Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2013 tentang PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini, yang dimaksud dengan;

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA Tahun 1945.

3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

6. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. www.djpp.kemenkumham.go.id

7. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.

9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.

10. Komisi Independen Pemilihan, selanjutnya disingkat KIP, adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh UNDANG-UNDANG untuk menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, Pemilu DPRD Provinsi atau DPRA dan DPRD Kabupaten/Kota atau DPRK, Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

11. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disingkat PPK, PPS, dan KPPS.

12. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS.

13. Penduduk adalah Warga Negara INDONESIA yang berdomisili di wilayah Republik INDONESIA atau di luar negeri.

14. Warga Negara INDONESIA adalah orang-orang bangsa INDONESIA asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UNDANG-UNDANG sebagai warga negara.

15. Pemilih adalah Warga Negara INDONESIA yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

16. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD.

17. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut Pantarlih, adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.

18. Rukun Tetangga/Rukun Warga selanjutnya disingkat RT/RW.

19. Data Kependudukan adalah data agregat kependudukan per kecamatan, Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang disediakan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, dan data Warga Negara INDONESIA yang bertempat tinggal di luar negeri yang disediakan oleh Menteri Luar Negeri.

20. Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan selanjutnya disingkat DPS, DPSHP, DPT, DPTb. www.djpp.kemenkumham.go.id

21. Sinkronisasi adalah pencocokan dan penyesuaian data penduduk dari Menteri Dalam Negeri dan data Warga Negara INDONESIA di luar negeri dari Menteri Luar Negeri dengan DPT Pemilu terakhir yang dimiliki oleh KPU.

22. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dari Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, serta mempertimbangkan DPT Pemilu terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih sementara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.

23. Pemilih Khusus adalah Pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau pemilih yang tidak terdaftar dalam DPS, DPSHP dan DPT.

24. Pemilih Khusus Tambahan adalah Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.

25. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara pemilu dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih.

26. Hari adalah hari berdasarkan kalender

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas.

(1) Warga Negara INDONESIA yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. (2) Warga Negara INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara INDONESIA harus terdaftar sebagai Pemilih, kecuali yang ditentukan lain dalam UNDANG-UNDANG.

(1) Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain. (2) Dalam hal seorang Pemilih memiliki lebih dari 1 (satu) identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pemilih tersebut harus menentukan satu di antaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar Pemilih. (3) Dalam hal terdapat Pemilih yang bertempat tinggal tidak sesuai dengan identitas KTP yang dimiliki, Pemilih tersebut diminta menentukan tempat pemungutan suara di mana akan menggunakan hak pilih.

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan Data Kependudukan dalam bentuk : a. data agregat kependudukan per kecamatan sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; b. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun DPS; dan c. data Warga Negara INDONESIA yang bertempat tinggal di luar negeri sebagai bahan bagi KPU dalam penyusunan daerah pemilihan dan DPS. (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sudah tersedia dan diserahkan paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan mekanisme sebagai berikut: a. Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU; b. Gubernur menyerahkan kepada KPU Provinsi; dan c. Bupati/Walikota menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota. (3) Data Warga Negara INDONESIA yang bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus sudah tersedia dan diserahkan Menteri Luar Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disinkronisasi oleh Pemerintah bersama KPU dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya Data Kependudukan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri. (5) Data Kependudukan yang telah disinkronisasi oleh Pemerintah bersama KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi DP4. (6) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diserahkan dalam waktu yang bersamaan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan mekanisme sebagai berikut: a. Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU; b. Menteri Luar Negeri menyerahkan kepada KPU; c. Gubernur menyerahkan kepada KPU Provinsi; dan d. Bupati/Walikota menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota. (7) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan data Warga Negara INDONESIA yang bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dimutakhirkan oleh KPU menjadi data Pemilih dengan memerhatikan data Pemilih pada Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang terakhir.

(1) Penyerahan Data Kependudukan yang berupa data agregat Kependudukan dari Menteri Dalam Negeri kepada KPU, Gubernur kepada KPU Provinsi, dan Bupati/Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota dituangkan dalam berita acara serah terima dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan data elektronik (softcopy). (2) Dalam hal terdapat softcopy Data Kependudukan yang diterima tersebut tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan hardcopy Data Kependudukan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota segera melaporkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai pihak penyedia Data Kependudukan untuk diverifikasi dan dilengkapi. (3) Penyerahan Data Kependudukan yang berupa DP4 dari Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/ Walikota kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berupa data elektronik (softcopy) dituangkan dalam berita acara serah terima. (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan fisik terhadap data elektronik (softcopy) DP4 dan data Warga Negara INDONESIA di luar negeri. (5) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat memberikan salinan data elektronik (softcopy) DP4 dalam cakram padat kepada Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi teknis sesuai tingkatannya dengan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebelum penyerahan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) KPU melakukan pencocokan dan penelitian terhadap DP4 dari Kementerian Dalam Negeri dengan DPT Pemilu terakhir untuk menjadi data Pemilih (formulir Model A-KPU). (3) Data Pemilih (formulir Model A-KPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dijadikan bahan Pemutakhiran Data Pemilih.

(1) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data Pemilih (formulir Model A- KPU) yang diterima dari KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih. (2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status kawin, alamat, dan jenis disabilitas Warga Negara INDONESIA yang mempunyai hak memilih.

(1) Dalam Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS menyelenggarakan bimbingan teknis dan sosialisasi pemutakhiran data pemilih secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya. (2) Bimbingan teknis dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum verifikasi faktual data Pemilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Pemutakhiran Data Pemilih berdasarkan formulir Model A-KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (2) Pemutakhiran ... (2) Pemutakhiran Data Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 4 (empat) bulan setelah diterimanya DP4. (3) Dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih, Pantarlih memberikan kepada Pemilih tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih. (5) Hasil Pemutakhiran Data Pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan DPS.

(1) Pantarlih dapat terdiri atas perangkat desa/ kelurahan atau nama lain, perangkat RW, perangkat RT atau nama lain, dan/atau warga masyarakat setempat. (2) Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS, diangkat dan diberhentikan oleh PPS.

Tugas dan tanggung jawab KPU Provinsi dalam persiapan Pemutakhiran Data Pemilih meliputi: a. melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih bagi KPU Kabupaten/Kota. b. menerima data Pemilih (formulir Model A-KPU) dari KPU dan menyampaikan data Pemilih tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota.

Tugas dan tanggung jawab KPU Kabupaten/Kota dalam persiapan Pemutakhiran Data Pemilih meliputi: a. melaksanakan bimbingan teknis pemutakhiran dan sosialisasi data Pemilih kepada PPK; b. membentuk TPS dengan mengalokasikan Pemilih paling banyak 500 (lima ratus) pemilih ke dalam (formulir Model A.0-KPU) dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan administrasi wilayah; c. menyalin data Pemilih berbasis desa/kelurahan (formulir Model A- KPU) dan data Pemilih berbasis TPS (formulir Model A.0-KPU) ke dalam flashdisc untuk diserahkan kepada PPK; d. mencetak dan menandatangani formulir Model A.0-KPU sebelum diserahkan kepada PPS; e. mencetak dan menggandakan formulir-formulir Pemutakhiran Data Pemilih; f. menyerahkan hasil cetakan data Pemilih berbasis TPS (formulir Model A.0-KPU) kepada PPK untuk kemudian diserahkan kepada PPS; g. data Pemilih berbasis TPS (formulir Model A.0-KPU) yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf f diberikan sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:

1. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk bahan verifikasi faktual oleh Pantarlih. h. Data Pemilih berbasis TPS yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS sebagaimana dimaksud pada huruf g www.djpp.kemenkumham.go.id

disertai dengan formulir-formulir Pemutakhiran Data Pemilih dan alat kelengkapan lainnya meliputi:

1. formulir Data Pemilih Baru (formulir Model A.A-KPU) untuk diberikan kepada Pantarlih;
2. formulir Bukti Telah Didaftar (formulir Model A.A.1-KPU) untuk diberikan kepada Pantarlih;
3. stiker Pemutakhiran Data Pemilih (formulir Model A.A.2-KPU) untuk diberikan kepada Pantarlih;
4. formulir DPS (formulir Model A.1-KPU);
5. formulir DPSHP (formulir Model A.2.-KPU);
6. formulir DPSHP Akhir (formulir Model A.2.A-KPU); dan
7. alat tulis untuk Pantarlih berupa spidol, pulpen, pensil, dan map plastik. i. formulir Jumlah Bukti Telah Didaftar (formulir Model A.A.1-KPU) dan stiker Pemutakhiran Data Pemilih (formulir Model A.A.2-KPU) adalah sebanyak jumlah kepala keluarga (KK) di setiap TPS ditambah 5%. j. KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab persiapan Pemutakhiran Data Pemilih ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak data Pemilih (formulir Model A-KPU) diterima dari KPU.

Tugas dan tanggung jawab PPK dalam persiapan Pemutakhiran Data Pemilih meliputi : a. melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPS dan Pantarlih di wilayah kerja PPK; b. membantu KPU Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih; c. menyampaikan data Pemilih berbasis TPS (formulir Model A.0-KPU) beserta formulir dan perlengkapan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h kepada PPS; dan d. PPK menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dalam persiapan Pemutakhiran Data Pemilih ini paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Data Pemilih dan perlengkapan pemutakhiran dari KPU Kabupaten/Kota.

Tugas dan tanggung jawab PPS dalam persiapan Pemutakhiran Data Pemilih meliputi: a. PPS melaksanakan sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan dan memberikan supervisi serta membantu Pantarlih dalam melakukan verifikasi faktual; b. PPS setelah menerima data Pemilih, formulir, dan alat kelengkapan Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, memeriksa kesesuaian jumlah formulir dan alat kelengkapan pemutakhiran sesuai dengan yang diperlukan; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. PPS menyerahkan data Pemilih berbasis TPS (formulir Model A.0- KPU), formulir data Pemilih baru (formulir Model A.A-KPU), formulir Bukti Telah Terdaftar (formulir Model A.A.1-KPU), stiker pemutakhiran (formulir Model A.A.2-KPU) dan alat kelengkapan lainnya kepada Pantarlih; dan d. PPS menyerahkan data Pemilih berbasis TPS, formulir pemutakhiran dan kelengkapan lainnya kepada Pantarlih sebagaimana dimaksud pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya data pemilih berbasis TPS, formulir pemutakhiran dan kelengkapan lainnya dari PPK.

Tugas dan tanggung jawab Pantarlih dalam Pemutakhiran Data Pemilih meliputi: a. sebelum melakukan verifikasi faktual, Pantarlih melakukan koordinasi dengan Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat setempat; b. Pantarlih setelah menerima data Pemilih berbasis TPS (formulir Model A.0-KPU), melakukan verifikasi faktual data pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung; c. kegiatan verifikasi faktual dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih, meliputi:

1. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih;
2. memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
3. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
4. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
5. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari satus sipil menjadi status anggota TNI/Polri;
6. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada tanggal pemungutan suara; dan
7. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya. d. Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dicatat di dalam formulir Data Pemilih Baru (formulir Model A.A-KPU). e. dalam melakukan pencoretan, perbaikan, maupun mencatat Data Pemilih Baru, Pantarlih harus mendasarkan pada identitas kependudukan yang dimiliki oleh Pemilih, keterangan kepala atau anggota keluarga dan/atau keterangan perangkat RT/RW setempat. f. Pantarlih memberikan formulir salinan Bukti Telah Terdaftar (formulir Model A.A.1-KPU) kepada pemilih yang ditandatangani oleh Pantarlih dan kepala keluarga Pemilih atau yang mewakili. g. Pantarlih mengisi, menandatangani dan menempel stiker Pemutakhiran Data Pemilih di rumah yang telah diverifikasi.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam hal Pantarlih menemukan Warga Negara INDONESIA yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih namun tidak terdaftar dalam data Pemilih disebabkan tidak memiliki identitas kependudukan, Pantarlih wajib mencatat Pemilih tersebut ke dalam formulir Model A.A-KPU. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dengan surat keterangan dari ketua/sekertaris RT setempat atau sebutan lain, bertanggung jawab menjelaskan bahwa yang bersangkutan merupakan warga setempat. (3) Pantarlih memberikan keterangan “Tanpa Identitas Kependudukan” pada kolom keterangan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan selanjutnya secara berjenjang dari PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dilaporkan kepada KPU Provinsi. (4) Dalam hal Pantarlih menemukan Pemilih berdomisili di wilayah kerjanya tetapi memiliki identitas kependudukan dari daerah lain, maka Pantarlih menanyakan kepada Pemilih di mana akan menggunakan hak pilihnya. (5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang menyatakan menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan alamat identitas kependudukannya, maka Pemilih tersebut dicatat dalam formulir Model A.A-KPU. (6) Dalam hal Pemilih memilih menggunakan hak pilihnya di alamat identitas kependudukannya, Pantarlih tidak perlu mendaftarkannya dalam formulir Model A.A-KPU. (7) Dalam hal Pantarlih memiliki wilayah kerja dengan karakter khusus, seperti lahan sengketa, kawasan liar, apartemen, rumah susun, pondok pesantren, dan sebagainya, Pantarlih melakukan pendataan bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan/atau pengelola tempat tersebut.

(1) Kegiatan perbaikan data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) ditulis tangan dalam formulir Model A.0-KPU dan formulir Model A.A-KPU untuk pengisian Pemilih baru dan memberi paraf pada setiap halaman formulir. (2) Verifikasi faktual data Pemilih dilaksanakan oleh Pantarlih paling lama 2 (dua) bulan sejak data Pemilih diterima oleh Pantarlih. (3) Pantarlih menandatangani formulir Model A.0-KPU dan formulir Model A.A-KPU yang telah selesai dilakukan verifikasi faktual. (4) Pantarlih menyerahkan hasil verifikasi faktual formulir Model A.0-KPU dan formulir Model A.A-KPU beserta alat perlengkapan lainnya kepada PPS paling lambat 14 (empat belas) hari sejak verifikasi faktual selesai dilaksanakan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) PPS mengumpulkan hasil Pemutakhiran Data Pemilih formulir Model A.0-KPU dan Model A.A-KPU, beserta formulir lainnya dari seluruh Pantarlih di wilayah kerja PPS. (2) Hasil verifikasi data Pemilih formulir Model A.0-KPU dan formulir Model A.A-KPU digunakan oleh PPS untuk menyusun DPS dengan menggunakan formulir Model A.1-KPU. (3) PPS menyusun DPS dibantu oleh Pantarlih berdasarkan hasil verifikasi faktual data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima hasil verifikasi faktual dari Pantarlih. (4) Penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno PPS yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS. (5) DPS yang telah ditetapkan oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua PPS. (6) PPS menyerahkan DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK. (7) DPS yang telah ditetapkan oleh PPS dikumpulkan oleh PPK dalam bentuk hardcopy dan softcopy. (8) Dalam hal PPK tidak dapat melaksanakan pengumpulan DPS, pengumpulan hardcopy dan softcopy DPS dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

(1) KPU Kabupaten/Kota memperbanyak DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) sebanyak 3 (tiga) rangkap yaitu 1 salinan untuk diumumkan di kantor PPS, 1 salinan untuk arsip PPS, dan 1 salinan untuk diumumkan di sekretariat/kantor/lingkungan RT/RW yang memuat TPS terkait. (2) PPS mengumumkan DPS paling lama 14 (empat belas) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu. (3) Pemilih dapat memeriksa identitas Pemilih telah terdaftar atau belum terdaftar dalam DPS di Laman KPU.

(1) PPK menyalin DPS dari seluruh PPS di wilayah kerja PPK ke dalam format PDF yang tidak bisa diubah. (2) PPK wajib memberikan salinan DPS kepada yang mewakili Peserta Pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan softcopy dalam

www.djpp.kemenkumham.go.id

cakram padat dengan format PDF yang tidak bisa diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. (3) PPK menyerahkan salinan data elektronik (softcopy) DPS dalam cakram padat dengan format PDF yang tidak bisa diubah kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. (4) Penyerahan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disertai dengan berita acara serah terima. (5) Dalam hal PPK tidak dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyalinan DPS dalam PDF yang tidak bisa diubah dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan diserahkan kepada yang mewakili peserta pemilu di tingkat kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan melalui PPK.

(1) Masukan dan tanggapan terhadap DPS dari masyarakat dan peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) harus telah diterima PPS paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak DPS diumumkan. (2) PPS menyediakan formulir Model A.1.A-KPU bagi masyarakat dan Peserta Pemilu untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS. (3) Pemilih yang memberikan tanggapan dan masukan harus menunjukkan identitas diri atau surat keterangan yang sah lainnya. (4) PPS menyalin dan melakukan rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPS. (5) PPS wajib melakukan verifikasi terhadap masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu. (6) PPS memperbaiki DPS berdasarkan hasil verifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu. (7) Masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. perbaikan penulisan identitas atau data Pemilih; b. penghapusan atau pencoretan Pemilih yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pemilih; c. mendaftar Pemilih ke dalam DPS karena belum terdaftar; dan d. menambah/mendaftar Pemilih ke dalam DPS karena perubahan status anggota TNI/Polri menjadi status sipil.

(1) PPS wajib memperbaiki DPS berdasarkan verifikasi atas masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1). www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PPS disusun ke dalam DPSHP (formulir Model A.2.-KPU). (3) Penetapan DPSHP dilakukan dalam rapat pleno PPS yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS. (4) PPS menyerahkan softcopy dan/atau hardcopy DPSHP (formulir Model A.2.-KPU) kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK paling lama 1 (satu) hari setelah penetapan DPSHP. (5) PPS mengumumkan DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu. (6) Tanggapan dan masukan masyarakat dan peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak DPSHP diumumkan. (7) PPS menyediakan formulir Model A.1.A-KPU bagi masyarakat dan Peserta Pemilu yang akan memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPSHP. (8) Pemilih yang memberikan tanggapan dan masukan harus menunjukkan identitas diri atau surat keterangan sah lainnya. (9) PPS menyalin dan melakukan rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakarat terhadap DPSHP. (10) PPS wajib melakukan verifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu.

(1) PPS wajib memperbaiki DPSHP berdasarkan hasil verifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (10) paling lama 14 hari sejak berakhirnya pengumuman DPSHP. (2) Perbaikan DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PPS disusun ke dalam DPSHP Akhir (formulir Model A.2.A-KPU). (3) Penetapan DPSHP Akhir dilakukan dalam rapat pleno PPS yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS. (4) PPS menyerahkan DPSHP Akhir dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

(1) Penyusunan DPS (formulir Model A.1-KPU), DPSHP (formulir Model A.2.-KPU) dan DPSHP Akhir (formulir Model A.2.A-KPU) dilaksanakan secara komputerisasi menggunakan sistem informasi data Pemilih yang telah disiapkan KPU. (2) Penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPS di kantor PPK. (3) Dalam hal PPS tidak memiliki sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan komputer, PPS dibantu PPK dalam menyusun daftar Pemilih. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Dalam hal di PPK komputer tidak bisa dioperasikan, maka PPK dapat menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kantor KPU Kabupaten/Kota atau disusun secara tulis tangan (manual) dan dibuat salinannya sebagai arsip PPK. (5) KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan salinan DPS (formulir Model A.1-KPU), DPSHP (formulir Model A.2-KPU), DPSHP Akhir (formulir Model A.2.A-KPU) kepada KPU Provinsi dan KPU melalui sistem informasi data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan informasi yang merupakan bagian dari DPS, DPSHP yang telah ditetapkan di Laman KPU.

(1) KPU Kabupaten/Kota menyusun dan MENETAPKAN DPT ke dalam formulir Model A.3-KPU berdasarkan DPSHP Akhir yang disampaikan oleh PPS melalui PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4). (2) KPU Kabupaten/Kota menyusun dan MENETAPKAN DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan TPS. (3) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota. (4) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak DPSHP Akhir ditetapkan oleh PPS.

(1) DPT yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, PPK, dan PPS. (2) Penyerahan DPT kepada KPU dan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi data Pemilih atau dalam bentuk cakram padat. (3) DPT yang diserahkan kepada PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) rangkap: a. 1 rangkap untuk PPK; b. 2 rangkap untuk PPS; dan c. 2 rangkap untuk KPPS. (4) KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perwakilan Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu baik di tingkat kabupaten/kota mau pun di tingkat kecamatan dalam bentuk cakram padat dengan format PDF yang tidak bisa diubah.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Penyerahan salinan DPT kepada perwakilan peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan DPT. (6) Penyerahan salinan DPT kepada perwakilan peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan berita acara serah terima.

(1) PPS mengumumkan DPT yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sejak DPT diterima oleh PPS sampai dengan hari pemungutan suara. (2) PPS mengumumkan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara menempel salinan DPT di papan pengumuman yang mudah terjangkau masyarakat dan Pemilih penyandang disabilitas. (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara di TPS. (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan informasi yang merupakan bagian dari DPT di Laman KPU.

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPT di kabupaten/kota. (2) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT di provinsi. (3) KPU melakukan rekapitulasi DPT secara nasional. (4) Rekapitulasi DPT yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.

(1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dilengkapi dengan DPTb. (2) DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar. (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keadaan karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tidak terduga di luar kemauan dan kemampuan www.djpp.kemenkumham.go.id

Pemilih, misalnya karena sakit, menjadi tahanan, bencana alam, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS di mana yang bersangkutan terdaftar. (4) DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

(1) Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPTb (formulir Model A5-KPU) yang akan digunakan hak memilih di TPS lain.

(1) PPS berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), meneliti kebenaran laporan bersangkutan. (2) Dalam hal Pemilih benar telah terdaftar dalam DPT, PPS mencatat atau memberikan catatan pada kolom keterangan DPTb (formulir Model A.4-KPU) dan memberikan Surat Pemberitahuan DPTb (formulir Model A.5-KPU) dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS. (3) Pemilih dengan membawa Surat Pemberitahuan DPTb (formulir Model A.5-KPU) harus melapor kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. (4) DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh PPS di tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

(1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, selain dapat dilengkapi dengan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dapat juga dilengkapi dengan Daftar Pemilih Khusus. (2) Daftar Pemilih Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daftar Pemilih yang memuat Pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam DPS, DPSHP, DPT atau DPTb (3) Daftar Pemilih Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh KPU Provinsi. (4) Dalam menyusun dan MENETAPKAN Daftar Pemilih Khusus, KPU Provinsi dibantu oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam hal setelah DPT ditetapkan dan diumumkan masih terdapat Pemilih yang tidak terdaftar, PPS mendaftar Pemilih tersebut kedalam Daftar Pemilih Khusus (formulir Model A.Khusus). (2) PPS melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa Pemilih telah memenuhi syarat sebagai Pemilih. (3) PPS menyusun Daftar Pemilih Khusus sejak DPT ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pemungutan suara. (4) Ketua dan anggota PPS memberikan paraf pada Daftar Pemilih Khusus yang telah disusun. (5) PPS menyampaikan Daftar Pemilih Khusus (formulir Model A.Khusus) kepada KPU Provinsi melalui PPK dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) hari setelah Ketua dan Anggota PPS memberikan paraf pada Daftar Pemilih Khusus yang telah disusun. (6) KPU Provinsi MENETAPKAN Daftar Pemilih Khusus berdasarkan usulan PPS paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara. (7) Penetapan Daftar Pemilih Khusus oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi. (8) KPU Provinsi menyampaikan Daftar Pemilih Khusus kepada KPU, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS. (9) KPU Provinsi menyampaikan salinan data elektronik (softcopy) Daftar Pemilih Khusus dalam bentuk cakram padat dalam format PDF yang tidak bisa diubah kepada perwakilan Peserta Pemilu di tingkat provinsi dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi.

Dalam hal pada hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang memiliki identitas kependudukan (KTP atau Passpor atau identitas kependudukan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan) namun tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, Pemilih bersangkutan masih dapat dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (formulir Model A.T.Khusus) di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya.

(1) KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data pemilih, DPS, dan DPT memiliki sistem informasi data Pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan. (2) Sistem informasi data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung kerja Penyelenggara Pemilu dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, serta untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data www.djpp.kemenkumham.go.id

Pemilih dan memberikan masukan dan tanggapan terhadap daftar Pemilih. (3) Sistem informasi data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh KPU untuk menyusun daftar Pemilih, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, DPT dan Daftar Pemilih Khusus.

(1) Sistem informasi data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dioperasionalkan oleh Penyelenggara Pemilu meliputi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK yang memiliki fungsi berbeda-beda pada masing-masing tingkatan. (2) Dalam hal di PPK komputer tidak bisa dioperasikan, penyusunan daftar Pemilih dilakukan di KPU Kabupaten/Kota atau dilakukan secara manual dengan cara ditulis tangan atau diketik di formulir yang telah ditentukan.

(1) Pemutakhiran daftar Pemilih di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan rumah sakit dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota bersama PPK dan PPS setempat, berkoordinasi dengan petugas rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan rumah sakit tersebut. (2) Contoh formulir pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. (3) KPU MENETAPKAN prosedur standar operasi bagi KPU, PPLN dan Pantarlih LN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, guna menjamin standarisasi nasional dalam kegiatan penyusunan daftar Pemilih.

KPU Provinsi untuk Provinsi Aceh dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh, dalam peraturan ini disebut KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, www.djpp.kemenkumham.go.id

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2013 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id