PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2007

(1) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang

selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) LKPP dipimpin oleh seorang Kepala.

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LKPP menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan badan usaha;

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.314 3

• penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
• pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;
• pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik;
• pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan pendapat hukum;
• pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP; dan
• pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.

1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

• penyiapan dan perumusan kebijakan sistem pemantauan, penilaian, dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
• koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
• penyiapan masukan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional tentang rencana pengadaan sebagai bahan referensi penyusunan dan pelaksanaan anggaran untuk dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) yang akan dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
• pembinaan, pengawasan, dan koordinasi pengembangan sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik.

1. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah menyelenggarakan fungsi:

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.314 4

• pemberian bimbingan teknis dan advokasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait dengan peraturan perundang- undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
• pemberian pendapat, rekomendasi, dan tindakan koreksi kepada para pengelola pengadaan yang sedang atau akan melakukan proses pengadaan barang/jasa;
• pemberian nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah selesai dilaksanakan; dan
• pemberian keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

1. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 22A, Pasal 22B, dan Pasal 22C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Di LKPP dibentuk Inspektorat sebagai unsur pengawas.

(2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur

pengawasan internal LKPP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

(3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal LKPP.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22B, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

• penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal;
• pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
• pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
• penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
• pelaksanaan administrasi Inspektorat.

1. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.314 5

(1) Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Biro.

(2) Deputi terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat.

(3) Biro terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian, masing-masing

Bagian terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian.

(4) Direktorat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat,

masing-masing Subdirektorat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi.

(5) Inspektorat terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

1. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam merumuskan kebijakan dan strategi di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah, LKPP memperhatikan arahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi serta memperhatikan masukan dari kementerian/ lembaga.

1. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

LKPP dalam menyusun kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk implementasi RKAKL berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

1. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

LKPP dalam melaksanakan hubungan dan kerjasama internasional serta perundingan dengan pemberi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) yang terkait dengan bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.314 6

1. Ketentuan Pasal 31 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi merupakan jabatan

struktural eselon I.a.

(2) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur merupakan

jabatan struktural eselon II.a.

(3) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang

merupakan jabatan struktural eselon III.a.

(4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang

merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

1. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Kepala LKPP diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden atas usulan Kepala.

(3) Pejabat eselon II ke bawah di LKPP diangkat dan diberhentikan

oleh Kepala. Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014

,

www.djpp.kemenkumham.go.id