KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

(1) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi,

sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam

penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan

investasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang

www.peraturan.go.id

2019, No.206 -3-

terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan

investasi;

• pengelolaan dan penangangan isu di bidang

kemaritiman dan investasi;

• koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh

unsur organisasi di lingkungan Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

• pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan

lain yang telah ditetapkan dalam Sidang Kabinet;

• penyelesaian permasalahan yang tidak dapat

diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/

Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan

dimaksud;

• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang

menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan

• pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi mengoordinasikan:

• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat;

• Kementerian Perhubungan;

• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

• Kementerian Kelautan dan Perikanan;

• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

• Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan

• Instansi lain yang dianggap perlu.

www.peraturan.go.id

2019, No.206 -4-

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terdiri atas:

• Sekretariat Kementerian Koordinator;

• Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim;

• Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan

Jasa;

• Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur;
• Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim;

• Staf Ahli Bidang Hukum Laut;

• Staf Ahli Bidang Sosio-Antropologi Maritim;

• Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim; dan

• Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas.

Bagian Kedua Sekretariat Kementerian Koordinator

(1) Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.

(2) Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh

Sekretaris Kementerian Koordinator.

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada

seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

www.peraturan.go.id

2019, No.206 -5-

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7, Sekretariat Kementerian Koordinator

menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman dan Investasi;

• koordinasi dan penyusunan rencana dan program

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

• pembinaan dan pemberian dukungan administrasi

yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat,

arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator

Bidang Kemaritiman dan Investasi;

• pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

• koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

• penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan

negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Koordinator.

Bagian Ketiga

Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim

(1) Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri

Koordinator.

(2) Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim

dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim mempunyai

tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan

www.peraturan.go.id

2019, No.206 -6-

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang

kedaulatan maritim.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim

menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang

terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim;

• pengendalian pelaksanaan kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di

bidang kedaulatan maritim;

• koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan hukum dan perjanjian maritim;

• koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan ketahanan maritim;

• koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan maritim;

• koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan

pelaksanaan kebijakan keamanan dan keselamatan maritim;

• koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan wilayah maritim;

• pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di

bidang kedaulatan maritim; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Koordinator.

www.peraturan.go.id

2019, No.206 -7-

Bagian Keempat

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa

(1) Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan

Jasa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Menteri Koordinator.

(2) Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan

Jasa dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa

mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang

sumber daya alam dan jasa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan

Jasa menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan,

dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya alam

dan jasa;

• pengendalian pelaksanaan kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di

bidang sumber daya;

• koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengelolaan

sumber daya hayati;

• koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan

pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya

mineral dan energi;

www.peraturan.go.id

2019, No.206 -8-

• koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan

pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya non konvensional;

• koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan industri

pariwisata;

• koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan dan kebencanaan;

• pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di

bidang sumber daya alam dan jasa; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Koordinator.

Bagian Kelima

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur

(1) Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri

Koordinator.

(2) Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dipimpin oleh

Deputi.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur mempunyai tugas

menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta

pengendalian pelaksanaan kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang

infrastruktur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur

menyelenggarakan fungsi:

www.peraturan.go.id

2019, No.206 -9-

• koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan,

dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur;

• pengendalian pelaksanaan kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di

bidang infrastruktur;

• koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan

dan pengendalian pembangunan infrastruktur pelayaran, perikanan, dan kelautan;

• koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan

dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

pembangunan infrastruktur konektivitas antar moda

dan pengembangan sistem logistik nasional;

• koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian

pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur pertambangan dan energi;

• koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan

dan pengendalian pelaksanaan kebijakan industri transportasi;

• koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan

pelaksanaan kebijakan penyusunan tata ruang wilayah laut;

• pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di

bidang infrastruktur; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Koordinator.

Bagian Keenam

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia,

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim

(1) Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia,

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya

Maritim berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.

www.peraturan.go.id

2019, No.206 -10-

(2) Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia,

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya

Maritim dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan

serta pengendalian pelaksanaan kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di

bidang sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan

teknologi, dan budaya maritim.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya

Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan,

dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya

manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan

budaya maritim;

• pengendalian pelaksanaan kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di

bidang sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan

teknologi, dan budaya maritim;

• koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan

pendidikan dan pelatihan maritim;

• koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan

serta pengendalian pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi maritim;

• koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan

pengembangan jejaring inovasi maritim;

www.peraturan.go.id

2019, No.206 -11-

• koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan

serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan budaya, seni, dan olahraga maritim;

• koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan

serta pengendalian pelaksanaan kebijakan

pengembangan sistem observasi kelautan,

pengelolaan data, dan informasi maritim;

• pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan

teknologi, dan budaya maritim; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Koordinator.

Bagian Ketujuh Inspektorat

(1) Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.

(2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan

pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
• pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

• pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penugasan Menteri Koordinator;

• penyusunan laporan hasil pengawasan;

www.peraturan.go.id

2019, No.206 -12-

• pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

• pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kementerian Koordinator.

Bagian Kedelapan

Staf Ahli

(1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Menteri Koordinator dan secara administratif

dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian

Koordinator.

(2) Staf Ahli Bidang Hukum Laut mempunyai tugas

memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya.

(3) Staf Ahli Bidang Sosio-Antropologi Maritim

mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap

isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai

keahliannya.

(4) Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim mempunyai tugas

memberikan rekomendasi terhadap isu-isu

strategis kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya.

(5) Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas mempunyai

tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai

keahliannya.

Bagian Kesembilan

Jabatan Fungsional

Di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dapat ditetapkan jabatan

fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang

pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

2019, No.206 -13-

TATA KERJA

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus

menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah.

(1) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi harus menyusun proses bisnis yang

menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan

efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan

Investasi.

(2) Selain proses bisnis yang dimaksud dalam ayat (1),

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi juga harus menyusun proses bisnis antar Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikannya serta

proses bisnis antar Kementerian/Lembaga yang

terkait.

(3) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator.

(4) Proses bisnis penanganan isu Kemaritiman dan

Investasi antar Kementerian/Lembaga diatur oleh

Menteri Koordinator.

(1) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi oleh Menteri

Koordinator dilakukan melalui penerapan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja

yang efektif dan efisien baik antar kementerian yang

dikoordinasikannya maupun dengan kementerian/lembaga lain yang terkait.

www.peraturan.go.id

2019, No.206 -14-

(2) Selain melalui penerapan proses bisnis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dilakukan melalui:

• rapat koordinasi Menteri Koordinator atau rapat

koordinasi gabungan antar Menteri Koordinator;

• rapat-rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh

Menteri Koordinator sesuai dengan kebutuhan;

• forum-forum koordinasi yang sudah ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

• konsultasi langsung dengan para menteri dan

pimpinan lembaga lain yang terkait.

(3) Dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Menteri Koordinator melakukan koordinasi

dan sinkronisasi terhadap perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan dalam lingkup urusan

yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator.

(4) Menteri Koordinator dapat melibatkan menteri

dan/atau pimpinan lembaga di luar bidang

koordinasinya dalam rapat-rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi.

(5) Pelaksanaan koordinasi oleh Menteri Koordinator

dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu

sesuai kebutuhan.

(6) Pelaksanaan koordinasi secara berkala sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), ditetapkan oleh Menteri

Koordinator.

(7) Dalam hal hasil pelaksanaan koordinasi dan

sinkronisasi perlu ditindaklanjuti, Menteri

Koordinator melaksanakan hasil rapat koordinasi dan

sinkronisasi sesuai bidang tugasnya.

(8) Menteri Koordinator melakukan pemantauan

pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada

ayat (7).

(9) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat

(7) dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden

www.peraturan.go.id

2019, No.206 -15-

melalui Menteri Koordinator secara berkala atau

sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi harus menyusun analisa jabatan, peta jabatan,

analisa beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh

jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Koordinator

Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam melaksanakan

tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sendiri, maupun dalam hubungan antar

kementerian dengan lembaga lain yang terkait.

Semua unsur di lingkungan Kementerian Koordinator

Bidang Kemaritiman dan Investasi harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab

memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan

memberikan pengarahan serta petunjuk bagi

pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang

telah ditetapkan.

(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan

secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

2019, No.206 -16-

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap satuan organisasi di bawahnya.

PENDANAAN

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan

tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman dan Investasi dibebankan kepada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman dan Investasi ditetapkan oleh Menteri

Koordinator setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

aparatur negara.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua

ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum

www.peraturan.go.id

2019, No.206 -17-

diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan

Peraturan Presiden ini.

(1) Dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan

program dan anggaran dalam tahun anggaran 2019,

susunan organisasi Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman dan Investasi yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden ini berlaku paling lama sampai

tanggal 31 Desember 2019.

(2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), organisasi Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman dan Investasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 harus dilakukan penataan organisasi yang disesuaikan dengan strategi Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rangka pelaksanaan visi Presiden, yang

penyusunannya disesuaikan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Penataan organisasi Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman dan Investasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden atas usul menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang aparatur negara

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka ketentuan

mengenai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2018, dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

www.peraturan.go.id

2019, No.206 -18-

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Oktober 2019

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 24 Oktober 2019

,

ttd

www.peraturan.go.id