Pasal 23

(1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah,

pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.

(2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) pemerintah kabupaten/kota:

• melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota;

• menyusun analisis biaya dan teknologi; dan

• menyusun rancangan teknis.

(3) Lokasi TPA sebagaimana

(3) Lokasi … dimaksud pada ayat (2) huruf a,

paling sedikit memenuhi aspek:

• geologi;

• hidrogeologi;

• kemiringan zona;

• jarak dari lapangan terbang;

• jarak dari permukiman;

• tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau

• bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.

(4) TPA yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:

• fasilitas dasar;

• fasilitas perlindungan lingkungan;

• fasilitas operasi; dan

• fasilitas penunjang.