Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF

Pasal 1

(1) Mengesahkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi

Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia

dan Pemerintah Republik Chile (Comprehensive

Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the

Republic of Chile) yang telah ditandatangani pada tanggal

14 Desember 2017 di Santiago, Chile.

(2) Salinan naskah asli Persetujuan Kemitraan Ekonomi

Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia

dan Pemerintah Republik Chile (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government

of the Republic of Indonesia and the Government of the

Republic of Chile) dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Spanyol sebagaimana terlampir dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

2019, No.30 -4-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Februari 2019

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Februari 2019

,

ttd

www.peraturan.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa persetujuan kemitraan ekonomi

komprehensif merupakan salah satu upaya

Pemerintah untuk meningkatkan ekonomi nasional

yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

  • bahwa untuk meningkatkan kerja sama

perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia

dan Pemerintah Republik Chile, perlu membentuk

persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif;

www.peraturan.go.id

2019, No.30 -2-

  • bahwa Pemerintah Republik Indonesia dan

Pemerintah Republik Chile telah menandatangani Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif

antara Pemerintah Republik Indonesia dan

Pemerintah Republik Chile (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the

Government of the Republic of Indonesia and the

Government of the Republic of Chile) pada tanggal 14 Desember 2017 di Santiago, Chile;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,

perlu

MENGINGAT

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

www.peraturan.go.id

2019, No.30 -3-

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
PMK /2019 — PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN
PMK /2019 — PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN KEMITRAAN
Referensi Silang (2)
UU 24/2000 — PERJANJIAN INTERNASIONAL
UU 7/2014 — PERDAGANGAN