TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1 . Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan f atau pejabat pemerintahan. 2. Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan. 3. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanak€rn Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. 4. Pelanggaran Administratif adalah pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan. 5. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan bagi pejabat pemerintahan yang melakukan pelanggaran administratif. 6. Atasan Pejabat adalah atasan pejabat lalgsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi. 7. Pej abat

8. PRESIDEN R EPUBLIK INDONESIA a Pejabat yang Berwenang Mengenakan Sanksi Administratif adalah Pejabat Peme rintahan yang diberikan kewenangan untuk mengenakan Sanksi Administratif. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pej abat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
9. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyeienggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
10. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 1 1. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
11. Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat rnempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakal yang dilakukannya. dibuat dan/atau 1 3. Warga

PRESIDEN R EPUBLIK INDONESIA 13. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/ atau Tindakan. 14. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 15. Berita Acara Permintaan Keterangan yang selanjutnya disebut BAPK adalah laporan hasil aparat pengawasan intern pemerintah.

(1) Ruang lingkup pengaturan tata cara pengenaan Sanksi Administratif bagi Pejabat Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: a. Pejabat Pemerintahan yang Fungsi Pemerintahan dalam eksekutif; b. Pejabat Pemerintahan yang Fungsi Pemerintahan dalam y.udikatif; c. Pejabat Pemerintahan yang Fungsi Pemerintahan dalam legislatif; dan d. Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yalg disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-Undang. menyelenggarakan lingkup lembaga menyelenggarakan lingkup lembaga menyelenggarakan lingkup lembaga (2) Pengaturan

(1) (2t PRESIDEN R EPUBLIK INDONESIA (21 Pengaturan tata cara pengenaan Sanksi Administratif kepada Pej abat Pemerintahan meliputi: a. kewajiban Pej abat Pemerintahan; b. Sanksi Administratif; dan c. tata cara pengenaan Sanksi Administratif.

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Sanksi Administratif yang dimaksud mengacu pada ketentuan tingkat dan jenis Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini. Sanksi Administratif yang dimaksud mengacu pada ketentuan tingkat dan jenis Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini. Cukup jelas. Ayat (2) Sanksi Administratif yang dimaksud mengacu pada ketentuan tingkat dan jenis Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini. Cukup jelas. Pasal 2 1

PRESIDEN R EPUBLIK INDONESIA Pasal 2 1 Cukup jelas.

Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengal ketentuan peraturan perundang-undangan, kebij akan pemerintahan, dan AUPB. Pej abat Pemerintahan memiliki kewajiban: a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya; b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/ atau Tindakan; d. mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan dalam menggunakan Diskresi; e. memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pej abat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu; f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; g. memberitahukan

PRESIDEN R EPUELIK INDONESIA memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan; men5rusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan; memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang- undang; menerbitkan Ke putusan ieriradap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding; melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Cukup jelas.

Sanksi Administratif terdiri atas: a. Sanksi Administratif ringan; b. Sanksi

b. c. PRESIDEN R EPUALIK INDONESIA Sanksi Administratif sedang; dan Sanksi Administratif berat.

(1) Pejabat Pemerintahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan beberapa jenis Pelanggaran Administratif dikenai satu jenis Sanksi Administratif yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan. (1) (21 (2) Pej abat

(2) (3) tJ.i (4) PRESIDEN R EPUBLIK INDONESIA Pejabat Pemerintahan yang pernah dikenai Sanksi Administratif kemudian terbukti melakukan Pelanggaran Administratif yang sifatnya sama dikenai Sanksi Administratif yang lebih berat dari Sanksi Administratif terakhir yang pernah dikenai. Pejabat Pemerintahan tidak dapat dikenai Sanksi Administratif dua ka_li atau lebih untuk satu Pelanggaran Administratif. Bagian Keenam Penyampaian Keputusan Sanksi Administratif

Sanksi Administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikenakan bagi Pejabat Pemerintahan jika tidak: a. menggunakan Wewenang berdasarkan peraturan f. perundang-undangan dan AUPB ; mencalttrmkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan; menguraikan maksud, tujuan, substansi, dampak administrasi dan keuangan dalam menggrnakan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggararl dan menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangal negara; menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Atasan Pej abat dalam menggunakan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran serta menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara; menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan dampak administrasi yang berpotensi mengubah pembebanan keuangan negara dalam menggunakan Diskresi yang menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam; menyampaikan pemberitahuan secara lisan atau tertulis kepada Atasan Pejabat dalam menggunakan Diskresi yalg menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam; g.menyampaikan... b. c. d. e.

c. PRESIDEN R EPUBLIK INDONESIA menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum penggunaan Diskresi; menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan dampak yang ditimbulkan dalam menggunakan Diskresi yang terjadi dalam keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencan a alam; menyampaikan laporan secara tertulis kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada huruf h; menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf i paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penggunaan Diskresi; memberikan Bantuan Kedinasan yang diperlukan dalam keadaan darurat; memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Izin, Dispensasi, atau Konsesi yang diajukan oleh pemohon paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang tidak berpotensi memiliki KonflikKepentingan; memberitahukan kepada atasannya dalam hal terdapat Konfl ik Kepentingan; memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; h. j l. k. m. n. o. p. meny,usun l.

PRESIDEN R EPUAL IK INDONESIA p. menJrusun dan melaksanakar pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan sesuai dengan kewenangan; q. memberitahukan kepada pemohon bahwa r. permohonan diterima dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan dan/atau Tindakan diajukan dan telah memenuhi persyaratan; memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan ditolak dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan dan/atau Tindakan diajukan dan tidak memenuhi persyaratan; membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada setiap Warga Masyarakat untuk mendapatkan informasi, kecuali ditentukan lain oleh undang- undang; menyampaikan Keputusan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan; mengumumkan pembatalan Keputusan yang menyangkut kepentingan umum melalui media M SSA; menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara; menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan dalam hal keberatan diterima; menetapkan Keputusan keberatan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu; menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding dalam hal banding dikabulkan; atau menetapkan Keputusan banding sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu. u. S. t. v. w. v. Z.

Sanksi Administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikenakan bagi Atasan Pejabat apabila tidak: a. menetapkan persetujuan, petunjuk perbaikan, atau penolakan terhadap permohonan persetujuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasai 5 huruf d dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas permohonan diterima; b. memberikan alasan penolakan secara tertulis apabila melakukan penolakan terhadap permohonan persetujuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dzrlam Pasal 5 huruf d; c. memeriksa, meneliti, dan menetapkan Keputusan terhadap laporan atau keterangan Warga Masyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sej ak diterimalya laporan atau keterangan adanya dugaan Konflik Kepentingan Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan; d. menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam hal menilai terdapat Konflik Kepentingan Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan; atau e. melaporkan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d kepada atasan Atasan pejabat dan menyampaikan keputusan tersebut kepada pejabat yang menetapkan Keputusan paling lama 5 (lima) hari kerja.

Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikenakan bagi Pejabat Pemerintahan apabila tidak: a. memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penggunaan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran; b. memberitahukan kepada Atasan Pejabat sebelum penggunaan Diskresi dan melaporkan kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi dalam ha_l penggunaan Diskresi menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terj adi bencana alam; c. menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 1O (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan jika ketentuan peraturan perundang- undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban; d. menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan paling larna 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan; e. mengemtralikan uang ke kas negara dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah; atau f. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan.

Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dikenakan bagi Pejabat Pemerintahan apabila: ir. menyalahgunalan Wewenang yang meliputi:

1. melampaui Wewenang;
2. mencampuradukkan Wewenang; dan/ atau
3. bertindak sewenzrng-wenang. b. menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan. c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara, perekonomian nasional, dan/atau merusak lingkungan hidup.

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Pangkat dan golongan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengenaan sanksi administratif ringan berupa "penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan,, bagi pejabat pemerintahan di luar aparatur sipil negara diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "uang paksa" adalah sejumlah uang yang dititipkan sebagai jaminan agar Keputusan dan/atau Tindakan dilaksanakan sehingga apabila Keputusan dan/atau Tindakan telah diiaksanakan uang paksa tersebut dikembalikan kepada Pejabat pemerintahan yang bersangkutan. Huruf b Yang dimaksud dengan "pemberhentian sementara,, adalah pemberhentian dalam tenggang waktu tertentu dengan dibebaskan atau tidak menjalankan tugas dan wewenang jabatan Administrasi Pemerintahan. Batas

PRESIDEN R EPUAL IK INDONESIA Batas maksimal pemberhentian sementara paling lama 1 tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali pada jabatan untuk sisa masa jabatannya. Hak-hak jabatan yang dapat diperoleh selama masa pemberhentian sementara yaitu gaji (sesuai dengan tingkat pendidikan formal yang digunakan terakhir). Huruf c Cukup jelas. Ayat (s) Huruf a Hak keuangan berupa gaji disesuaikan dengan tingkat pendidikan formal terakhir yang digunakan. Hak keuangan dan fasilitas lainnya diperoleh sampai dengan diangkatnya pejabat definitif. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan "Sanksi lainnya" adalah sanksi yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14 tentang Aparatur Sipil Negara beserta peraturan pelaksanaannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor lain.

Sanksi Administratif ringan, Sanksi Administratif sedang, atau Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dijatuhkan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan.

Sanksi Administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayal (1) dapat dijatuhkan secara langsung oleh Pejabat yang Berwenang mengenakan Sanksi Administratif. Sanksi Administratif sedang atau Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan internal. (1) (2) Bagian Kedua

(1) (2
PRESIDEN R EPUBLIK INDONESIA 14 Bagian Kedua Pej abat yang Berwenang Mengenakan Sanksi Administratif

Atasan Pejabat merupakan Pejabat yang Berwenang Mengenakan Sanksi Administratif kepada pejabat Pemerintahan yang diduga melakukan pelanggaran Administratif. Dalam hal Pelanggaran Administratif dilakukan oleh pejabat daerah maka Pejabat yang berwenang mengenakan Sanksi Administratif yaitu kepala daerah. Dalam hal Pelanggaran Administratif dilakukan oleh pejabat di lingkungan kementerian/ lembaga maka Pejabat yang berwenang mengenakar Sanksi Administratif yaitu menteri/ pimpinan lembaga. Dalam hal Pelanggaran Administratif dilakukan oleh hupati/u,alikota maka Pejabat yang berwenang mengenakan Sanksi Administratif yaitu gubernur. Dalam hal Pelanggaran Administratif dilakukan oleh gubernur maka Pejabat yang berwenang mengenakan Sanksi Administrasi yaitu mentai yang urusan pemerintahan dalam negeri. Dalam hal Pelanggaran Administratif dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga maka pejabat yang berwenang menge nakan Sanksi Administratif yaitu Presiden.

(1) Pejabat yang Berwenang Mengenakan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 mengenakan Sanksi Administratif kepada pejabat Pemerintahan yang Admiiristratif. melakukan Pelanggaran (3) (4) (s) (6) (2) Dalam

PRESIDEN R EPUALIK INDONESIA Dalam hal Pejabat yang Berwenang Mengenakan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengenakan Sanksi Administratif kepada Pej abat Pemerintahan yang melakukan Pelanggaran Administratif, Pejabat yang Berwenang tersebut dikenakan Sanksi Administratif oleh atasannya. Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 sama dengan jenis Sanksi Administratif yang seharusnya dikenakan kepada Pejabat Pemerintahan yang melakukan Pelanggaran Administratif. Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga mengenakan Sanksi Administratif terhadap pejabat Pemerintahan yang Administratif. melakukan Pelanggaran

Dugaan Pelanggaran Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berasal dari laporan: a. pengaduan; atau b. tindak lanjut hasil pengawasan. (2t f3t (4)

Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dapat dilakukan oleh Warga Masyarakat. Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (f) disampaikan kepada Atasan Pejabat. Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis yang memuat paling sedikit: a. nama dan alamat pihak yang mengadukan; b. nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang diadukan; c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan penyeienggaraan administrasi pemerintahan; dan d. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terj adinya pelanggaran. Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara manual atau secara elektronik. Atasan Pej abat menjamin kerahasiaan identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum.

Laporan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikal kepada Atasan Pejabat. (4) (s) (1) (2t

(1) Pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib ditindaklanjuti oleh Atasan Pejabat dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan pengaduan. Dalam melakukan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Atasan Pejabat wajib berkoordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja Atasan Pejabat tidak menindaklanjuti pengaduan masyarakat tanpa alasan yarrg sah, Pejabat Yang Berwenang Mengenakan Sanksi Administratif wajib menjatuhkan Sanksi Administratif kepada Atasan Pejabat sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Dalam hal pengaduan masyarakat tidak dilanjuti oleh Atasan Pejabat tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pejabat Yang Berwenang Mengenakan Sanksi Administratif wajib menyerahkan pengaduan masyarakat tersebut kepada aparat pengawasan intern pemerintah untuk dilakukan pemeriksaan. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya penyerahan pengaduan, aparat pengawasan intern pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas pengaduan tersebut. (1) (2t (3) Apabila

(1) PRESIDEN R EPUBL IK INDONESIA (3) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja aparat pengawasan. intern pemerintah tidak menindaklanjuti pengaduan masyarakat tanpa alasan yang sah, Pej abat Yang Berwenang Mengenakan Sanksi Administratif wajib menjatuhkan Sanksi Administratif kepada aparat pengawasan intern pemerintah sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Apabila dari hasil pemeriksaan atas pengaduan masyarakat sebagaimala dimaksud dalam Pasat 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) ditemukan unsur pidana, Atasan Pejabat dan aparat pengawasan intern pemerintah dalam waktu 5 (lima) hari kerja wajib menyerahkan pengaduan masyarakat tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja Atasan Pej abat dan aparat pengawasan intern pemerintah tidak menyerahkan pengaduan masyarakat yang ditemukan unsur pidana kepada aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Yang Berwenang Mengenakal Sanksi Administratif wajib menjatuhkan Sanksi Administratif kepada Atasan Pejabat dan aparat pengawasan intern pemerintah sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Masyarakat dapat menyampaikan dugaan Pelanggaran Administratif oleh Pejabat Pemerintahan kepada hukum. pengaduan atas yang dilakukan aparat penegak (2) Dalam... (2t (1)

(2t (3) (4) (s) PRESIDEN R EPUBL IK INDONESIA 19 Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan dari masyarakat diterima, aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (l), seteiah terlebih dahulu berkoordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah. Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses pemeriksaan lebih lanjut diserahkan kepada aparat pengawasan intern pemerintah. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja aparat penegak hukum tidak menyerahkan proses pemeriksaan lebih lanjut kepada aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa a-lasan yang sah, aparat penegak hukum diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangal. Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses pemeriksaan lebih lanjut ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Pemanggilan Pasal 2 1 (1) Pejabat Pemerintahan yang diduga melakukan Pelanggaran Administratif berdasarkan laporan pengaduan atau tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan. (2) Pemarrggilan

(3) PRESIDEN R EPUBLIK INDONESIA (2j Pemanggiiiu-t secara Bagian Ketiga Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Secara Langsung

Pejabat Pemerintahan yang diduga melakukan Pelanggaran Administratif ringan pemeriksaan dilakukan oleh Atasan Pejabat. tertulis bagi Pejabat Pemerintahan yang diduga melakukan pelanggaran Administratif, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. Apabila Pejabat Pemerintahan yang diduga melakukan Pelanggaran Administratif pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. Dalam menentukan tanggal pemeriksaan dalam surat pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan. Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat pemanggilan kedua pejabat Pemerintahan yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Atasan Pejabat yang berwenang menjatuhkan Sanksi Administratif berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. (41 (s) (1) (2) Pemeriksaan

(2t PRESIDEN R EPUALIK INDONES'A Pemeriksaan yang dilakukan oleh Atasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui: a. Keputusan dan/atau Tindakan itu benar-benar ada dan ditandatangani dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan; b. Keputusan telah memenuhi syarat sahnya Keputusan; c. faktor yang mendorong atau menyebabkan terbitnya dan/atau dilakukannya Keputusan dan/ atau Tindakan; dan d. dampak atau akibat dari Keputusan dan/atau Tindakan. Pemeriksaal harus dilakukan dengan teliti, objektif, dan didukung dengan data sehingga pejabat yang Berwenang Mengenakan Sanksi Administratif dapat mengenakan sanksi dengan pertimbangan yang seksama tentang sanksi yang dikenakan kepada Pej abat Pemerintahan. Pemeriksaan yang diiakukan oleh Atasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup.

Yang dimaksud dengan "tim ad ho|' adalah tim yang bersifat sementara dan bertugas membantu Atasan pejabat untuk melakukan verihkasi terhadap dugaan pelanggaran Administratif yang terdiri dari unsur pengawasan, unsur kepegawaian, dan unsur lain yang menangani atau memiliki keterkaitan dengan ruang lingkup Pelanggaran Administratif yang dilakukan.

Pemeriksaan internal dilakukal oleh aparat pcngawaszrn intern pemerintah. pasal 25 Pejabat Pemerintahan yang diduga melakukan Pelanggaran Administratif sedang pemeriksaan dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Cukup jelas.

Dalam hal Pejabat Pemerintahan yang diduga melakukan Pelanggaran Administratif adalah bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/ atau wakil walikota, pemeriksaan dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah provinsi/daerah selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Dalam hal Pejabat Pemerintahan yang diduga melakukan Pelanggaran Administratif adalah gubernur dan/atau wakil gubernur, pemeriksaan dilakukan oleh aparat pengawasan intern kementeriarr yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

(1) Dalam ha1 Pej abat Pemerintahan yang diduga melakukan Pelanggaran Administratif adalah menteri, pemeriksaan dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah yang ditunjuk oleh Presiden. (2) Dalam

#*o] E-) -r:lg; PRESIDEN i:t ai,:ruaL li( tNDoNESIA (2) Dalam hal Pejabat Pemerintahan yang diduga melakukan Pelanggaran Administratif adalah pimpinan lembaga, maka pemeriksaan dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah lembaga. pasal 29 Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bertugas: a. b. melakukan klarifikasi dan validasi terhadap laporan; mengumpulkan fakta, data, dan/atau keterangan Iain; dan memberikan pertimbangan kepada Atasal pejabat raengenai hasil pemeriksaan termasuk pengenaan sanksinya.

Cukup jelas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, aparat pengawasan intern pemerintah berwenang: a. memanggil dan meminta keteralgan dari pelapor: dan b. memanggil dan memeriksa Pejabat pemerintahan yang dilaporkan dan/atau diduga melakukan Peianggaran Administratif. pasal 3 1 Apabila diperlukan, aparat pengawasan intern pemerintah atau Pej abat yang Berwenang Mengenakan Sanksi Administratif dapat meminta keterangan dari pihak 1ain.

Cukup jelas. Pa sa,l 32 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud "secara tertutup" adalah hanya diketahui dan dihadiri oleh Pejabat Pemerintahan yang diperiksa dan aparat pengawasan intern pemerintah. Ayat (a) Jika hasil kesimpulan pemeriksaan menyatakan bahwa Pelanggarar Administratif yang diduga dilakukan oleh Pejabat Pemerintahal tidak terbukti maka dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan dilakukan rehabilitasi nama baik Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan. Ayat (s)

PRESIDEN R EPUBLIK INDONESIA Ayat (s) Cukup je1as. Ayat (6) Cukup jelas.

(1) Sebelum melakukan pemeriksaan, aparat pengawasan intern pemerintah mempelajari tebih dahulu dengan seksama laporan, bahan, atau data mengenai Pelanggaran Administratif yang diduga dilakukan oleh Pejabat pemerintahan yang bersangkutan. (2) Pemeriksaan

(2t (3) (4t (s) (6) PRESIDEN R EPUBLIK INDONESIA Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti, objektif, dan didukung dengan data. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertutup. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam BAPK dengan lampiran data sebagai pertimbangan pengenaan jenis Sanksi Administratif yang akan dijatuhkan kepada Pejabat Pemerintahan dimaksud. BAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (41 ditandatangani oleh Pejabat yang memeriksa dan Pej abat Pemerintahan yang diperiksa. Dalam hal Pejabat Pemerintahan yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) BAPK tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk pengenaan Sanksi Administratif.

Hasil pemeriksaan dari aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (4) dapat berupa: a. tidak terdapat kesalahan; b. terdapat kesalahan adrninistratif; atau c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

(1) Dalam hal terjadi kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf c bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang, Badan melakukan pengembalian uang ke kas negara/ daerah. (2) Dalam.

(21 (3) PRESIDEN R EPUBLIK INDONESIA Dalam hal terjadi kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf c karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang, Pejabat Pemerintahait rnelakukan pengernbalian uang ke kas negara ldaerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian uang ke kas negara dan tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat pemerintahan akibat kerugian yang ditimbulkan dari Keputusan dan/atau Tindakan yang dibatalkan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

Dalam hal Badan dan/atau pejabat pemerintahan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang mengenakan Sanksi Administratif, Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan tata usaha negara untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.

Dalam hal terjadi kerugian keuangan negara bukan untuk melindungi kepentingan umum, dilakukan dengan iktikad tidak baik, dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan, serta ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, selain dilakukan pengembalian uang ke kas negara/daerah, aparat pengawasan intern pemerintah melaporkan dan menyerahkal proses lebih lanjut kepada aparat penegak hukum. Pasal 37.

PRESIDEN R EPUBL IK INDONESIA

Pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.

Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, apatat pengawasan intern pemerintah dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur kepegawaian dal unsur lain sesuai kebutuhan. Bagian Kelima Pengenaan Sanksi Administratif

Hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 menjadi pertimbangan bagi Pejabat yang Berwenang dalam mengenakan Sanksi Administratif. Keputusan pengenaan Sanksi Administratif harus disebutkan jenis pelanggaran dan sanksi yang dikenakan kepada Pejabat Pemerintahan yang melakukan Pelanggaran Administratif.

Cukup je1as. Pasal 4 1

PRESIDEN R EPUBLIK INDONESIA Pasal 4 1 Cukup jelas.

( 1) Setiap pengenaan Sanksi Administratif ditetapkan dengan keputusan pejabat yang Berwenang Mengenakan Sanksi Administratif. (21 Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang Berwenang Mengenakan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan yang dikenakan Sanksi Administratif. Penyampaian keputusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak keputusan ditetapkan. Dalam hal Pejabat Pemerintahan yang dikenai Sanksi Administratif tidak hadir saat penyampaian keputusan Sanksi Administratif, keputusan dikirim kepada Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan ,,ketentuan mengenai pengenaan sanksi,, meliputi ketentuan mengenai pejabat yang berwenang yang menjatuhkan sanksi dan tata cara penjatuhan sanksi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang_undangan mengenai pemerintahan daerah.

Pada saat peraturan pemerintah ini berlaku, semua Pelanggaran Administratif yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat Pelanggaran Administratif dilakukan. Apabila terjadi Pelanggaran Administratif sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan belum dilakukan pemeriksaan maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Sanksi Administratif yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan sedang dijalani oleh Pejabat Pemerintahan dinyatakan tetap berlaku.

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5943