Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus, Dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen

yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. 2. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. 3. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. 4. Transaksi Keuangan Mencurigakan, selanjutnya disingkat TKM, adalah: a. transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan b. transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. 5. Transaksi Keuangan Tunai yang selanjutnya disingkat TKT adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang menurut UNDANG-UNDANG wajib dilaporkan kepada PPATK. 6. Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. 7. Lembaga Pengawas dan Pengatur yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.

8. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor.
9. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang selanjutnya disingkat PMPJ adalah prinsip yang diterapkan Pihak Pelapor dalam rangka mengetahui profil, karakteristik, serta pola Transaksi Pengguna Jasa dengan melakukan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan ini.
10. Audit Kepatuhan adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai dan/atau memastikan kepatuhan Pihak Pelapor dalam memenuhi ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan/atau kewajiban pelaporan kepada PPATK.
11. Audit Khusus adalah pemeriksaan dengan ruang lingkup dan/atau tujuan tertentu baik dalam rangka Analisis atau Pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK dan/atau tindak lanjut pengawasan kepatuhan.
12. Analisis adalah kegiatan meneliti laporan TKM dan/atau laporan lainnya serta informasi yang diperoleh PPATK dalam rangka menemukan atau mengidentifikasi indikasi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya.
13. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi TKM yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana.
14. Pemantauan adalah kegiatan untuk memastikan terpenuhinya seluruh rekomendasi atau komitmen tindak lanjut hasil Audit Kepatuhan dan/atau Audit Khusus baik yang dilakukan oleh PPATK maupun LPP.
15. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. tulisan, suara, atau gambar; b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan

c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. 16. UNDANG-UNDANG adalah UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 17. Profesi adalah Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akuntan, Akuntan Publik, dan Perencana Keuangan yang ditetapkan sebagai pihak pelapor berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

(1) PPATK berwenang melakukan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus terhadap Pihak Pelapor. (2) Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus dilakukan oleh PPATK secara mandiri atau bersama- sama dengan LPP.

Pelaksanaan Audit Kepatuhan terkait penerapan PMPJ dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Audit Kepatuhan terkait kewajiban pelaporan.

Audit Kepatuhan dan Audit Khusus terhadap Pihak Pelapor dilakukan pada: a. kantor pusat atau tempat usaha dari Pihak Pelapor;

b. kantor atau tempat usaha lain dari Pihak Pelapor yang meliputi kantor wilayah; c. kantor perwakilan, dan kantor cabang termasuk kantor dibawah kantor cabang; d. kantor atau pihak lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban sebagai Pihak Pelapor; dan/atau e. kantor PPATK.

PPATK melakukan Audit Kepatuhan terhadap Pihak Pelapor, dalam hal: a. LPP tidak melakukan Audit Kepatuhan berdasarkan hasil koordinasi PPATK dengan LPP; b. LPP menyerahkan kewenangan untuk melakukan Audit Kepatuhan kepada PPATK; atau c. belum terdapat LPP.

Audit Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi Audit Kepatuhan atas: a. penerapan PMPJ; dan/atau b. pelaksanaan kewajiban pelaporan.

Audit Kepatuhan atas penerapan PMPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk menilai dan/atau memastikan kepatuhan Pihak Pelapor dalam memenuhi ketentuan PMPJ.

(1) Audit Kepatuhan terhadap penerapan PMPJ bagi penyedia jasa keuangan meliputi pengujian terhadap: a. pengawasan aktif direksi atau pengurus dan dewan komisaris atau dewan pengawas; b. kebijakan dan prosedur; c. pengendalian internal; d. sistem informasi dan pelaporan; dan e. sumber daya manusia dan pelatihan. (2) Dalam hal pedoman PMPJ ditetapkan oleh LPP maka cakupan pengujian disesuaikan dengan ketentuan PMPJ yang dikeluarkan oleh LPP. (3) Ketentuan lebih lanjut penerapan PMPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai penerapan PMPJ yang berlaku bagi masing-masing PJK.

(1) Audit Kepatuhan terhadap penerapan PMPJ bagi penyedia barang dan/atau jasa lain meliputi pengujian terhadap: a. pengawasan aktif direksi/pengurus atau pegawai penyedia barang dan/atau jasa lain yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan penerapan PMPJ; b. kebijakan dan prosedur; c. pengendalian internal; d. sistem informasi dan pelaporan; dan e. sumber daya manusia dan pelatihan. (2) Dalam hal pedoman PMPJ ditetapkan oleh LPP maka cakupan pengujian disesuaikan dengan ketentuan PMPJ yang dikeluarkan oleh LPP. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan PMPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai penerapan PMPJ bagi penyedia barang dan/atau jasa lain.

(1) Audit Kepatuhan terhadap penerapan PMPJ bagi Profesi meliputi pengujian terhadap: a. pengawasan aktif direksi/pengurus atau pegawai Profesi yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan penerapan PMPJ; b. kebijakan dan prosedur; c. pengendalian internal; d. sistem informasi dan pelaporan; dan e. sumber daya manusia dan pelatihan. (2) Dalam hal pedoman PMPJ ditetapkan oleh LPP maka cakupan pengujian disesuaikan dengan ketentuan PMPJ yang dikeluarkan oleh LPP. (3) Ketentuan lebih lanjut penerapan PMPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai penerapan PMPJ yang berlaku bagi masing-masing profesi.

(1) Penilaian Audit Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a didasarkan pada hasil pengujian dan penerapan PMPJ. (2) Penilaian Audit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengawasan aktif direksi atau pengurus dan dewan komisaris atau dewan pengawas; b. tingkat kepatuhan kebijakan dan prosedur; c. tingkat kepatuhan sistem informasi dan pelaporan; d. tingkat kepatuhan pengendalian internal; dan/atau e. tingkat kepatuhan sumber daya manusia dan pelatihan. (3) Hasil penilaian Audit Kepatuhan berupa: a. baik; b. cukup baik;

c. kurang baik; atau d. tidak baik.

Audit Kepatuhan atas pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk menilai kepatuhan Pihak Pelapor dalam memenuhi kewajiban pelaporan ke PPATK.

(1) Audit Kepatuhan atas kewajiban pelaporan meliputi pengujian terhadap Transaksi Pengguna Jasa. (2) Pengujian terhadap Transaksi Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui adanya Transaksi yang belum dilaporkan kepada PPATK yang meliputi: a. TKM; b. TKT; c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri; dan/atau d. Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa penyedia barang dan/atau jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(1) Hasil penilaian Audit Kepatuhan atas kewajiban pelaporan berupa: a. Transaksi yang telah memenuhi kriteria wajib dilaporkan namun belum dilaporkan oleh Pihak Pelapor; dan/atau b. Transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan.

(2) Dalam hal ditemukan adanya Transaksi yang telah memenuhi kriteria wajib dilaporkan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a, Pihak Pelapor wajib melaporkan kepada PPATK. (3) Dalam hal ditemukan adanya Transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pihak Pelapor wajib melakukan penelitian untuk memastikan terpenuhi atau tidaknya kriteria Transaksi yang wajib dilaporkan. (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat Transaksi yang memenuhi kriteria wajib dilaporkan, Pihak Pelapor wajib melaporkan kepada PPATK.

Audit Khusus dilakukan oleh PPATK terhadap: a. Pihak Pelapor yang pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor tersebut dilakukan oleh LPP dan/atau PPATK; b. Pihak Pelapor berdasarkan permintaan lembaga atau instansi yang berwenang meminta informasi kepada PPATK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Audit Khusus terhadap Pihak Pelapor dilaksanakan dalam hal: a. PPATK memerlukan Dokumen dan/atau keterangan dari Pihak Pelapor yang tidak dapat diperoleh melalui mekanisme pelaporan TKM, TKT, Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, dan/atau Transaksi yang nilainya paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara;

b. PPATK memerlukan keterangan dari Pihak Pelapor untuk kepentingan Analisis dan/atau Pemeriksaan; c. PPATK memerlukan informasi berdasarkan permintaan lembaga atau instansi yang berwenang meminta informasi kepada PPATK; d. Pihak Pelapor diduga tidak melaksanakan kewajiban pelaporan atau melaksanakan pelaporan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau e. Pihak Pelapor diduga terlibat dalam kasus terkait tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Audit Khusus untuk meminta keterangan dari Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Kepala PPATK.

Pelaksanaan Audit Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e dilakukan berdasarkan: a. laporan dari LPP; b. hasil Audit Kepatuhan PPATK; c. hasil Pemantauan tindak lanjut hasil Audit Kepatuhan atau Audit Khusus; d. hasil pelaksanaan kewajiban pelaporan; dan/atau e. informasi lain yang terkait dengan kepentingan umum atau perhatian publik.

Lembaga atau instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan; c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau

tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan e. financial intelligence unit negara lain.

(1) Audit Kepatuhan dan Audit Khusus dilakukan oleh tim audit yang berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang. (2) Tim Audit Kepatuhan dan Audit Khusus terdiri atas: a. pegawai PPATK; atau b. pegawai PPATK dan pegawai LPP.

(1) Dalam melakukan Audit Kepatuhan atau Audit Khusus, PPATK melakukan koordinasi dengan LPP apabila Pihak Pelapor sudah memiliki LPP. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberitahuan tertulis atau penyelenggaraan rapat koordinasi. (3) PPATK dapat melakukan Audit Khusus tanpa melakukan koordinasi dengan LPP.

Kegiatan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan yang meliputi: a. praaudit;

b. pelaksanaan audit; dan c. pascaaudit.

(1) Kegiatan pada tahap praaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi: a. penyampaian surat pemberitahuan audit kepada Pihak Pelapor; b. penyampaian tembusan surat pemberitahuan audit kepada LPP; c. permintaan Dokumen audit; dan/atau d. penerimaan Dokumen dari Pihak Pelapor sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam surat pemberitahuan audit. (2) Pelaksanaan Audit Khusus dapat dilakukan tanpa menyampaikan surat pemberitahuan rencana Audit Khusus. (3) Dokumen audit yang diminta oleh PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit, meliputi Dokumen: a. profil perusahaan; b. pelaksanaan PMPJ; c. pelaksanaan kewajiban pelaporan; dan d. data Transaksi dengan Pengguna Jasa.

Pelaksanaan Audit Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat dilakukan dengan: a. Audit Kepatuhan tidak langsung (off-site); dan/atau b. Audit Kepatuhan langsung (on-site).

(1) Pelaksanaan Audit Kepatuhan tidak langsung (off-site) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan melalui penilaian tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme pada Pihak Pelapor. (2) Penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. pengawasan aktif direksi atau pengurus dan dewan komisaris atau dewan pengawas; b. tingkat kepatuhan kebijakan dan prosedur; c. tingkat kepatuhan sistem informasi dan pelaporan; d. tingkat kepatuhan pengendalian internal; dan e. tingkat kepatuhan sumber daya manusia dan pelatihan. (3) Kategori penilaian tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. rendah; b. sedang; dan c. tinggi.

(1) Pelaksanaan Audit Kepatuhan tidak langsung (off-site) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi: a. penelitian Dokumen; b. penilaian pelaksanaan PMPJ dan kewajiban pelaporan; dan c. penyusunan matriks hasil Audit Kepatuhan tidak langsung (off-site). (2) Pelaksanaan Audit Kepatuhan tidak langsung (off-site) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa pelaksanaan entry meeting dan exit meeting.

(1) Dalam hal penilaian tingkat risiko Pihak Pelapor termasuk dalam kategori rendah atau sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a dan huruf b,

PPATK menyampaikan rekomendasi hasil Audit Kepatuhan tidak langsung (off-site) kepada Pihak Pelapor. (2) Pihak Pelapor wajib melaksanakan rekomendasi hasil Audit Kepatuhan tidak langsung (off-site) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat penyampaian hasil Audit Kepatuhan tidak langsung (off-site). (3) Dalam hal penilaian tingkat risiko Pihak Pelapor termasuk dalam kategori tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c, PPATK melaksanakan Audit Kepatuhan langsung (on-site) kepada Pihak Pelapor. (4) Dalam hal diperlukan, PPATK dapat melakukan Audit Kepatuhan langsung (on-site) kepada Pihak Pelapor yang termasuk dalam kategori rendah atau sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a dan huruf b. (5) Dalam hal diperlukan, PPATK dapat melakukan Audit Kepatuhan langsung (on-site) kepada Pihak Pelapor tanpa didahului dengan Audit Kepatuhan tidak langsung (off- site).

(1) Audit Kepatuhan langsung (on-site) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan terhadap Pihak Pelapor yang termasuk dalam kategori tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c. (2) Pelaksanaan Audit Kepatuhan langsung (on-site) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. entry meeting; b. pengumpulan dan penelitian Dokumen; c. pengujian Transaksi Pengguna Jasa; dan d. exit meeting.

(1) Entry meeting sebagaimana dimaksud dalam 27 ayat (2) huruf a dilakukan dengan: a. menyerahkan surat pengantar audit; dan

b. menjelaskan tujuan dan ruang lingkup audit kepada Pihak Pelapor. (2) Dalam hal tim Audit Kepatuhan langsung (on-site) tidak dapat menunjukkan surat pengantar audit, Pihak Pelapor dapat menolak pelaksanaan audit.

(1) Pengumpulan dan penelitian Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Dokumen audit yang sudah diterima. (2) Dalam melakukan pengumpulan dan penelitian Dokumen audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim audit dapat meminta Dokumen tambahan kepada Pihak Pelapor. (3) Tim audit melakukan penelitian atas Dokumen audit dan Dokumen tambahan. (4) Tim audit dapat melakukan wawancara untuk meminta keterangan kepada Pihak Pelapor.

(1) Pengujian Transaksi Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap Transaksi Pengguna Jasa. (2) Dalam proses pengujian Transaksi Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim audit dapat: a. melakukan konfirmasi data Transaksi; dan/atau b. meminta data Transaksi tambahan kepada Pihak Pelapor.

(1) Exit meeting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d dilakukan untuk membahas temuan audit, rekomendasi, dan komitmen Pihak Pelapor. (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengawasan aktif direksi atau pengurus dan dewan komisaris atau dewan pengawas;

b. kebijakan dan prosedur; c. pengendalian internal; d. sistem informasi dan pelaporan; e. sumber daya manusia dan pelatihan; dan/atau f. hasil pengujian Transaksi.

(1) Pihak Pelapor wajib memberikan tanggapan atas temuan audit dan rekomendasi tim audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1). (2) Dalam hal Pihak Pelapor tidak sependapat atas temuan audit dan rekomendasi tim audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait pengawasan aktif direksi atau pengurus dan dewan komisaris atau dewan pengawas, kebijakan dan prosedur, pengendalian internal, sistem informasi dan pelaporan, dan/atau sumber daya manusia dan pelatihan, maka Pihak Pelapor wajib menuangkan dalam berita acara exit meeting disertai dengan Dokumen pendukung. (3) Hasil pembahasan dan tanggapan atas temuan audit dan rekomendasi tim audit dituangkan dalam berita acara exit meeting. (4) Berita acara exit meeting wajib ditandatangani oleh tim audit dan pihak yang berwenang mewakili Pihak Pelapor.

(1) Pihak Pelapor wajib melaksanakan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara PPATK dengan Pihak Pelapor. (2) Pihak Pelapor wajib menyampaikan pelaksanaan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPATK.

Pelaksanaan komitmen atas hasil pengujian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf f, meliputi penyampaian: a. hasil penelitian Pihak Pelapor terhadap transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan; dan/atau b. laporan:

1. TKM;
2. TKT;
3. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri; dan/atau 4) Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa penyedia barang dan/atau jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(1) Pihak Pelapor wajib melaksanakan komitmen penyampaian hasil penelitian Pihak Pelapor terhadap transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara PPATK dengan Pihak Pelapor. (2) Hasil penelitian Pihak Pelapor terhadap transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, berupa: a. memenuhi kriteria wajib dilaporkan; atau b. tidak memenuhi kriteria wajib dilaporkan. (3) PPATK melakukan analisis terhadap hasil penelitian Pihak Pelapor terhadap transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. (4) Dalam hal hasil analisis PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan hasil penelitian Pihak

Pelapor terhadap transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan berupa memenuhi kriteria wajib dilaporkan, Pihak Pelapor wajib menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Dalam hal hasil analisis PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai dengan hasil penelitian Pihak Pelapor terhadap transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan berupa tidak memenuhi kriteria wajib dilaporkan, Pihak Pelapor wajib menyampaikan laporan paling lama: a. 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat permintaan laporan TKM dari PPATK terhadap kewajiban pelaporan TKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b angka 1); dan/atau b. 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat tanggapan hasil penelitian terhadap indikasi TKT, Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, dan/atau Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa penyedia barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b angka 2), Pasal 34 huruf b angka 3), dan Pasal 34 huruf b angka 4). (6) Pihak Pelapor wajib melaksanakan komitmen penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b paling lama: a. 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya berita acara exit meeting terhadap kewajiban pelaporan TKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b angka 1); dan/atau b. 14 (empat belas) hari kerja sejak ditandatanganinya berita acara exit meeting terhadap TKT, Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, dan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa penyedia barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b angka 2), Pasal 34 huruf b angka 3), dan Pasal 34 huruf b angka 4).

(7) Pelaksanaan komitmen berupa penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) huruf b, dan ayat (6) huruf b tidak menghapuskan pelanggaran kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal Pihak Pelapor belum atau tidak sependapat dengan temuan tim audit yang disampaikan saat exit meeting maka Pihak Pelapor wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis dengan disertai Dokumen pendukung berupa: a. tanggapan atas hasil audit terkait PMPJ yang wajib disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan exit meeting; dan/atau b. tanggapan atas hasil audit terkait pengujian Transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan oleh Pihak Pelapor dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan exit meeting. (2) PPATK berdasarkan permintaan Pihak Pelapor dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 14 (empat belas) hari kerja. (3) Dalam hal Pihak Pelapor yang tidak sependapat dengan temuan tim audit dan/atau tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Pelapor dianggap menyetujui dan wajib melaksanakan rekomendasi tim audit.

(1) Kegiatan pada pelaksanaan audit khusus meliputi: a. entry meeting; b. pengumpulan dan penelitian Dokumen;

c. pengujian Transaksi Pengguna Jasa; dan/atau d. exit meeting. (2) Pada Audit Khusus, pelaksanaan audit dapat dilakukan tanpa pengujian Transaksi Pengguna Jasa.

(1) Entry meeting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dilakukan dengan: a. menyerahkan surat pengantar audit; dan b. menjelaskan tujuan dan ruang lingkup audit kepada Pihak Pelapor. (2) Dalam hal tim Audit Khusus tidak dapat menunjukkan surat pengantar audit, Pihak Pelapor dapat menolak pelaksanaan audit.

(1) Pengumpulan dan penelitian Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pengecekan Dokumen audit yang sudah diterima. (2) Dalam melakukan pengecekan Dokumen audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim audit dapat meminta Dokumen tambahan kepada Pihak Pelapor. (3) Tim audit melakukan penelitian atas Dokumen audit dan Dokumen tambahan. (4) Tim audit dapat melakukan wawancara untuk meminta keterangan kepada Pihak Pelapor.

(1) Pengujian Transaksi Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 37 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap Transaksi Pengguna Jasa. (2) Dalam proses pengujian Transaksi Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim audit dapat melakukan konfirmasi data Transaksi.

(1) Exit meeting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d dilakukan untuk membahas temuan audit, rekomendasi, dan komitmen Pihak Pelapor. (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengawasan aktif direksi atau pengurus dan dewan komisaris atau dewan pengawas; b. kebijakan dan prosedur; c. pengendalian internal; d. sistem informasi dan pelaporan; e. sumber daya manusia dan pelatihan; dan/atau f. hasil pengujian Transaksi.

(1) Pihak Pelapor wajib memberikan tanggapan atas temuan audit dan rekomendasi tim audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1). (2) Dalam hal Pihak Pelapor tidak sependapat atas temuan audit dan rekomendasi tim audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait pengawasan aktif direksi atau pengurus dan dewan komisaris atau dewan pengawas, kebijakan dan prosedur, pengendalian internal, sistem informasi dan pelaporan, dan/atau sumber daya manusia dan pelatihan, maka Pihak Pelapor wajib menuangkan dalam berita acara exit meeting disertai dengan Dokumen pendukung. (3) Hasil pembahasan dan tanggapan atas temuan audit dan rekomendasi tim audit dituangkan dalam berita acara exit meeting. (4) Berita acara exit meeting wajib ditandatangani oleh tim audit dan pihak yang berwenang mewakili Pihak Pelapor.

(1) Pihak Pelapor wajib melaksanakan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) sesuai

dengan batas waktu yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara PPATK dengan Pihak Pelapor. (2) Pihak Pelapor wajib menyampaikan pelaksanaan komitmen sebagaimana pada ayat (1) kepada PPATK.

Pelaksanaan komitmen pengujian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf f, meliputi penyampaian: a. hasil penelitian Pihak Pelapor terhadap transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan; dan/atau b. laporan:

1. TKM;
2. TKT;
3. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri; dan/atau 4) Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa penyedia barang dan/atau jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(1) Pihak Pelapor wajib melaksanakan komitmen penyampaian hasil penelitian terhadap indikasi kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara PPATK dengan Pihak Pelapor. (2) Hasil penelitian Pihak Pelapor terhadap transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, berupa: a. memenuhi kriteria wajib dilaporkan; atau b. tidak memenuhi kriteria wajib dilaporkan. (3) PPATK melakukan analisis terhadap hasil penelitian Pihak Pelapor terhadap transaksi yang berindikasi

memenuhi kriteria wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal hasil analisis PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan hasil penelitian Pihak Pelapor terhadap transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan berupa memenuhi kriteria wajib dilaporkan, Pihak Pelapor wajib menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan. (5) Dalam hal hasil analisis PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai dengan hasil penelitian Pihak Pelapor terhadap transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan berupa tidak memenuhi kriteria wajib dilaporkan, Pihak Pelapor wajib menyampaikan laporan paling lama: a. 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat permintaan laporan TKM dari PPATK terhadap kewajiban pelaporan TKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b angka 1); dan/atau b. 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat tanggapan hasil indikasi terhadap TKT, Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, dan/atau Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa penyedia barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b angka 2), huruf b angka 3), dan huruf b angka 4). (6) Pihak Pelapor wajib melaksanakan komitmen penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b paling lama: a. 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya berita acara exit meeting terhadap kewajiban pelaporan TKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b angka 1); dan/atau b. 14 (empat belas) hari kerja sejak ditandatanganinya berita acara exit meeting terhadap TKT, Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, dan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa

penyedia barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b angka 2), Pasal 44 huruf b angka 3), dan Pasal 44 huruf b angka 4). (7) Pelaksanaan komitmen berupa penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) huruf b, dan ayat (6) huruf b tidak menghapuskan pelanggaran kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal pelaksanaan Audit Khusus tidak melakukan pengujian transaksi, pembahasan dalam exit meeting dapat berupa konfirmasi data yang telah diberikan oleh Pihak Pelapor. (2) Hasil pembahasan konfirmasi data wajib dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh tim Audit Khusus dan pihak yang berwenang mewakili Pihak Pelapor.

(1) Dalam hal Pihak Pelapor tidak sependapat dengan temuan tim audit yang disampaikan saat exit meeting maka Pihak Pelapor wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis dengan disertai Dokumen pendukung berupa: a. tanggapan atas hasil audit terkait PMPJ yang wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan exit meeting; dan/atau b. tanggapan atas hasil audit terkait pengujian Transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan oleh Pihak Pelapor dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan exit meeting. (2) PPATK berdasarkan permintaan Pihak Pelapor dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian tanggapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 14 (empat belas) hari kerja. (3) Dalam hal Pihak Pelapor yang tidak sependapat dengan temuan tim audit dan/atau tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Pelapor dianggap menyetujui dan wajib melaksanakan rekomendasi tim audit.

(1) Kegiatan dalam tahap pascaaudit meliputi: a. penyampaian informasi hasil audit dan surat pembinaan kepada Pihak Pelapor; b. penyampaian informasi hasil audit kepada LPP; dan/atau c. pengelolaan dokumen audit untuk menjaga keamanan data dan informasi. (2) Kegiatan dalam tahap pasca audit pada Audit Khusus dapat dilakukan tanpa menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Informasi hasil audit dan surat pembinaan kepada Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat tertulis dengan lampiran berupa informasi hasil audit.

(1) Informasi hasil audit kepada LPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b disampaikan melalui: a. surat tertulis dengan lampiran berupa informasi hasil audit; atau b. penyampaian secara langsung dalam suatu rapat koordinasi.

(2) LPP sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti hasil Audit Khusus yang disampaikan oleh PPATK. (3) LPP menyampaikan informasi perkembangan penanganan hasil Audit Khusus kepada PPATK.

(1) Pemantauan hasil audit dilakukan terhadap: a. rekomendasi PPATK atas tindak lanjut hasil audit kepatuhan tidak langsung (off-site); b. komitmen Pihak Pelapor atas tindak lanjut hasil audit kepatuhan langsung (on-site); c. komitmen Pihak Pelapor atas tindak lanjut hasil audit khusus PPATK; atau d. komitmen Pihak Pelapor atas tindak lanjut hasil audit kepatuhan yang dilakukan oleh LPP terkait kewajiban pelaporan kepada PPATK. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. pengawasan aktif direksi atau pengurus dan dewan komisaris atau dewan pengawas; b. kebijakan dan prosedur; c. pengendalian internal; d. sistem informasi dan pelaporan; e. sumber daya manusia dan pelatihan; dan/atau f. hasil pengujian transaksi. (3) Tindak lanjut kegiatan pemantauan dilakukan melalui: a. penyampaian informasi hasil pemantauan kepada Pihak Pelapor; b. penyampaian informasi hasil pemantauan kepada LPP; dan/ atau c. pengelolaan Dokumen pemantauan.

Informasi hasil Pemantauan kepada Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a disampaikan melalui surat tertulis, berupa: a. surat terpenuhinya komitmen hasil Audit Kepatuhan atau Audit Khusus; b. surat Pemantauan pertama tindak lanjut hasil Audit Kepatuhan atau Audit Khusus; c. surat Pemantauan kedua tindak lanjut hasil Audit Kepatuhan atau Audit Khusus; dan/atau d. surat peringatan.

Dalam rangka Audit Kepatuhan, Audit Khusus dan/atau Pemantauan, Pihak Pelapor wajib: a. memberikan Dokumen yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh Pihak Pelapor, termasuk hak akses terhadap sistem informasi dan basis data (database); b. memberikan keterangan kepada tim Audit Kepatuhan atau Audit Khusus; c. mengizinkan tim Audit Kepatuhan atau Audit Khusus untuk memasuki pekarangan, lahan, gedung, atau properti yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh Pihak Pelapor atau pihak lain yang melaksanakan kewajiban Pihak Pelapor; d. merahasiakan laporan hasil Audit Kepatuhan, Audit Khusus dan/atau Pemantauan; dan/atau e. melakukan langkah perbaikan dan/atau penyempurnaan atas hal yang ditemukan dalam Audit Kepatuhan atau Audit Khusus serta melaporkan perbaikan dan/atau penyempurnaan yang dilakukan kepada PPATK.

(1) Dalam melakukan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus, tim audit berwenang untuk: a. meminta Dokumen yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh Pihak Pelapor, termasuk hak akses terhadap sistem informasi dan basis data (database); b. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor; dan/atau c. memasuki pekarangan, lahan, gedung atau properti yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh Pihak Pelapor atau pihak lain yang melaksanakan kewajiban Pihak Pelapor (2) Pihak Pelapor wajib memenuhi permintaan PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pihak Pelapor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4), dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pihak Pelapor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 32 ayat (2), Pasal 32 ayat (4), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (5), Pasal 35 ayat (6), Pasal 36 ayat (3), Pasal 42 ayat (1), Pasal 42 ayat (2), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 45 ayat (5), Pasal 45 ayat (6), Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 53, dan Pasal 54 ayat (2) akan diberi peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali masing-

masing dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja oleh PPATK. (3) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pihak Pelapor tetap tidak memenuhi kewajiban, PPATK dapat menjatuhkan sanksi berupa: a. mengumumkan kepada publik sebagai Pihak Pelapor yang tidak patuh dalam website PPATK atau sarana lainnya; b. merekomendasikan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penilaian ulang kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) pengurus Pihak Pelapor; c. merekomendasikan kepada instansi yang berwenang untuk membekukan kegiatan usaha, mencabut atau membatalkan izin usaha Pihak Pelapor; dan/atau d. melaporkan kepada penegak hukum mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Pihak Pelapor.

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-10/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 927), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 2016

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

ttd

MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA