PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

www.djpp.depkumham.go.id

3 2012, No.155

1. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I.

3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4a. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

1. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.

2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

4. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

5. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung.

6. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.155 4

melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

1. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
2. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.
3. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
4. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
5. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
6. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
7. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, gagasan orisinal, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta.
8. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
9. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
10. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

www.djpp.depkumham.go.id

5 2012, No.155

1. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
2. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
3. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
4. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
5. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
6. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.
7. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
8. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
9. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan
10. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
11. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.155 6

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

1. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.

3. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

4. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

6. E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

7. Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

8. E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

www.djpp.depkumham.go.id

7 2012, No.155

1. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.
2. Penjelasan Pasal 4 huruf c ditambahkan 1 (satu) butir, yaitu butir e, dan huruf d ditambahkan 1 (satu) butir yaitu butir x, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 4.
3. Penjelasan Pasal 6 huruf e diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 6.
4. Diantara huruf b dan huruf c ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1 huruf yaitu huruf b1, diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), serta ayat (4) dan Penjelasan ayat (3) diubah, sehingga

Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

(1) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui

Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:

• PA/KPA;
• PPK;
• ULP/Pejabat Pengadaan; dan
• Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

(2) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui

Swakelola terdiri atas:

• PA/KPA;
• PPK; b1. ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan; dan
• Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. (2a) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat tahun anggaran.

(3) PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(4) Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi:

(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

• menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.155 8

1. spesifikasi teknis Barang/Jasa;
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
3. rancangan Kontrak.

• menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
• menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian:
• melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
• mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
• melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
• menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
• melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
• menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dalam hal diperlukan, PPK dapat:

• mengusulkan kepada PA/KPA:

1. perubahan paket pekerjaan; dan/atau
2. perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

• menetapkan tim pendukung;
• menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
• menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf f diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (2a) dan ayat (2b) serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), serta Penjelasan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

(1) PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk

melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

www.djpp.depkumham.go.id

9 2012, No.155

• memiliki integritas;

• memiliki disiplin tinggi;

• memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;

• mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;

• menandatangani Pakta Integritas;

• tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan

• memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa.

(2a) Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.

(2b) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk:

• PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau

• PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.

(3) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c adalah:

• berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;

• memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan

• memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

(4) Dalam hal jumlah Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terbatas, persyaratan pada ayat (3) huruf a dapat diganti dengan paling kurang golongan IIIa atau disetarakan dengan golongan IIIa.

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.155 10

(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi diwajibkan

mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang Pengadaan Barang/ Jasa.

(2) ULP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi

dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh

Kelompok Kerja ULP.

(2) Keanggotaan Kelompok Kerja ULP wajib ditetapkan untuk:

• Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
• Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Anggota Kelompok Kerja ULP berjumlah gasal beranggotakan

paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

(4) Kelompok Kerja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis.

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

(1) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP atau Pejabat Pengadaan.

(2) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP atau Pejabat Pengadaan.

(3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat

Pengadaan.

1. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, serta diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

www.djpp.depkumham.go.id

11 2012, No.155

(1) Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan

memenuhi persyaratan sebagai berikut :

• memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;

• memahami pekerjaan yang akan diadakan;

• memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;

• memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;

• memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan

• menandatangani Pakta Integritas. (1a) Persyaratan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa pada ayat (1) huruf e dapat dikecualikan untuk Kepala ULP.

(2) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat

Pengadaan meliputi:

• menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;

• menetapkan Dokumen Pengadaan;

• menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

• mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

• menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;

• melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

• khusus untuk Kelompok Kerja ULP:

1. menjawab sanggahan;

2. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

• Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.155 12

• Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

1. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
2. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
3. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP.

• khusus Pejabat Pengadaan:

1. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

• Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
• Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

1. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
2. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
3. membuat laporan mengenai proses Pengadaan Pengadaan kepada PA/KPA.

• memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. (2a) Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP meliputi:
• memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
• menyusun program kerja dan anggaran ULP;
• mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/ jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
• membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi;
• melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;

www.djpp.depkumham.go.id

13 2012, No.155

• menugaskan/ menempatkan/ memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP; dan
• mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/ Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang- undangan dan/atau KKN.

(3) Selain tugas pokok dan kewewenangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:

• perubahan HPS; dan/atau

• perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

(4) Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan

berasal dari Pegawai Negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.

(5) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4), untuk :

• Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang memiliki keterbatasan pegawai yang berstatus Pegawai Negeri, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari pegawai tetap Lembaga/Institusi Pengguna APBN/ APBD yang bukan Pegawai Negeri.

• Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari bukan Pegawai Negeri.

(6) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau

memerlukan keahlian khusus, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari Pegawai Negeri atau swasta.

(7) Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk

sebagai:

• PPK;

• Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);

• Bendahara; dan

• APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/ anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.

1. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf e diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi:

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.155 14

(1) PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

(2) Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari

pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.

(3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), anggota

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri.

(4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

• memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
• memahami isi Kontrak;
• memiliki kualifikasi teknis;
• menandatangani Pakta Integritas; dan
• tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara.

(5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

• melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
• menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
• membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

(6) Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian

teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

(7) Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan

oleh PA/KPA.

(8) Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.

1. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2)

Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), dan Penjelasan ayat

(4) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

www.djpp.depkumham.go.id

15 2012, No.155

(1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
• memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
• memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
• memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
• dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/ kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
• memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
• memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
• khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank;
• khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:

SKP = KP – P

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

• untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
• untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.155 16

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan. N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

• tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/ atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
• sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh

Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal

25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;

• secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
• tidak masuk dalam Daftar Hitam;
• memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
• menandatangani Pakta Integritas. (1a) Dengan tetap mengedepankan prinsip–prinsip pengadaan dan kaidah bisnis yang baik, persyaratan bagi Penyedia Barang/Jasa asing dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf d, huruf j, dan huruf l.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf

d, huruf f, huruf h, dan huruf i, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan.

(3) Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/ Jasa,

kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

(4) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan

pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

1. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) huruf c diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

(1) PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai

dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing.

www.djpp.depkumham.go.id

17 2012, No.155

(2) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

• kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri; dan/atau
• kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang diperlukan.

(3) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-

kegiatan sebagai berikut:

• mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I;
• menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat

(2);

• menetapkan kebijakan umum tentang:

1. pemaketan pekerjaan;
2. cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
3. pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa;
4. penetapan penggunaan produk dalam negeri.

• menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).

(4) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit

memuat:

• uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
• waktu pelaksanaan yang diperlukan;
• spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan
• besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

1. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada

K/L/D/I untuk Tahun Anggaran berikutnya, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan.

(2) K/L/D/I menyediakan biaya pendukung pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa yang dibiayai dari APBN/ APBD, yang meliputi:

• honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa termasuk tim teknis, tim pendukung dan staf proyek;

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.155 18

• biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk biaya pengumuman ulang;

• biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa; dan

• biaya lainnya yang diperlukan.

(3) K/L/D/I menyediakan biaya pendukung untuk pelaksanaan

pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang pengadaannya akan dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya.

(4) K/L/D/I dapat mengusulkan besaran standar biaya terkait

honorarium bagi personil organisasi pengadaan, sebagai masukan/pertimbangan dalam penetapan standar biaya oleh Menteri Keuangan/Kepala Daerah.

1. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

(1) PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa

pada masing-masing Kementerian/Lembaga/ Institusi secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/ Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR.

(1a) PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

(1b) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan, apabila terdapat perubahan/penambahan DIPA/DPA.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang

berisi:

• nama dan alamat Pengguna Anggaran;

• paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;

• lokasi pekerjaan; dan

• perkiraan besaran biaya.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan

dalam website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

www.djpp.depkumham.go.id

19 2012, No.155

(4) K/L/D/I mengumumkan rencana pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa yang Kontraknya akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya/yang akan datang.

1. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, sehingga

Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

(1) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana

pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/ atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat.

(2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi:

• pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia, serta sesuai dengan tugas dan fungsi K/L/D/I;
• pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I;
• pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
• pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;
• penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
• pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
• pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, dan pengembangan sistem tertentu;
• pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;
• pekerjaan Industri Kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri;
• penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
• pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista, dan industri almatsus dalam negeri.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.155 20

(3) Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pekerjaan.

(4) Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh:

• K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran;
• Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola; dan/atau
• Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

(5) PA/KPA menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan

melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola.

1. Penjelasan Pasal 31 huruf c dan huruf d diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 31.
2. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

(1) Persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan:

• perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
• pemilihan sistem pengadaan;
• penetapan metode penilaian kualifikasi;
• penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
• penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
• penetapan HPS.

(2) Proses persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan

setelah Rencana Umum Pengadaan ditetapkan.

1. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga Pasal 35 berbunyi:

(1) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan

menetapkan metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

(2) Pemilihan Penyedia Barang dilakukan dengan:

• Pelelangan Umum;
• Pelelangan Terbatas;
• Pelelangan Sederhana;
• Penunjukan Langsung;
• Pengadaan Langsung; atau
• Kontes.

www.djpp.depkumham.go.id

21 2012, No.155

(3) Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan:

• Pelelangan Umum;

• Pelelangan Terbatas;

• Pemilihan Langsung;

• Penunjukan Langsung; atau

• Pengadaan Langsung.

(3a) Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan:

• Pelelangan Umum;

• Pelelangan Sederhana;

• Penunjukan Langsung;

• Pengadaan Langsung; atau

• Sayembara.

(4) Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia

Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil Industri Kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri.

1. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi.

(2) Khusus untuk Pengadan Barang/Pekerjaan Konstruksi yang

bersifat kompleks dan diyakini jumlah penyedianya terbatas, pemilihan Penyedia Barang/ Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas.

(3) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

melalui Metode Pelelangan Umum diumumkan paling kurang di website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

(4) Dalam Pelelangan Umum tidak ada negosiasi teknis dan harga.

1. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.155 22

(1) Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling

tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dapat dilakukan dengan:

• Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya; atau
• Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.

(2) Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung dilakukan

melalui proses pascakualifikasi.

(3) Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diumumkan

sekurang-kurangnya di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

(4) Dalam Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung tidak ada

negosiasi teknis dan harga.

1. Diantara ayat (4) huruf c dan huruf d Pasal 38 disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf c1, dan ditambahkan 1 (satu) huruf pada ayat (5) yaitu huruf h, serta Penjelasan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal:

• keadaan tertentu; dan/atau
• pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/ Jasa Lainnya yang bersifat khusus.

(2) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu)

Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.

(3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis

maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan

Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

www.djpp.depkumham.go.id

23 2012, No.155

• penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:

1. pertahanan negara;
2. keamanan dan ketertiban masyarakat;
3. keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk:

• akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
• dalam rangka pencegahan bencana;dan/atau
• akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
• pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
• kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau c1. kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
• Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.

(5) Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/ Jasa

Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

• Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
• Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.155 24

keseluruhan tidak dapat direncanakan/ diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);

• Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;
• Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;
• Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
• sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau
• lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggung-jawabkan.
• Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan.

1. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga

Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan merupakan:

• merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I;
• teknologi sederhana;
• risiko kecil; dan/atau
• dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang- perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil.

www.djpp.depkumham.go.id

25 2012, No.155

(2) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang

berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya.

(3) Dihapus.

(4) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung

sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.

1. Ketentuan Pasal 42 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi pada prinsipnya dilakukan

melalui Metode Seleksi Umum.

(2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi

Umum diumumkan sekurang-kurangnya di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

(3) Daftar pendek dalam Seleksi Umum berjumlah 5 (lima) sampai 7

(tujuh) Penyedia Jasa Konsultansi.

1. Ketentuan Pasal 43 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

(1) Seleksi Sederhana dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa

Konsultansi dalam hal Seleksi Umum dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi.

(2) Seleksi Sederhana dapat dilakukan untuk pengadaan Jasa

Konsultansi yang:

• bersifat sederhana; dan
• bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi

Sederhana diumumkan paling kurang di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.155 26

(4) Daftar pendek dalam Seleksi Sederhana berjumlah 3 (tiga) sampai

5 (lima) Penyedia Jasa Konsultansi.

1. Ketentuan Pasal 47 ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), serta Penjelasan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

(1) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan

menetapkan metode pemasukan Dokumen Penawaran.

(2) Metode pemasukan Dokumen Penawaran terdiri atas:

• metode satu sampul;
• metode dua sampul; atau
• metode dua tahap.

(3) Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa

yang sederhana, dimana evaluasi teknis tidak dipengaruhi oleh harga dan memiliki karakteristik sebagai berikut:

• Pekerjaan yang bersifat sederhana dengan standar harga yang telah ditetapkan Pemerintah,
• Pengadaan Jasa Konsultansi dengan KAK yang sederhana; atau
• Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan.

(4) Selain Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki karakteristik

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), metode satu sampul digunakan dalam Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung/Kontes/Sayembara.

(5) Metode dua sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa

dimana evaluasi teknis dipengaruhi oleh penawaran harga, dan digunakan untuk:

• Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis.
• Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. dibutuhkan penilaian yang terpisah antara persyaratan teknis dengan harga penawaran, agar penilaian harga tidak mempengaruhi penilaian teknis; atau
2. pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam.

www.djpp.depkumham.go.id

27 2012, No.155

(6) Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

• Pekerjaan bersifat kompleks;

• memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem, termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharan peralatannya;

• mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;

• membutuhkan waktu evaluasi teknis yang lama; dan/atau

• membutuhkan penyetaraan teknis.

1. Ketentuan Pasal 48 ayat (3) dan ayat (5) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6), sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

(1) Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

• sistem gugur;

• sistem nilai; dan

• sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

(2) Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya menggunakan penilaian sistem gugur.

(3) Evaluasi sistem nilai digunakan untuk Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harga, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis.

(3a) Evaluasi sistem penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor-faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan jangka waktu operasi tertentu.

(4) Sistem nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

• besaran bobot biaya antara 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari total bobot keseluruhan;

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.155 28

• unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan; dan
• tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan jelas dan rinci dalam Dokumen Pengadaan.

(5) Dalam melakukan evaluasi Kelompok Kerja ULP/ Pejabat

Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

(6) Metode dua tahap sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (6) dapat

menggunakan metode evaluasi sistem gugur, sistem nilai, atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

1. Ketentuan Pasal 49 ayat (7) huruf d diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

(1) Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Jasa

Konsultansi dapat dilakukan dengan menggunakan:

• metode evaluasi berdasarkan kualitas;
• metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya;
• metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran; atau
• metode evaluasi berdasarkan biaya terendah.

(2) Metode evaluasi berdasarkan kualitas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk pekerjaan yang:

• mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat (outcome) secara keseluruhan; dan/atau
• lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK.

(3) Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk pekerjaan yang:

• lingkup, keluaran (output), waktu penugasan dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK; dan/atau
• besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas, dan tepat.

(4) Metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk pekerjaan:

• sudah ada aturan yang mengatur (standar);
• dapat dirinci dengan tepat; atau
• anggarannya tidak melampaui pagu tertentu.

www.djpp.depkumham.go.id

29 2012, No.155

(5) Metode evaluasi berdasarkan biaya terendah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sederhana dan standar.

(6) Dalam evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya, pembobotan nilai

teknis dan biaya diatur dengan ketentuan:

• bobot penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80;

• bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40.

(7) Semua evaluasi penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi harus

diikuti dengan klarifikasi dan negosiasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

• Harga Satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu biaya langsung non-personil yang dapat diganti (reimburseable cost) dan/atau biaya langsung personil yang dinilai tidak wajar;

• aspek biaya yang perlu diklarifikasi atau negosiasi terutama:

1. kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;

2. volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan

3. biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku di pasar/kewajaran biaya;

• klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya langsung personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor Pajak Penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;

• biaya satuan dari biaya langsung personil paling tinggi 4 (empat) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan paling tinggi 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan yang diterima tenaga ahli tidak tetap; dan

• unit biaya langsung personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang telah ditetapkan.

(8) Dikecualikan dari ketentuan ayat (7) huruf c dan d, untuk seleksi

internasional, dengan ketentuan:

• negosiasi terhadap unit biaya langsung personil dapat dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit, bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli, atau pernyataan Penyedia yang bersangkutan tentang kewajaran besaran tenaga ahli (billing rate) yang memuat kesanggupan untuk dijadikan dasar audit;

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.155 30

• besaran biaya langsung personil dapat mengacu kepada unit biaya personil yang berlaku di luar negeri.

1. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

(1) PPK menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam

rancangan kontrak.

(2) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

• Kontrak berdasarkan cara pembayaran;
• Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran;
• Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan
• Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.

(3) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan cara pembayaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:

• Kontrak Lump Sum;
• Kontrak Harga Satuan;
• Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan;
• Kontrak Persentase; dan
• Kontrak Terima Jadi (Turnkey).

(4) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pembebanan

Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:

• Kontrak Tahun Tunggal; dan
• Kontrak Tahun Jamak.

(5) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan sumber

pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:

• Kontrak Pengadaan Tunggal;
• Kontrak Pengadaan Bersama; dan
• Kontrak Payung (Framework Contract).

(6) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan jenis pekerjaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:

• Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal; dan
• Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

www.djpp.depkumham.go.id

31 2012, No.155

1. Ketentuan Pasal 52 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

(1) Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan

pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran.

(2) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan

pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan :

• Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis darat/laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa cleaning service.
• Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan kegiatan yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang tidak termasuk dalam kriteria kegiatan sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (2) huruf a. (2a) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.

(3) Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh

Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

1. Ketentuan Pasal 53 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

(1) Kontrak Pengadaan Tunggal merupakan Kontrak yang dibuat oleh

1 (satu) PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.

(2) Kontrak Pengadaan Bersama merupakan Kontrak antara

beberapa PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing PPK yang menandatangani Kontrak.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.155 32

(3) Kontrak Payung (Framework Contract) merupakan Kontrak Harga

Satuan antara Pejabat K/L/D/I dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan sebagai berikut:

• diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien, ketersediaan Barang/Jasa terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; dan
• pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/ pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata.

(4) Pembebanan anggaran untuk Kontrak Pengadaan Bersama

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam kesepakatan pendanaan bersama.

1. Ketentuan Pasal 55 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

(1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas:

• bukti pembelian;
• kuitansi;
• Surat Perintah Kerja (SPK); dan
• surat perjanjian.

(2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan

untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan

untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

www.djpp.depkumham.go.id

33 2012, No.155

1. Ketentuan Pasal 56 ayat (4), ayat (7), dan ayat (11) diubah, dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

(1) Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan

kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa.

(2) Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu

prakualifikasi atau pascakualifikasi.

(3) Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang

dilakukan sebelum pemasukan penawaran.

(4) Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut:

• Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi;
• Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum;
• Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang menggunakan Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat; atau
• Pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung. (4a) Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya.

(5) Proses penilaian kualifikasi untuk Penunjukan Langsung dalam

penanganan darurat dilakukan bersamaan dengan pemasukan Dokumen Penawaran.

(6) Proses prakualifikasi menghasilkan:

• daftar calon Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
• daftar pendek calon Penyedia Jasa Konsultansi.

(7) Dalam proses prakualifikasi, Kelompok Kerja ULP/Pejabat

Pengadaan segera membuka dan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima.

(8) Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang

dilakukan setelah pemasukan penawaran.

(9) Pascakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut:

• Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks;
• Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; dan
• Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.155 34

(10) ULP/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan

kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini.

(11) ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses

kualifikasi dengan ketentuan:

• meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir kualifikasi;

• tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi; dan

• pembuktian kualifikasi pada pelelangan/seleksi internasional dapat dilakukan dengan meminta dokumen yang dapat membuktikan kompetensi calon Penyedia Barang/Jasa.

(12) Penilaian kualifikasi dilakukan dengan metode:

• Sistem Gugur, untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;

• Sistem Nilai untuk Pengadaan Jasa Konsultansi.

1. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

dengan metode Pelelangan Umum meliputi tahapan sebagai berikut:

• Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi, metode dua sampul yang meliputi kegiatan:

1. pengumuman dan/atau undangan prakuali-fikasi;

2. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;

3. pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;

4. pembuktian kualifikasi;

5. penetapan hasil kualifikasi;

6. pengumuman hasil kualifikasi;

7. sanggahan kualifikasi;

8. undangan;

9. pengambilan Dokumen Pemilihan;

www.djpp.depkumham.go.id

35 2012, No.155

1. pemberian penjelasan;
2. pemasukan Dokumen Penawaran;
3. pembukaan Dokumen Penawaran sampul I;
4. evaluasi Dokumen Penawaran sampul I;
5. pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I;
6. pembukaan Dokumen Penawaran sampul II;
7. evaluasi Dokumen Penawaran sampul II;
8. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
9. penetapan pemenang;
10. pengumuman pemenang;
11. sanggahan; dan
12. sanggahan banding (apabila diperlukan).

• Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi, metode dua tahap yang meliputi kegiatan:

1. pengumuman prakualifikasi dan/atau undangan prakualifikasi;
2. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
3. pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
4. pembuktian kualifikasi;
5. penetapan hasil kualifikasi;
6. pengumuman hasil kualifikasi;
7. sanggahan kualifikasi;
8. undangan;
9. pengambilan Dokumen Pemilihan;
10. pemberian penjelasan;
11. pemasukan Dokumen Penawaran tahap I;
12. pembukaan Dokumen Penawaran tahap I;
13. evaluasi Dokumen Penawaran tahap I;
14. melakukan penyetaraan teknis apabila diperlukan, kecuali untuk metode evaluasi sistem nilai;

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.155 36

1. penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I;

2. pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulus evaluasi tahap I;

3. pemasukan Dokumen Penawaran tahap II;

4. pembukaan Dokumen Penawaran tahap II;

5. evaluasi Dokumen Penawaran tahap II;

6. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;

7. penetapan pemenang;

8. pengumuman pemenang;

9. sanggahan; dan

10. sanggahan banding (apabila diperlukan).

• Pelelangan Umum atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi, metode satu sampul yang meliputi kegiatan:

1. pengumuman dan/atau undangan prakualifikasi;

2. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;

3. pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;

4. pembuktian kualifikasi;

5. penetapan hasil kualifikasi;

6. pengumuman hasil kualifikasi;

7. sanggahan kualifikasi;

8. undangan;

9. pengambilan Dokumen Pemilihan;

10. pemberian penjelasan;

11. pemasukan Dokumen Penawaran;

12. pembukaan Dokumen Penawaran;

13. evaluasi Dokumen Penawaran;

14. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;

15. penetapan pemenang;

16. pengumuman pemenang;

17. sanggahan; dan

18. sanggahan banding (apabila diperlukan).

www.djpp.depkumham.go.id

37 2012, No.155

• Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi, metode satu sampul yang meliputi kegiatan:

1. pengumuman;
2. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
3. pemberian penjelasan;
4. pemasukan Dokumen Penawaran;
5. pembukaan Dokumen Penawaran;
6. evaluasi penawaran;
7. evaluasi kualifikasi;
8. pembuktian kualifikasi;
9. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
10. penetapan pemenang;
11. pengumuman pemenang;
12. sanggahan; dan
13. Sanggahan Banding (apabila diperlukan).

• Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi, metode dua sampul yang meliputi kegiatan:

1. pengumuman;
2. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
3. pemberian penjelasan;
4. pemasukan Dokumen Penawaran;
5. pembukaan Dokumen Penawaran sampul I;
6. evaluasi Dokumen Penawaran sampul I;
7. pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I;
8. pembukaan Dokumen Penawaran sampul II;
9. evaluasi Dokumen Penawaran sampul II;
10. pembuktian kualifikasi;
11. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
12. penetapan pemenang;
13. pengumuman pemenang;

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.155 38

1. sanggahan; dan
2. sanggahan banding (apabila diperlukan).

(2) Pemilihan dengan metode Pelelangan Sederhana untuk Penyedia

Barang/Jasa Lainnya atau Pemilihan Langsung untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi, meliputi tahapan sebagai berikut:

• pengumuman;
• pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
• pemberian penjelasan;
• pemasukan Dokumen Penawaran;
• pembukaan Dokumen Penawaran;
• evaluasi penawaran;
• evaluasi kualifikasi;
• pembuktian kualifikasi;
• pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
• penetapan pemenang;
• pengumuman pemenang;
• sanggahan; dan
• sanggahan banding (apabila diperlukan).

(3) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

untuk penanganan darurat dengan metode Penunjukan Langsung, meliputi tahapan sebagai berikut:

• PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada:

1. Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis; atau
2. Penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1).

• Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut :

1. opname pekerjaan di lapangan;
2. penetapan jenis, spesifikasi teknis dan volume pekerjaan, serta waktu penyelesaian pekerjaan;
3. penyusunan dan penetapan HPS;

www.djpp.depkumham.go.id

39 2012, No.155

1. penyusunan Dokumen Pengadaan;
2. penyampaian Dokumen Pengadaan kepada Penyedia;
3. pemasukan Dokumen Penawaran;
4. pembukaan Dokumen Penawaran;
5. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
6. penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
7. penetapan Penyedia; dan
8. pengumuman Penyedia.

(4) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

untuk bukan penanganan darurat dengan Metode Penunjukan Langsung meliputi tahapan sebagai berikut:

• undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan;
• pemasukan Dokumen Kualifikasi;
• evaluasi kualifikasi;
• pembuktian kualifikasi;
• pemberian penjelasan;
• pemasukan Dokumen Penawaran;
• evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
• penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
• penetapan Penyedia; dan
• pengumuman Penyedia.

(5) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

• pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, serta Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan kuitansi;
• permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK.

(6) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode

Kontes/Sayembara meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut:

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.155 40

• pengumuman;
• pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kontes/ Sayembara;
• pemberian penjelasan;
• pemasukan proposal;
• pembukaan proposal;
• pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis;
• pembuatan Berita Acara Hasil Kontes/Sayembara;
• penetapan pemenang; dan
• pengumuman pemenang.

1. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Seleksi

Umum meliputi tahapan sebagai berikut:

• metode evaluasi kualitas prakualifikasi dengan dua sampul yang meliputi kegiatan:

1. pengumuman prakualifikasi;
2. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
3. pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
4. pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
5. pembuktian kualifikasi;
6. penetapan hasil kualifikasi;
7. pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi;
8. sanggahan kualifikasi;
9. undangan;
10. pengambilan Dokumen Pemilihan;
11. pemberian penjelasan;
12. pemasukan Dokumen Penawaran;
13. pembukaan dokumen sampul I;
14. evaluasi dokumen sampul I;
15. penetapan peringkat teknis;
16. pemberitahuan dan pengumuman peringkat teknis;
17. sanggahan;
18. sanggahan banding (apabila diperlukan);

www.djpp.depkumham.go.id

41 2012, No.155

1. undangan pembukaan dokumen sampul II;
2. pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II;
3. undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
4. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan
5. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.

• metode evaluasi kualitas dan biaya serta metode evaluasi pagu anggaran prakualifikasi dengan dua sampul yang meliputi kegiatan:

1. pengumuman prakualifikasi;
2. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
3. pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
4. pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
5. pembuktian kualifikasi;
6. penetapan hasil kualifikasi;
7. pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi;
8. sanggahan kualifikasi;
9. undangan;
10. pengambilan Dokumen Pemilihan;
11. pemberian penjelasan;
12. pemasukan Dokumen Penawaran;
13. pembukaan dokumen sampul I;
14. evaluasi dokumen sampul I;
15. penetapan peringkat teknis;
16. pemberitahuan dan pengumuman peringkat teknis;
17. undangan pembukaan dokumen sampul II;
18. pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II;
19. penetapan pemenang;
20. pemberitahuan dan pengumuman pemenang;
21. sanggahan;
22. sanggahan banding (apabila diperlukan);
23. undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
24. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan
25. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.155 42

• metode evaluasi biaya terendah/pagu anggaran prakualifikasi dengan satu sampul yang meliputi kegiatan:

1. pengumuman prakualifikasi;
2. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
3. pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
4. pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
5. pembuktian kualifikasi;
6. penetapan hasil kualifikasi;
7. pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi;
8. sanggahan kualifikasi;
9. undangan;
10. pemberian penjelasan;
11. pemasukan Dokumen Penawaran;
12. pembukaan Dokumen Penawaran;
13. evaluasi administrasi, teknis dan biaya;
14. penetapan pemenang;
15. pemberitahuan dan pengumuman pemenang;
16. sanggahan;
17. sanggahan banding (apabila diperlukan);
18. undangan klarifikasi dan negosiasi;
19. klarifikasi dan negosiasi; dan
20. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.

(2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi

Sederhana dengan metode evaluasi Pagu Anggaran atau metode biaya terendah dengan satu sampul meliputi tahapan sebagai berikut:

• pengumuman prakualifikasi;
• pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
• pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
• pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
• pembuktian kualifikasi;
• penetapan hasil kualifikasi;
• pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi;

www.djpp.depkumham.go.id

43 2012, No.155

• sanggahan kualifikasi;
• undangan;
• pemberian penjelasan;
• pemasukan Dokumen Penawaran;
• pembukaan Dokumen Penawaran;
• evaluasi administrasi, teknis dan biaya;
• penetapan pemenang;
• pemberitahuan dan pengumuman pemenang;
• sanggahan;
• sanggahan banding (apabila diperlukan);
• undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
• klarifikasi dan negosiasi; dan
• pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.

(3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan

Langsung untuk penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut:

• PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada :

1. Penyedia Jasa Konsultansi terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis di lokasi penanganan darurat; atau
2. Penyedia Jasa Konsultansi lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada angka 1).

• Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut :

1. opname pekerjaan di lapangan;
2. penetapan ruang lingkup, jumlah, dan kualifikasi tenaga ahli serta waktu penyelesaian pekerjaan;
3. penyusunan Dokumen Pengadaan;
4. penyusunan dan penetapan HPS;
5. penyampaian Dokumen Pengadaan;
6. pemasukan Dokumen Penawaran;
7. pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran;

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.155 44

1. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
2. penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
3. penetapan Penyedia; dan
4. pengumuman Penyedia.

(4) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan

Langsung untuk bukan penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut:

• undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan;
• pemasukan, evaluasi, dan pembuktian kualifikasi;
• pemberian penjelasan;
• pemasukan Dokumen Penawaran;
• pembukaan dan evaluasi penawaran;
• klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
• pembuatan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
• penetapan Penyedia; dan
• pengumuman.

(5) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Pengadaan

Langsung dilakukan dengan permintaan penawaran yang diikuti dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya kepada calon Penyedia.

(6) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Sayembara

meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut:

• pengumuman;
• pendaftaran dan pengambilan Dokumen Sayembara;
• pemberian penjelasan;
• pemasukan proposal;
• pembukaan proposal;
• pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis;
• pembuatan Berita Acara Hasil Sayembara;
• penetapan pemenang; dan
• pengumuman pemenang.

(7) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan menggunakan

tahapan Seleksi Umum pascakualifikasi satu sampul, meliputi kegiatan sebagai berikut:

www.djpp.depkumham.go.id

45 2012, No.155

• pengumuman;
• pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
• pemberian penjelasan;
• pemasukan Dokumen Penawaran;
• pembukaan Dokumen Penawaran;
• evaluasi penawaran;
• evaluasi kualifikasi;
• pembuktian kualifikasi;
• pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi;
• penetapan pemenang;
• pengumuman pemenang;
• sanggahan;
• sanggahan banding (apabila diperlukan);
• undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
• klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan
• pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.

1. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas,

atau Seleksi Umum dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut:

• penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 7 (tujuh) hari kerja;
• pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi;
• batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi;
• masa sanggahan terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding;
• undangan Pelelangan/Seleksi kepada peserta yang lulus kualifikasi disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah selesainya masa sanggahan;

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.155 46

• pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya undangan Pelelangan/Seleksi sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;

• pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan Pelelangan/Seleksi;

• pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan;

• masa sanggahan terhadap hasil Pelelangan/Seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil Pelelangan/Seleksi dan masa sanggahan banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;

• dalam hal PPK menyetujui penetapan pemenang lelang, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang Pelelangan apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding, atau paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK untuk Seleksi Umum;

• dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ pada Pelelangan Umum diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK untuk Seleksi Umum; dan

• Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

(2) Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Kerja ULP.

(3) Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E- Procurement, dilakukan berdasarkan hari kalender.

(4) Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) melalui E-Procurement adalah hari kerja.

www.djpp.depkumham.go.id

47 2012, No.155

(5) Dalam hal Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan

Terbatas, atau Seleksi Umum dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA ditetapkan.

1. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan

pascakualifikasi dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut:

• penayangan pengumuman dilaksanakan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja;

• pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan (Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan) dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;

• pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman;

• pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan;

• batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan Dokumen Penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan;

• evaluasi penawaran dapat dilakukan sesuai dengan:

1. waktu yang diperlukan; atau

2. jenis dan kompleksitas pekerjaan;

• masa sanggahan terhadap hasil pelelangan/seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil Pelelangan/Seleksi dan masa sanggahan banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;

• dalam hal PPK menyetujui penetapan pemenang Pelelangan, SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang Pelelangan apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding, atau paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK untuk Seleksi Umum;

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.155 48

• dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ pada Pelelangan Umum diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK untuk Seleksi Umum; dan
• Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

(2) Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i, diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Kerja ULP.

(3) Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E- Procurement, dilakukan berdasarkan hari kalender.

(4) Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) melalui E-Procurement adalah hari kerja.

(5) Dalam hal Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan

dengan pascakualifikasi dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA ditetapkan.

1. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, atau Seleksi

Sederhana Perorangan dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut:

• penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 4 (empat) hari kerja;
• pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;
• pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman;
• pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan;
• masa sanggahan terhadap hasil Pelelangan/Seleksi Sederhana Perorangan selama 3 (tiga) hari kerja setelah

www.djpp.depkumham.go.id

49 2012, No.155

pengumuman hasil Pelelangan/Seleksi Sederhana Perorangan dan masa sanggahan banding selama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;

• SPPBJ diterbitkan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding;
• dalam hal Sanggahan Banding tidak diterima, SPPBJ pada Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban Sanggahan Banding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi;
• untuk Seleksi Sederhana Perorangan, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK; dan
• Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

(2) Seleksi Sederhana dengan prakualifikasi dilakukan dengan

ketetapan waktu sebagai berikut:

• penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 4 (empat) hari kerja;
• pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi;
• batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi;
• masa sanggahan terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding;
• undangan kepada peserta yang masuk daftar pendek disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah masa sanggahan atau setelah selesainya masa sanggahan;
• pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya undangan seleksi sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;
• pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan seleksi;

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.155 50

• pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan;
• masa sanggahan terhadap hasil Seleksi selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil Seleksi dan masa sanggahan banding selama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;
• SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK;
• dalam hal Sanggahan Banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK; dan
• Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

(3) Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, dan pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf l, diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Kerja ULP.

(4) Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Procurement, dilakukan berdasarkan hari kalender.

(5) Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) melalui E-Procurement adalah hari kerja.

(6) Dalam hal Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung atau

Seleksi Sederhana dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA ditetapkan.

1. Ketentuan Pasal 66 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) diubah, serta diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (7a), dan Penjelasan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

(1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa,

kecuali untuk Kontes/Sayembara dan pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian.

(2) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai

total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.

www.djpp.depkumham.go.id

51 2012, No.155

(3) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.

(4) HPS ditetapkan:

• paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau

• paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

(5) HPS digunakan sebagai:

• alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;

• dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah:

1. untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, kecuali Pelelangan yang menggunakan metode dua tahap dan Pelelangan Terbatas dimana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga); dan

2. untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran.

• dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.

(6) HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian

negara.

(7) Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan

data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

• Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;

• informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);

• informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

• daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.155 52

• biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
• inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
• hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
• perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate);
• norma indeks; dan/atau
• informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. (7a) Penyusunan HPS untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan informasi harga barang/jasa di luar negeri.

(8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya

overhead yang dianggap wajar.

1. Ketentuan Pasal 70 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga

Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

(1) Jaminan Pelaksanaan diminta PPK kepada Penyedia

Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk Kontrak bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Jaminan Pelaksanaan dapat diminta PPK kepada Penyedia Jasa

Lainnya untuk Kontrak bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali untuk Pengadaan Jasa Lainnya dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna.

(3) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

(4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:

• untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau
• untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.

(5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai

serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

www.djpp.depkumham.go.id

53 2012, No.155

(6) Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah:

• penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi; atau
• penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

1. Ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga

Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penyedia Barang/Jasa memberikan Jaminan Pemeliharaan

kepada PPK setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus), untuk:

• Pekerjaan Konstruksi;
• Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.

(2) Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus)

dari nilai Kontrak.

(3) Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas)

hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.

(4) Penyedia Pekerjaan Konstruksi memilih untuk memberikan

Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi.

(5) Jaminan Pemeliharaan atau retensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), besarnya 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya.

1. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa,

Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat dengan syarat:

• setelah penetapan APBD untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari APBD;
• setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/ Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR untuk pengadaan yang bersumber dari APBN.

(2) Dalam hal DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran

dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses Pemilihan dibatalkan.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.155 54

(3) Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi diumumkan secara terbuka

dengan mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya melalui:

• website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi;
• papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan
• Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

1. Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 77 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5a), sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

(1) Untuk memperjelas Dokumen Pengadaan Barang/Jasa,

ULP/Pejabat Pengadaan mengadakan pemberian penjelasan.

(2) ULP/Pejabat Pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan

dengan cara melakukan peninjauan lapangan.

(3) Pemberian penjelasan harus dituangkan dalam Berita Acara

Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir.

(4) ULP memberikan salinan Berita Acara Pemberian Penjelasan dan

Adendum Dokumen Pengadaan kepada seluruh peserta, baik yang menghadiri atau tidak menghadiri pemberian penjelasan.

(5) Apabila tidak ada peserta yang hadir atau yang bersedia

menandatangani Berita Acara Pemberian Penjelasan, maka Berita Acara Pemberian Penjelasan cukup ditandatangani oleh anggota ULP yang hadir. (5a) Untuk pemberian penjelasan pada Pelelangan/Seleksi Internasional, penyampaian pertanyaan dapat dilakukan melalui surat elektronik sebelum pemberian penjelasan dimulai.

**(6) Perubahan rancangan Kontrak dan/atau spesifikasi tekni