PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK

a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik

bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari

tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yaitu untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan

keadilan sosial;

• bahwa untuk memperkuat hubungan persahabatan

dengan memfasilitasi akses masuk bagi warga negara

Republik Indonesia dan Republik Niger pemegang

paspor diplomatik dan paspor dinas ke dalam wilayah

masing-masing Pihak, Pemerintah Republik Indonesia

dan Pemerintah Republik Niger telah menandatangani

www.peraturan.go.id

2019, No.83 -2-

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia

dan Pemerintah Republik Niger mengenai Pembebasan

Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor

Dinas (Agreement between the Government of the

Republic of Indonesia and the Government of the

Republic of Niger concerning Visa Exemption for Holders

of Diplomatic and Service Passports) pada tanggal

16 Oktober 2017 di Jakarta, Indonesia;

• bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Perjanjian Internasional, pengesahan Persetujuan

sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan

dengan Peraturan Presiden;

• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu