada PERATURAN PEMERINTAH.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana.

Dalam hal Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

(2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan penerimaan negara.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 33);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 48);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010 Nomor 116); Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba

pada tanggal 12 Juli 2011

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN Diundangkan di Koba pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 167