Pasal 27

(1) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi harus menyusun proses bisnis yang

menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan

efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan

Investasi.

(2) Selain proses bisnis yang dimaksud dalam ayat (1),

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi juga harus menyusun proses bisnis antar Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikannya serta

proses bisnis antar Kementerian/Lembaga yang

terkait.

(3) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator.

(4) Proses bisnis penanganan isu Kemaritiman dan

Investasi antar Kementerian/Lembaga diatur oleh

Menteri Koordinator.