Pasal 29

(1) Bagi kabupaten/kota baru yang undang-undang

pembentukannya ditetapkan setelah APBN disahkan, dana yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali bersumber dari hibah kabupaten/kota induk dan bantuan provinsi.

(2) Besaran hibah kabupaten/kota induk sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam APBD kabupaten/kota induk, sesuai kemampuan keuangan kabupaten/kota induk.

(3) Besaran hibah kabupaten/kota induk sebagai dimaksud

pada ayat (2), dicantumkan dalam APBD kabupaten/kota induk dan ditetapkan dalam undang-undang pembentukan kabupaten/kota baru.

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

oleh kabupaten/kota induk sampai terbentuknya APBD kabupaten/kota baru.

(5) APBD kabupaten/kota induk tetap dilaksanakan,

termasuk untuk cakupan wilayah kabupaten/kota baru sebelum kabupaten/kota baru mempunyai APBD sendiri.

(6) Bantuan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berasal dari APBD provinsi yang besarnya ditetapkan dalam undang-undang pembentukan kabupaten/kota baru.