Pasal 11

(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

• menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.155 8

1. spesifikasi teknis Barang/Jasa;
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
3. rancangan Kontrak.

• menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
• menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian:
• melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
• mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
• melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
• menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
• melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
• menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dalam hal diperlukan, PPK dapat:

• mengusulkan kepada PA/KPA:

1. perubahan paket pekerjaan; dan/atau
2. perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

• menetapkan tim pendukung;
• menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
• menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf f diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (2a) dan ayat (2b) serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), serta Penjelasan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: