Pasal 10

(1) Gubernur berwenang mengumpulkan sumbangan

masyarakat dari masyarakat dalam negeri yang lingkup wilayah pengumpulannya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi.

(2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat mendelegasikan kewenangannya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan sosial di provinsi.