Pasal 17

(1) Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan

memenuhi persyaratan sebagai berikut :

• memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;

• memahami pekerjaan yang akan diadakan;

• memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;

• memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;

• memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan

• menandatangani Pakta Integritas. (1a) Persyaratan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa pada ayat (1) huruf e dapat dikecualikan untuk Kepala ULP.

(2) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat

Pengadaan meliputi:

• menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;

• menetapkan Dokumen Pengadaan;

• menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

• mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

• menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;

• melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

• khusus untuk Kelompok Kerja ULP:

1. menjawab sanggahan;

2. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

• Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.155 12

• Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

1. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
2. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
3. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP.

• khusus Pejabat Pengadaan:

1. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

• Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
• Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

1. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
2. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
3. membuat laporan mengenai proses Pengadaan Pengadaan kepada PA/KPA.

• memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. (2a) Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP meliputi:
• memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
• menyusun program kerja dan anggaran ULP;
• mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/ jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
• membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi;
• melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;

www.djpp.depkumham.go.id

13 2012, No.155

• menugaskan/ menempatkan/ memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP; dan
• mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/ Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang- undangan dan/atau KKN.

(3) Selain tugas pokok dan kewewenangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:

• perubahan HPS; dan/atau

• perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

(4) Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan

berasal dari Pegawai Negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.

(5) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4), untuk :

• Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang memiliki keterbatasan pegawai yang berstatus Pegawai Negeri, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari pegawai tetap Lembaga/Institusi Pengguna APBN/ APBD yang bukan Pegawai Negeri.

• Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari bukan Pegawai Negeri.

(6) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau

memerlukan keahlian khusus, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari Pegawai Negeri atau swasta.

(7) Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk

sebagai:

• PPK;

• Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);

• Bendahara; dan

• APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/ anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.

1. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf e diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi:

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.155 14