PETUNJUK PELAKSANAAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan

Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai

kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina adalah

jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang

lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk

melaksanakan tugas analisis/diagnosa dan tindakan

karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati

hewani.

Pejabat Fungsional Dokter Hewan Karantina yang

selanjutnya disebut Dokter Hewan Karantina adalah PNS

yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak

secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk

melaksanakan analisis/diagnosa dan tindakan karantina

hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani.

Pejabat Fungsional Paramedik Karantina Hewan yang

selanjutnya disebut Paramedik Karantina Hewan adalah

PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan

hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk

melaksanakan tindakan karantina hewan serta

pengawasan keamanan hayati hewani.

Pengawasan Keamanan Hayati Hewani adalah tugas

karantina terkait dengan mengawasi kemungkinan

masuknya atau tersebarnya agensia hayati, hasil

rekayasa genetik, alien spesies, dll yang dapat

menghancurkan atau memusnahkan plasma nutfah

Indonesia atau menyebabkan mutan yang dapat

membahayakan kesehatan masyarakat.

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP

adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh

seorang PNS.

Pejabat Penilai adalah atasan langsung Dokter Hewan

Karantina yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah

Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.

Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari

setiap pelaksanaan tugas jabatan.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari masing-masing

uraian kegiatan tugas jabatan.

Nilai Kinerja adalah nilai prestasi kerja sebagaimana

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Capaian SKP adalah nilai yang diperoleh sebagai hasil

pencapaian tugas jabatan.

Capaian Angka Kredit adalah hasil perkalian antara

capaian SKP dalam bentuk persentase dengan target

Angka Kredit.

Tim Penilai Angka Kredit yang selanjutnya disebut Tim

Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh

Pejabat yang Berwenang dan bertugas menilai prestasi

kerja Dokter Hewan Karantina.

Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan

Fungsional Dokter Hewan Karantina dan bukan

pemberhentian sebagai PNS.

Pasal 2

(1) Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina

berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di

bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan

keamanan hayati hewani pada Badan Karantina

Pertanian Kementerian Pertanian.

(2) Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan

karier PNS.

(3) Dokter Hewan Karantina berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau

Pejabat Pengawas sesuai kebutuhan instansi pemerintah

yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas di

bidang karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati

hewani.

Bagian Kedua

Tugas Jabatan

Pasal 3

Tugas Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina yaitu

melaksanakan kegiatan analisis dan tindakan karantina

hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kategori dan Jenjang Jabatan

Pasal 4

(1) Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina merupakan

Jabatan Fungsional kategori keahlian.

(2) Jenjang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina

dari paling rendah sampai dengan paling tinggi, terdiri

atas:

Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama;
Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Muda;
Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Madya; dan
Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Utama.

Bagian Keempat

Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 5

(1) Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Dokter

Hewan Karantina, terdiri atas:

Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli

Pertama:

Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang

III/b.

Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli

Muda:

Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli

Madya:

Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang

IV/b; dan

Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang

IV/c.

Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli

Utama:

Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

(2) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan Jabatan

Fungsional Dokter Hewan Karantina dilaksanakan

berdasarkan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki

PNS setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Pasal 6

Uraian kegiatan dan hasil kerja tugas jabatan Dokter Hewan

Karantina berdasarkan jenjang jabatannya ditetapkan

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Dokter

Hewan Karantina.

Pasal 7

(1) Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Dokter

Hewan Karantina yang melaksanakan kegiatan tugas

sesuai dengan jenjang jabatannya dan terdapat salah

satu jenjang Jabatan Fungsional Dokter Hewan

Karantina yang volume beban tugasnya melebihi

kebutuhan Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina,

maka Dokter Hewan Karantina lain yang memiliki jenjang

jabatan lebih tinggi dapat melaksanakan kegiatan tugas

jabatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis

dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

(2) Dokter Hewan Karantina yang melaksanakan kegiatan

tugas di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang

diperoleh dan ditetapkan oleh Tim Penilai paling tinggi

100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir

kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2018 tentang

Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina.

(3) Pelaksanaan kegiatan tugas Jabatan Fungsional Dokter

Hewan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

Pasal 8

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan

Karantina ditetapkan oleh:

Presiden untuk jenjang Jabatan Fungsional Dokter

Hewan Karantina Ahli Utama pangkat Pembina Utama

Madya golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama

golongan ruang IV/e; dan

Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang Jabatan

Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama

pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b

sampai dengan jenjang Jabatan Fungsional Dokter

Hewan Karantina Ahli Madya pangkat Pembina Utama

Muda golongan ruang IV/c.

Bagian Kedua

Pejabat Yang Diberikan Kuasa

Pasal 9

Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 huruf b dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang

ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan

dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina, kecuali

bagi jenjang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli

Madya.

Pasal 10

(1) Penetapan Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional

Dokter Hewan Karantina dihitung berdasarkan beban kerja

yang ditentukan dari indikator antara lain:

Ruang lingkup kegiatan bidang karantina hewan dan

pengawasan keamanan hayati hewani;

Frekuensi kegiatan operasional;
Volume tindakan karantina; dan
Jenis media pembawa.

(2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional

Dokter Hewan Karantina diatur lebih lanjut oleh instansi

pembina setelah mendapat persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedua

Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional

Pasal 11

(1) Persyaratan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional

Dokter Hewan Karantina melalui pengangkatan pertama,

perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing,

dan promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2018 Tentang

Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina serta harus

mempertimbangkan kebutuhan jabatan.

(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan

Karantina berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun

2018 Tentang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina

dilakukan setelah pedoman perhitungan kebutuhan

Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina ditetapkan.

Paragraf 1

Pengangkatan Pertama

Pasal 12

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan

Karantina melalui pengangkatan pertama harus

memenuhi syarat sebagai berikut:

berstatus PNS;
memiliki integritas dan moralitas yang baik;
sehat jasmani dan rohani;
berijazah paling rendah Dokter Hewan;
mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis,

kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial

kultural sesuai standar kompetensi yang telah

disusun oleh instansi pembina; dan

nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam

1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan

formasi Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina dari

pengadaan Calon PNS.

(3) Calon PNS setelah diangkat sebagai PNS dan telah

mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu)

tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan

Karantina setelah memenuhi syarat sesuai dengan ayat

(1) huruf e.

(4) Angka Kredit pada saat PNS diangkat dalam Jabatan

Fungsional Dokter Hewan Karantina melalui

pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) ditetapkan sebesar 0 (nol).

(5) Kegiatan tugas jabatan yang telah dilaksanakan oleh PNS

sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Dokter

Hewan Karantina melalui pengangkatan pertama

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat

ditetapkan sebagai Angka Kredit untuk kenaikan jabatan

dan/atau pangkat.

(6) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3

(tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional

Dokter Hewan Karantina harus mengikuti dan lulus

pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang

perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati

hewani.

(7) Dokter Hewan Karantina yang belum mengikuti dan/atau

tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberhentikan dari

jabatannya.

(8) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan

Fungsional Dokter Hewan Karantina disusun sesuai

dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran

II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Badan ini.

Paragraf 2

Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain

Pasal 13

(1) Pangangkatan dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan

Karantina melalui perpindahan dari jabatan lain harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

berstatus PNS;
memiliki integritas dan moralitas yang baik;
sehat jasmani dan rohani;
berijazah paling rendah Dokter Hewan;
mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis,

kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial

kultural sesuai standar kompetensi yang telah

disusun oleh instansi pembina;

memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas

dibidang perkarantinaan hewan dan pengawasan

keamanan hayati hewani paling kurang 2 (dua)

tahun;

nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam

2 (dua) tahun terakhir; dan

berusia paling tinggi:

53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan

Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli

Pertama dan Jabatan Fungsional Dokter Hewan

Karantina Ahli Muda;

55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan

Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli

Madya; dan

60 (enam puluh) tahun untuk Jabatan

Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Utama

bagi PNS yang telah menduduki Jabatan

Pimpinan Tinggi.

(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan

Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

mempertimbangkan lowongan kebutuhan jenjang jabatan

yang akan diduduki.

(3) Penetapan pangkat dan uji kompetensi untuk penetapan

jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan

Fungsional Dokter Hewan Karantina sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pangkat dan

golongan ruang yang dimiliki dengan memperhatikan

lowongan kebutuhan jabatan.

(4) Pengalaman kerja di bidang perkarantinaan hewan dan

pengawasan keamanan hayati hewani sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat dihitung secara

kumulatif dan ditetapkan dari kegiatan selama 2 (dua)

tahun terakhir yang berkaitan dengan tugas Jabatan

Fungsional Dokter Hewan Karantina.

(5) Penyampaian usul pengangkatan ke dalam Jabatan

Fungsional Dokter Hewan Karantina melalui perpindahan

dari jabatan lain paling lambat 6 (enam) bulan sebelum

batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1)

huruf h.

(6) Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam

Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina

sebagaimana pada ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam

contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

(7) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari

jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan

Karantina disusun sesuai dengan format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 14

(1) Paramedik Karantina Hewan yang memperoleh Ijazah

Dokter Hewan dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional

Dokter Hewan Karantina, dengan syarat sebagai berikut:

tersedia lowongan kebutuhan untuk Jabatan

Fungsional Dokter Hewan Karantina;

ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi untuk

Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina yang

ditentukan lebih lanjut oleh instansi pembina;

mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis,

kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial

kultural sesuai standar kompetensi yang telah

disusun oleh instansi pembina; dan

memiliki pangkat paling rendah Penata Muda

Tingkat I, golongan ruang III/b.

(2) Paramedik Karantina Hewan yang akan diangkat menjadi

Dokter Hewan Karantina sebagaimana dimaksud pada

ayat(1), diberikan Angka Kredit 65% (enam puluh lima

persen) yang diperoleh dari tugas Jabatan Fungsional

Paramedik Karantina Hewan.

(3) Paramedik Karantina Hewan yang menduduki pangkat

Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah yang

memperoleh ijazah Dokter Hewan sebagaimana ayat (1)

huruf b, sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional

Dokter Hewan Karantina ditetapkan terlebih dahulu

kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I,

golongan ruang III/b.

(4) Paramedik Karantina Hewan yang menduduki pangkat

Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke atas yang

memperoleh ijazah Dokter Hewan sebagaimana ayat (1)

huruf b diangkat dalam Jabatan Fungsional Dokter

Hewan Karantina Ahli Pertama.

(5) Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), setelah diangkat ke dalam Jabatan

Fungsional Dokter Hewan Karantina paling lama 2 (dua)

tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan

pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Jabatan

Fungsional Dokter Hewan Karantina.

(6) Pengangkatan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina

Hewan menjadi Jabatan Fungsional Dokter Hewan

Karantina ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan

Fungsional Dokter Hewan Karantina.

(7) Penetapan Angka Kredit perpindahan dari Jabatan

Fungsional Paramedik Karantina Hewan menjadi Jabatan

Fungsional Dokter Hewan Karantina disusun sesuai

dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran

IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Badan ini.

(8) Keputusan pengangkatan dari Jabatan Fungsional

Paramedik Karantina Hewan ke dalam Jabatan

Fungsional Dokter Hewan Karantina disusun sesuai

dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran

V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Badan ini.

Paragraf 3

Pengangkatan Melalui Penyesuaian/Inpassing

Pasal 15

(1) PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional

Dokter Hewan Karantina, memiliki pengalaman dan

masih melaksanakan tugas di bidang perkarantinaan

hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani

berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang, dapat

disesuaikan/di-inpassing dalam Jabatan Fungsional

Dokter Hewan Karantina, dengan ketentuan sebagai

berikut:

berstatus PNS;
memiliki integritas dan moralitas yang baik;
sehat jasmani dan rohani;
berijazah paling rendah Dokter Hewan;
memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani paling kurang 2 (dua) tahun; dan
nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(2) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/inpassing

dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jabatan

Fungsional Dokter Hewan Karantina.

(3) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa

penyesuaian/inpassing.

(4) Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/inpassing

ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang

dimilikinya.

(5) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk

penyesuaian/inpassing sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2018

tentang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina,

dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:

kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu)

tahun;

1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua)

tahun, dihitung 1 (satu) tahun;

2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga)

tahun, dihitung 2 (dua) tahun; dan

3 (tiga) tahun atau lebih, dihitung 3 (tiga) tahun.

(6) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan

jumlah PNS yang akan disesuaikan/di-inpassing

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan

penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan

kebutuhan jabatan.

(7) PNS yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah

dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka

sebelum disesuaikan/di-inpassing dalam Jabatan

Fungsional Dokter Hewan Karantina terlebih dahulu

dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam

penyesuaian/inpassing telah mempergunakan pangkat

terakhir.

(8) PNS yang telah disesuaikan/di-inpassing dalam Jabatan

Fungsional Dokter Hewan Karantina untuk kenaikan

jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus

menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta

memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan.

(9) Tata cara pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing

lebih lanjut diatur oleh instansi pembina.

(10) Keputusan penyesuaian/inpassing dalam Jabatan

Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan, ditetapkan

oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dan

disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum

dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(11) Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Dokter

Hewan Karantina, harus selesai ditetapkan paling lambat

tanggal 11 April 2020.

Paragraf 4

Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 16

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan

Karantina melalui promosi harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis,

kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial

kultural sesuai standar kompetensi yang telah

disusun oleh instansi pembina; dan

nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam

2 (dua) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan

Karantina melalui promosi harus mempertimbangkan

kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan

diduduki.

(3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan

Karantina melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Keputusan pengangkatan melalui promosi dalam Jabatan

Fungsional Dokter Hewan Karantina disusun sesuai

dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran

VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Badan ini.

Pasal 17

(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Dokter Hewan

Karantina harus memenuhi standar kompetensi, mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang disusun berdasarkan jenjang setiap jabatan oleh instansi pembina serta digunakan sebagai syarat untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.

(2) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan

pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi pembina.

(3) Pelaksanaan uji kompetensi bagi Dokter Hewan

Karantina yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi dilakukan mulai tanggal 2 Januari 2020.

(4) Dalam hal rincian standar kompetensi setiap jenjang

jabatan telah ditetapkan oleh instansi pembina, pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum tanggal 2 Januari 2020.

Pasal 18

(1) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Dokter

Hewan Karantina wajib dilantik dan mengangkat

sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaan

kepada Tuhan Yang Maha Esa.

(2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dapat

dilakukan kepada Dokter Hewan Karantina yang

mengalami kenaikan jenjang jabatan.

(3) Dokter Hewan Karantina yang akan dilantik diundang

secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum

tanggal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan

sumpah/janji.

(4) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan

Fungsional Dokter Hewan Karantina sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 30

(tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya

ditetapkan, kecuali bagi Dokter Hewan Karantina Ahli

Utama yang keputusan pengangkatannya ditetapkan oleh

Presiden.

(5) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji

Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 19

(1) Penetapan target Angka Kredit minimal setiap tahun bagi

Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina untuk setiap jenjang sebagai berikut:

12,5 (dua belas koma lima) untuk Dokter Hewan

Karantina Ahli Pertama;

25 (dua puluh lima) untuk Dokter Hewan Karantina

Ahli Muda;

37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Dokter

Hewan Karantina Ahli Madya; dan

50 (lima puluh) untuk Dokter Hewan Karantina Ahli

Utama.

(2) Jumlah target Angka Kredit minimal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Dokter Hewan Karantina Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dari jabatannya.

(3) Dokter Hewan Karantina Ahli Utama sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib memenuhi target Angka Kredit paling

sedikit 80% (delapan puluh persen) dari target kerja setiap tahun.

(4) Penetapan target Angka Kredit minimal yang

dipersyaratkan bagi Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina digunakan sebagai dasar untuk penilaian SKP.

Pasal 20

(1) Penyusunan SKP Jabatan Fungsional Hewan Karantina

ditetapkan sebagai berikut:

SKP Dokter Hewan Karantina disusun awal tahun yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung;
SKP Dokter Hewan Karantina disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan; dan
SKP Dokter Hewan Karantina disusun dari butir kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit sesuai tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.

(2) Penilaian SKP Dokter Hewan Karantina dilakukan dengan

menghitung tingkat Capaian SKP yang telah ditetapkan untuk setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan, yang diukur dengan 4 (empat) aspek yaitu aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(3) Penilaian SKP Dokter Hewan Karantina sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat penilai atau atasan langsung minimal Pejabat Pengawas.

(4) Setiap usulan penilaian Dokter Hewan Karantina harus

dilampiri surat pernyataan melakukan kegiatan Dokter Hewan Karantina, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(5) Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) harus dilampiri dengan bukti fisik.

Bagian Kedua Hukuman Disiplin

Pasal 21

(1) Dokter Hewan Karantina dijatuhi hukuman disiplin

tingkat sedang, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).

(2) Dokter Hewan Karantina dijatuhi hukuman disiplin

tingkat berat, apabila pencapaian sasaran kerja kurang dari 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 22

(1) Hasil penilaian SKP sebagai bahan usulan penetapan

Angka Kredit disampaikan oleh pimpinan unit kerja kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

(2) Usul penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibuat surat penyampaian usulan penetapan Angka Kredit yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(3) Setiap usulan penetapan Angka Kredit Dokter Hewan

Karantina harus dilampirkan hasil penilaian SKP Dokter Hewan Karantina.

(4) Penilaian Angka Kredit terhadap Dokter Hewan Karantina

dilakukan 1(satu) kali dalam setahun.

(5) Capaian Angka Kredit Dokter Hewan Karantina

didasarkan pada capaian SKP Dokter Hewan Karantina dipersentasekan dan dikalikan dengan target Angka Kredit yang selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Tim Penilai.

(6) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat

(5), paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari

target Angka Kredit minimal setiap tahun.

(7) Dalam hal Capaian Angka Kredit Dokter Hewan

Karantina telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, Capaian Angka Kredit diakumulasikan dalam penetapan Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dan disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(8) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat/ jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina.

(9) Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada

pimpinan instansi pengusul dan Dokter Hewan Karantina yang bersangkutan serta salinan sah disampaikan kepada:

Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangikepegawaian yang bersangkutan.

(10) Capaian Angka Kredit Dokter Hewan Karantina

sebagaimana pada ayat (5) dan ayat (6), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Penetapan Angka Kredit

Pasal 23

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit

Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina, yaitu:

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi

karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati

hewani untuk Angka Kredit Dokter Hewan Karantina

Ahli Utama pangkat Pembina Utama Madya

Golongan Ruang IV/d dan Dokter Hewan Karantina

Ahli Utama pangkat Pembina Utama Golongan

Ruang IV/e; dan

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi

karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati

hewani untuk Angka Kredit Dokter Hewan Karantina

Ahli Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang

III/a sampai dengan Dokter Hewan Karantina Ahli

Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan

ruang IV/c.

(2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian,

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

(3) Apabila terdapat pergantian Pejabat yang Berwenang

menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan

disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

(4) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka

Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menunjuk pejabat lain untuk menetapkan Angka Kredit.

(5) Dalam hal melakukan Penetapan Angka Kredit, pejabat

yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

Pasal 24

(1) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai

ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang

membidangi perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta

pengawasan keamanan hayati.

(2) Tim Penilai terdiri dari pejabat yang berasal dari unsur

teknis yang membidangi perkarantinaan hewan dan

pengawasan keamanan hayati hewani, unsur

kepegawaian, dan Dokter Hewan Karantina.

(3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:

seorang Ketua merangkap anggota;
seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
paling kurang 3 (tiga) orang anggota.

(4) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) harus berjumlah ganjil.

(5) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a, paling rendah Pejabat Administrator atau Dokter

Hewan Karantina Ahli Madya.

(6) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.

(7) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Dokter Hewan

Karantina.

(8) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai yaitu:

menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama

dengan jabatan/pangkat Dokter Hewan Karantina

yang dinilai;

memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai

kinerja Dokter Hewan Karantina; dan

aktif melakukan penilaian kinerja.

(9) Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat

diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(10) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan

secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat

(9), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang

waktu 1 (satu) masa jabatan.

(11) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun

atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua

Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota

secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.

(12) Dalam hal jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) tidak dapat dipenuhi dari Dokter

Hewan Karantina, maka Anggota Tim Penilai dapat

diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi

dalam penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dokter

Hewan Karantina.

Pasal 25

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memiliki

tugas, yaitu:

mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan

oleh atasan langsung;

memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai

capaian SKP;

memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau

jenjang jabatan;

memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian

SKP; dan

memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang

Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan

dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi,

serta keikutsertaan Dokter Hewan Karantina dalam

pendidikan dan pelatihan.

Pasal 26

(1) Kenaikan Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina,

dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dengan memperhatikan:

ketersediaan kebutuhan jabatan;
paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.

(2) Kenaikan Jabatan Fungsional dari Dokter Hewan

Karantina Ahli Madya menjadi Dokter Hewan Karantina Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(3) Kenaikan Jabatan Fungsional dari Dokter Hewan

Karantina Ahli Pertama sampai dengan Dokter Hewan Karantina Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

(4) Dokter Hewan Karantina yang telah memenuhi syarat

untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan, wajib memenuhi

Angka Kredit 80% (delapan puluh persen) dari target kerja tiap tahun pada jenjang jabatan yang diduduki.

(5) Dokter Hewan Karantina yang memperoleh kenaikan

jabatan setingkat lebih tinggi, Angka Kredit selanjutnya diperhitungkan sebesar 0 (nol).

(6) Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional

Dokter Hewan Karantina disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Kenaikan Pangkat

Pasal 27

(1) Kenaikan pangkat Dokter Hewan Karantina, dapat

dipertimbangkan apabila:

paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(2) Kenaikan pangkat PNS Kementerian Pertanian yang

menduduki Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Dokter Hewan Karantina Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(3) Kenaikan pangkat PNS Kementerian Pertanian yang

menduduki Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah

mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(4) Kenaikan pangkat PNS Kementerian Pertanian yang

menduduki Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golonganruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Dokter Hewan Karantina Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(5) Kenaikan pangkat bagi Dokter Hewan Karantina dalam

jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya apabila telah ditetapkan kenaikan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dokter Hewan Karantina yang memiliki Angka Kredit

melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan Angka Kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

(7) Dokter Hewan Karantina yang memiliki Angka Kredit

melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

(8) Kenaikan pangkat bagi Dokter Hewan Karantina

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat

(7) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga Kebutuhan Angka Kredit untuk Kenaikan Jabatan/Pangkat

Pasal 28

(1) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat

setingkat lebih tinggi bagi Dokter Hewan Karantina,

yaitu:

Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama, pangkat

Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, yang

akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi

pangkat Penata, golongan ruang III/c,

membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima

puluh);

Dokter Hewan Karantina Ahli Muda, pangkat Penata,

golongan ruang III/c, yang akan naik pangkat

setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata

Tingkat I, golongan ruang III/d, membutuhkan

Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);

Dokter Hewan Karantina Ahli Muda, pangkat Penata

Tingkat I, golongan ruang III/d, yang akan naik

pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat

Pembina, golongan ruang IV/a, membutuhkan

Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);

Dokter Hewan Karantina Ahli Madya, pangkat

Pembina, golongan ruang IV/a, yang akan naik

pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat

Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b,

membutuhkan Angka Kredit paling sedikit150

(seratus lima puluh);

Dokter Hewan Karantina Ahli Madya, pangkat

Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, yang akan

naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat

Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c,

membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150

(seratus lima puluh);

Dokter Hewan Karantina Ahli Madya, pangkat

Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, yang

akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi

pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang

IV/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit150

(seratus lima puluh); dan

Dokter Hewan Karantina Ahli Utama, pangkat

Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, yang

akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi

PembinaUtama, golongan ruang IV/e, membutuhkan

Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus).

(2) Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama yang akan naik

jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Dokter Hewan

Karantina Ahli Muda, membutuhkan jumlah Angka

Kredit paling sedikit 50 (lima puluh) yang merupakan

jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang

jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Dokter Hewan Karantina Ahli Muda yang akan naik

jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Dokter Hewan

Karantina Ahli Madya, membutuhkan jumlah Angka

Kredit paling sedikit 200 (dua ratus) yang merupakan

jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang

jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dan huruf c.

(4) Dokter Hewan Karantina Ahli Madya yang akan naik

jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Dokter Hewan

Karantina Ahli Utama, membutuhkan jumlah Angka

Kredit paling sedikit 450 (empat ratus lima puluh) yang

merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam

jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d sampai dengan huruf f.

(5) Kebutuhan jumlah Angka Kredit bagi Dokter Hewan

Karantina dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi

sebagaimana pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) sesuai

contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

Pasal 29

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme,

Dokter Hewan Karantina diikutsertakan pelatihan.

(2) Pelatihan yang diberikan bagi Dokter Hewan Karantina

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.

(3) Pelatihan yang diberikan bagi Dokter Hewan Karantina

antara lain berupa:

pelatihan fungsional; dan
pelatihan teknis.

(4) Selain pelatihan, Dokter Hewan Karantina dapat

mengembangkan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi lainnya terkait bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani.

(5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dapat berupa kegiatan:

maintain rating;
seminar;
lokakarya (workshop); atau
konferensi.

(6) Ketentuan mengenai pelatihan, pengembangan

kompetensi, dan pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional bagi Dokter Hewan Karantina ditetapkan oleh instansi pembina.

Pasal 30

(1) Dokter Hewan Karantina diberhentikan dari jabatannya,

apabila:

mengundurkan diri dari Jabatan;
diberhentikan sementara sebagai PNS;
menjalani cuti di luar tanggungan negara;
menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan jabatan.

(2) Pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:

diangkat menjadi pejabat negara;
diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

(3) Dokter Hewan Karantina yang diberhentikan karena

alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional.

(4) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional

Dokter Hewan Karantina disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua Pengangkatan Kembali

Pasal 31

(1) Pengangakatan kembali sesuai dengan jenjang jabatan

terakhir yang dikarenakan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, harus memperhatikan ketersediaan kebutuhan Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina.

(2) Dokter Hewan Karantina yang diberhentikan sementara

sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat

(1) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan

Fungsional Dokter Hewan Karantina apabila telah diaktifkan kembali sebagai PNS dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina.

(3) Dokter Hewan Karantina yang diberhentikan karena

menjalani cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan diaktifkan kembali sebagai PNS dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina.

(4) Dokter Hewan Karantina yang diberhentikan karena

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina apabila telah selesai menjalani tugas belajar dan memperoleh ijazah Magister (S2) atau Doktoral (S3) sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina, dan diberikan penghargaan berupa Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

(5) Dokter Hewan Karantina yang diberhentikan karena

ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 ayat (1) huruf e dapat diangkat kembali dalam

Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina.

(6) Dokter Hewan Karantina yang diberhentikan karena

ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi Madya paling lama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina dapat mengikuti uji kompetensi pada jenjang jabatan sesuai pangkat terakhir yang dimiliki apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina.

(7) Dokter Hewan Karantina yang telah mengikuti dan lulus

uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

diberikan Angka Kredit:

25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit yang

disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih

tinggi, apabila telah menduduki 1 (satu) sampai

dengan kurang dari 2 (dua) tahun dalam pangkat

terakhir yang dimilikinya;

50% (lima puluh persen) dari Angka Kredit yang

disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih

tinggi, apabila telah menduduki 2 (dua) sampai

dengan kurang dari 3 (tiga) tahun dalam pangkat

terakhir yang dimilikinya; dan

75% (tujuh puluh lima persen) dari Angka Kredit

yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat

lebih tinggi, apabila telah menduduki 3 (tiga) tahun

atau lebih dalam pangkat terakhir yang dimilikinya.

(8) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan

Fungsional Dokter Hewan Karantina disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 32

(1) Pejabat fungsional Medik Veteriner pada bidang

perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati

hewani yang telah memenuhi Angka Kredit yang

dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat

setingkat lebih tinggi berdasarkan Peraturan Bersama

Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor 17/Permentan/OT.140/3/2013 dan

Nomor 11 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang

Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka

Kreditnya, dapat diusulkan kenaikan

jabatan/pangkatnya.

(2) Penetapan kenaikan jabatan/pangkat bagi pejabat

fungsional Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan sebelum disesuaikan ke dalam

Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina.

(3) Perhitungan Angka Kredit sebagaimana pada ayat (1),

sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

Pasal 33

(1) Medik Veteriner pada Bidang Perkarantinaan hewan dan

pengawasan keamanan hayati hewani yang telah

mengumpulkan Angka Kredit, tetapi belum mencapai

jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk

kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi,

perolehan Angka Kreditnya dapat diperhitungkan dan

diakumulasikan dengan Angka Kredit penilaian SKP

untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi

pada saat pejabat fungsional Medik Veteriner

disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan

Karantina.

(2) Perolehan Angka Kredit yang dapat diperhitungkan dan

diakumulasikan dengan Angka Kredit penilaian SKP

yakni perolehan Angka Kredit dari tugas jabatan Medik

Veteriner.

(3) Perhitungan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.

(4) PerolehanAngka Kredit yang dapat diperhitungkan dan

diakumulasikan dengan Angka Kredit hasil penilaian SKP

dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum

lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.

Pasal 34

(1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, keputusan

pembebasan sementara bagi pejabat fungsional Medik

Veteriner, dikarenakan tidak dapat mengumpulkan

Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan

pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana

diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

17/Permentan/OT.140/3/2013 dan Nomor 11 Tahun

2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

BirokrasiNomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan

Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya,

dinyatakan tidak berlaku dan diangkat kembali dalam

Jabatan Fungsional Medik Veteriner.

(2) Pejabat fungsional Medik Veteriner yang diangkat

kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi yang

melaksanakan tugas pada bidang perkarantinaan hewan

dan keamanan hayati hewani disesuaikan ke dalam

Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2018

tentang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina.

(3) Pangkat dan jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional

Dokter Hewan Karantina sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) sama dengan pangkat dan jenjang jabatan

terakhir pada saat dibebaskan sementara.

(4) Keputusan pembebasan sementara bagi Pejabat

Fungsional Medik Veteriner yang disebabkan karena:

diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri

Sipil;

ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional

Medik Veteriner;

menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dan sedang

dijalani Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

17/Permentan/OT.140/3/2013 dan Nomor 11 Tahun

2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan

Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya, dicabut

dan ditetapkan kembali dalam Keputusan Pemberhentian

dari Jabatan Fungsional.

Pasal 35

(1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, terhadap

PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Medik

Veteriner pada bidang perkarantinaan hewan dan

pengawasan keamanan hayati hewani dilakukan

penyesuaian nomenklatur dan jenjang jabatan ke dalam

Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina, dengan

ketentuan sebagai berikut:

Medik Veteriner dengan pangkat dan jabatannya

setara, disesuaikan jabatannya ke dalam Jabatan

Fungsional Dokter Hewan Karantina;

Medik Veteriner yang memiliki pangkat lebih tinggi

dari jabatannya, disesuaikan ke dalam Jabatan

Fungsional Dokter Hewan Karantina setelah

mengikuti dan lulus uji kompetensi pada jenjang

jabatan yang setara dengan pangkatnya apabila

tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional

Dokter Hewan Karantina; dan

Medik Veteriner yang memiliki pangkat lebih rendah

dari jabatannya agar selama masa peralihan,

pangkat disesuaikan dengan jabatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyesuaian nomenklatur dan jenjang jabatan Medik

Veteriner pada bidang perkarantinaan hewan dan

pengawasan keamanan hayati hewani sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut:

Jabatan Fungsional Medik Veteriner Pertama

disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan

Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama;

Jabatan Fungsional Medik Veteriner Muda

disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan

Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Muda;

Jabatan Fungsional Medik Veteriner Madya

disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan

Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Madya;

dan

Jabatan Fungsional Medik Veteriner Utama

disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan

Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Utama.

(3) PNS yang telah disesuaikan nomenklatur jabatannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan

tugas jabatan Dokter Hewan Karantina sesuai dengan

jenjang jabatan yang ditetapkan

Pasal 36

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, ketentuan

pelaksanaan Jabatan Fungsional Medik Veteriner pada bidang

perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati

hewani sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri

Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

17/Permentan/OT.140/3/2013 dan Nomor 11 Tahun 2013

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik

Veteriner dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 37

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2019

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1298

LAMPIRAN I

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL DOKTER HEWAN

KARANTINA

CONTOH PELAKSANAAN TUGAS

Dokter Hewan Karantina yang melaksanakan tugas satu tingkat di

bawah jenjang jabatannya.

Sdr. drh. Anna Amelia NIP.197403252003122001, jabatan Dokter

Hewan Karantina Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan

ruang III/d pada Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok,

yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan

pengawasan pelaksanaan kalibrasi peralatan laboratorium eksternal

atau kalibrasi internal, dengan Angka Kredit 0,015 (nol koma nol lima

belas). Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Dokter Hewan

Karantina Ahli Pertama. Dalam hal demikian Angka Kredit yang

ditetapkan oleh Tim Penilai diperoleh sebesar 100% x 0,015 = 0,015

(nol koma nol lima belas) Angka Kredit.

Dokter Hewan Karantina yang melaksanakan tugas dua tingkat di

bawah jenjang jabatannya.

Sdr. drh. Erwin Dabukke, NIP.197306062002121001 jabatan Dokter

Hewan Karantina Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a

pada Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, yang bersangkutan

ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pendampingan/supervisi/

pengawasan pelaksanaan atau penilaian hasil pengawasan lalu lintas

alat angkut, media pembawa karantina hewan dan keamanan hayati

hewani, dengan Angka Kredit 0,015 (nol koma nol lima belas).

Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Dokter Hewan

Karantina Ahli Pertama. Dalam hal ini Angka Kredit yang ditetapkan

oleh Tim Penilai diperoleh sebesar 100% x 0,015 = 0,015 (nol koma

nol lima belas) Angka Kredit.

CONTOH PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

Penyampaian usul pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan

lain paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana

dipersyaratkan.

Sdri. drh. Sri Wahyuni, M.Si., NIP.196506011998122001 pangkat

Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, menduduki jabatan Kepala

Bidang Hewan Hidup pada Pusat Karantina Hewan dan Keamanan

Hayati Hewani. Apabila pegawai yang bersangkutan akan diangkat ke

dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina, maka

penyampaian usul pengangkatannya harus sudah diterima oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Desember

2019 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat

akhir bulan Mei 2020, mengingat yang bersangkutan lahir bulan Juni

Pengalaman kerja di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan

keamanan hayati hewani dapat dihitung secara kumulatif.

Sdri. drh. Woro Wulandari Kalanjati., M.Si. NIP.19840613200912

2005, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Kepala Seksi

Informasi dan Sarana Teknik Karantina Hewan, pegawai yang

bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Dokter

Hewan Karantina. Selama menduduki jabatan Kepala Seksi Informasi

dan Sarana Teknik Karantina Hewan yang bersangkutan melakukan

kegiatan di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan

keamanan hayati hewani selama 2 (dua) tahun. Dalam hal ini setelah

yang bersangkutan mengikuti dan lulus uji kompetensi pada jenjang

jabatan Dokter Hewan Karantina Muda dan telah ditetapkan Angka

Kredit dari pengalaman kerjanya, maka yang bersangkutan diangkat

dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Muda,

pangkat Penata, golongan ruang III/c dengan Angka Kredit sejumlah

yang telah ditetapkan.

CONTOH CAPAIAN ANGKA KREDIT DOKTER HEWAN KARANTINA

Capaian Angka Kredit Dokter Hewan Karantina didasarkan pada

capaian SKP.

Sdr. drh. Dian Primayadi, NIP.198304102009121001 pangkat Penata,

golongan ruang III/c, Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina

Ahli Muda. Pada awal tahun 2019 menetapkan target kerja sebesar

30 (tiga puluh) Angka Kredit, setelah akhir tahun 2019 capaian

SKPnya sebesar 87 (delapan puluh tujuh). Dalam hal tersebut maka

nilai Angka Kreditnya sebesar 87% x 30 = 26,1 (dua puluh enam

koma satu) Angka Kredit.

Capaian Angka Kredit paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen)

dari target Angka Kredit setiap tahun

Sdr. drh. Dian Primayadi NIP.198304102009121003 pangkat Penata,

golongan ruang III/c, Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina

Ahli Muda. Memiliki kewajiban memenuhi target Angka Kredit setiap

tahunnya sebesar 25 Angka Kredit. Dalam hal ini nilai capaian Angka

Kredit paling tinggi Sdr. drh. Dian Primayadi adalah sejumlah

25 x 150% = 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit.

CONTOH KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT

Kenaikan Pangkat dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Sdr. drh. Yasmine NIP.198104042007122004, jabatan Dokter Hewan

Karantina Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d

terhitung mulai tanggal 1 April 2015. Berdasarkan hasil penilaian

pada awal tahun 2019 memperoleh dan ditetapkan Angka Kreditnya

sejumlah 100 (seratus) Angka Kredit dan dipertimbangkan untuk

dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Pembina,

golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2019. Maka

sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, terlebih dahulu

ditetapkan kenaikan jenjang jabatannya menjadi Dokter Hewan

Karantina Ahli Madya.

Dokter Hewan Karantina yang memperoleh Angka Kredit melebihi

Angka Kredit yang ditentukan dalam jenjang jabatan yang sama.

Sdr. drh. Eko Suharno NIP. 198803202015011002, jabatan Dokter

Hewan Karantina Ahli muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c.

Berdasarkan hasil penilaian memperoleh dan ditetapkan Angka

Kreditnya sejumlah 105 (seratus lima) Angka Kredit dan

dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi

menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. Angka Kredit yang

dibutuhkan untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi

pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d adalah sejumlah 100

(seratus) Angka Kredit. Dengan demikian setelah pegawai yang

bersangkutan ditetapkan kenaikan pangkatnya, kelebihan Angka

Kreditnya sejumlah 5 (lima) Angka Kredit dapat diperhitungkan

untuk kenaikan pangkat berikutnya.

Dokter Hewan Karantina yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka

Kredit yang ditentukan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Sdr. drh. Eko Suharno., NIP.197403202003121002, jabatan Dokter

Hewan Karantina Ahli Muda pangkat Penata tingkat I, golongan

ruang III/d. Berdasarkan hasil penilaian memperoleh dan ditetapkan

Angka Kreditnya sejumlah 110 (seratus sepuluh) Angka Kredit dan

dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi

menjadi pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Dokter

Hewan Karantina Ahli Madya. Angka Kredit yang dibutuhkan untuk

naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina,

golongan ruang IV/a adalah sejumlah 100 (seratus) Angka Kredit.

Dengan demikian setelah pegawai yang bersangkutan ditetapkan

kenaikan jabatan dan pangkatnya, kelebihan Angka Kreditnya

sejumlah 10 (sepuluh) Angka Kredit tidak dapat diperhitungkan

untuk kenaikan pangkat berikutnya.

Kebutuhan jumlah Angka Kredit untuk kenaikan Jabatan setingkat

lebih tinggi.

Sdri. drh. Ika Meidiyawati, NIP. 198002202011122001, jabatan

Dokter Hewan Karantina ahli Muda, pangkat Penata tingkat I,

golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 01 April 2016, PNS yang

bersangkutan melaksanakan tugas belajar jenjang S-2 selama 2 (dua)

tahun dan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya terhitung mulai

tanggal 01 Agustus 2019 dengan Angka Kredit terakhir 73 (tujuh

puluh tiga) Angka Kredit. Terhitung mulai tanggal 01 April 2020 PNS

yang bersangkutan diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat

lebih tinggi menjadi pangkat Penata golongan ruang III/d. Apabila

PNS yang bersangkutan telah selesai melaksanakan tugas belajar dan

diangkat kembali kedalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan

Karantina, maka ditetapkan jenjang Jabatan Fungsionalnya adalah

Dokter Hewan Karantina Ahli Muda, pangkat Penata golongan ruang

III/d dengan Angka Kredit 73 (tujuh puluh tiga) Angka Kredit.

Apabila PNS yang bersangkutan akan naik pangkat/jabatan setingkat

lebih tinggi menjadi Dokter Hewan Karantina Ahli Madya pangkat

Pembina golongan ruang IV/a maka jumlah Angka Kredit yang harus

dipenuhi paling sedikit 127 (seratus dua puluh tujuh) Angka Kredit.

CONTOH PERHITUNGAN ANGKA KREDIT SEBELUM DIANGKAT PADA

JABATAN FUNGSIONAL BARU

Perhitungan Angka Kredit dari Jabatan Fungsional Medik Veteriner

yang telah memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat

setingkat lebih tinggi

Sdri. drh. Diani NIP. 198203182004012001, jabatan Medik Veteriner

Muda, pangkat Penata, golongan ruang lll/c, dengan Angka Kredit

sejumlah 210 (dua ratus sepuluh). Berdasarkan hasil penilaian

Angka Kredit, pegawai yang bersangkutan memperoleh dan

ditetapkan Angka Kreditnya sejumlah 100 (seratus) Angka Kredit

sehingga jumlah keseluruhan adalah 3I0 (tiga ratus sepuluh) Angka

Kredit. Dalam hal demikian pegawai yang bersangkutan dapat

diusulkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Penata

Tingkat I, golongan ruang III/d dalam periode kenaikan pangkat yang

ditentukan sebelum diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Dokter

Hewan Karantina.

Perhitungan Angka Kredit bagi Medik Veteriner yang belum

memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat

lebih tinggi.

Sdr. drh. Anna Amelia NIP.198210012008122001, jabatan Medik

Veteriner Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang lll/c, dengan

Angka Kredit sebesar 210 (dua ratus sepuluh). Berdasarkan hasil

penilaian pegawai yang bersangkutan memperoleh dan ditetapkan

Angka Kreditnya sejumlah 52 (lima puluh dua) Angka Kredit sehingga

jumlah keseluruhan adalah 262 (dua ratus enam puluh dua) Angka

Kredit. Dalam hal demikian pegawai yang bersangkutan belum dapat

diusulkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi. Apabila

pegawai yang bersangkutan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional

Dokter Hewan Karantina maka Angka Kredit yang diperhitungkan

adalah sebesar 62 (enam puluh dua) Angka Kredit dan dapat

diperhitungkan dengan Angka Kredit hasil penilaian pada kegiatan

Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina untuk kenaikan

jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

LAMPIRAN II

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN

FUNGSIONAL DOKTER HEWAN KARANTINA

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN

MENTERI PERTANIAN

NOMOR ..............

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA

DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOKTER HEWAN KARANTINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa Saudara ………......... NIP …………… pangkat/golongan ruang …………, jabatan ........ telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina;

bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina;
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU : Dokter Hewan Karantina dibawah ini:

Nama : ...................................................
NIP : ...................................................
Pangkat/golongan ruang/TMT : ...................................................
Unit kerja : ................................................... Terhitung mulai tanggal ........ diangkat dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina jenjang ………. dengan angka kredit 0 (nol).

KEDUA : …………………………………………………………………………………………............ **)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ……............ pada tanggal ...……….......

........................................

TEMBUSAN:

Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu. ) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN III

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN

FUNGSIONAL DOKTER HEWAN KARANTINA

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PER-

PINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE

DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOKTER

HEWAN KARANTINA

KEPUTUSAN

MENTERI PERTANIAN

NOMOR ..........

TENTANG

PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOKTER HEWAN KARANTINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ……… NIP ……… jabatan ……………… pangkat/golongan ruang ………… telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina melalui perpindahan dari jabatan lain; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina;
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU : Mengangkat:

Nama : ...................................................
NIP : ...................................................
Pangkat/golongan ruang/TMT : ...................................................
Unit kerja : ................................................... Terhitung mulai tanggal ........ diangkat dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina jenjang ........ dengan angka kredit …….. (…………)

KEDUA : ……………………………………………………………………………………………….........)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .….............. pada tanggal ....………......

..................................... TEMBUSAN:

Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN IV

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN

FUNGSIONAL DOKTER HEWAN KARANTINA

CONTOH

PENETAPAN ANGKA KREDIT PERPINDAHAN

DARI JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK

KARANTINA HEWAN KE DALAM JABATAN

FUNGSIONAL DOKTER HEWAN KARANTINA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR .......……

Instansi: ……………………………… Masa Penilaian: …………………………

I KETERANGAN PERORANGAN

1 Nama :

2 NIP :

3 Nomor Seri KARPEG :

4 Pangkat/Golongan ruang TMT :

5 Tempat dan Tanggal lahir :

6 Jenis Kelamin :

7 Pendidikan :

8 Jabatan Fungsional/TMT :

Lama : 9 Masa Kerja Golongan Baru :

10 Unit Kerja :

JUMLAH

II PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH 65%

Perolehan Angka Kredit dari tugas jabatan Paramedik Karantina Hewan

III DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL

DOKTER HEWAN KARANTINA JENJANG ........... PANGKAT/GOLONGAN RUANG………........

ASLI penetapan Angka Kredit untuk: Ditetapkan di ………………………1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan Pada tanggal ……………………….2. Dokter Hewan Karantina yang bersangkutan.

Tembusan disampaikan kepada:

Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit; Nama Lengkap2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan NIP. …………………………………..1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*).

*) Dicoret yang tidak perlu

LAMPIRAN V

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN

FUNGSIONAL DOKTER HEWAN KARANTINA

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN

PERPINDAHAN DARI JABATAN FUNGSIONAL

PARAMEDIK KARANTINA HEWAN KE DALAM

JABATAN FUNGSIONAL DOKTER HEWAN

KARANTINA

KEPUTUSAN

MENTERI PERTANIAN

NOMOR ...........

TENTANG

PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN

KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOKTER HEWAN KARANTINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ……... NIP ……… jabatan ........ pangkat/golongan ruang ………… telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina;
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU : Mengangkat:

Nama : ...................................................
NIP : ...................................................
Pangkat/golongan ruang/TMT : ...................................................
Unit kerja : ................................................... Terhitung mulai tanggal ........ diangkat dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina jenjang ......... dengan angka kredit sebesar ...... (…………)

KEDUA : ………………………………………………………………………………………………….....**)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .….............. pada tanggal ....………......

..................................... TEMBUSAN:

Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu. ) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN VI

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN

FUNGSIONAL DOKTER HEWAN KARANTINA

CONTOH

KEPUTUSAN PENYESUAIAN/INPASSING

KEPUTUSAN

MENTERI PERTANIAN

NOMOR .............

TENTANG

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOKTER HEWAN KARANTINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ........ NIP ……… jabatan ……………… pangkat/golongan ruang ………… telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina melalui penyesuaian/inpassing;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina;
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU : mengangkat:

Nama : …………………….........................
NIP : …………………….........................
Pangkat/Golongan ruang/TMT : …………………….........................
Unit Kerja : ……………………......................... Terhitung mulai tanggal ........ disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina jenjang …… dengan angka kredit sebesar ....... (.........)

KEDUA : ..................................................................................................................)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .................... pada tanggal ......................

...........................................

TEMBUSAN:

Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara*);
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu. ) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN VII

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN

FUNGSIONAL DOKTER HEWAN KARANTINA

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN

MELALUI PROMOSI

KEPUTUSAN

MENTERI PERTANIAN

NOMOR .............

TENTANG

PROMOSI DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOKTER HEWAN KARANTINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ........ NIP ……… jabatan ……………… pangkat/golongan ruang ………… telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina melalui Promosi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina;
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU : mengangkat:

Nama : …………………….........................
NIP : …………………….........................
Pangkat/Golongan ruang/TMT : …………………….........................
Unit Kerja : ……………………......................... Terhitung mulai tanggal ........ dipromosikan dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina jenjang …… dengan angka kredit sebesar ....... (.........)

KEDUA : .........................................................................................................................)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .................... pada tanggal ......................

...........................................

TEMBUSAN:

Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN

FUNGSIONAL DOKTER HEWAN KARANTINA

CONTOH

CAPAIAN KINERJA DOKTER HEWAN KARANTINA

PENILAIAN CAPAIAN KINERJA

PEJABAT FUNGSIONAL DOKTER HEWAN KARANTINA

Jangka Waktu Penilaian 1 Januari s.d. 31 Desember 2018

TARGET REALISASI NILAI

NO I. Kegiatan Tugas Jabatan AK AK PENGHITUNGAN CAPAIAN Kuant/ Output Kual/Mutu Waktu Biaya Kuant/Output Kual/Mutu Waktu Biaya SKP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 - - 2 - -

... - -

II. TUGAS TAMBAHAN DAN

KREATIVITAS

1 Tugas tambahan 2 (kreatifitas)

NILAI CAPAIAN SKP …..

Jakarta, ……. Pejabat Fungsional yang dinilai, Pejabat Penilai,

………………… ………………………..

NIP. …….. NIP. ………….

LAMPIRAN IX

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN

FUNGSIONAL DOKTER HEWAN KARANTINA

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH

MELAKUKAN KEGIATAN DOKTER

HEWAN KARANTINA

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN DOKTER HEWAN KARANTINA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ........................................................................

NIP : ........................................................................

Pangkat/golongan ruang/TMT : ........................................................................ Jabatan : ........................................................................ Unit kerja : ........................................................................

Menyatakan bahwa:

Nama : ........................................................................

NIP : ........................................................................

Pangkat/golongan ruang/TMT : ........................................................................ Jabatan : ........................................................................ Unit kerja : ........................................................................

Telah melakukan kegiatan Dokter Hewan Karantina sebagai berikut:

Jumlah Jumlah Satuan Angka Keterangan/ No Uraian Kegiatan Tanggal Volume Angka Hasil Kredit Bukti Fisik Kegiatan Kredit 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. 3. 4. 5. dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..........., ........................ Atasan Langsung

NIP......................

LAMPIRAN X

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN

FUNGSIONAL DOKTER HEWAN KARANTINA

CONTOH

SURAT PENYAMPAIAN USULAN PENETAPAN

ANGKA KREDIT BAGI DOKTER HEWAN

KARANTINA

Kepada Yth.

Pimpinan Unit Kerja*) Di Tempat

Bersama ini kami sampaikan bahan penetapan angka kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Dokter Hewan Karantina, sebagai berikut:

PANGKAT/

NO NAMA/NIP JABATAN UNIT KERJA

GOLONGAN RUANG

1

2

3

dst

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

................, ...................... Pimpinan Unit Kerja *)

............................. NIP.

*) tulis nama jabatannya

LAMPIRAN XI

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN

FUNGSIONAL DOKTER HEWAN KARANTINA

CONTOH

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor ……

DOKTER HEWAN KARANTINA YANG DINILAI

NAMA :
NIP :
NOMOR SERI KARPEG :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT :
JABATAN/TMT :
UNIT KERJA :

HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT

ANGKA KREDIT

TARGET AK NILAI CAPAIAN MINIMAL YANG

TAHUN PROSENTASE YANG DIDAPAT

SKP TUGAS JABATAN HARUS DICAPAI

(Kolom 2 x Kolom 4)

SETIAP TAHUN

1 2 3 4 5 6

…

Jumlah Angka Kredit yang diperoleh

Jumlah Angka Kredit lama yang dimiliki

Jumlah Angka Kredit kumulatif yang telah dicapai

Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat

Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan jabatan

DAPAT/BELUM*) DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN JABATAN/PANGKAT SETINGKAT

LEBIH TINGGI MENJADI …..

ASLI penetapan Angka Kredit untuk: Ditetapkan di ………………………

Pimpinan Instansi Pengusul; dan Pada tanggal ……………………….
Dokter Hewan Karantina yang bersangkutan.

Tembusan disampaikan kepada:

Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit; Nama Lengkap4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi NIP. ………………………………….. kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*).

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XII

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN

FUNGSIONAL DOKTER HEWAN KARANTINA

CONTOH

KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN

DALAM JABATAN FUNGSIONAL

DOKTER HEWAN KARANTINA

KEPUTUSAN

MENTERI PERTANIAN

NOMOR ..........................

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOKTER HEWAN KARANTINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Dokter Hewan Karantina yang lowong, Saudara ......... NIP …………… jabatan …………… pangkat/golongan ruang ……… telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina;
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ................ mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

Nama : ...................................................
NIP : ...................................................
Pangkat/golongan ruang/TMT : ...................................................
Unit kerja : ................................................... Dari Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina jenjang ……………….. ke dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina jenjang ............... dengan angka kredit sebesar ......... (......................)

KEDUA : .....................................................……………………………………….......…….**)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di ................... pada tanggal ....….............

NIP. TEMBUSAN:

Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu ) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XIII

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN

FUNGSIONAL DOKTER HEWAN KARANTINA

CONTOH

KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI

JABATAN FUNGSIONAL DOKTER

HEWAN KARANTINA

KEPUTUSAN

MENTERI PERTANIAN

NOMOR ...............

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER HEWAN KARANTINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat .................... Nomor …………. tanggal ……….. perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina karena .............;)

bahwa untuk tertib administrasi, pe