Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Pialang Berjangka

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut.
2. Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
3. Pendanaan Terorisme adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
4. Nasabah adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka.
5. Nasabah yang Berisiko Tinggi (High Risk Customers) adalah Nasabah yang berdasarkan latar belakang identitas dan riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi

melakukan kegiatan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan/atau Pendanaan Kegiatan Terorisme. 6. Usaha yang Berisiko Tinggi (High Risk Business) adalah bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana pencucian uang dan/atau sarana Pendanaan Kegiatan Terorisme. 7. Negara yang Berisiko Tinggi (High Risk Countries) adalah negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai: a. tempat terjadinya atau sarana tindak pidana pencucian uang; b. tempat dilakukannya tindak pidana asal (predicate crime); dan/atau c. tempat dilakukannya aktivitas Pendanaan Kegiatan Terorisme. 8. Orang yang Populer secara Politis (Politically Exposed Person) adalah orang, baik yang berkewarganegaraan INDONESIA maupun yang berkewarganegaraan asing, yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki atau menjalankan kewenangan publik sebagai pejabat penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau Badan Usaha Milik Negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik. 9. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Pialang Berjangka untuk : a. mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah; b. memantau rekening dan transaksi Nasabah; dan c. melaporkan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Perdagangan Berjangka serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang dan/atau pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. 10. Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence) yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Pialang Berjangka untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Nasabah. 11. Uji Tuntas Lanjut (Enhanced Due Diligence) yang selanjutnya disingkat EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Pialang Berjangka terhadap calon Nasabah atau Nasabah yang tergolong dalam area berisiko tinggi. 12. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan/atau UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. 13. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK adalah PPATK sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang. 14. Pemilik Manfaat (Benefecial Owner) adalah setiap pihak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perjanjian atau melalui cara apapun: a. berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan:

1. rekening ;dan 2) hubungan usaha dengan Pialang Berjangka. b. merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang akan ditransaksikan dalam Perdagangan Berjangka Komoditi; c. mengendalikan transaksi Nasabah;

d. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi; dan/atau e. mengendalikan Nasabah non orang perseorangan. 15. Transaksi Keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahanbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

Pialang Berjangka wajib menerapkan dan mematuhi ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah, serta wajib memiliki pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Direksi Pialang Berjangka wajib melakukan pengawasan aktif paling kurang: a. memastikan bahwa Pialang Berjangka memiliki pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah; b. mengusulkan pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada Dewan Komisaris; c. memastikan bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dilaksanakan sesuai dengan pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang telah ditetapkan; d. memastikan bahwa pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi Pialang Berjangka serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan

e. memastikan bahwa seluruh pegawai yang terkait dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah secara berkala.

Dewan Komisaris Pialang Berjangka wajib melakukan pengawasan aktif paling sedikit: a. memberikan persetujuan pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang diusulkan oleh Direksi; b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direktur Utama terhadap penerapan Prinsip Mengenal Nasabah; dan c. memastikan adanya pembahasan terkait anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

Pialang Berjangka wajib melaporkan semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Prinsip Mengenal Nasabah kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

(1) Direktur Utama bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk unit kerja khusus atau menunjuk pejabat

Pialang Berjangka untuk membantu pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas paling sedikit: a. menyusun dan memelihara pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah; b. memastikan bahwa prosedur identifikasi, verifikasi, dan pemantauan Nasabah masih memadai; c. memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah; d. memantau rekening harian transaksi dan pelaksanaan transaksi Nasabah; e. melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; f. menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi; g. memantau pengkinian data dan profil Nasabah; h. melakukan pengawasan terkait penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap unit-unit kerja terkait; i. menerima dan melakukan analisis atas laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang dilaporkan oleh unit-unit kerja yang ditugaskan; dan

j. menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan secara tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang wajib dilaporkan kepada PPATK.

Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai wewenang paling sedikit: a. memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah; b. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah; c. menunjuk pejabat dan/atau pegawai untuk membantu pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah; dan d. melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, atau Pihak terafiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris, secara langsung kepada PPATK.

Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tanggung jawab paling sedikit: a. memastikan seluruh kegiatan dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terlaksana sesuai dengan pedoman; b. memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi pejabat dan/atau pegawai Pialang Berjangka; dan c. menjaga kerahasiaan informasi terkait penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

(1) Pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat kebijakan dan prosedur tertulis yang paling sedikit mencakup: a. identifikasi dan verifikasi; b. Pemilik Manfaat (Beneficial Owner); c. manajemen risiko; d. area berisiko tinggi; e. pemantauan rekening, transaksi Nasabah, dan pengkinian data Nasabah; f. penatausahaan dokumen; dan g. pelaporan. (2) Pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dimiliki Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini, peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

Pialang Berjangka wajib menerapkan pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 secara konsisten dan berkesinambungan.

Pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Bagian Pertama Identifikasi dan Verifikasi

(1) Pialang Berjangka wajib melakukan prosedur CDD pada saat: a. proses penerimaan Calon Nasabah menjadi Nasabah Pialang Berjangka; b. Nasabah melakukan transaksi Perdagangan Berjangka; c. terdapat keraguan kebenaran data, informasi, dan/atau dokumen pendukung yang diberikan oleh Nasabah; dan/atau d. terdapat indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. (2) CDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari CDD sederhana, CDD standar, dan EDD. (3) Dalam hal pelaksanaan CDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui atau diduga oleh Pialang Berjangka akan melanggar ketentuan tipping-off sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Pialang Berjangka harus menghentikan pelaksanaan CDD tersebut. (4) Pialang Berjangka wajib melaporkan kepada PPATK mengenai penghentian pelaksanan CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

(1) Pialang Berjangka wajib meminta data dan informasi kepada calon Nasabah. (2) Data dan informasi calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit: a. Untuk calon Nasabah orang perseorangan:

1. data sesuai dengan dokumen identitas, yaitu: a) nama;

b) nomor identitas; c) alamat; d) tempat dan tanggal lahir; e) jenis kelamin; dan f) kewarganegaraan; 2. alamat tempat tinggal terkini (jika berbeda dengan dokumen identitas); 3. nomor telepon; 4. status perkawinan; 5. pekerjaan; 6. alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika ada); 7. rata-rata penghasilan per tahun; 8. sumber dana; 9. maksud dan tujuan transaksi; 10. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 11. nama bank dan nomor rekening. b. Untuk calon Nasabah non-orang perseorangan:

1. Nama calon Nasabah non-orang perseorangan;

2. nomor izin atau nomor izin usaha dari instansi berwenang;

3. bidang usaha/kegiatan;

4. alamat kedudukan;

5. nomor telepon;

6. tempat dan tanggal pendirian;

7. identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) (jika ada);

8. sumber dana;

9. maksud dan tujuan transaksi;

10. nama bank dan nomor rekening;

11. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

12. data dan informasi pihak yang diberikan kuasa menjalankan transaksi. (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit disertai dengan spesimen tanda tangan dan dokumen pendukung sebagai berikut: a. Untuk orang perseorangan

13. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), bagi Warga Negara INDONESIA; atau

14. fotokopi Paspor, bagi Warga Negara Asing. b. Untuk non orang perseorangan

15. Badan usaha a) fotokopi anggaran dasar perusahaan; b) fotokopi izin usaha dari instansi yang berwenang; c) spesimen tanda tangan pihak yang diberikan kuasa melaksanakan transaksi; d) surat kuasa dari pejabat yang berwenang kepada penerima kuasa, guna bertindak untuk dan atas nama calon Nasabah atau Nasabah dalam melakukan perjanjian dan transaksi di Perdagangan Berjangka, termasuk memberikan instruksi sehubungan dengan rekening calon Nasabah;

16. Yayasan a) fotokopi izin bidang kegiatan yayasan; b) deskripsi kegiatan yayasan; c) struktur dan nama pengurus yayasan; d) surat kuasa dari pengurus yayasan kepada anggota pengurus yang diberikan kuasa, guna bertindak untuk dan atas nama calon Nasabah atau Nasabah dalam melakukan perjanjian dan transaksi di Perdagangan Berjangka, termasuk memberikan instruksi sehubungan dengan rekening calon Nasabah; dan e) fotokopi dokumen identitas anggota pengurus yang diberikan kuasa mewakili yayasan untuk melakukan transaksi dengan Pialang Berjangka.

17. Badan Hukum lainnya a) fotokopi bukti pendaftaran pada pihak yang berwenang;

b) nama penyelenggara; c) surat kuasa dari penyelenggara kepada pihak yang diberikan kuasa, guna bertindak untuk dan atas nama calon Nasabah atau Nasabah dalam melakukan perjanjian dan transaksi di Perdagangan Berjangka, termasuk memberikan instruksi sehubungan dengan rekening calon Nasabah; dan d) fotokopi dokumen identitas pihak yang diberikan kuasa mewakili badan hukum dalam melakukan perjanjian dan transaksi dengan Pialang Berjangka. (4) Data dan informasi pihak yang diberikan kuasa menjalankan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 12 paling sedikit: a. data sesuai dengan dokumen identitas, yaitu:

1. nama;
2. nomor identitas;
3. alamat;
4. tempat dan tanggal lahir;
5. jenis kelamin; dan 6) kewarganegaraan; b. alamat tempat tinggal terkini (jika berbeda dengan dokumen identitas); c. nomor telepon; d. pekerjaan; dan e. alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika ada); (5) Pialang Berjangka dilarang membuka atau memelihara Account Nasabah apabila: a. account menggunakan nama fiktif; b. calon Nasabah atau Nasabah menolak untuk mematuhi Prinsip Mengenal Nasabah; dan/atau c. Pialang Berjangka tidak dapat meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon Nasabah atau Nasabah.

(6) Persetujuan untuk menjadi Nasabah dapat diberikan oleh Pialang Berjangka setelah meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon Nasabah serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memungkinkan calon Nasabah melakukan kegiatan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

(1) Pialang Berjangka wajib mengelompokkan calon Nasabah atau Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme. (2) Pengelompokan calon Nasabah atau Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) klasifikasi risiko, yaitu: a. rendah; b. menengah; dan c. tinggi. (3) Pialang Berjangka wajib menerapkan CDD berdasarkan tingkat risiko yang dimiliki calon Nasabah atau Nasabah.

(1) Calon Nasabah atau Nasabah masuk dalam kelompok risiko rendah jika memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Nasabah yang melakukan pembukaan rekening (account) dan transaksi untuk tujuan lindung nilai (hedging); b. Nasabah yang menyetorkan deposit awal paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); c. Nasabah yang melakukan penambahan dana (top-up) dalam 1 (satu) hari paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. Nasabah yang memiliki kumulatif margin kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); e. Nasabah yang hanya memiliki 1 (satu) account dalam perusahaan yang sama; atau

f. Nasabah yang tidak mencapai kriteria tingkat risiko menengah. (2) Terhadap calon Nasabah atau Nasabah yang memenuhi kriteria tingkat risiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pialang Berjangka wajib: a. meneliti kebenaran data dan informasi yang disampaikan calon Nasabah atau Nasabah berdasarkan dokumen pendukung; dan b. memastikan data dan informasi tersebut adalah data terkini. (3) Dalam hal Nasabah tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pialang Berjangka wajib melakukan prosedur CDD standard atau EDD.

(1) Calon Nasabah atau Nasabah masuk dalam kelompok risiko menengah jika memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Nasabah yang tidak termasuk dalam kriteria risiko rendah; b. Nasabah yang tidak termasuk dalam kriteria berisiko tinggi; c. Nasabah yang pembukaan rekening (account) dan transaksi untuk tujuan spekulasi dalam transaksi komoditi; d. Nasabah yang menyetorkan deposit awal antara Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); e. Nasabah yang melakukan penambahan dana (top-up) dalam 1 (satu) hari sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); f. Nasabah yang memiliki kumulatif margin antara Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau g. Nasabah yang memiliki 2 (dua) rekening (account) dalam perusahaan Pialang Berjangka yang sama.

(2) Pialang Berjangka wajib melakukan verifikasi data dan informasi calon Nasabah atau Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara: a. membandingkan data dan informasi calon Nasabah atau Nasabah dengan dokumen asli dengan dokumen pendukung sebelum melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah; b. melakukan pertemuan langsung (face to face) dengan calon Nasabah atau Nasabah dan membandingkan data dan informasi calon Nasabah atau Nasabah dengan dokumen asli dengan ketentuan sebagai berikut:

1. dilaksanakan langsung oleh Wakil Pialang Berjangka, dengan dibuktikan oleh Surat pernyataan secara tertulis dalam format bebas yang menyatakan pegawai tersebut telah melaksanakan pertemuan langsung (face to face) dengan calon Nasabah atau Nasabah; atau
2. digantikan dengan menggunakan media elektronik, dengan ketentuan media elektronik tersebut dapat memberikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah berdasarkan UNDANG-UNDANG yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan; c. melakukan wawancara dengan calon Nasabah atau meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen, dalam hal terdapat keraguan atas data, informasi, dan/atau dokumen pendukung yang diterima; dan d. melakukan konfirmasi terkait kebenaran atas kewenangan pihak mewakili atau bertindak untuk dan atas nama Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), jika calon Nasabah atau Nasabah bertindak sebagai kuasa dari atau mewakili Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).

(3) Bagi Nasabah yang sebelumnya masuk dalam risiko rendah namun pada saat melakukan CDD sederhana telah melakukan pertemuan langsung (face to face) Nasabah, Pialang Berjangka tidak perlu melakukan pertemuan langsung (face to face) lagi pada saat Nasabah memenuhi kriteria dalam kelompok risiko menengah. (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Nasabah memenuhi kriteria dalam kelompok Nasabah berisiko menengah.

(1) Calon Nasabah atau Nasabah masuk dalam kelompok risiko tinggi jika memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Nasabah yang tidak termasuk dalam kriteria risiko rendah; b. Nasabah yang tidak termasuk dalam kriteria risiko menengah; c. calon Nasabah atau Nasabah dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) termasuk dalam area berisiko tinggi; d. terdapat perubahan profil atau informasi penting yang signifikan, sehingga Nasabah termasuk dalam area berisiko tinggi; e. Nasabah yang melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil, karakteristik, dan kebiasaan pola transaksi; f. Nasabah yang pembukaan rekening (account) dan transaksi untuk tujuan spekulasi dalam transaksi Sistem Perdagangan Alternatif; g. Nasabah yang menyetorkan deposit awal lebih dari Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); h. Nasabah yang melakukan penambahan dana (top-up) dalam 1 (satu) hari lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); i. Nasabah yang memiliki kumulatif margin lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau

j. Nasabah yang memiliki lebih dari 2 (dua) rekening (account) dalam perusahaan Pialang Berjangka yang sama. (2) Terhadap calon Nasabah atau Nasabah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pialang Berjangka wajib melakukan EDD antara lain dengan cara sebagai berikut: a. membandingkan data dan informasi calon Nasabah atau Nasabah dengan dokumen pendukung sebelum melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah; b. melakukan verifikasi terhadap data dan informasi calon Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang didasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi yang terkait, jika calon Nasabah bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), dalam hal calon Nasabah non-perseorangan; c. melakukan verifikasi hubungan bisnis yang dilakukan oleh calon Nasabah atau Nasabah dengan pihak ketiga, jika calon Nasabah atau Nasabah bertindak untuk dan atas nama Pemilik Manfaat (Benefecial Owner), dalam hal calon Nasabah non- perseorangan; d. melakukan konfirmasi terkait kebenaran atas kewenangan pihak yang mewakili atau bertindak untuk dan atas nama Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), jika calon Nasabah atau Nasabah bertindak sebagai kuasa dari atau mewakili Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), dalam hal calon Nasabah non- perseorangan; e. melakukan pertemuan langsung (face to face) sebelum melakukan hubungan usaha dan membandingkan data dan informasi calon Nasabah atau Nasabah dengan dokumen asli; f. melakukan wawancara dengan calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen, dalam hal terdapat keraguan atas

informasi dan/atau dokumen pendukung yang diterima; dan g. melakukan CDD secara berkala paling kurang berupa analisis terhadap informasi mengenai Nasabah, sumber dana, tujuan investasi, dan hubungan bisnis dengan pihak terkait.

Dalam MENETAPKAN pengelompokan calon Nasabah atau Nasabah berdasarkan tingkat risiko, Pialang Berjangka wajib paling sedikit memenuhi pengelompokan dan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.

(1) Dalam hal terjadi perubahan tingkat risiko Nasabah dari tingkat risiko rendah menjadi tingkat risiko menengah, Pialang Berjangka wajib melakukan proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan huruf c dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Nasabah memenuhi kriteria tingkat risiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1). (2) Dalam hal terjadi perubahan tingkat risiko Nasabah dari tingkat risiko rendah atau tingkat risiko menengah menjadi tingkat risiko tinggi, Pialang Berjangka wajib melakukan proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.

(1) Pialang Berjangka dapat meminta data, informasi, dan/atau dokumen pendukung lainnya untuk memastikan kebenaran profil calon Nasabah atau Nasabah dalam rangka melakukan identifikasi dan verifikasi dengan mempertimbangkan:

a. tingkat kemungkinan terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan/atau b. produk, jasa, dan/atau teknologi yang digunakan oleh calon Nasabah atau Nasabah. (2) Pialang Berjangka dapat meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil calon Nasabah atau Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan ketentuan anti tipping-off sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

(1) Pialang Berjangka paling sedikit melakukan prosedur CDD sederhana terhadap calon Nasabah atau Nasabah yang memiliki tingkat risiko rendah. (2) Pialang Berjangka paling sedikit melakukan prosedur CDD standar terhadap calon Nasabah atau Nasabah yang memiliki tingkat risiko menengah. (3) Pialang Berjangka wajib melakukan prosedur EDD terhadap calon Nasabah atau Nasabah yang memiliki tingkat risiko tinggi. (4) Apabila terdapat ketidaksesuaian antara transaksi dan/atau profil Nasabah dengan kriteria pada tingkat risiko yang telah ditetapkan, Pialang Berjangka wajib MENETAPKAN kembali pengelompokan Nasabah tersebut pada tingkat risiko yang sesuai dan menerapkan: a. Prosedur CDD standard bagi Nasabah yang semula tergolong berisiko rendah berubah menjadi berisiko menengah sesuai dengan penetapan tingkat risiko yang baru; atau b. Prosedur EDD bagi Nasabah yang semula tergolong berisiko rendah atau menengah berubah menjadi berisiko tinggi.

(1) Nasabah perseorangan wajib bertindak untuk dan atas kepentingan diri sendiri. (2) Pialang Berjangka wajib memastikan bahwa calon Nasabah perseorangan bertindak untuk diri sendiri dan bukan untuk kepentingan pihak ketiga atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner). (3) Dalam hal calon Nasabah non-perseorangan bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Benefecial Owner), Pialang Berjangka wajib melakukan CDD terhadap Pemilik Manfaat (Benefecial Owner). (4) Penerapan CDD dilakukan mengikuti tingkat risiko yang lebih tinggi, dalam hal terdapat perbedaan tingkat risiko antara calon Nasabah non-perseorangan atau Nasabah non-perseorangan dengan Pemilik Manfaat (Benefecial Owner).

(1) Pialang Berjangka wajib memperoleh bukti atas identitas dan/atau informasi lainnya mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner). (2) Bukti atas identitas dan/atau informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) non perorangan: a. data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b; b. dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b; dan c. pernyataan dari calon Nasabah mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Pemilik Manfaat (Beneficial Owner). (3) Dalam hal Pialang Berjangka meragukan atau tidak dapat meyakini identitas Pemilik Manfaat (Benefecial Owner), Pialang Berjangka wajib menolak untuk

melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah. (4) Pialang Berjangka wajib melaporkan kepada PPATK mengenai tindakan penolakan untuk melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Pialang Berjangka wajib melakukan pengujian terhadap keefektifan dari pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah. (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengambil contoh secara acak (random sampling). (3) Pialang Berjangka wajib mendokumentasikan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pialang Berjangka wajib mendokumentasikan dan melakukan pemutakhiran jenis, indikator, dan contoh dari transaksi keuangan yang mencurigakan yang timbul di berbagai unit kerja terkait.

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko Pialang Berjangka secara keseluruhan.

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 paling sedikit mencakup : a. pengawasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Pialang Berjangka; b. pendelegasian wewenang;

c. pemisahan tugas; dan d. sistem pengawasan internal termasuk audit internal.

(1) Calon Nasabah atau Nasabah dianggap dan/atau dikelompokkan dalam area berisiko tinggi apabila: a. latar belakang atau profil calon Nasabah atau Nasabah dan pengendali calon Nasabah atau Nasabah termasuk PEP atau Nasabah yang Berisiko Tinggi (High Risk Customer); b. bidang usaha calon Nasabah atau Nasabah termasuk Usaha yang Berisiko Tinggi (High Risk Business); c. negara atau teritori asal, domisili atau dilakukannya transaksi calon Nasabah atau Nasabah termasuk Negara yang Berisiko Tinggi (High Risk Countries); d. tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang ditetapkan baik oleh Pemerintah maupun Negara atau yurisdiksi lain; dan/atau e. transaksi yang dilakukan diduga terkait dengan tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme. (2) Penetapan area berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang.

Tindakan Pialang Berjangka terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari anggota Direksi dalam hal: a. Pialang Berjangka akan membuat perjanjian dengan

calon Nasabah yang dianggap dan/atau dikelompokkan mempunyai risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); dan/atau b. pengambilan keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan Nasabah yang dianggap dan/atau dikelompokkan mempunyai risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

(1) Pialang Berjangka wajib melakukan pemantauan data Nasabah secara berkesinambungan untuk memastikan transaksi yang dilakukan Nasabah sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau kebiasaan pola transaksi Nasabah yang bersangkutan. (2) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pialang Berjangka wajib memiliki sistem pemantauan yang dapat: a. mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik dan/atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah; dan b. menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk penelusuran atas identitas Nasabah, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, serta sumber dana yang digunakan untuk transaksi. (3) Pialang Berjangka wajib melakukan pemantauan rekening dan transaksi Nasabah termasuk analisis terkait dengan kemungkinan adanya tindak pidana asal (predicate crime) dan Pendanaan Terorisme. (4) Pialang Berjangka dapat meminta data dan/atau informasi lebih lanjut kepada Nasabah terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil, karakteristik,

dan/atau kebiasaan pola transaksi. (5) Pialang Berjangka wajib melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan rekening dan transaksi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memastikan ada atau tidak adanya transaksi keuangan yang mencurigakan. (6) Dalam hal terdapat kesamaan nama dan informasi lain atas Nasabah dengan nama dan informasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang ditetapkan baik oleh Pemerintah maupun Negara atau yurisdiksi lain, Pialang Berjangka wajib melaporkan Nasabah tersebut dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. (7) Dalam hal data dan/atau informasi yang disampaikan Nasabah tidak memberikan penjelasan yang meyakinkan, maka Pialang Berjangka wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut kepada PPATK. (8) Dalam hal terdapat kesamaan nama dan informasi lain atas nasabah dengan nama dan informasi yang tercantum dalam daftar nama teroris, Pialang Berjangka wajib melaporkan Nasabah tersebut dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

(1) Pialang Berjangka wajib melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) dalam hal terdapat perubahan yang diketahui dari pemantauan Pialang Berjangka terhadap Nasabah atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Pemantauan secara berkala terkait profil Nasabah untuk kepentingan pengkinian data dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu: a. 3 (tiga) tahun untuk Nasabah yang tergolong dalam tingkat risiko rendah; b. 1 (satu) tahun untuk Nasabah yang tergolong dalam tingkat risiko menengah; dan/atau

c. 6 (enam) bulan untuk Nasabah yang tergolong dalam tingkat risiko tinggi. (3) Pialang Berjangka wajib mendokumentasikan upaya pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pialang Berjangka wajib membuat dan mendokumentasikan daftar Nasabah sesuai dengan tingkat risiko Nasabah. (2) Pialang Berjangka wajib menatausahakan dokumen- dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3). (3) Penatausahaan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan Nasabah. (4) Pialang Berjangka wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai seluruh proses identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pialang Berjangka wajib memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang ditatausahakan apabila diminta oleh Bappebti dan/atau otoritas lain yang berwenang sebagaimana diatur oleh UNDANG-UNDANG.

(1) Pialang Berjangka wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri dan/atau laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK. (3) Pelanggaran atas kewajiban Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif oleh PPATK.

(1) Pialang Berjangka wajib memiliki sistem informasi yang dapat menyimpan data dan informasi Nasabah serta data transaksi Nasabah dimaksud. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan sebagai salah satu parameter dalam melakukan pemantauan transaksi Nasabah. (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan fasilitas atau mekanisme indikator transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan. (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan rincian orang, bidang usaha, dan negara yang memenuhi kriteria area berisiko tinggi dan wajib dilakukan pengkinian secara reguler. (5) Pialang Berjangka wajib memastikan pemantauan transaksi keuangan mencurigakan Nasabah dengan menggunakan sistem informasi dapat terlaksana secara efektif dan berkesinambungan.

Pialang Berjangka wajib melakukan prosedur penyaringan (screening) dalam rangka penerimaan pegawai.

Pialang Berjangka wajib melaksanakan program pelatihan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada semua pegawai yang terkait dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. menyusun program pelatihan yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun; b. melaksanakan program pelatihan sesuai dengan jadwal program yang telah disusun; dan c. melaporkan pelaksanaan program pelatihan kepada Bappebti paling lambat pada tahun berikutnya setelah tahun pelaksanaan program pelatihan.

(1) Pialang Berjangka wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan pengembangan teknologi dalam skema Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. (2) Upaya pencegahan penyalahgunaan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. melakukan penilaian risiko; dan b. mitigasi risiko.

Pialang Berjangka wajib bekerja sama dengan penegak hukum dan otoritas yang berwenang dalam rangka memberantas Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembekuan kegiatan usaha; d. pencabutan izin usaha; e. pembatalan persetujuan. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, atau huruf e.

Pialang Berjangka wajib menyampaikan pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.

Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2016 KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, ttd BACHRUL CHAIRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA