Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BKN terdiri atas: a. Kepala; b. Wakil Kepala; c. Sekretariat Utama; d. Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian; e. Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan; f. Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun; g. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian; h. Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian; i. Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; j. Pusat Analisis Kebijakan Manajemen Kepegawaian dan Bantuan Hukum; k. Pusat Analisis Teknologi dan Modernisasi Manajemen Kepegawaian; l. Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil; dan m. Inspektorat. 2. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian terdiri atas: a. Direktorat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi; b. Direktorat Standardisasi dan Kompetensi Jabatan; c. Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian; dan d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai. 3. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Direktorat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan analisis kebutuhan dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan/persetujuan teknis penyusunan dan penetapan formasi PNS dan PTT; dan b. pelaksanaan analisis kebutuhan dan penyiapan bahan perencanaan pengembangan pegawai. 4. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Direktorat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi terdiri atas: a. Subdirektorat Perencanaan Formasi Pegawai; b. Subdirektorat Perencanaan Pengembangan Pegawai; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. 5. Ketentuan Pasal 116 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dihapus. 6. Ketentuan Pasal 117 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dihapus. 7. Ketentuan Pasal 118 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dihapus. 8. Ketentuan Pasal 119 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dihapus. 9. Ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Direktorat Standardisasi dan Kompetensi Jabatan terdiri atas: a. Subdirektorat Analisis Jabatan dan Klasifikasi Jabatan; b. Subdirektorat Standardisasi dan Kompetensi Teknis Jabatan; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

10. Ketentuan Pasal 125 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Analisis Jabatan dan Klasifikasi Jabatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan petunjuk dan bimbingan teknis pelaksanaan inventarisasi dan analisis jabatan, evaluasi dan klasifikasi jabatan, pemanfaatan hasil analisis dan pengembangan jabatan, serta pemanfaatan informasi dan peta jabatan. 11. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Subdirektorat Analisis Jabatan dan Klasifikasi Jabatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan petunjuk dan bimbingan teknis pelaksanaan inventarisasi dan analisis jabatan; b. pemanfaatan hasil analisis jabatan; c. penyiapan bahan perumusan pengembangan jabatan; d. penyiapan bahan perumusan informasi jabatan dan peta jabatan; e. penyiapan petunjuk dan bimbingan teknis pelaksanaan evaluasi jabatan; f. penyiapan petunjuk dan bimbingan teknis pelaksanaan klasifikasi jabatan dalam jenjang jabatan; dan g. penyiapan petunjuk dan bimbingan teknis pemanfaatan hasil evaluasi dan klasifikasi jabatan. 12. Ketentuan Pasal 127 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Analisis Jabatan dan Klasifikasi Jabatan terdiri atas: a. Seksi Inventarisasi Jabatan; b. Seksi Analisis Jabatan; dan c. Seksi Evaluasi dan Klasifikasi Jabatan. 13. Ketentuan Pasal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Seksi Inventarisasi Jabatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan perumpunan data jabatan struktural, fungsional tertentu, fungsional umum, dan jabatan lainnya. (2) Seksi Analisis Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan petunjuk dan bimbingan teknis pelaksanaan analisis jabatan, pemanfaatan hasil analisis jabatan, pengembangan jabatan, serta pemanfaatan informasi dan peta jabatan. (3) Seksi Evaluasi dan Klasifikasi Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian jabatan, pembobotan jabatan, validasi jabatan, perumusan jabatan, dan pemanfaatan evaluasi jabatan dan klasifikasi jabatan. 14. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Standardisasi dan Kompetensi Teknis Jabatan mempunyai tugas menyusun dan merumuskan jabatan struktural, fungsional tertentu, fungsional umum, dan jabatan lainnya serta menyusun dan merumuskan standar kompetensi teknis jabatan. 15. Ketentuan Pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Subdirektorat Standardisasi dan Kompetensi Teknis Jabatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan dan perumusan jabatan struktural, fungsional tertentu, fungsional umum, dan jabatan lainnya; b. penyiapan penyusunan dan perumusan standar kompetensi teknis jabatan; c. fasilitasi penyusunan dan perumusan jabatan dan standar kompetensi teknis jabatan; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyusunan dan perumusan jabatan dan standar kompetensi teknis jabatan; dan e. pelaksanaan pelayanan administrasi pada Direktorat Standardisasi dan Kompetensi Teknis Jabatan. 16. Ketentuan Pasal 131 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Standardisasi dan Kompetensi Teknis Jabatan terdiri atas: a. Seksi Standardisasi Jabatan; b. Seksi Kompetensi Teknis Jabatan; dan c. Seksi Pelayanan Direktorat. 17. Ketentuan Pasal 132 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Seksi Standardisasi Jabatan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan jabatan struktural, fungsional tertentu, fungsional umum, dan jabatan lainnya. (2) Seksi Kompetensi Teknis Jabatan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan standar kompetensi teknis jabatan. (3) Seksi Pelayanan Direktorat mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pada Direktorat Standardisasi dan Kompetensi Teknis Jabatan serta penyiapan laporan. 18. Ketentuan Pasal 133 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dihapus. 19. Ketentuan Pasal 134 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dihapus. 20. Ketentuan Pasal 135 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dihapus. 21. Ketentuan Pasal 136 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dihapus. 22. Bagian Keenam dan ketentuan Pasal 147 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan, kerja sama, fasilitasi, dan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan pegawai, menyelenggarakan Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian serta melaksanakan pelayanan teknis dan administratif. 23. Ketentuan Pasal 148 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan fungsional, dan pendidikan dan pelatihan teknis serta Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian; b. penyusunan dan pengembangan kurikulum, modul, bahan ajar, dan metode pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan fungsional, dan pendidikan dan pelatihan teknis serta Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian; c. penyiapan sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan fungsional, dan pendidikan dan pelatihan teknis serta Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian; d. pengelolaan perpustakaan; e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan fungsional, dan pendidikan dan pelatihan teknis serta Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian; f. pelaksanaan koordinasi, kerja sama, fasilitasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan fungsional, dan pendidikan dan pelatihan teknis serta Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian; g. koordinasi dan penyiapan peserta, dosen, dan tenaga pengajar;

h. penyiapan pelaksanaan bantuan belajar dan ujian Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian; i. pembinaan peserta pendidikan dan pelatihan, mahasiswa dan alumni Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian; j. pemantauan dan/atau evaluasi dan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan fungsional, dan pendidikan dan pelatihan teknis serta Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian; dan k. tugas-tugas lain dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian. 24. Ketentuan Pasal 149 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai terdiri atas: a. Bagian Umum; b. Bidang Penyelenggaraan; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional 25. Ketentuan Pasal 150 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai. 26. Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan tata usaha; b. pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga; dan c. pengelolaan administrasi keuangan. 27. Ketentuan Pasal 152 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Umum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan b. Subbagian Administrasi Keuangan. 28. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai. (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai. 29. Di antara Pasal 153 dan Pasal 154 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 153A, Pasal 153B, Pasal 153C, dan Pasal 153D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan rencana dan program, kurikulum, sistem dan metode, bahan ajar, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pegawai dan Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A, Bidang Penyelenggaraan mempunyai fungsi: a. penyiapan rencana program dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan fungsional, pendidikan dan pelatihan teknis kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan teknis lainnya; b. penyiapan peserta, dosen, dan tenaga pengajar; c. penyusunan sistem, metode, kurikulum, dan bahan ajar pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan fungsional, pendidikan dan pelatihan teknis kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan teknis lainnya; d. koordinasi dan kerja sama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan fungsional, pendidikan dan pelatihan teknis kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan teknis lainnya; e. pengkoordinasian penyusunan garis-garis besar program pengajaran; dan f. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan.

Bidang Penyelenggaraan terdiri atas:

a. Seksi Perencanaan; b. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; c. Seksi Penyelenggaraan Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian; dan d. Seksi Kerjasama.

(1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan rencana pendidikan dan pelatihan, peserta, tenaga pengajar, bahan ajar, dan menyusun sistem dan metode pendidikan dan pelatihan. (2) Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan fungsional, pendidikan dan pelatihan teknis kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan teknis lainnya serta melakukan pengelolaan perpustakaan. (3) Seksi Penyelenggaraan Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kurikulum, garis-garis besar program pengajaran, bahan ajar, peserta, dosen/tenaga pengajar, melaksanakan pembinaan kesamaptaan, kode etik, mental dan rohani, olahraga dan kesenian, alumni, dan hubungan masyarakat. (4) Seksi Kerjasama mempunyai tugas menyiapkan rencana kerjasama pendidikan dan pelatihan, pendidikan akademis, dan melaksanakan administrasi pembinaan Widyaiswara. 30. Ketentuan Pasal 154 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kelompok jabatan fungsional pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 31. Ketentuan Pasal 155 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 32. Ketentuan Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang kinerja pegawai; b. perumusan kebijakan di bidang gaji dan kesejahteraan; c. perumusan kebijakan di bidang jabatan karier; d. perumusan kebijakan di bidang pembinaan jabatan fungsional analis kepegawaian; dan e. perencanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. 33. Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan terdiri atas: a. Direktorat Kinerja Pegawai; b. Direktorat Gaji dan Kesejahteraan; c. Direktorat Jabatan Karier; d. Direktorat Pembinaan Jabatan Analis Kepegawaian; dan e. Direktorat Peraturan Perundang-undangan. 34. Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Direktorat Kinerja Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kinerja pegawai, standardisasi kinerja pegawai, dan pengembangan sistem informasi kinerja pegawai.

35. Ketentuan Pasal 160 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Direktorat Kinerja Pegawai mempunyai fungsi: a. penyusunan perencanaan dan pengembangan sistem penilaian kinerja pegawai; b. penyusunan standar kinerja pegawai; c. pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi teknologi informasi kinerja pegawai; d. fasilitasi penyusunan penilaian dan pengukuran standar kinerja pegawai; e. pemantauan dan evaluasi sistem kinerja pegawai; dan f. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis penilaian kinerja pegawai. 36. Ketentuan Pasal 161 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Direktorat Kinerja Pegawai terdiri atas: a. Subdirektorat Sistem Penilaian dan Standar Kinerja Pegawai; b. Subdirektorat Pengembangan Teknologi Informasi Kinerja Pegawai; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. 37. Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Sistem Penilaian dan Standar Kinerja Pegawai mempunyai tugas penyiapan penyusunan sistem penilaian kinerja pegawai, penyiapan penyusunan standar kinerja pegawai, dan pelayanan direktorat. 38. Ketentuan Pasal 163 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Subdirektorat Sistem Penilaian dan Standar Kinerja Pegawai mempunyai fungsi: a. penyiapan rumusan pengembangan sistem penilaian kinerja pegawai; b. penyiapan penyusunan dan penilaian kinerja pegawai;

c. penyiapan rumusan standar kinerja pegawai; d. pelaksanaan sistem penilaian kinerja pegawai; e. penyiapan pemantauan dan evaluasi penilaian kinerja pegawai; f. penyiapan pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis penilaian kinerja pegawai; dan g. pelayanan direktorat. 39. Ketentuan Pasal 164 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Sistem Penilaian dan Standar Kinerja Pegawai terdiri atas: a. Seksi Sistem Penilaian Kinerja Pegawai; b. Seksi Standar Kinerja Pegawai; dan c. Seksi Pelayanan Direktorat. 40. Ketentuan Pasal 165 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Seksi Sistem Penilaian Kinerja Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan sistem penilaian kinerja pegawai, menyiapkan bahan pemberian asistensi penilaian kinerja pegawai, dan menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi penilaian kinerja pegawai. (2) Seksi Standar Kinerja Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pengukuran standar kinerja pegawai, menyiapkan bahan asistensi pengukuran standar kinerja pegawai, menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pengukuran standar kinerja pegawai. (3) Seksi Pelayanan Direktorat mempunyai tugas menyiapkan pelayanan administrasi, sarana dan prasarana, dan rencana dan pelaporan kegiatan Direktorat Kinerja Pegawai. 41. Ketentuan Pasal 166 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Pengembangan Teknologi Informasi Kinerja Pegawai mempunyai tugas melakukan pembuatan dan pengembangan program aplikasi sistem kinerja pegawai, melakukan integrasi aplikasi sistem kinerja pegawai dengan unit pengguna, dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan database penilaian kinerja pegawai.

42. Ketentuan Pasal 167 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Subdirektorat Pengembangan Teknologi Informasi Kinerja Pegawai mempunyai fungsi: a. pembuatan, pengelolaan, dan pengembangan program aplikasi sistem informasi kinerja pegawai; b. pengintegrasian sistem aplikasi kinerja pegawai dengan unit pengguna; c. kompilasi data kinerja pegawai; d. penyiapan pengelolaan dan pemeliharaan database standar penilaian kinerja pegawai; e. penyiapan pengelolaan dan pengembangan jaringan; dan f. penyiapan pemantauan dan evaluasi informasi kinerja pegawai. 43. Ketentuan Pasal 168 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Pengembangan Teknologi Informasi Kinerja Pegawai terdiri atas: a. Seksi Aplikasi Sistem Kinerja Pegawai; dan b. Seksi Database Kinerja Pegawai. 44. Ketentuan Pasal 169 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Seksi Aplikasi Sistem Kinerja Pegawai mempunyai tugas membuat, mengelola, dan mengembangkan program aplikasi sistem informasi kinerja pegawai, mengintegrasikan sistem aplikasi kinerja pegawai dengan unit pengguna, dan mengkompilasi data kinerja pegawai. (2) Seksi Database Kinerja Pegawai mempunyai tugas menyiapkan pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras (hardware) komputer, melakukan pengelolaan dan pengembangan database penilaian kinerja pegawai, dan menyiapkan pengelolaan dan pengembangan jaringan. 45. Ketentuan Pasal 170 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dihapus.

46. Ketentuan Pasal 171 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dihapus. 47. Ketentuan Pasal 172 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dihapus. 48. Ketentuan Pasal 173 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dihapus. 49. Ketentuan Pasal 174 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Kinerja Pegawai mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 50. Ketentuan Pasal 175 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Kinerja Pegawai. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 51. Ketentuan Pasal 247 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Direktorat Pengadaan Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan pengendalian Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil serta MENETAPKAN Kartu Pegawai

(Karpeg) dan Kartu Isteri/Suami Pegawai Negeri Sipil (Karis/Karsu). 52. Ketentuan Pasal 248 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Direktorat Pengadaan Pegawai Negeri Sipil menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan, pemeriksaan, dan penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil untuk Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil; b. pengendalian Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil untuk Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dan pencatatan dalam buku register/komputer; c. penyiapan dan penetapan Karpeg; dan d. penyiapan dan penetapan Karis/Karsu. 53. Ketentuan Pasal 249 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Direktorat Pengadaan Pegawai Negeri Sipil terdiri atas: a. Subdirektorat Administrasi Pengadaan; b. Subdirektorat Pengadaan I; c. Subdirektorat Pengadaan II; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. 54. Ketentuan Pasal 251 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250, Subdirektorat Administrasi Pengadaan menyelenggarakan fungsi: a. penerimaan, pengendalian, pendistribusian surat dan permintaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, dan permintaan Karpeg dan Karis/Karsu; b. penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil; c. pengendalian Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil; d. pencatatan dalam buku register/komputer; e. penyampaian Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, Karpeg, dan Karis/Karsu yang telah diselesaikan ke instansi terkait;

f. pengiriman surat kepada yang berkepentingan; g. penyusunan laporan dan perangkaan; dan h. pelaksanaan perekaman dan pemeliharaan data. 55. Ketentuan Pasal 253 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Seksi Administrasi Pengadaan A mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengendalian, pendistribusian surat dan berkas permintaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, permintaan Karpeg, dan Karis/Karsu. (2) Seksi Administrasi Pengadaan B mempunyai tugas mencatat dalam dan memelihara register data, mengumpulkan data, menyusun perangkaan permintaan/penyelesaian pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, Karpeg dan Karis/Karsu serta menyiapkan dan menyampaikan kembali surat dan berkas yang telah diselesaikan kepada instasi terkait. (3) Seksi Perekaman dan Pemeliharaan Data mempunyai tugas melakukan penetapan dan pengendalian Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, melakukan koordinasi dan pemantauan perekaman data, serta menyiapkan sarana pemeliharaan jaringan komunikasi data dan perbaikan jaringan. 56. Ketentuan Pasal 254 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Pengadaan I dan Subdirektorat Pengadaan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan surat dan penyelesaian permintaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil untuk Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, serta penyelesaian Karpeg dan Karis/Karsu. 57. Ketentuan Pasal 255 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Subdirektorat Pengadaan I dan Subdirektorat Pengadaan II menyelenggarakan fungsi: a. penerimaan, penelitian, dan pengendalian permintaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, serta penyelesaian dan penetapan Karpeg dan Karis/Karsu;

b. penyelesaian permintaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil, serta penyelesaian dan penetapan Karpeg dan Karis/Karsu; dan c. penyampaian kembali berkas permintaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, serta penyelesaian dan penetapan Karpeg dan Karis/Karsu ke Subdirektorat Administrasi Pengadaan. (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdirektorat Pengadaan I menyelenggarakan fungsi pelayanan Direktorat. 58. Di antara Pasal 256 dan Pasal 257 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 256A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Pengadaan II terdiri atas: a. Seksi Pengadaan II.A; dan b. Seksi Pengadaan II.B. 59. Ketentuan Pasal 257 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Seksi Pengadaan I.A, Seksi Pengadaan I.B, Seksi Pengadaan II.A, dan Seksi Pengadaan II.B mempunyai tugas melakukan penerimaan, penghitungan, pengendalian dan penyelesaian berkas permintaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil, serta Karpeg dan Karis/Karsu untuk instansi pemerintah. (2) Seksi Pelayanan Direktorat mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pada Direktorat Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan penyiapan laporan.

60. Ketentuan Pasal 258 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Beban tugas Subdirektorat Pengadaan I, Subdirektorat Pengadaan II, Seksi Pengadaan I.A, Seksi Pengadaan I.B, Seksi Pengadaan II.A, dan Seksi Pengadaan II.B diatur lebih lanjut dengan Keputusan Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan, dan Mutasi.

61. Ketentuan Pasal 259 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dihapus. 62. Ketentuan Pasal 260 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dihapus. 63. Ketentuan Pasal 261 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dihapus. 64. Ketentuan Pasal 262 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dihapus. 65. Ketentuan Pasal 263 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dihapus. 66. Ketentuan Pasal 264 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dihapus. 67. Ketentuan Pasal 265 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dihapus. 68. Ketentuan BAB XC diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis sistem rekrutmen dan pengelolaan teknologi informasi sistem seleksi dan fasilitasi penyelenggaraan seleksi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418P, Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil melaksanakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis sistem rekrutmen dan seleksi pegawai; b. pembangunan dan pengembangan teknologi informasi sistem seleksi; c. fasilitasi dan/atau penyelenggaraan seleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian; dan d. pemantauan dan evaluasi materi kompetensi, teknologi informasi, dan penyelenggaraan seleksi.

Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil terdiri atas: a. Bidang Pengelolaan Sistem Rekrutmen; b. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi Seleksi; c. Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pengelolaan Sistem Rekrutmen mempunyai tugas menyusun sistem standardisasi dan prosedur rekrutmen dan seleksi serta penyusunan kisi-kisi dan pengelolaan soal ujian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418S, Bidang Pengelolaan Sistem Rekrutmen mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyiapan kebijakan teknis standardisasi dan prosedur rekrutmen dan seleksi pegawai;

b. pelaksanaan penyiapan kisi-kisi dan materi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian; c. pelaksanaan penyiapan validasi materi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian; d. pelaksanaan penyiapan evaluasi materi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian; dan e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tes kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian.

Bidang Pengelolaan Sistem Rekrutmen terdiri atas: a. Subbidang Standardisasi dan Prosedur Rekrutmen; dan b. Subbidang Materi Kompetensi.

(1) Subbidang Standardisasi dan Prosedur Rekrutmen mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis standar dan prosedur sistem rekrutmen dan seleksi pegawai. (2) Subbidang Materi Kompetensi mempunyai tugas menyiapkan kisi-kisi dan materi soal kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian, melakukan validasi dan finalisasi materi soal kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian, dan melaksanakan entri soal, evaluasi dan analisis kelayakan materi kompetensi.

Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi Seleksi mempunyai tugas melakukan pengelolaan aplikasi sistem seleksi serta pengelolaan dan pemeliharaan database soal ujian kompetensi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418W, Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi Seleksi mempunyai fungsi: a. pelaksanaan analisis terhadap program aplikasi seleksi, database, perangkat lunak (software), perangkat keras (hardware), sistem dan jaringan yang digunakan; b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan aplikasi seleksi, database, perangkat keras (hardware), sistem dan jaringan berdasarkan hasil analisis; c. pelaksanaan pengelolaan akses jaringan dan administrasi IP (Indentity Personal) Address;

d. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan teknologi informasi seleksi; e. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan database soal ujian kompetensi; f. fasilitasi aplikasi dan jaringan komputer; dan g. pemantauan dan evaluasi penggunaan teknologi informasi seleksi.

Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi Seleksi terdiri atas: a. Subbidang Pengelolaan Aplikasi Sistem Seleksi; dan b. Subbidang Pengelolaan dan Pemeliharaan Database.

(1) Subbidang Pengelolaan Aplikasi Sistem Seleksi mempunyai tugas melakukan pengelolaan, analisa, dan evaluasi serta menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi dan program aplikasi sistem seleksi. (2) Subbidang Pengelolaan dan Pemeliharaan Database mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemeliharaan database soal ujian, perangkat keras (hardware), sistem operasi komputer dan jaringan komputer. Pasal 418AA Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan administrasi seleksi, fasilitasi dan/atau penyelenggaraan dan pengolahan seleksi, serta sertifikasi dan pelaporan seleksi. Pasal 418AB Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418AA, Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyiapan pelayanan teknis dan administrasi seleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian; b. penyediaan informasi fasilitasi dan/atau penyelenggaraan seleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian; c. penyiapan fasilitasi dan/atau penyelenggaraan dan pengolahan seleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian;

d. pelaksanaan penyiapan sertifikat kelulusan kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian; dan e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan seleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian. Pasal 418AC Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi terdiri atas: a. Subbidang Pelayanan dan Administrasi Seleksi; b. Subbidang Penyelenggaraan dan Pengolahan Seleksi; dan c. Subbidang Sertifikasi dan Pelaporan Seleksi. Pasal 418AD (1) Subbidang Pelayanan dan Administrasi Seleksi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi seleksi dan menyediakan informasi dan fasilitasi dan/atau penyelenggaraan seleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian. (2) Subbidang Penyelenggaraan dan Pengolahan Seleksi mempunyai tugas melaksanakan registrasi, pemberian kode data peserta, penyusunan skema, dan pengawasan pelaksanaan seleksi. (3) Subbidang Sertifikasi dan Pelaporan Seleksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pengelolaan sertifikat kelulusan serta pengelolaan laporan dan evaluasi seleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian. Pasal 418AE Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan pada Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil. Pasal 418AF Kelompok jabatan fungsional pada Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 418AG (1) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga

fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2013 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EKO SUTRISNO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil adalah unsur penunjang tugas pokok BKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN dan secara administratif berada di bawah Sekretaris Utama.