KANTOR KOMUNIKASI KEPRESIDENAN

(1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Kantor

Komunikasi Kepresidenan.

(2) Kantor Komunikasi Kepresidenan merupakan lembaga

nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(3) Kantor Komunikasi Kepresidenan dipimpin oleh

Kepala.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Kantor Komunikasi Kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, Kantor Komunikasi Kepresidenan

menyelenggarakan fungsi :

• pelaksanaan analisis isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan

. program prioritas Presiden; i

b.pelaksanaan...

SK No 2ll824A

PRESIDEN

• pelaksanaan pengelolaan materi dan strategi komunikasi atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;
• pelaksanaan diseminasi informasi dan media komunikasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;
• pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi informasi strategis dan evaluasi komunikasi antar kementerian / lembaga terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;
• pelaksanaan administrasi Kantor Komunikasi Kepresidenan; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Kantor Komunikasi Kepresidenan terdiri atas:

• Kepala;
• Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi;
• Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi;
• Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi; dan
• Jurrr Bicara Presiden. Bagian Kedua Kepala

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan. BagianKetiga...

SK No 211902 A

PRESIDEN

Bagian Ketiga Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi

(1) Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi

dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan identifikasi, analisis, dan pengelolaan materi dan narasi komunikasi atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8, Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi

menyelen ggarakan fungsi :

• pelaksanaan identifikasi dan analisis atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;
• penyiapan bahan materi dan narasi komunikasi Presiden terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;
• pelaksanaan pengelolaan materi dan narasi komunikasi atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;
• pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang materi dan narasi komunikasi terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

BagianKeempat...

SK No 211826 A

PRESIDEN

Bagian Keempat Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi

(1) Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi

dipimpin oleh Deputi.

Pasal 1 1

Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan disemirrasi informasi dan media komunikasi Presiden terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11, Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi

menyelenggarakan fungsi :

• pelaksanaan pengelolaan strategi komunikasi dan informasi terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;
• pelaksanaan diseminasi dan pengelolaan media informasi terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;
• pelaksanaan kerja sama dan hubungan media terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;
• pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang strategi komunikasi dan informasi, serta diseminasi dan pengelolaan media informasi terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

BagianKelima...

SK No 211827 A

FRESIDEN

Bagian Kelima Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi

(1) Deputi Bidang Koordinasi lnformasi dan Evaluasi

Komunikasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi

Komunikasi dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi informasi strategis dan evaluasi komunikasi terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14, Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi

Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

• pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi informasi strategis dan evaluasi komunikasi antar kementerian/lembaga terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;
• pelaksanaan pengendalian dan penyelarasan informasi strategis yang disampaikan kementerian/lembaga terha.dap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;
• pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan umpan balik atas informasi strategis terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;
• pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang koordinasi dan evaluasi komunikasi dan informasi terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala. BagianKeenam...

SK No 211828 A

PRESIOEN

Bagian Keenam Juru Bicara Presiden

(1) Juru Bicara Presiden berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala.

(2) Juru Bicara Presiden sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) secara substantif berkoordinasi dengan Deputi di lingkungan Kantor Komunikasi Kepresidenan sesuai bidang tugasnya.

(3) Juru Bicara Presiden sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) secara administratif difasilitasi oleh Sekretariat.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Juru Bicara Presiden

dapat menerima penugasan langsung dari Presiden.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, Kepala juga berperan sebagai Koordinator Juru

Bicara Presiden.

Juru Bicara Presiden mempunyai tugas melaksanakan pemberian informasi, keterangan, dan pernyataan resmi Presiden mengenai isu-isu strategis kepada publik.

Jumlah, pembidangan, dan hal lain yang berkaitan dengan Juru Bicara Presiden ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden. Bagian Ketujuh Sekretariat

(1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan dibentuk Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan.

(2) Sekretariat...

SK No 211829 A

PRESIDEN

(2) Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

(3) Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan dipimpin

oleh Kepala Sekretariat.

Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Kantor Komunikasi Kepresidenan.

(1) Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan terdiri

atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(2) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Kantor

Komunikasi Kepresidenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, dapat dibentuk paling .banyak 3 (tiga) Bagian.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (21, terdiri

atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana danlatau paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Di lingkungan Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atas usul Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Kedelapan

SK No 211830 A

PRESIDEN

Bagian Kedelapan Besaran Organisasi

(1) Deputi terdiri atas sejumlah Tenaga Profesional sesuai

kebutuhan dan analisis organisasi.

(2) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

• Tenaga Ahli Utama;
• Tenaga Ahli Madya;
• Tenaga Ahli Muda; dan
• Tenaga Terampil.

(1) Di lingkungan Kantor Komunikasi Kepresidenan dapat

diangkat paling banyak 3 (tiga) orang Staf Khusus.

(2) Staf Khusus bertanggung jawab kepada Kepala.

Staf Khusus mempunyai tugas memberikan sara.n dan pertimbangan kepada Kepala sesuai penugasan Kepala.

(1) Kepala Sekretariat merupakan jabatan pimpinan tinggi

pratama atau jabatan struktural eselon II.a.

(2) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau

jabatan struktural eselon III.a.

(3) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau

jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 29 ...

SK No 211831 A

PRESIDEN

(1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Juru Bicara Presiden diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden.

(3) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas

usul Kepala. (a) Staf Khusus dan Tenaga Profesional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

Kepala Sekretariat, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atas usul Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Masa jabatan Kepala, Juru Bicara Presiden, Deputi,

dan Tenaga Profesional paling lama sama dengan masa bakti Presiden.

(2) Masa jabatan Staf Khusus paling lama sama dengan

masa jabatan Kepala.

Kepala, Deputi, Juru Bicara Presiden, Staf Khusus, dan Tenaga Profesional dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non-Pegawai Negeri Sipil.

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala,

Deputi, Juru Bicara Presiden, Staf Khusus, dan Tenaga Profesional diberhentikan dari jabatan organiknya selama menduduki jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kenaikan .

SK No 211903 A

PRESIDEN

(2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang

menduduki jabatan sebagai Kepala, Deputi, Juru Bicara Presiden, Staf Khusus, dan Tenaga Profesional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perrrndang-undangan.

(1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau telah berakhir

masa jabatannya sebagai Kepala, Deputi, Juru Bicara Presiden, Staf Khusus, dan Tenaga Profesional, dapat diangkat kembali dalam jabatan organik sesuai formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala,

Deputi, Juru Bicara Presiden, Staf Khusus, dan Tenaga Profesional yang telah mencapai batas usia pensiun atau mencapai batas usia jabatan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya

setingkat menteri.

(2) Deputi diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya

setingkat jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.

(3) Juru Bicara Presiden diberikan hak keuangan dan

fasilitas lainnya setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktuial eselon I.a.

(4) Tenaga Ahli Utama dan Staf Khusus diberikan hak

keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.b.

(5) Tenaga.

SK No 2ll904A

PRESIDEN

t2

(5) Tenaga Ahli Madya diberikan hak keuangan dan

fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.

(6) Tenaga Ahli Muda dan Tenaga Terampil diberikan hak

keuangan dan fasilitas lainnya setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan

fasilitas lainnya bagi Kepala, Deputi, Juru Bicara Presiden, Staf Khusus, dan Tenaga Profesional diatur dalam Peraturan Presiden.

TATA KERJA

Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(1) Kepala harus menJrusun proses bisnis yang

menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Kantor Komunikasi Kepresidenan.

(2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Kantor

Komunikasi Kepresidenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala.

Kepala melaporkan kinerja serta pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Kantor Komunikasi Kepresidenan harus men5rusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap selurtrh jabatan di lingkungan Kantor Komunikasi Kepresidenan. Pasal40...

SK No 211905 A

FRESIDEN

13

Setiap unsur di lingkungan Kantor Komunikasi Kepresidenan dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor Komunikasi Kepresidenan maupun dalam hubungan antar kementerian/lembaga terkait.

Semua unsur di lingkungan Kantor Komunikasi Kepresidenan menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing sestrai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab

memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bhgi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diikuti dan dipattrhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pernbinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi cli bawahnya.

(1) Kantor Komunikasi Kepresidenan melaksanakan

koordinasi dan sinkronisasi informasi dan komunikasi strategis pada kementerian/lembaga yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

(2) Dalam...

SK No 211835 A

PRESIDEN

-t4-

(2) Dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Komunikasi Kepresidenan dapat meminta data dan informasi, perkembangan pelaksanaan kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), dianalisis dan diolah lebih lanjut sebagai bahan penyampaian komunikasi dan informasi strategis Presiden.

Kantor Komunikasi Kepresidenan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi pers, media, dan pengelolaan informasi kegiatan Presiden/Wakil Presiden dan/atau Istri/Suarni Presiden/Wakil Presiden, dan/atau kegiatan kabinet.

PENDANAAN

(1) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas

dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas

dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada anggaran kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kantor Komunikasi Kepresidenan ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. BABX...

SK No 211836 A

PRESIDEN

15

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,

pelaksanaan fungsi di bidang pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang dilaksanakan oleh Kantor Staf Presiden sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 20L9 tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 2441, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan.

(2) Pengalihan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dengan melibatkan kementerian/ lembaga terkait.

(1) Pegawai, perlengkapan, pendanaan, dan dokumen

di bidang pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang dilaksanakan oleh Kantor Staf Presiden, dialihkan menjadi pegawai, perlengkapan, pendanaan, dan dokumen Kantor Komunikasi Kepresidenan. (21 Pengalihan pegawai, perlengkapan, pendanaan, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku.

(3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dengan melibatkan kementerian / lembaga terkait.

Pasal 50. . .

SK No 211837 A

PRESIDEN

_ 16_

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kantor Staf Presiden yang melaksanakan fungsi di bidang pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 20l9 tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20I9 Nomor 2441, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 20I9 tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 244l., yang berkaitan dengan ketentuan mengenai fungsi pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai fungsi pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 20L9 tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20L9 Nomor 2++1, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar. . .

SK No 211838 A

PRESIDEN

-t7-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2024

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2024

,

ttd

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Bidang Perundang-undangan Hukum,

sil Djaman

SK No 211901 A