Peraturan Badan Nomor 5-pojk-05 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin.

2. Penjaminan Ulang adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah yang telah menjamin pemenuhan kewajiban finansial Terjamin.

3. Lembaga Penjaminan adalah Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang, dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.

4. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan.

5. Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah.

6. Perusahaan Penjaminan Ulang adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang.

7. Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang berdasarkan Prinsip Syariah.

8. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Lembaga Keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

9. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh Lembaga Keuanganberdasarkanpersetujuan atau kesepakatan antara Lembaga Keuangan dengan pihak lain. www.djpp.kemenkumham.go.id

10. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA.

11. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja di kantor pusat Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang yang berfungsi sebagai kantor pusat dari kantor cabang dan/atau kantor selain kantor cabang yang menjalankan kegiatan usaha Penjaminan atau Penjaminan Ulang berdasarkan Prinsip Syariah.

12. Lembaga Keuangan adalah bank dan lembaga keuangan bukan bank.

13. Kantor Cabang adalah kantor Lembaga Penjaminan yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat.

14. Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang telah memberikan fasilitas finansial kepada Terjamin.

15. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh fasilitas finansial dari Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

16. Sertifikat Penjaminan adalah bukti persetujuan Penjaminan dari Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah kepada Penerima Jaminan atas kewajiban finansial Terjamin.

17. Direksi: a. bagi Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum Perusahaan Umum adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai badan usaha milik negara; b. bagi Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perseroan terbatas; c. bagi Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perkoperasian.

18. Dewan Komisaris: a. bagi Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum Perusahaan Umum adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai badan usaha milik negara; b. bagi Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perseroan terbatas; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. bagi Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perkoperasian. 19. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ Lembaga Penjaminan yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha yang dilaksanakan Lembaga Penjaminan agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 20. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Lembaga Penjaminan hanya dapat melakukan kegiatan usaha setelah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangansesuai dengan format dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan harus dilampiri dengan: a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang, yang paling sedikit memuat:

1. nama, tempat kedudukan, dan lingkup wilayah operasional;
2. kegiatan usaha sebagai Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Ulang, Perusahaan Penjaminan Syariah, atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
3. permodalan;
4. kepemilikan; dan
5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah bagi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. www.djpp.kemenkumham.go.id

b. data Direksi dan Dewan Komisaris meliputi:

1. 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;

2. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;

3. daftar riwayat hidup; dan

4. surat pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris akan mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

5. surat pernyataan bahwa: a) Direksi Lembaga Penjaminan tidak melakukan rangkap jabatan pada Lembaga Penjaminan atau badan usaha lain; atau b) Dewan Komisaris Lembaga Penjaminan tidak melakukan rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjaminan atau badan usaha lain.

6. surat keterangan atau bukti tertulis berpengalaman di bidang Penjaminan atau perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya selama 2 (dua) tahun bagi salah satu Direksi.

7. bukti kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan. c. data pemegang saham atau anggota:

8. dalam hal pemegang saham adalah perorangan, dokumen yang dilampirkan adalah dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 serta surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan tindak pidana pencucian uang;

9. dalam hal pemegang saham adalah badan hukum, dokumen yang dilampirkan adalah: a) akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir yang telah berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan; b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir; c) dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 bagi pemegang saham dan Direksi badan hukum tersebut; dan d) surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari tindak pidana pencucian uang. www.djpp.kemenkumham.go.id

10. bukti kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan bagi pemegang saham pengendali Lembaga Penjaminan. d. Dokumen persyaratan Dewan Pengawas Syariah, bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, meliputi:

11. Surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA; dan

12. bukti kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan; e. struktur organisasi yang memiliki fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, fungsi pelayanan dan pengembangan informasi/database Terjamin; f. sistem dan prosedur kerja Lembaga Penjaminan; g. rencana kerja untuk tiga tahun pertama yang sekurang- kurangnya memuat:

13. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;

14. rencana kegiatan usaha Penjaminan atau Penjaminan Ulang dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan

15. proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Lembaga Penjaminan melakukan kegiatan operasional. h. Keterangan mengenai pegawai yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

16. Memiliki pengalaman dibidangPenjaminan (termasuk surety di bidang asuransi) atau pengalaman sebagai analis kredit paling sedikit 1 (satu) tahun;

17. pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan di bidang Penjaminan atau Lembaga Keuangan bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang; dan

18. pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan di bidang penjaminan atau penjaminan syariah bagi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah. i. fotokopi bukti pelunasan modal disetor atau setoran pokok dan sertifikat modaldalam bentuk deposito berjangka atas nama Lembaga Penjaminan yang bersangkutan pada: www.djpp.kemenkumham.go.id

19. salah satu bank umum di INDONESIA bagi Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang; atau

20. salah satu bank umum syariah di INDONESIA bagi Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah. j. Buktikesiapan operasional antara lain berupa:

21. daftar aset tetap dan inventaris;

22. bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa menyewa gedung kantor;

23. contoh formulir, termasuk Sertifikat Penjaminan yang akan digunakan untuk operasional Lembaga Penjaminan; dan

24. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

(1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan paling lama 45 (empat puluh lima) hari setelah dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterima secara lengkapdan benar. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dokumen; b. analisis kelayakan atas rencana kerja; dan c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penjaminan. (3) Penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan alasan penolakan.

(1) Lembaga Penjaminan yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal izin usaha ditetapkan. (2) Laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Direksi Lembaga Penjaminan kepada Otoritas Jasa Keuangandengan dilampiri fotokopi Sertifikat Penjaminan atau perjanjian kerja sama paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal dimulainya kegiatan operasional sesuai dengan format dalam Lampiran II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Penjaminan belum melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha yang telah dikeluarkan.

Nama Lembaga Penjaminan harus dicantumkan secara jelas dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1 yang dimulai dengan bentuk badan hukum diikuti kata: a. Penjaminan atau Jaminan, bagi Perusahaan Penjaminan; b. Penjaminan Ulang atau Jaminan Ulang, bagi Perusahaan Penjaminan Ulang; c. Penjaminan atau Jaminan serta diakhiri dengan kata syariah, bagi Perusahaan Penjaminan Syariah; atau d. Penjaminan Ulang atau Jaminan Ulang serta diakhiri dengan kata syariah, bagi Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.

(1) Modal disetor atau setoran pokok dan sertifikat modal Lembaga Penjaminan ditetapkan berdasarkan lingkup operasi yaitu nasional atau provinsi. (2) Jumlah modal disetor atau setoran pokok dan sertifikat modal Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah ditetapkan paling sedikit: a. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), untuk lingkup nasional; atau b. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), untuk lingkup provinsi. (3) Jumlah modal disetor atau setoran pokok dan sertifikat modal Perusahaan Penjaminan Ulang dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah ditetapkan paling sedikit Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(1) Bentuk badan hukum Lembaga Penjaminan adalah: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Perusahaan Umum; b. Perseroan Terbatas; atau c. Koperasi. (2) Lembaga Penjaminan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, sahamnya hanya dapat dimiliki oleh: a. warga negara INDONESIA; b. badan hukum INDONESIA; c. badan usaha asing; d. Pemerintah Pusat; dan/atau e. Pemerintah Daerah. (3) Badan usaha asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya dapat memiliki saham pada Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas. (4) Total kepemilikan asing pada Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyaksebesar 49% (empat puluh sembilan per seratus) dari modal disetor. (5) Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan UlangSyariah yang berbentuk badan hukum Koperasi hanya dapat dimiliki oleh gabungan Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah yang berbentuk badan hukum Koperasi.

(1) Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum INDONESIA, jumlah penyertaan modal pada Lembaga Penjaminan ditetapkan paling banyak sebesar: a. ekuitas badan hukum yang bersangkutan apabila tidak terdapat penyertaan lain; atau b. ekuitas badan hukum yang bersangkutan dikurangi jumlah penyertaan lain yang telah dilakukan apabila terdapat penyertaan lain. (2) Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan: a. penjumlahan dari modal disetor, cadangan, dan laba, dikurangi kerugian, dalam hal Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan perusahaan umum; atau www.djpp.kemenkumham.go.id

b. penjumlahan dari setoran pokok, sertifikat modal, dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, dalam hal Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum koperasi.

(1) Pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris Lembaga Penjaminan paling kurang harus memenuhi persyaratan: a. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan; b. tidak tercantum dalam DTL di sektor perbankan; c. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan dan/atau tindak pidana di bidang ekonomi atau sektor keuangan; d. setoran modal bagi pemegang saham:

1. tidak berasal dari pinjaman dan tindak pidana pencucian uang bagi pemegang saham perorangan;
2. tidak berasal dari tindak pidana pencucian uang bagi pemegang saham badan hukum. e. tidak pernah dikenakan sanksi administratif akibat pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan di bidang jasa keuangan; f. salah satu Direksi Lembaga Penjaminan harus memiliki pengalaman operasional di bidang Penjaminan, perbankan atau lembaga keuangan lainnya paling sedikit 2 (dua) tahun di tingkat manajerial; g. salah satu direksi harus memiliki pengalaman operasional di bidang Lembaga Keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah bagi Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah; dan h. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Dalam hal pemegang saham Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf f dan huruf g berlaku bagi pemegang saham dan Direksi dari Perseroan Terbatas tersebut. (3) Dalam hal pemegang saham Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum Koperasi, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf f dan huruf g berlaku bagi pengurus Koperasi tersebut. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Direksi Lembaga Penjaminan dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Penjaminan atau badan usaha lain. (2) Dewan Komisaris Lembaga Penjaminan dilarang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjaminan atau badan usaha lain.

(1) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang dapat melakukan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dengan membentuk Unit Usaha Syariah. (2) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang yang membentuk Unit Usaha Syariah dalam anggaran dasarnya wajib memuat ketentuan mengenai maksud dan tujuan perusahaan untuk menjalankan usaha Penjaminan atau usaha Penjaminan Ulang termasuk menjalankan sebagian usaha Penjaminan atau Penjaminan Ulang berdasarkan prinsip Syariah. (3) Pembentukan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan. (4) Untuk mendapat izin pembentukan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang harus memenuhi persyaratan: a. melakukan perubahan anggaran dasar yang menyatakan maksud dan tujuan perusahaan menjalankan usaha Penjaminan atau usaha Penjaminan Ulang termasuk usaha dengan Prinsip Syariah; b. memiliki Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA dengan ketentuan:

1. diangkat dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota;

2. memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. c. memiliki calon pimpinan Unit Usaha Syariah dengan memenuhi ketentuan:

3. mempunyai pengalaman di bidang manajerial paling kurang 1 (satu) tahun; www.djpp.kemenkumham.go.id

4. mempunyai pengetahuan di bidang Penjaminan syariah dan/atau ekonomi syariah;

5. menyampaikan surat pernyataan:

1. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan;
2. tidak tercantum dalam DTL di sektor perbankan;
3. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan dan/atau tindak pidana di bidang ekonomi atau sektor keuangan;
4. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan 5) tidak pernah dikenakan sanksi administratif akibat pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. d. menyisihkan modal kerja untuk pembentukan Unit Usaha Syariah yang ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota, sebesar:

1. Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk Unit Usaha Syariah dari Perusahaan Penjaminan; atau

2. Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk Unit Usaha Syariah dari Perusahaan Penjaminan Ulang; modal kerja dimaksud harus telah disetor penuh pada bank umum syariah dan telah dilegalisasi oleh bank penerima setoran serta masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin Unit Usaha Syariah. e. memiliki sistem akuntansi dan sistempengelolaan data yangmemenuhi fungsi pengendalian intern yang terpisah bagi Unit Usaha Syariah; (5) Untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang harus mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan: a. dokumen bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); b. dokumen pendukung lainnya meliputi : www.djpp.kemenkumham.go.id

3. uraian tugas dan wewenang pimpinan unit syariah dalam kegiatan Penjaminan atau Penjaminan Ulang, penetapan imbal jasa Penjaminan, penetapan besarnya komisi, dan penyelesaian klaim;

4. neraca pembukaan, yang dilengkapi dengan bukti pendukungnya;

5. data bagi calon pimpinan unit syariah meliputi: a) 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4x6 cm; b) fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yangmasih berlaku; c) daftar riwayat hidup; dan d) surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c angka 3.

(1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Unit Usaha Syariah diberikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap dan benar. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dokumen; b. analisis kelayakan atas rencana kerja; dan c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penjaminan. (3) Penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan alasan penolakan.

(1) Unit Usaha Syariah yang telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal izin dikeluarkan. (2) Laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangandengan dilampiri fotokopi Sertifikat Penjaminan atau perjanjian kerja sama paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal dimulainya kegiatan operasional sesuai dengan format dalam Lampiran III Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Apabilasetelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Usaha Syariah belum melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izinUnit Usaha Syariah yang telah dikeluarkan.

(1) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang dapat menghentikan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pencabutan izin Unit Usaha Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Penghentian kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah yang dijalankan oleh Unit Usaha Syariah wajib memenuhi ketentuan: a. tidak merugikan kepentingan terjamin dan penerima jaminan; b. memberitahukan kepada penerima jaminan; c. mengalihkan portofolio Penjaminan syariah ke Perusahaan Penjaminan Syariah atau Unit Usaha Syariah lainnya; dan d. menyelesaikan kewajiban yang dimiliki. (3) Permohonan pencabutan izin Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan: b. asli keputusan izin pembukaan Unit Usaha Syariah; c. alasan penutupan; dan d. bukti pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Pencabutan izin Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap dan benar.

(1) Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Dewan Pengawas Syariah. (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA. (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Rangkap jabatan sebagai Direksi atau Komisaris pada Lembaga Penjaminan dan/atau pimpinan Unit Usaha Syariah; dan b. Rangkap jabatan sebagai Dewan pengawas Syariah pada lebih dari 2 (dua) badan usaha lain. (4) Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada Direksi agar kegiatan usahanya sesuai dengan Prinsip Syariah. (5) Tugas pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk: a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Lembaga Penjaminan terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA. b. menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Lembaga Penjaminan. c. mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA. (6) Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Direksi wajib melaporkan setiap perubahan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan modal kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal diterimanya persetujuan atau pencatatan perubahan dimaksud dari instansi yang berwenang. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan sesuai dengan format Lampiran IV, Lampiran V, atau Lampiran VI Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini serta wajib dilampiri dengan: a. bukti perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disahkan atau dilaporkan kepada instansi berwenang dan/atau didaftarkan dalam Daftar Perusahaan; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. dokumen data Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau data pemegang saham dan/atau Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan/atau huruf c dan/atau huruf d; dan/atau c. fotokopi bukti tambahan modal dalam bentuk deposito berjangka atas nama Lembaga Penjaminan pada salah satu bank umum di INDONESIA dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama proses pelaporan perubahan modal.

(1) Direksi wajib melaporkan perubahan nama Lembaga Penjaminan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diperolehnya surat persetujuan perubahan nama dari instansi berwenang, dengan menggunakan format dalam Lampiran VII Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan harus dilampiri dokumen: a. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota atau penetapan dari instansi yang berwenang mengenai perubahan nama Lembaga Penjaminan; b. bukti perubahan nama yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang; dan c. NPWP atas nama Lembaga Penjaminan yang baru. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN pencatatan perubahan nama Lembaga Penjaminan dengan keputusan Dewan Komisoner Otoritas Jasa Keuangan mengenai perubahan nama Lembaga Penjaminan.

(1) Direksi wajib melaporkan Perubahan bentuk badan hukum Lembaga Penjaminan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diperolehnya surat persetujuan perubahan bentuk badan hukum dari instansi berwenang sesuai dengan format dalam Lampiran VIII Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan dilampiri dokumen: a. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai perubahan bentuk badan hukum Lembaga Penjaminan; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. bukti perubahan bentuk badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang; c. berita acara pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru; dan d. NPWP atas nama Lembaga Penjaminan yang baru. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN pencatatan perubahan bentuk badan hukum Lembaga Penjaminan dengan keputusan Dewan Komisoner Otoritas Jasa Keuangan mengenai perubahan bentuk badan hukum Lembaga Penjaminan.

(1) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang dapat melakukan penggabungan dengan satu atau lebih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang dan membubarkan Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang lainnya tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. (2) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang dapat melakukan peleburan dengan satu atau lebih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang dengan cara mendirikan satu Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang baru dan membubarkan Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang yang melakukan peleburan. (3) Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang akan melakukan penggabungan atau peleburan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Untuk memperoleh persetujuan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulangharus mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format dalam Lampiran IX Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan rancangan penggabungan atau peleburan yang paling kurang memuat: a. rencana penyelesaian hak dan kewajiban dari Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulangyang akan melakukan penggabungan atau peleburan dengan tidak mengurangi hak Penerima Jaminan atau Terjamin;dan b. laporan keuangan proforma dari Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulangyang menerima penggabungan atau hasil peleburan dan memenuhi ketentuan tingkat Gearing Ratio yang diperkenankan. (3) Hak dan kewajiban yang timbul dari semua obyek Penjaminan yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulangsetelah melakukan penggabungan atau peleburan, menjadi tanggung jawab Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang baru hasil penggabungan atau peleburan.

(1) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang hasil penggabungan, wajib melaporkan hasil pelaksanaan penggabungan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format dalam Lampiran X dan wajib dilampiri dokumen: a. Fotokopi perubahan anggaran dasar Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang bagi yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi; b. PERATURAN PEMERINTAH mengenai pendirian berikut perubahannya bagi Lembaga Penjaminan yang berbentuk Perusahaan Umum; c. susunan organisasi dan kepengurusan Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang hasil penggabungan; d. NPWP Lembaga Penjaminan, Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham; dan e. alamat lengkap Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang hasil penggabungan. (2) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang hasil peleburan, wajib melaporkan hasil pelaksanaan peleburan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format dalam Lampiran XI dan wajib dilampiri dokumen: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. fotokopi anggaran dasar Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang bagi yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi; b. PERATURAN PEMERINTAH mengenai pendirian bagi Lembaga Penjaminan yang berbentuk Perusahaan Umum; c. susunan organisasi dan kepengurusan Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang hasil peleburan; d. NPWP Lembaga Penjaminan, Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham; dan e. alamat lengkap Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang hasil peleburan. (3) Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)harus disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal diterimanya persetujuan atau pencatatan perubahan anggaran dasardari instansi yang berwenang atau sejak tanggal ditetapkannya PERATURAN PEMERINTAH. (4) Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang yang melakukan penggabungan setelah mendapatkan laporan hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang yang melakukan peleburan dan menerbitkan izin usaha Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang hasil peleburan setelah mendapatkan laporan hasil peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Kantor pusat dan Kantor Cabang dari Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang yang menggabungkan diri dapat diberlakukan sebagai Kantor Cabang Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang hasil penggabungan. (2) Salah satu kantor pusat dari Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang yang meleburkan diri dapat diberlakukan sebagai kantor pusat Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang hasil peleburan. (3) Kantor pusat dan Kantor Cabang dari Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang yang meleburkan diri dapat diberlakukan sebagai Kantor Cabang Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang hasil peleburan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dapat melakukan penggabungan dengan satu atau lebih Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dan membubarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah lainnya tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. (2) Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dapat melakukan peleburan dengan satu atau lebih Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dengan cara mendirikan satu Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah baru dan membubarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang melakukan peleburan. (3) Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang akan melakukan penggabungan atau peleburan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (4) Ketentuan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 mutatis mutandis berlaku bagi Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang akan melakukan penggabungan atau peleburan.

(1) Pengambilalihan dapat dilakukan dengan mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham Lembaga Penjaminan lain sehingga mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Lembaga Penjaminan tersebut. (2) Pelaksanaan pengambilalihan terhadap Lembaga Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. pelaksanaan pengambilalihan tidak mengakibatkan berkurangnya hak Penerima Jaminan atau hak Lembaga Penjaminan; b. pelaksanaan pengambilalihan wajib memenuhi ketentuan Gearing Ratio Usaha Produktif dan total Gearing Ratio sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

c. pelaksanaan pengambilalihan harus tetap memenuhi ketentuan mengenai pembatasan atas investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.

Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Lembaga Penjaminan dapat membuka Kantor Cabang di wilayah negara Republik INDONESIA sesuai lingkup wilayah operasionalnya. (2) Untuk dapat membuka Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjaminan wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format dalam Lampiran XII Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan harus dilampiri dengan: a. hasil studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat potensi ekonomi, peluang pasar, dan proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan; b. bukti penguasaan gedung kantor; dan c. sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan personalia termasuk nama calon kepala Kantor Cabang serta jumlah karyawan. (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap dan benar. (5) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembukaan kantor cabang, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c. www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal dikeluarkan izin Otoritas Jasa Keuangan. (7) Laporan pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang wajib disampaikan oleh Direksi Lembaga Penjaminan kepada Otoritas Jasa Keuanganyang dilampiri dengan fotokopi Sertifikat Penjaminan atau perjanjian kerja sama paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal pembukaan sesuai dengan format dalam Lampiran XIII Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Lembaga Penjaminan tidak melaksanakan pembukaan Kantor Cabang, Otoritas Jasa Keuangan membatalkan izin pembukaan Kantor Cabang yang telah ditetapkan.

Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai kewenangan antara lain: a. MEMUTUSKAN penutupan perjanjian penjaminan; b. menandatangani Sertifikat Penjaminan; dan c. MENETAPKAN untuk membayar atau menolak klaim.

(1) Penutupan Kantor Cabang Lembaga Penjaminan wajib mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Permohonan penutupan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format dalam Lampiran XIV Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan disertai: a. alasan penutupan; dan b. surat pernyataan dari Direksi bahwa seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada Penerima Jaminan dan pihak lainnya menjadi tanggung jawab Lembaga Penjaminan. (3) Persetujuan atau penolakan penutupan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap dan benar. (4) Pelaksanaan penutupan kantor yang telah mendapat izin penutupan, dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal diterimanya izin penutupan dari Otoritas Jasa Keuangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Pelaksanaan penutupan kantor yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Lembaga Penjaminan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal penutupan.

(1) Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan cara menugaskan kantor cabang konvensional dengan memberikan otoritas kesyariahan (sharia authority channeling). (2) Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang menugaskan kantor cabang konvensional dengan memberikan otoritas kesyariahan (sharia authority channeling) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan penugasan otoritas kesyariahan (sharia authority channeling). (3) Kepala kantor cabang konvensional yang diberikan otoritas kesyariahan (sharia authority channeling) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mempunyai pengetahuan di bidang Penjaminan syariah dan/atau ekonomi syariah.

(1) Perubahan alamat kantor wajib dilaporkan secara tertulis oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pelaksanaan perubahan sesuai dengan format dalam Lampiran XV Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Perubahan alamat kantor sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah lingkup provinsi, hanya dapat dilakukan dalam provinsi yang sama.

(1) Pencabutan Izin Usaha Lembaga Penjaminan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Lembaga Penjaminan: a. bubar; b. dikenakan sanksi administratif pencabutan izin usaha; c. tidak lagi menjadi Lembaga Penjaminan; d. bubar sebagai akibat melakukan Penggabungan atau Peleburan; atau e. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Lembaga Penjaminan bubar karena: a. keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota; b. jangka waktu berdirinya perusahaan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir; c. putusan pengadilan; atau d. keputusan pemerintah.

Dalamhal Lembaga Penjaminan bubar karena keputusan rapat umum pemegang saham, likuidator harus melaporkan hasil rapat umum pemegang saham kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah rapat umum pemegang saham dilaksanakan.

(1) Dalam hal Lembaga Penjaminan bubar berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan pemerintah, likuidator atau penyelesai harus melaporkan pembubaran tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau diterimanya keputusan pemerintah. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri dengan: a. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau b. keputusan pemerintah. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Lembaga Penjaminan yang melakukan perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Lembaga Penjaminan harus melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya persetujuan atas perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri dengan dokumen: a. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota; dan b. perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang atau PERATURAN PEMERINTAH bagi Lembaga Penjaminan yang berbentuk badan hukum Perusahaan Umum.

(1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35, Otoritas Jasa Keuangan mencabut Izin Usaha Lembaga Penjaminan. (2) Pencabutan izin usaha Lembaga Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) wajib diikuti dengan pembubaran badan hukum.

(1) Lembaga Penjaminan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 19 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan; b. pembekuan kegiatan usaha; atau c. pencabutan Izin Usaha. (2) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 60 (enam puluh) hari. (3) Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Penjaminan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir serta Lembaga Penjaminan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha. (5) Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara tertulis dan berlaku selama 6 (enam) bulan sejak surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan. (6) Selama masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga Penjaminan: a. dilarang melakukan Penjaminan atau Penjaminan Ulang baru; dan b. tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala kewajiban termasuk kewajiban Penjaminan atau Penjaminan Ulang yang telah dilakukan sebagaimana tercantum dalam sertifikat penjaminan dan/atau perjanjian kerja sama. (7) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya. (8) Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lembaga Penjaminan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha dimaksud. (9) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lembaga Penjaminan tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Lembaga Penjaminan yang bersangkutan.

Lembaga Penjaminanyang menyampaikan pelaporan sebagaimana dimaksud dalamPasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ininamun telah lewat dari jangka waktu pelaporan, dikenakan sanksi administratif peringatan dan berakhir dengan sendirinya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Izin usaha Lembaga Penjaminan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku. (2) Dalam hal terdapat permohonan izin usaha yang belum mendapatkan persetujuan pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, makaterhadap permohonan dimaksud berlaku ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (3) Ketentuan mengenai permodalan bagi Lembaga Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikecualikan bagi Lembaga Penjaminan yang izin usahanya masih berlaku pada saat diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(1) Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap Lembaga Penjaminan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, dinyatakan tetap sah dan berlaku. (2) Lembaga Penjaminan yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi lanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Lembaga Penjaminan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam LembaranNegara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2014 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd. MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id