Pasal 5A

(1) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional yang mengepalai dan memimpin Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional diberikan

tunjangan kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja tertinggi di

lingkungan Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

(2) Tunjangan kinerja bagi Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Januari 2017.

(3) Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

www.peraturan.go.id

2018, No.178 -5-

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Oktober 2018

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 Oktober 2018

,

ttd.

www.peraturan.go.id