Peraturan Presiden (2,662)
PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN INDUSTRI RUMPUT LAUT
PELAKSANAAN KAMPANYE PENCITRAAN INDONESIA
PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
KEANGGOTAAN DAN KONTRIBUSI INDONESIA PADA ORGANISASI
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
SYARAT DAN TATA CARA PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN ANTARA
RENCANA AKSI NASIONAL PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI
HAK KEUANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN
PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN
HONORARIUM BAGI KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENINGKATAN
DANA ABADI PENDIDIKAN
JABATAN FUNGSIONAL TENTARA NASIONAL INDONESIA
PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF
HONORARIUM PEGAWAI
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (GEOPARK)
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
JEMBATAN SURABAYA – MADURA
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 121 TAHUN 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 107 TAHUN 2016
TATA CARA PEMILIHAN, SYARAT, LARANGAN, FUNGSI, TUGAS,
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 153 TAHUN 2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 133 TAHUN 2014
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN
REFORMA AGRARIA
TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT TERTENTU YANG DITUGASKAN PADA
PENANGANAN SAMPAH LAUT
PENANGANAN SAMPAH LAUT
JAMINAN KESEHATAN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN DAN
JENIS DAN BESARAN HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA