PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

2. Sampah …

1. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

2. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

3. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

4. Produsen adalah pelaku usaha yang memroduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

5. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

6. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

7. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

8. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

9. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

10. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2 …

Pengaturan pengelolaan sampah ini bertujuan untuk:

• menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat; dan

• menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Peraturan Pemerintah ini meliputi pengaturan tentang:

• kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;

• penyelenggaraan pengelolaan sampah;

• kompensasi;

• pengembangan dan penerapan teknologi;

• sistem informasi;

• peran masyarakat; dan

• pembinaan.

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional

dalam pengelolaan sampah.

(2) Pemerintah provinsi menyusun dan menetapkan

kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.

(3) Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan

kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.

(1) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:

• arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan

• program …

• program pengurangan dan penanganan sampah.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

harus memuat:

• target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan

• target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.

Kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan peraturan presiden.

(1) Kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan

sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan peraturan gubernur.

(2) Dalam menyusun kebijakan strategi provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah.

(1) Kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam

pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

(2) Dalam menyusun kebijakan strategi kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.

(1) Pemerintah kabupaten/kota selain menetapkan kebijakan

dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(3), juga menyusun dokumen rencana induk dan studi

kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

(2) Rencana …

(2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat:

• pembatasan timbulan sampah;

• pendauran ulang sampah;

• pemanfaatan kembali sampah;

• pemilahan sampah;

• pengumpulan sampah;

• pengangkutan sampah;

• pengolahan sampah;

• pemrosesan akhir sampah; dan

• pendanaan.

(3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Kesatu

Umum

(1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:

• pengurangan sampah; dan

• penanganan sampah.

(2) Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan

penanganan sampah.

Bagian Kedua

Pengurangan Sampah

(1) Pengurangan sampah meliputi:

• pembatasan timbulan sampah;

• pendauran …

• pendauran ulang sampah; dan/atau

• pemanfaatan kembali sampah.

(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan cara:

• menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau

• mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:

• menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau

• menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

(1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah

dengan:

• menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;

• menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau

• menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.

(2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.

(3) Pihak …

(3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.

(4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan

kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:

• menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
• menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
• menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

(1) Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang

dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 dilakukan secara

bertahap persepuluh tahun melalui peta jalan.

(2) Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Dalam menetapkan peta jalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan melakukan konsultasi publik dengan produsen.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan

sampah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan melakukan konsultasi publik dengan produsen.

Bagian Kedua …

Bagian Kedua

Penanganan Sampah

Penanganan sampah meliputi kegiatan:

• pemilahan;

• pengumpulan;

• pengangkutan;

• pengolahan; dan

• pemrosesan akhir sampah.

(1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

16 huruf a dilakukan oleh:

• setiap orang pada sumbernya;

• pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan

• pemerintah kabupaten/kota.

(2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

• sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;

• sampah yang mudah terurai;

• sampah yang dapat digunakan kembali;

• sampah yang dapat didaur ulang; dan

• sampah lainnya.

(3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,

kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.

(4) Pemerintah kabupaten/kota menyediakan sarana

pemilahan sampah skala kabupaten/kota.

(5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:

• jumlah …

• jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

• diberi label atau tanda; dan

• bahan, bentuk, dan warna wadah.

(1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 huruf b dilakukan oleh:

• pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan

• pemerintah kabupaten/kota.

(2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,

kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:

• TPS;

• TPS 3R; dan/atau

• alat pengumpul untuk sampah terpilah.

(3) Pemerintah kabupaten/kota menyediakan TPS dan/atau

TPS 3R pada wilayah permukiman.

(4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

• tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;

• luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;

• lokasinya mudah diakses;

• tidak mencemari lingkungan; dan

• memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis

pengumpulan dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 19 …

(1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 huruf c dilakukan oleh pemerintah

kabupaten/kota.

(2) Pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan

pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1):

• menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan

• melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.

(3) Dalam pengangkutan sampah, pemerintah

kabupaten/kota dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

(4) Ketentuan mengenai persyaratan alat angkut

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Dalam hal dua atau lebih kabupaten/kota melakukan pengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkut.

(1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

16 huruf d meliputi kegiatan:

• pemadatan;

• pengomposan;

• daur ulang materi; dan/atau

• daur ulang energi.

(2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan oleh:

• setiap orang pada sumbernya;

• pengelola kawasan

• pengelola … permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan

• pemerintah kabupaten/kota.

(3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,

kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.

(4) Pemerintah kabupaten/kota menyediakan fasilitas

pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:

• TPS 3R;

• stasiun peralihan antara;

• TPA; dan/atau

• TPST.

(1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 huruf e dilakukan dengan menggunakan:

• metode lahan urug terkendali;

• metode lahan urug saniter; dan/atau

• teknologi ramah lingkungan.

(2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

(1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah,

pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.

(2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) pemerintah kabupaten/kota:

• melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota;

• menyusun analisis biaya dan teknologi; dan

• menyusun rancangan teknis.

(3) Lokasi TPA sebagaimana

(3) Lokasi … dimaksud pada ayat (2) huruf a,

paling sedikit memenuhi aspek:

• geologi;

• hidrogeologi;

• kemiringan zona;

• jarak dari lapangan terbang;

• jarak dari permukiman;

• tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau

• bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.

(4) TPA yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:

• fasilitas dasar;

• fasilitas perlindungan lingkungan;

• fasilitas operasi; dan

• fasilitas penunjang.

(1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

(2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan

persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan dan/atau

rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 25 …

(1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan

pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:

• perencanaan;

• pembangunan; dan

• pengoperasian dan pemeliharaan.

(2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi kegiatan:

• konstruksi;

• supervisi; dan

• uji coba.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan

fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

(1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan,

dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat:

• membentuk kelembagaan pengelola sampah;

• bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau

• bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.

(2) Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Dalam hal terdapat kondisi khusus, pemerintah provinsi dapat melakukan pengangkutan, pengolahan, dan

Pasal 28 …

pemrosesan akhir sampah.

Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditimbun di TPA.

(1) Dalam penyelenggaraan penanganan sampah,

pemerintah kabupaten/kota memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan secara progresif berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume sampah.

(3) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan untuk:

• kegiatan layanan penanganan sampah;

• penyediaan fasilitas pengumpulan sampah;

• penanggulangan keadaan darurat;

• pemulihan lingkungan akibat kegiatan penanganan sampah; dan/atau

• peningkatan kompetensi pengelola sampah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan

tarif retribusi berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

(1) Setiap orang yang bertugas melakukan kegiatan

pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah wajib memiliki sertifikat kompetensi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh

sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dalam peraturan menteri sesuai dengan

kewenangannya.

BAB IV …

KOMPENSASI

(1) Pemerintah kabupaten/kota secara sendiri atau secara

bersama dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.

(2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan

pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:

• pencemaran air;

• pencemaran udara;

• pencemaran tanah;

• longsor;

• kebakaran;

• ledakan gas metan; dan/atau

• hal lain yang menimbulkan dampak negatif.

(3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa:

• relokasi penduduk;

• pemulihan lingkungan;

• biaya kesehatan dan pengobatan;

• penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau

• kompensasi dalam bentuk lain.

(1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat

(1) harus dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan

belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(2) Dalam hal anggaran untuk kompensasi pada pemerintah

kabupaten/kota sudah tidak tersedia lagi, kompensasi

(3) Dalam …

diberikan oleh pemerintah provinsi.

(3) Dalam hal anggaran untuk kompensasi pada pemerintah

provinsi sudah tidak tersedia lagi, kompensasi diberikan oleh Pemerintah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian

kompensasi oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diatur dengan peraturan daerah.

(1) Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan

sampah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum melakukan:

• penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah; dan

• fasilitasi pemerintah daerah dalam penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan.

(2) Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan

sampah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melakukan fasilitasi:

• kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah; dan

• pemerintah daerah dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan.

(3) Penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan:

• perguruan tinggi;

• lembaga penelitian dan pengembangan;

• badan …

• badan usaha; dan/atau

• lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah.

(1) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota

menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

(2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:

• sumber sampah;

• timbulan sampah;

• komposisi sampah;

• karakteristik sampah;

• fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan

• informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terhubung sebagai satu jejaring sistem informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus

dapat diakses oleh setiap orang.

BAB VII …

(1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan

keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat berupa:

• pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;

• pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

• pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kabupaten/kota; dan/atau

• pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.

PEMBINAAN

(1) Para menteri secara terkoordinasi melakukan pembinaan

kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui:

• pemberian …

• pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria;

• diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah;

• pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah;

• fasilitasi penyelesaian perselisihan antardaerah;

• fasilitasi kerja sama pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana pengelolaan sampah; dan/atau

• fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

(3) Gubernur melakukan pembinaan kepada pemerintah

kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah melalui:

• bantuan teknis;

• bimbingan teknis;

• diseminasi peraturan daerah di bidang pengelolaan sampah;

• pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah; dan/atau

• fasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antarkabupaten/kota.

Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui:

• bantuan teknis;

• bimbingan teknis;

• diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan/atau

• pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.

BAB IX …

(1) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas

sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

(2) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas

sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Oktober 2012

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Oktober 2012

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian,

Lydia Silvanna Djaman