TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pembentukan . . .

1. Pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.
2. Penghapusan daerah adalah pencabutan status sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.
3. Penggabungan daerah adalah penyatuan daerah yang dihapus ke dalam daerah lain yang bersandingan.
4. Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih.
5. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang selanjutnya disingkat DPOD adalah dewan yang memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah.
6. Kajian daerah adalah kajian provinsi dan kabupaten/kota disusun oleh Tim yang dibentuk oleh kepala daerah untuk menilai kelayakan pembentukan daerah secara obyektif yang memuat penilaian kuantitatif terhadap faktor-faktor teknis yang dilengkapi dengan penilaian kualitatif terhadap faktor lainnya yang memiliki karakteristik tersendiri.
7. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

(1) Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan

beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.

(2) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dapat berupa pembentukan daerah provinsi atau

daerah kabupaten/kota.

(3) Pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat berupa:

• pemekaran dari 1 (satu) provinsi menjadi 2 (dua) provinsi atau lebih;

• penggabungan . . .

• penggabungan beberapa kabupaten/kota yang bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda; dan
• penggabungan beberapa provinsi menjadi 1 (satu) provinsi.

(4) Pembentukan daerah kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

• pemekaran dari 1 (satu) kabupaten/kota menjadi 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih;
• penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda; dan
• penggabungan beberapa kabupaten/kota menjadi 1 (satu) kabupaten/kota.

Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a dapat dimekarkan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan 10 (sepuluh) tahun bagi provinsi dan 7 (tujuh) tahun bagi kabupaten dan kota.

(1) Pembentukan daerah provinsi berupa pemekaran

provinsi dan penggabungan beberapa kabupaten/kota yang bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

(2) Pembentukan daerah kabupaten/kota berupa pemekaran

kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

(1) Syarat administratif pembentukan daerah provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

• Keputusan masing-masing DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil Rapat Paripurna;
• Keputusan bupati/walikota ditetapkan dengan keputusan bersama bupati/walikota wilayah calon

provinsi . . .

provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi;

• Keputusan DPRD provinsi induk tentang persetujuan pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil Rapat Paripurna;
• Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon provinsi; dan
• Rekomendasi Menteri.

(2) Syarat administratif pembentukan daerah

kabupaten/kota dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:

• Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
• Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
• Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
• Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; dan
• Rekomendasi Menteri.

(3) Keputusan DPRD kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diproses berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat.

(4) Keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang dituangkan dalam keputusan DPRD kabupaten/ kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai

berdasarkan hasil kajian daerah terhadap indikator sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(3) Suatu . . .

(3) Suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi

daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya mempunyai total nilai seluruh indikator dan perolehan nilai indikator faktor kependudukan, faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi daerah dan faktor kemampuan keuangan dengan kategori sangat mampu atau mampu.

Syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.

Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk:

• pembentukan provinsi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota;
• pembentukan kabupaten paling sedikit 5 (lima) kecamatan; dan
• pembentukan kota paling sedikit 4 (empat) kecamatan.

(1) Cakupan wilayah pembentukan provinsi digambarkan

dalam peta wilayah calon provinsi.

(2) Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilengkapi dengan daftar nama kabupaten/kota dan kecamatan yang menjadi cakupan calon provinsi serta garis batas wilayah calon provinsi dan nama wilayah kabupaten/kota di provinsi lain, nama wilayah laut atau wilayah negara tetangga yang berbatasan langsung dengan calon provinsi.

(3) Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat

berdasarkan kaidah pemetaan yang difasilitasi oleh lembaga teknis dan dikoordinasikan oleh Menteri.

(1) Cakupan wilayah pembentukan kabupaten/kota

digambarkan dalam peta wilayah calon kabupaten/kota.

(2) Peta . . .

(2) Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilengkapi dengan daftar nama kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lain yang menjadi cakupan calon kabupaten/kota serta garis batas wilayah calon kabupaten/kota, nama wilayah kabupaten/ kota di provinsi lain, nama wilayah kecamatan di kabupaten/ kota di provinsi yang sama, nama wilayah laut atau wilayah negara tetangga, yang berbatasan langsung dengan calon kabupaten/kota.

(3) Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat

berdasarkan kaidah pemetaan yang difasilitasi oleh lembaga teknis dan dikoordinasikan oleh gubernur.

(1) Dalam hal cakupan wilayah calon provinsi dan

kabupaten/kota berupa kepulauan atau gugusan pulau, peta wilayah harus dilengkapi dengan daftar nama pulau.

(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) harus merupakan satu kesatuan wilayah administrasi.

(1) Lokasi calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ditetapkan dengan keputusan gubernur dan

keputusan DPRD provinsi untuk ibukota provinsi, dengan keputusan bupati dan keputusan DPRD kabupaten untuk ibukota kabupaten.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan hanya untuk satu lokasi ibukota.

(3) Penetapan lokasi ibukota sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan setelah adanya kajian daerah terhadap aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.

(4) Pembentukan kota yang cakupan wilayahnya merupakan

ibukota kabupaten, maka ibukota kabupaten tersebut harus dipindahkan ke lokasi lain secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun sejak dibentuknya kota.

Pasal 13 . . .

(1) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 meliputi bangunan dan lahan untuk kantor kepala daerah, kantor DPRD, dan kantor perangkat daerah yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

(2) Bangunan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berada dalam wilayah calon daerah.

(3) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki

pemerintah daerah dengan bukti kepemilikan yang sah.

Pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan tahapan sebagai

berikut:

• Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang akan dimekarkan.
• Keputusan DPRD kabupaten/kota berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat;
• Bupati/walikota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil kajian daerah.
• Keputusan masing-masing bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada gubernur dengan melampirkan:

1. Dokumen aspirasi masyarakat; dan
2. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b.

• Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan provinsi sebagaimana yang diusulkan oleh bupati/walikota dan berdasarkan hasil kajian daerah, usulan pembentukan provinsi tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPRD provinsi;

• Setelah . . .

• Setelah adanya keputusan persetujuan dari DPRD provinsi, gubernur menyampaikan usulan pembentukan provinsi kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan:

1. Hasil kajian daerah;
2. Peta wilayah calon provinsi;
3. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b; dan
4. Keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) huruf d.

Pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan tahapan sebagai

berikut:

• Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang akan dimekarkan.
• Keputusan DPRD kabupaten/kota berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat;
• Bupati/walikota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk keputusan bupati/walikota;
• Keputusan masing-masing bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan kepada masing- masing gubernur yang bersangkutan dengan melampirkan:

1. Dokumen aspirasi masyarakat; dan
2. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b.

• Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan provinsi sebagaimana yang diusulkan oleh bupati/walikota dan berdasarkan hasil kajian daerah, usulan pembentukan provinsi tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPRD provinsi yang bersangkutan;
• Setelah adanya keputusan persetujuan dari DPRD provinsi, masing-masing gubernur menyampaikan

usulan . . .

usulan pembentukan provinsi kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan:

1. Hasil kajian daerah;
2. Peta wilayah calon provinsi;
3. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b; dan
4. Keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) huruf d.

Tata cara pembentukan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilaksanakan sebagai berikut:

• Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dimekarkan.
• DPRD kabupaten/kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk Keputusan DPRD berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang diwakili oleh BPD untuk desa atau nama lain dan Forum Komunikasi Kelurahan untuk kelurahan atau nama lain;
• Bupati/walikota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil kajian daerah;
• Bupati/walikota mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan:

1. dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota;
2. hasil kajian daerah;
3. peta wilayah calon kabupaten/kota; dan
4. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b.

• Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota berdasarkan

evaluasi . . .

evaluasi terhadap kajian daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c;

• Gubernur menyampaikan usulan pembentukan calon kabupaten/kota kepada DPRD provinsi;
• DPRD provinsi memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota; dan
• Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan kabupaten/kota, gubernur mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan:

1. Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota;
2. Hasil kajian daerah;
3. Peta wilayah calon kabupaten/kota;
4. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b; dan
5. Keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) huruf d.

Tata cara pembentukan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:

• Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dimekarkan.

• DPRD kabupaten/kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk Keputusan DPRD berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang diwakili oleh BPD untuk Desa atau nama lain dan Forum Komunikasi Kelurahan untuk kelurahan atau nama lain;

• Bupati/walikota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil kajian daerah;

• Masing-masing . . .

• Masing-masing bupati/walikota menyampaikan usulan pembentukan kabupaten/kota kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan:

1. Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota;
2. Hasil kajian daerah;
3. Peta wilayah calon kabupaten/kota; dan
4. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b.

• Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota berdasarkan evaluasi terhadap kajian daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
• Gubernur menyampaikan usulan pembentukan calon kabupaten/kota kepada DPRD provinsi;
• DPRD provinsi memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota; dan
• Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan kabupaten/kota, gubernur mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan:

1. dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota;
2. hasil kajian daerah;
3. peta wilayah calon kabupaten/kota;
4. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota; dan
5. Keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2) huruf e.

(1) Menteri melakukan penelitian terhadap usulan

pembentukan provinsi atau kabupaten/kota.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Tim yang dibentuk Menteri.

(3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Menteri menyampaikan rekomendasi usulan pembentukan daerah kepada DPOD.

Pasal 19 . . .

(1) Berdasarkan rekomendasi usulan pembentukan daerah,

Menteri meminta tanggapan tertulis para Anggota DPOD pada sidang DPOD.

(2) Dalam hal DPOD memandang perlu dilakukan klarifikasi

dan penelitian kembali terhadap usulan pembentukan daerah, DPOD menugaskan Tim Teknis DPOD untuk melakukan klarifikasi dan penelitian.

(3) Berdasarkan hasil klarifikasi dan penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), DPOD bersidang untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai usulan pembentukan daerah.

(1) Menteri menyampaikan usulan pembentukan suatu

daerah kepada Presiden berdasarkan saran dan pertimbangan DPOD.

(2) Dalam hal Presiden menyetujui usulan pembentukan

daerah, Menteri menyiapkan rancangan undang-undang tentang pembentukan daerah.

(1) Setelah Undang-undang pembentukan daerah

diundangkan, Pemerintah melaksanakan peresmian daerah dan melantik penjabat kepala daerah.

(2) Peresmian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya undang-undang tentang pembentukan daerah.

(1) Daerah otonom dapat dihapus, apabila daerah yang

bersangkutan dinyatakan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah.

(2) Penghapusan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap

kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah

sesuai . . .

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digabungkan dengan daerah lain yang bersandingan berdasarkan hasil kajian.

(1) Berdasarkan proses evaluasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 ayat (2), Menteri menyampaikan hasil evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah kepada DPOD.

(2) DPOD bersidang untuk membahas hasil evaluasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal sidang DPOD menilai daerah tertentu tidak

mampu menyelenggarakan otonomi daerah, DPOD merekomendasikan agar daerah tersebut dihapus dan digabungkan ke daerah lain.

(4) Menteri meneruskan rekomendasi DPOD sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden.

(5) Apabila Presiden menyetujui usulan penghapusan dan

penggabungan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Menteri menyiapkan rancangan undang-undang

tentang penghapusan dan penggabungan daerah.

PEMBINAAN

(1) Pemerintah melakukan pembinaan melalui fasilitasi

terhadap daerah otonom baru sejak peresmian daerah dan pelantikan pejabat kepala daerah.

(2) Pemberian fasilitasi terhadap daerah otonom baru

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

• penyusunan perangkat daerah;

• pengisian personil;

• pengisian keanggotaan DPRD;

• penyusunan APBD;

• pemberian . . .

• pemberian hibah dari daerah induk dan pemberian bantuan dari provinsi;
• pemindahan personil, pengalihan aset, pembiayaan dan dokumen;
• penyusunan rencana umum tata ruang daerah; dan
• dukungan bantuan teknis infrastruktur penguatan investasi daerah.

(3) Pemberian fasilitasi terhadap daerah otonom baru

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak peresmian, untuk provinsi dilaksanakan oleh Menteri bersama gubernur provinsi induk dan untuk kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur bersama bupati kabupaten induk.

(4) Pemberian fasilitasi terhadap daerah otonom baru

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h dilaksanakan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen secara bertahap dan terpadu.

(1) Pemerintah dapat melakukan pembinaan melalui

fasilitasi terhadap daerah otonom dalam rangka penghapusan dan penggabungan daerah.

(2) Fasilitasi dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Pemerintah terhadap beberapa daerah otonom bersandingan yang bersedia bergabung membentuk satu daerah otonom baru dalam bentuk dukungan insentif fiskal dan non-fiskal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Penghapusan dan penggabungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan efisien dan efektifitas pelayanan publik.

PENDANAAN

(1) Dana yang diperlukan dalam rangka pembentukan

provinsi dibebankan pada APBD provinsi induk dan APBD kabupaten/kota yang menjadi cakupan calon provinsi.

(2) Dana . . .

(2) Dana yang diperlukan dalam rangka pembentukan

kabupaten/kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota induk dan APBD provinsi.

(3) Dana yang diperlukan dalam rangka penghapusan dan

penggabungan daerah dibebankan pada APBN.

(1) Dana perimbangan bagi daerah otonom

baru diperhitungkan setelah undang-undang pembentukannya ditetapkan.

(2) Perhitungan dana perimbangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan setelah data kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah otonom baru tersedia secara lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Apabila data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum

tersedia, besaran dana perimbangan diperhitungkan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai dari daerah induk.

(1) Bagi provinsi baru yang undang-undang

pembentukannya ditetapkan setelah APBN disahkan, dana yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan dana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali bersumber dari hibah provinsi induk dan dukungan dana dari kabupaten/kota yang menjadi cakupan provinsi baru.

(2) Besaran hibah provinsi induk sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dicantumkan dalam APBD provinsi induk, sesuai kemampuan keuangan provinsi induk.

(3) Besaran hibah provinsi induk sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan dalam undang-undang pembentukan provinsi baru.

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

oleh provinsi induk sampai provinsi baru mempunyai APBD sendiri.

(5) APBD provinsi induk tetap dilaksanakan, termasuk

untuk cakupan wilayah provinsi baru sebelum provinsi baru mempunyai APBD sendiri.

(6) Dukungan . . .

(6) Dukungan dana kabupaten/kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berasal dari APBD kabupaten/kota yang besarnya ditetapkan secara proporsional berdasarkan besaran APBD kabupaten/kota masing-masing.

(7) Besaran dukungan dana kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dalam undang- undang pembentukan provinsi baru.

(1) Bagi kabupaten/kota baru yang undang-undang

pembentukannya ditetapkan setelah APBN disahkan, dana yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali bersumber dari hibah kabupaten/kota induk dan bantuan provinsi.

(2) Besaran hibah kabupaten/kota induk sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam APBD kabupaten/kota induk, sesuai kemampuan keuangan kabupaten/kota induk.

(3) Besaran hibah kabupaten/kota induk sebagai dimaksud

pada ayat (2), dicantumkan dalam APBD kabupaten/kota induk dan ditetapkan dalam undang-undang pembentukan kabupaten/kota baru.

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

oleh kabupaten/kota induk sampai terbentuknya APBD kabupaten/kota baru.

(5) APBD kabupaten/kota induk tetap dilaksanakan,

termasuk untuk cakupan wilayah kabupaten/kota baru sebelum kabupaten/kota baru mempunyai APBD sendiri.

(6) Bantuan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berasal dari APBD provinsi yang besarnya ditetapkan dalam undang-undang pembentukan kabupaten/kota baru.

Bagi provinsi yang memiliki status istimewa dan/atau diberikan otonomi khusus, dalam pembentukan daerah selain ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini juga

berpedoman . . .

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang memberikan status istimewa dan/atau otonomi khusus.

(1) Pembentukan perangkat provinsi baru, dilaksanakan

oleh penjabat gubernur dan difasilitasi oleh Menteri bersama gubernur provinsi induk.

(2) Pembentukan perangkat kabupaten/kota baru,

dilaksanakan oleh penjabat bupati/walikota dan difasilitasi oleh gubernur bersama dengan bupati induk.

Pengisian personil pada perangkat daerah baru diprioritaskan dari pegawai negeri sipil daerah induk yang mempunyai kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan.

(1) Aset provinsi dan kabupaten/kota induk yang bergerak

dan tidak bergerak serta utang piutang yang akan diserahkan kepada provinsi baru dan kabupaten/kota baru, dibuat dalam bentuk daftar aset.

(2) Aset provinsi dan kabupaten induk sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diserahkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian provinsi baru dan kabupaten/kota baru.

(3) Dalam hal aset daerah kabupaten induk yang bergerak

dan tidak bergerak serta utang piutang yang akan diserahkan kepada kota yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dapat diserahkan secara bertahap dan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya ibukota kabupaten induk yang baru.

(1) Pelaksanaan penyerahan aset provinsi induk kepada

provinsi baru difasilitasi oleh Menteri.

(2) Pelaksanaan penyerahan aset daerah induk kepada

kabupaten/kota baru difasilitasi oleh gubernur dan bupati/walikota kabupaten/kota induk.

(3) Tata . . .

(3) Tata cara pelaksanaan penyerahan aset daerah induk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

(1) Penegasan batas wilayah provinsi baru dilakukan

bersama-sama oleh provinsi baru, provinsi induk dan provinsi yang bersandingan lainnya.

(2) Penegasan batas wilayah kabupaten/kota baru

dilakukan bersama-sama oleh kabupaten/kota, kabupaten induk dan kabupaten/kota yang bersandingan lainnya.

(3) Penegasan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) diselesaikan paling lama 5 (lima) tahun sejak dibentuknya provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan.

(4) Penegasan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) secara pasti di lapangan, ditetapkan oleh Menteri.

(5) Dalam hal batas waktu penyelesaian paling lama 5

(lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi penegasan batas wilayah ditetapkan oleh Menteri.

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2007

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2007

,

ttd.