Pasal 15

(1) Sumbangan masyarakat yang berasal dari

masyarakat dalam negeri yang berupa uang diserahkan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melalui rekening tersendiri yang dibuka oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pembukaan . . .

(2) Pembukaan rekening tersendiri oleh Menteri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(3) Pembukaan rekening tersendiri oleh gubernur atau

bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan tentang pengelolaan uang negara/daerah.