Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 2016

Pasal 2

  1. Pegawai di lingkungan Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, selain

diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan

tunjangan kinerja setiap bulan.

  1. Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan setelah mempertimbangkan

penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu.

  1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d dihapus, sehingga

Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, tidak diberikan kepada:

  • Pegawai di lingkungan Kementerian Agraria

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

yang tidak mempunyai jabatan tertentu;

  • Pegawai di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;

  • Pegawai di lingkungan Kementerian Agraria

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang diberhentikan dari jabatan organiknya

www.peraturan.go.id

2018, No.178 -4-

dengan diberikan uang tunggu (belum

diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil);

  • dihapus;

  • Pegawai di lingkungan Kementerian Agraria

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

yang diberikan cuti di luar tanggungan

negara atau dalam bebas tugas untuk

menjalani masa persiapan pensiun; dan

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di

lingkungan Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang tidak

diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

  1. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional yang mengepalai dan memimpin Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional diberikan

tunjangan kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja tertinggi di

lingkungan Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

(2) Tunjangan kinerja bagi Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Januari 2017.

(3) Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

www.peraturan.go.id

2018, No.178 -5-

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Oktober 2018

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 Oktober 2018

,

ttd.

www.peraturan.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dengan adanya peningkatan kinerja dan beban

kerja organisasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional, perlu diberikan

tunjangan kinerja bagi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu

MENGINGAT

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

www.peraturan.go.id

2018, No.178 -2-

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan

Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

  1. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 346);

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
amendment PERPRES_120_2016
DIUBAH OLEH
PERPRES 9/2020 — TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
Referensi Silang (6)
UU 17/2003 — Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang...
UU 1/2004 — PERBENDAHARAAN NEGARA
UU 5/2014 — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang...
PP 7/1977 — Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977...
PP 30/2015 — PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
PP 11/2017 — MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL