Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kepatuhan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pialang Berjangka

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan

pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka. 2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- udangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 3. Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan terorisme yang selanjutnya disingkat APU dan PPT adalah

upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian uang dan Pendanaan terorisme. 4. Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut. 5. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara 2 (dua) pihak atau lebih. 6. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. 7. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah Transaksi Keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian uang dan UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pendanaan terorisme. 8. Pihak Pelapor adalah Pialang Berjangka yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. 9. Pengawasan Kepatuhan adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai dan/atau memastikan kepatuhan Pialang Berjangka sebagai Pihak Pelapor dalam memenuhi ketentuan Kepala Bappebti yang mengatur penerapan program APU dan PPT pada Pialang Berjangka, dan peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian uang dan/atau Pendanaan terorisme.

10. Pengawasan Khusus adalah pemeriksaan dengan ruang lingkup dan/atau tujuan tertentu baik dalam rangka Analisis atau Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bappebti dan/atau tindak lanjut Pengawasan Kepatuhan.
11. Analisis adalah kegiatan meneliti laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau laporan lainnya serta informasi yang diperoleh Bappebti dan/atau PPATK dalam rangka menemukan atau mengidentifikasi indikasi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya.
12. Pemeriksaan Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana.
13. Pemantauan adalah kegiatan untuk memastikan terpenuhinya seluruh rekomendasi atau komitmen tindak lanjut hasil Pengawasan Kepatuhan yang dilakukan oleh Bappebti.
14. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
15. Kewajiban Pelaporan adalah kewajiban pelaporan kepada PPATK sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan terorisme.

(1) Bappebti berwenang melakukan Pengawasan Kepatuhan dan Pengawasan Khusus terhadap penerapan program APU dan PPT, dan pelaksanaan Kewajiban Pelaporan pada Pialang Berjangka. (2) Pengawasan Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penerapan program APU dan PPT; dan/atau b. pelaksanaan Kewajiban Pelaporan. (3) Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan dan Pengawasan Khusus dapat dilakukan secara mandiri atau bersama- sama dengan PPATK.

Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan terkait penerapan program APU dan PPT dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan terkait Kewajiban Pelaporan.

(1) Kewenangan Pengawasan Kepatuhan atas penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi kegiatan pengawasan,

penilaian, dan/atau pemantauan untuk memastikan kepatuhan Pialang Berjangka dalam memenuhi ketentuan penerapan program APU dan PPT pada Pialang Berjangka. (2) Frekuensi dan intensitas Pengawasan Kepatuhan atas penerapan program APU dan PPT harus ditentukan berdasarkan: a. risiko tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan kebijakan yang terkait, pengendalian internal dan prosedur Pialang Berjangka, sesuai dengan hasil identifikasi Bappebti atas profil risiko Pialang Berjangka; b. risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di INDONESIA dan sektor perdagangan berjangka; dan c. karakteristik Pialang Berjangka, khususnya sebaran dan jumlah kantor Pialang Berjangka, serta level diskresi dalam penerapan pendekatan berbasis risiko (risk based approach). (3) Profil risiko Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan reviu secara berkala dan apabila terjadi perubahan kepengurusan atau kegiatan operasional Pialang Berjangka.

(1) Pengawasan Kepatuhan terhadap penerapan program APU dan PPT pada Pialang Berjangka meliputi pengujian terhadap: a. pengawasan aktif direksi atau pengurus dan dewan komisaris atau dewan pengawas; b. kebijakan dan prosedur; c. pengendalian internal; d. sistem informasi dan pelaporan; dan e. sumber daya manusia dan pelatihan. (2) Cakupan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan penerapan program

APU dan PPT pada Pialang Berjangka yang diterbitkan Bappebti. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan program APU dan PPT pada Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Kepala Bappebti yang mengatur mengenai penerapan program APU dan PPT pada Pialang Berjangka.

(1) Penilaian Pengawasan Kepatuhan penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a didasarkan pada hasil pengujian dan penerapan program APU dan PPT pada Pialang Berjangka. (2) Penilaian Pengawasan Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengawasan aktif direksi atau pengurus dan dewan komisaris atau dewan pengawas; b. tingkat kepatuhan kebijakan dan prosedur; c. tingkat kepatuhan sistem informasi dan pelaporan; d. tingkat kepatuhan pengendalian internal; dan/atau e. tingkat kepatuhan sumber daya manusia dan pelatihan. (3) Hasil penilaian Pengawasan Kepatuhan berupa: a. sangat baik; b. baik; c. cukup baik; atau d. tidak baik.

Pengawasan Kepatuhan atas pelaksanaan Kewajiban Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai kepatuhan Pialang Berjangka dalam memenuhi kewajiban pelaporan ke PPATK.

(1) Pengawasan Kepatuhan atas Kewajiban Pelaporan meliputi pengujian terhadap Transaksi Pialang Berjangka. (2) Pengujian terhadap Transaksi Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui adanya Transaksi yang belum dilaporkan kepada PPATK yang meliputi: a. Transaksi Keuangan Mencurigakan; dan/atau b. laporan lain yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

(1) Hasil penilaian Pengawasan Kepatuhan atas Kewajiban Pelaporan berupa: a. Transaksi yang telah memenuhi kriteria wajib dilaporkan namun belum dilaporkan oleh Pialang Berjangka; dan/atau b. Transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan. (2) Dalam hal ditemukan adanya Transaksi yang telah memenuhi kriteria wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pialang Berjangka wajib melaporkan kepada PPATK.

(3) Dalam hal ditemukan adanya Transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pialang Berjangka wajib melakukan penelitian untuk memastikan terpenuhi atau tidaknya kriteria Transaksi yang wajib dilaporkan. (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat Transaksi yang memenuhi kriteria wajib dilaporkan, Pialang Berjangka wajib melaporkan kepada PPATK.

Pengawasan Khusus dilakukan oleh Bappebti kepada Pialang Berjangka atas dasar permintaan lembaga atau instansi yang berwenang meminta informasi kepada Bappebti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau tindak lanjut Pengawasan Kepatuhan.

Pengawasan Khusus terhadap Pialang Berjangka dilaksanakan dalam hal: a. Bappebti memerlukan Dokumen dan/atau keterangan dari Pihak Pelapor yang tidak dapat diperoleh melalui mekanisme pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, dan/atau laporan lain yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; b. Bappebti memerlukan keterangan dari Pialang Berjangka untuk kepentingan Analisis dan/atau Pemeriksaan; c. Bappebti memerlukan informasi berdasarkan permintaan lembaga atau instansi yang berwenang meminta informasi kepada Bappebti;

d. Pialang Berjangka diduga tidak melaksanakan kewajiban pelaporan atau melaksanakan pelaporan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau e. Pialang Berjangka diduga terlibat dalam kasus terkait tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

Pelaksanaan Pengawasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dan huruf e dilakukan berdasarkan: a. laporan dari Pialang Berjangka; b. hasil Pengawasan Kepatuhan Bappebti; c. hasil Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan kepatuhan atau pengawasan khusus; d. hasil pelaksanaan kewajiban pelaporan; dan/atau e. informasi lain yang terkait dengan kepentingan umum atau perhatian publik.

Lembaga atau instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan; c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; atau e. financial intelligence unit negara lain.

(1) Pengawasan Kepatuhan dan Pengawasan Khusus dilakukan oleh tim yang berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang. (2) Tim Pengawasan Kepatuhan dan Pengawasan Khusus terdiri atas: a. pegawai Bappebti; atau b. pegawai Bappebti dan pegawai PPATK.

(1) Dalam melakukan Pengawasan Kepatuhan dan Pengawasan Khusus, Bappebti dapat melakukan koordinasi dengan PPATK. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberitahuan tertulis atau penyelenggaraan rapat koordinasi.

Kegiatan Pengawasan Kepatuhan dan Pengawasan Khusus dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan yang meliputi: a. prapengawasan; b. pelaksanaan pengawasan; dan c. pascapengawasan.

(1) Kegiatan pada tahap prapengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi: a. penyampaian surat pemberitahuan pengawasan kepada Pialang Berjangka; b. penyampaian tembusan surat pemberitahuan pengawasan kepada PPATK; c. permintaan Dokumen pengawasan; dan/atau d. penerimaan Dokumen dari Pialang Berjangka sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam surat pemberitahuan pengawasan. (2) Dokumen pengawasan yang diminta oleh Bappebti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit, meliputi Dokumen: a. profil perusahaan; b. pelaksanaan penerapan program APU dan PPT; c. pelaksanaan kewajiban pelaporan; dan d. data Transaksi dengan Nasabah.

Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dapat dilakukan dengan: a. Pengawasan Kepatuhan tidak langsung (off-site); dan/atau b. Pengawasan Kepatuhan langsung (on-site).

(1) Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan tidak langsung (off- site) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan melalui penilaian tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana

pendanaan terorisme pada Pialang Berjangka. (2) Penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. pengawasan aktif direksi atau pengurus dan dewan komisaris atau dewan pengawas; b. tingkat kepatuhan kebijakan dan prosedur; c. tingkat kepatuhan sistem informasi dan pelaporan; d. tingkat kepatuhan pengendalian internal; dan e. tingkat kepatuhan sumber daya manusia dan pelatihan. (3) Kategori penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. rendah; b. sedang; dan c. tinggi.

(1) Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan tidak langsung (off- site) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi: a. penelitian Dokumen; b. penilaian pelaksanaan penerapan program APU dan PPT, dan Kewajiban Pelaporan; dan c. penyusunan matriks hasil Pengawasan Kepatuhan tidak langsung (off-site). (2) Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan tidak langsung (off- site) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa pelaksanaan entry meeting dan exit meeting.

(1) Dalam hal penilaian tingkat risiko Pialang Berjangka termasuk dalam kategori rendah atau sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dan huruf b, Bappebti menyampaikan rekomendasi hasil Pengawasan Kepatuhan tidak langsung (off-site) kepada Pialang Berjangka.

(2) Pialang Berjangka wajib melaksanakan rekomendasi hasil Pengawasan Kepatuhan tidak langsung (off-site) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat penyampaian hasil Pengawasan Kepatuhan tidak langsung (off-site). (3) Dalam hal penilaian tingkat risiko Pialang Berjangka termasuk dalam kategori tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c, Bappebti melaksanakan Pengawasan Kepatuhan langsung (on-site) kepada Pialang Berjangka. (4) Dalam hal diperlukan, Bappebti dapat melakukan Pengawasan Kepatuhan langsung (on-site) kepada Pialang Berjangka yang termasuk dalam kategori rendah atau sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dan huruf b. (5) Dalam hal diperlukan, Bappebti dapat melakukan Pengawasan Kepatuhan langsung (on-site) kepada Pialang Berjangka tanpa didahului dengan Pengawasan Kepatuhan tidak langsung (off-site).

(1) Pengawasan Kepatuhan langsung (on-site) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan terhadap Pialang Berjangka yang termasuk dalam kategori tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c. (2) Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan langsung (on-site) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. entry meeting; b. pengumpulan dan penelitian Dokumen; c. pengujian Transaksi Nasabah; dan d. exit meeting.

(1) Entry meeting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan dengan: a. menyerahkan surat tugas pengawasan; dan

b. menjelaskan tujuan dan ruang lingkup pengawasan kepada Pialang Berjangka. (2) Dalam hal tim Pengawasan Kepatuhan langsung (on-site) tidak dapat menunjukkan surat tugas pengawasan, Pialang Berjangka dapat menolak pelaksanaan pengawasan.

(1) Pengumpulan dan penelitian Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Dokumen pengawasan yang sudah diterima. (2) Dalam melakukan pengumpulan dan penelitian Dokumen pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pengawasan dapat meminta Dokumen tambahan kepada Pialang Berjangka. (3) Tim pengawasan melakukan penelitian atas Dokumen pengawasan dan Dokumen tambahan. (4) Tim pengawasan dapat melakukan wawancara untuk meminta keterangan kepada Pialang Berjangka.

(1) Pengujian Transaksi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap Transaksi Nasabah. (2) Dalam proses pengujian Transaksi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pengawasan dapat: a. melakukan konfirmasi data Transaksi; dan/atau b. meminta data Transaksi tambahan kepada Pialang Berjangka atau pihak lain yang terkait dalam proses transaksi nasabah.

(1) Exit meeting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dilakukan untuk membahas temuan pengawasan, rekomendasi, dan komitmen Pialang Berjangka.

(2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. pengawasan aktif direksi atau pengurus dan dewan komisaris atau dewan pengawas; b. kebijakan dan prosedur; c. pengendalian internal; d. sistem informasi dan pelaporan; e. sumber daya manusia dan pelatihan; dan/atau f. hasil pengujian Transaksi.

(1) Pialang Berjangka wajib memberikan tanggapan atas temuan pengawasan dan rekomendasi tim pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). (2) Dalam hal Pialang Berjangka tidak sependapat atas temuan pengawasan dan rekomendasi tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait pengawasan aktif direksi atau pengurus dan dewan komisaris atau dewan pengawas, kebijakan dan prosedur, pengendalian internal, sistem informasi dan pelaporan, dan/atau sumber daya manusia dan pelatihan maka Pialang Berjangka wajib menuangkan dalam berita acara exit meeting disertai dengan Dokumen pendukung. (3) Hasil pembahasan dan tanggapan atas temuan pengawasan dan rekomendasi tim pengawasan dituangkan dalam berita acara exit meeting. (4) Berita acara exit meeting wajib ditandatangani oleh tim pengawasan dan pihak yang berwenang mewakili Pialang Berjangka.

(1) Pialang Berjangka wajib melaksanakan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bappebti dengan Pialang Berjangka. (2) Pialang Berjangka wajib menyampaikan pelaksanaan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

Bappebti.

Pelaksanaan komitmen atas hasil pengujian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f, meliputi penyampaian: a. hasil penelitian Pialang Berjangka terhadap Transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan; dan/atau b. laporan:

1. Transaksi Keuangan Mencurigakan; dan/atau
2. laporan lain yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian uang dan pencegahan Pendanaan terorisme.

(1) Pialang Berjangka wajib melaksanakan komitmen penyampaian hasil penelitian terhadap Transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bappebti dengan Pialang Berjangka. (2) Hasil penelitian Pialang Berjangka terhadap transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, berupa: a. memenuhi kriteria wajib dilaporkan; atau b. tidak memenuhi kriteria wajib dilaporkan. (3) Bappebti melakukan analisis terhadap hasil penelitian Pialang Berjangka terhadap transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. (4) Dalam hal hasil analisis Bappebti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan hasil penelitian Pialang Berjangka terhadap transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan berupa memenuhi

kriteria wajib dilaporkan, Pialang Berjangka wajib menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal hasil analisis Bappebti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai dengan hasil penelitian Pialang Berjangka terhadap transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan berupa tidak memenuhi kriteria wajib dilaporkan, Pialang Berjangka wajib menyampaikan laporan paling lama: a. 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat permintaan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Bappebti terhadap kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b angka 1.; dan/atau b. 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat tanggapan hasil penelitian terhadap indikasi laporan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian uang dan pencegahan Pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b angka 2. (6) Pialang Berjangka wajib melaksanakan komitmen penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b paling lama: a. 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya berita acara exit meeting terhadap kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b angka 1.; dan/atau b. 14 (empat belas) hari kerja sejak ditandatanganinya berita acara exit meeting terhadap Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b angka 2.

(7) Pelaksanaan komitmen berupa penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) huruf b, dan ayat (6) huruf b tidak menghapuskan pelanggaran kewajiban pelaporan oleh Pialang Berjangka sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal Pialang Berjangka belum atau tidak sependapat dengan temuan tim pengawasan yang disampaikan saat exit meeting maka Pialang Berjangka wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis dengan disertai Dokumen pendukung berupa: a. tanggapan atas hasil pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT yang wajib disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan exit meeting; dan/atau b. tanggapan atas hasil pengawasan terkait pengujian Transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan oleh Pialang Berjangka dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan exit meeting. (2) Bappebti berdasarkan permintaan Pialang Berjangka dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 14 (empat belas) hari kerja. (3) Dalam hal Pialang Berjangka yang tidak sependapat dengan temuan tim pengawasan dan/atau tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pialang Berjangka dianggap menyetujui dan wajib melaksanakan rekomendasi tim pengawasan.

(1) Kegiatan dalam tahap pascapengawasan meliputi: a. penyampaian informasi hasil pengawasan dan surat pembinaan dari Bappebti kepada Pialang Berjangka; b. penyampaian informasi hasil pengawasan dari Bappebti kepada PPATK; dan/atau c. pengelolaan Dokumen pengawasan untuk menjaga keamanan data dan informasi. (2) Kegiatan dalam tahap pascapengawasan pada Pengawasan Khusus dapat dilakukan tanpa menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Informasi hasil pengawasan dan surat pembinaan kepada Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a disampaikan melalui surat tertulis dengan lampiran berupa informasi hasil pengawasan.

(1) Informasi hasil pengawasan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b disampaikan melalui: a. surat tertulis dengan lampiran berupa informasi hasil pengawasan; atau b. penyampaian secara langsung dalam suatu rapat koordinasi. (2) Lembaga atau instansi sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti hasil pengawasan khusus yang disampaikan oleh Bappebti. (3) Lembaga atau instansi menyampaikan informasi perkembangan penanganan hasil pengawasan khusus kepada Bappebti.

(1) Pemantauan hasil pengawasan dilakukan terhadap: a. rekomendasi Bappebti atas tindak lanjut hasil Pengawasan Kepatuhan tidak langsung (off-site); b. komitmen Pialang Berjangka atas tindak lanjut hasil Pengawasan Kepatuhan langsung (on-site); atau c. komitmen Pialang Berjangka atas tindak lanjut hasil Pengawasan Kepatuhan yang dilakukan oleh Bappebti terkait kewajiban pelaporan kepada PPATK. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. pengawasan aktif direksi atau pengurus dan dewan komisaris atau dewan pengawas; b. kebijakan dan prosedur; c. pengendalian internal; d. sistem informasi dan pelaporan; e. sumber daya manusia dan pelatihan; dan/atau f. hasil pengujian Transaksi. (3) Tindak lanjut kegiatan Pemantauan dilakukan melalui: a. penyampaian informasi hasil Pemantauan kepada Pialang Berjangka; b. penyampaian informasi hasil Pemantauan kepada PPATK; dan/ atau c. pengelolaan Dokumen Pemantauan.

Informasi hasil Pemantauan kepada Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a disampaikan melalui surat tertulis, berupa: a. surat terpenuhinya komitmen hasil Pengawasan Kepatuhan atau Pengawasan Khusus; dan/atau b. surat Pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Kepatuhan dan Pengawasan Khusus.

Dalam rangka Pengawasan Kepatuhan, Pengawasan Khusus, dan/atau Pemantauan, Pialang Berjangka wajib: a. memberikan Dokumen yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh Pialang Berjangka, termasuk hak akses terhadap sistem informasi dan basis data (database); b. memberikan keterangan kepada tim Pengawasan Kepatuhan; c. mengizinkan tim Pengawasan Kepatuhan untuk memasuki pekarangan, lahan, gedung, atau properti yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh Pialang Berjangka atau pihak lain yang melaksanakan kewajiban Pialang Berjangka; d. merahasiakan laporan hasil Pengawasan Kepatuhan dan/atau Pemantauan; dan/atau e. melakukan langkah perbaikan dan/atau penyempurnaan atas hal yang ditemukan dalam Pengawasan Kepatuhan serta melaporkan perbaikan dan/atau penyempurnaan yang dilakukan kepada Bappebti.

(1) Dalam melakukan Pengawasan Kepatuhan, tim pengawasan berwenang untuk: a. meminta Dokumen yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh Pialang Berjangka, termasuk hak akses terhadap sistem informasi dan basis data (database); b. meminta keterangan kepada Pialang Berjangka; dan/atau c. memasuki pekarangan, lahan, gedung atau properti yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh

Pialang Berjangka atau pihak lain yang melaksanakan kewajiban Pialang Berjangka. (2) Pialang Berjangka wajib memenuhi permintaan Bappebti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembekuan atau pencabutan kegiatan usaha; d. pembekuan atau pencabutan izin; dan/atau e. pembatalan persetujuan. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, atau huruf e. (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikenakan kepada direksi dan senior manajemen Pialang Berjangka.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2017

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHRUL CHAIRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA