TATA CARA PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pengumpulan sumbangan masyarakat adalah penghimpunan dan/atau pemberian sumbangan masyarakat yang sah dan tidak mengikat baik berupa barang, uang, dan/atau surat berharga yang dilakukan atau diterima oleh menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya bagi kepentingan penanganan fakir miskin.

2. Penggunaan sumbangan masyarakat adalah pemanfaatan dan penyaluran sumbangan masyarakat yang dilakukan oleh menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya bagi kepentingan penanganan fakir miskin.

3. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

4. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

5. Lembaga . . .

1. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

(1) Pengumpulan dan penggunaan sumbangan

masyarakat merupakan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat dalam pendanaan untuk penanganan fakir miskin.

(2) Pengumpulan dan penggunaan sumbangan

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari kegiatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penanganan fakir miskin.

(2) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

• barang;

• uang . . .

• uang; dan/atau

• surat berharga.

Bagian Kesatu

Umum

Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 dikumpulkan secara:

• langsung; atau

• tidak langsung.

(1) Sumbangan masyarakat yang dikumpulkan secara

langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan sumbangan berupa barang, uang, dan/atau surat berharga yang diterima secara langsung oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

(2) Sumbangan masyarakat yang dikumpulkan secara

tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sumbangan berupa barang, uang, dan/atau surat berharga yang dikumpulkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melalui kegiatan sosial.

Pasal 6 . . .

Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 berasal dari:

• dalam negeri; dan/atau

• luar negeri.

Pengumpulan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara selektif.

Seluruh hasil pengumpulan sumbangan masyarakat yang diterima oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dikelola sesuai dengan mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bagian Kedua

Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat Dalam Negeri

(1) Menteri berwenang mengumpulkan sumbangan

masyarakat dari masyarakat dalam negeri yang lingkup wilayah pengumpulannya lebih dari 1 (satu) provinsi.

(2) Menteri . . .

(2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

mendelegasikan kewenangannya kepada kepala satuan kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

(1) Gubernur berwenang mengumpulkan sumbangan

masyarakat dari masyarakat dalam negeri yang lingkup wilayah pengumpulannya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi.

(2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat mendelegasikan kewenangannya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan sosial di provinsi.

(1) Bupati/walikota berwenang mengumpulkan

sumbangan masyarakat dari masyarakat dalam negeri yang lingkup wilayah pengumpulannya 1 (satu) kabupaten/kota.

(2) Bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada

kepala satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan sosial di kabupaten/kota.

Sumbangan masyarakat yang dikumpulkan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 diperoleh secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 13 . . .

Sumbangan masyarakat yang berasal dari masyarakat dalam negeri dapat diterima atau ditolak oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya dengan melakukan verifikasi.

(1) Sumbangan masyarakat yang berasal dari

masyarakat dalam negeri yang berupa barang dikelola oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

(1) Sumbangan masyarakat yang berasal dari

masyarakat dalam negeri yang berupa uang diserahkan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melalui rekening tersendiri yang dibuka oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pembukaan . . .

(2) Pembukaan rekening tersendiri oleh Menteri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(3) Pembukaan rekening tersendiri oleh gubernur atau

bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan tentang pengelolaan uang negara/daerah.

(1) Sumbangan masyarakat yang berasal dari

masyarakat dalam negeri yang berupa surat berharga dicatat sebagai penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat Luar Negeri

(1) Sumbangan masyarakat yang berasal dari

masyarakat luar negeri hanya dapat diperoleh secara langsung.

(2) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 18 . . .

Sumbangan masyarakat yang berasal dari luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengumpulan sumbangan dari masyarakat dalam penanganan fakir miskin diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu

Penggunaan

(1) Menteri menetapkan kebijakan nasional penggunaan

hasil pengumpulan sumbangan masyarakat.

(2) Gubernur menetapkan kebijakan penggunaan hasil

pengumpulan sumbangan masyarakat untuk wilayah provinsi dengan berpedoman pada kebijakan nasional.

(3) Bupati/walikota menetapkan kebijakan penggunaan

hasil pengumpulan sumbangan masyarakat untuk wilayah kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan nasional dan provinsi.

Pasal 21 . . .

(1) Penggunaan hasil pengumpulan sumbangan

masyarakat berupa barang, uang dan/atau surat berharga diperuntukkan bagi penanganan fakir miskin.

(2) Hasil pengumpulan sumbangan masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa:

• barang hanya diperuntukkan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk disalurkan kepada Fakir Miskin;

• uang dan/atau surat berharga diperuntukkan bagi perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, dan/atau Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk disalurkan kepada Fakir Miskin.

(3) Penggunaan sumbangan masyarakat hanya

diperuntukkan bagi penanganan fakir miskin yang tidak mendapatkan alokasi anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Hasil sumbangan masyarakat tidak boleh dipergunakan untuk biaya operasional kegiatan dalam penanganan fakir miskin.

Pasal 23 . . .

Kebijakan penggunaan hasil pengumpulan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sebagai dasar pelaksanaan penanganan fakir miskin oleh Kepala satuan kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, kepala satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan sosial di provinsi, atau kepala satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan sosial di kabupaten/kota.

Hasil pengumpulan sumbangan masyarakat digunakan untuk penanganan fakir miskin yang dilaksanakan dalam bentuk:

• pengembangan potensi diri;
• bantuan pangan dan sandang;
• penyediaan pelayanan perumahan;
• penyediaan pelayanan kesehatan;
• penyediaan pelayanan pendidikan;
• penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
• bantuan hukum; dan/atau
• pelayanan sosial.

(1) Sumbangan masyarakat untuk penanganan fakir

miskin yang berupa barang, uang, dan/atau surat berharga harus digunakan sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan penerima bantuan bagi kepentingan penanganan fakir miskin.

(2) Penggunaan . . .

(2) Penggunaan barang, uang, dan/atau surat berharga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dan dibukukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penggunaan sumbangan masyarakat dalam penanganan fakir miskin diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Permohonan

(1) Permohonan penggunaan hasil pengumpulan

sumbangan masyarakat untuk penanganan fakir miskin dapat diajukan langsung oleh:

• perseorangan;

• keluarga;

• kelompok;

• masyarakat; dan/atau

• Lembaga Kesejahteraan Sosial.

(2) Permohonan penggunaan sumbangan masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan proposal kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Proposal . . .

(3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling

sedikit memuat uraian singkat mengenai tujuan penggunaan sumbangan masyarakat.

(4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

melampirkan:

• identitas pemohon penerima sumbangan masyarakat;

• rekomendasi penerima sumbangan masyarakat dari satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan sosial; dan

• surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat lain yang setingkat di tempat tinggal pemohon penggunaan sumbangan masyarakat.

(5) Dalam hal penerima sumbangan masyarakat tidak

memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, penerima dapat melampirkan dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

(6) Dalam hal terjadi keadaan darurat, permohonan

penggunaan sumbangan masyarakat dilakukan hanya dengan surat rekomendasi dari satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan sosial setempat.

(7) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) diberikan berdasarkan hasil verifikasi dari satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan sosial setempat.

Pasal 28 . . .

(1) Selain proses permohonan yang diajukan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pemohon dapat mengajukan permohonan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial.

(2) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan penggunaan sumbangan masyarakat kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat:

• memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;

• memiliki pengurus;

• terdaftar pada instansi sosial;

• rekomendasi dari instansi sosial;

• daftar calon penerima sumbangan;

• rencana pelaksanaan kegiatan yang telah mendapat persetujuan dari instansi sosial; dan

• nomor rekening bank Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak melaksanakan penggunaan sumbangan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (3) huruf f dikenakan sanksi administratif.

Pasal 30 . . .

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 berupa:

• peringatan tertulis;
• penghentian pemberian sumbangan masyarakat;
• tidak memberikan sumbangan masyarakat pada permohonan berikutnya; dan/atau
• pencabutan izin operasional.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pemberian sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Sebelum memberikan persetujuan terhadap

permohonan penggunaan hasil pengumpulan sumbangan masyarakat Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat membentuk tim yang bersifat ad hoc.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas

memberikan saran atau pertimbangan, memeriksa, memproses, menyeleksi, dan menelaah permohonan yang diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

(1) Tim wajib memeriksa, memproses, menyeleksi, dan

menelaah permohonan, dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) lengkap diterima.

(2) Hasil . . .

(2) Hasil seleksi dan telaahan tim sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebagai pertimbangan dalam pemberian persetujuan atau penolakan permohonan penggunaan sumbangan masyarakat.

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib

menyampaikan persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan penggunaan sumbangan masyarakat dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak pertimbangan dari tim diterima.

Dalam hal permohonan penggunaan hasil pengumpulan sumbangan masyarakat disetujui oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya bantuan berupa uang, barang, dan/atau surat berharga dapat disalurkan kepada pemohon penggunaan sumbangan masyarakat.

Dalam hal permohonan penggunaan hasil pengumpulan sumbangan masyarakat ditolak, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pertimbangan dari tim diterima.

Pasal 35 . . .

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan penggunaan hasil pengumpulan sumbangan masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.

PENGAWASAN

(1) Sumbangan masyarakat untuk pendanaan

penanganan fakir miskin digunakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel yang meliputi pengumpulan, penggunaan, pelaporan, pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi.

(2) Penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang sosial wajib menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan dalam penggunaan sumbangan masyarakat untuk penanganan fakir miskin.

(2) Satuan . . .

(2) Satuan kerja perangkat daerah yang menangani

urusan sosial di provinsi dan satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan sosial di kabupaten/kota wajib menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan dalam penggunaan sumbangan masyarakat untuk penanganan fakir miskin.

(3) Laporan keuangan penggunaan sumbangan

masyarakat untuk penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan.

(1) Lembaga Kesejahteraan Sosial wajib

menyampaikan laporan pelaksanaan penggunaan sumbangan masyarakat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota yang memberikan bantuan setelah bantuan diterima dan selesai digunakan.

(1) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak

menyampaikan laporan pelaksanaan penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenakan sanksi administratif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara

pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 40 . . .

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan sumbangan masyarakat bagi kepentingan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan melalui:

• sosialisasi;
• komunikasi;
• informasi; dan/atau
• edukasi.

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan sumbangan masyarakat bagi kepentingan penanganan fakir miskin.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati/walikota mempunyai tugas:

• melakukan pengawasan atas pemberian sumbangan masyarakat;

• menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian sumbangan masyarakat dan penyaluran dana sumbangan masyarakat;

• melakukan . . .

• melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian sumbangan masyarakat dan penyaluran dana sumbangan masyarakat yang dilaporkan oleh masyarakat; dan

• mengusulkan sanksi administratif kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota atas terjadinya penyimpangan pemberian sumbangan masyarakat dan/atau penyaluran dana sumbangan masyarakat.

(3) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan sumbangan masyarakat bagi kepentingan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2015

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2015

,

ttd.