PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MALUKU TENGGARA
Pasal 1
Dengan Peraturan Pemerintah ini, Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara dipindahkan dari wilayah Kota Tual ke wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku.
Pasal 2
Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berkedudukan di sebagian wilayah Kecamatan Kei Kecil yang meliputi 8 (delapan) ohoi dan 1 (satu) kelurahan sebagai berikut:
Ohoi Wearlilir;
Ohoi . . .
www.djpp.kemenkumham.go.id
Ohoi Faan;
Ohoi Ohoiluk;
Ohoi Ngayub;
Ohoi Kolser;
Ohoi Loon;
Ohoi Kelanit;
Ohoi Ohoingur; dan
Kelurahan Ohoijang Watdek.
Pasal 3
Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selanjutnya diberi nama Langgur.
Pasal 4
(1) Wilayah Langgur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
mempunyai batas-batas sebagai berikut:
sebelah utara berbatasan dengan Kota Tual;
sebelah timur berbatasan dengan Kota Tual;
sebelah selatan berbatasan dengan Ohoi Sathean Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara; dan
sebelah barat berbatasan dengan Ohoi Ngilngof dan Ohoi Debut Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara.
(2) Batas-batas wilayah Langgur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam Peta Wilayah Langgur Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 5 . . .
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 5
Pendanaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
Pasal 6
Hal-hal yang timbul dari dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sepanjang yang menyangkut instansi vertikal, badan peradilan, atau pemerintah provinsi, menjadi tanggung jawab menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga negara yang membawahi instansi/badan yang bersangkutan, atau gubernur yang membawahi satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 7
Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyosialisasikan nama Langgur sebagai Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara.
Pasal 8
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara dipindahkan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara.
Pasal 9
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
www.djpp.kemenkumham.go.id
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2011
INDONESIA,
Ttd.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2011
,
Ttd.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang, tempat kedudukan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat II Maluku Tenggara di Tual;
bahwa dalam perkembangannya Tual yang sejak tahun 1957 merupakan wilayah tempat kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, telah menjadi daerah otonom dan terpisah dari Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku, sehingga Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara perlu dipindahkan dari wilayah Kota Tual ke wilayah Kabupaten Maluku Tenggara;
bahwa wilayah Kecamatan Kei Kecil di Kabupaten Maluku Tenggara dinilai layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara;
bahwa pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara dari wilayah Kota Tual ke wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara;
bahwa . . .
www.djpp.kemenkumham.go.id
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
Peraturan . . .
www.djpp.kemenkumham.go.id
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264);
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);