Pasal 22

(1) Daerah otonom dapat dihapus, apabila daerah yang

bersangkutan dinyatakan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah.

(2) Penghapusan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap

kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah

sesuai . . .

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digabungkan dengan daerah lain yang bersandingan berdasarkan hasil kajian.