Pasal 36

(1) Para menteri secara terkoordinasi melakukan pembinaan

kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui:

• pemberian …

• pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria;

• diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah;

• pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah;

• fasilitasi penyelesaian perselisihan antardaerah;

• fasilitasi kerja sama pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana pengelolaan sampah; dan/atau

• fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

(3) Gubernur melakukan pembinaan kepada pemerintah

kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah melalui:

• bantuan teknis;

• bimbingan teknis;

• diseminasi peraturan daerah di bidang pengelolaan sampah;

• pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah; dan/atau

• fasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antarkabupaten/kota.