Pasal 26

(1) Dana yang diperlukan dalam rangka pembentukan

provinsi dibebankan pada APBD provinsi induk dan APBD kabupaten/kota yang menjadi cakupan calon provinsi.

(2) Dana . . .

(2) Dana yang diperlukan dalam rangka pembentukan

kabupaten/kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota induk dan APBD provinsi.

(3) Dana yang diperlukan dalam rangka penghapusan dan

penggabungan daerah dibebankan pada APBN.