BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

(1) Badan Koordinasi Penanaman Modal yang

selanjutnya disebut BKPM merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) BKPM dipimpin oleh Kepala.

BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal3...

l.lr Nln lU(r3l I A

PRESIDEN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKPM menyelenggarakan fungsi:

• pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
• koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
• pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
• penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
• pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
• pembuatan peta penanaman modal Indonesia;
• koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja sama penanaman modal;
• pengembangan sektor usaha penananaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
• pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
• koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
• koordinasi

ASl( Irlo l0(''31 I

PRESIDEN

• koordinasi penananam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;

1. pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;

• koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BKPM;
• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKPM;
• pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKPM; dan
• pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

BKPM terdiri atas:

• Kepala;
• Wakil Kepala;
• Sekretariat Utama;
• Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal;
• Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis;
• Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
• Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal;
• Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal;
• Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
• Deputi

Sil( Nlo lO6.1l .r A.

PRESIDEN

• Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
• Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal.

Bagian Kedua Kepala

Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BKPM.

Kepala dijabat oleh Menteri Investasi.

Bagian Ketiga Wakil Kepala

(1) Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Menteri/ Kepala.

(2) Wakil Kepala dijabat oleh Wakil Menteri Investasi.

(3) Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala mempunyai

tugas membantu Menteri/Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BKPM. (4\ Rincian tugas Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala ditetapkan oleh Menteri/ Kepala.

Bagian Keempat Sekretariat Utama

(1) Sekretariat Utama berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.

(2) Sekretariat...

Sl( lrlo I 0(r.1 l,t A

PRESIDEN

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

(3) Sekretaris Utama dijabat oleh Sekretaris

Kementerian Inve stasi.

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BKPM.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi kegiatan di lingkungan BKPM;
• koordinasi dan penJrusunan rencana, program, dan anggaran BKPM;
• pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BKPM;
• pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
• koordinasi dan pen5rusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
• penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barangljasa; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala. Bagian . . .

:-ll'. i.to l0(r315 A

PRESIDEN

-7 Bagian Kelima Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal

Pasal 1 1

(1) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala. (21 Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal;

• perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal;

• pengkajian dan pengusulan perencanaan dan inovasi penanaman modal nasional menurut sektor usaha;

• pembuatan peta penanaman modal Indonesia;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembuatan peta penanaman modal Indonesia;

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembuatan peta penanaman modal Indonesia;

• pemantauan

lll" Nlq lO61lr. fl

PRESIDEN

• pemantatlan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan penanaman modal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Keenam Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis

(1) Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/ Kepala.

(2) Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis dipimpin

oleh Deputi.

Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi investasi strategis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi investasi strategis;
• perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi investasi strategis;
• pengembangan potensi dan peluang bidang hilirisasi investasi strategis;
• pemantauan .

Si( Nlo I0(.3 I 7 A

PRESIDEN

• pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hilirisasi investasi strategis; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Ketujuh Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

(1) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman

Modal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/ Kepala.

(2) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman

Modal dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
• perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
• pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha; d.pengembangan...

:ll( xlo l0(',3 I !l A

PRESIDEN

• pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
• pemantalLan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan iklim penanaman modal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Kedelapan Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal

(1) Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/ Kepala.

(2) Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal dipimpin

oleh Deputi.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal.

Pasal22 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi: a.koordinasi...

Sl( lrlcr l0(r3l') A

PRESIDEN

• koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal;
• perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal;
• koordinasi perencanaan dan pelaksanaan promosi penanaman modal;
• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi penanaman modal;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi penanaman modal;
• pemantalran, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi penanaman modal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Kesembilan Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal

( 1) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.

(2) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal

dipimpin oleh Deputi.

Pasal24 Deputi Bidang Keda Sama Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama penanaman modal. Pasal25...

Sl( Nlo l()(r1lo f,

PRESIDEN

-t2-

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

• koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama penanaman modal;
• perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama penanaman modal;
• koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kerja sama penanaman modal;
• koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
• pemantatran, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama penanaman modal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Kesepuluh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

(1) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.

(2) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal;
• perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal;
• koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu;
• koordinasi pelaksanaan penempatan perwakilan/ pejabat dari sektor terkait dalam pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu;
• koordinasi pemberian pelayanan perizinan, pelayanan berbantuan, dan pelayanan fasilitas penanaman modal;
• pen5rusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan penanaman modal;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan penanaman modal;
• pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan penanaman modal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Kesebelas Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

(1) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.

(2) Deputi

314 hlr-r l0f)31. j A

PRESIDEN

(2) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi perumusan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
• perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
• pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
• fasilitasi persebaran penanaman modal di seluruh Indonesia dan penyelesaian permasalahan dan kendala pelaku usaha;
• koordinasi pelaksanaan pengawasan perizinan berbasis risiko dan pengawasan administratif danl atau fisik realisasi penanaman modal;
• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal; g.pemberian...

(16 1--l..ili tr. I'lo I

PRESIDEN

,

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
• pemantatlan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Keduabelas Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal

(1) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman

Modal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/ Kepala.

(2) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman

Modal dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi penanaman modal;
• perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi penanaman modal;
• penyusunan .

Sl( l'.lo l0(r324. A

PRESIDEN

-t6-

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang data dan sistem informasi penanaman modal;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang data dan sistem informasi penanaman modal;
• pemantallan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi informasi penanaman modal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Ketigabelas Unsur Pengawas

(1) Di lingkungan BKPM dibentuk Inspektorat sebagai

unsur pengawas.

(2) Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Menteri/Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

(3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

(1) Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan

pengawasan intern di lingkungan BKPM.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

• pen5rusunan kebijakan teknis pengawasan intern;

• pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, evaluasi, pemantarlan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

• pelaksanaan .

:i!{ Nlo 106315 A

PRESIDEN

-t7-

• pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri/ Kepala;
• pen5rusunan laporan hasil pengawasan;
• pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Keempatbelas Unsur Pendukung

(1) Di lingkungan BKPM dapat dibentuk Fusat sebagai

unsur pendukung tugas dan fungsi BKPM. (21 Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/ Kepala melalui Sekretaris Utama.

(3) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat.

Bagian Kelimabelas Besaran Organisasi

(1) Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 5

(lima) Biro.

(2) Biro terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Biro sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Bagian. (41 Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional danlatau paling banyak 3 (tiga) Subbagian. Pasal39...

3l( lrlo 106.11r. 4

PFIESIDEN

(1) Deputi terdiri atas paling banyak 5 (lima)

Direktorat. (21 Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Direktorat

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat dan Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(4) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 2 (dua) seksi.

(1) Pusat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Dalam hal tugas dan fungsi Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Bidang.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdiri

atas Kelompok Jabatan Fungsional danlatau paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

(4) Dalam melaksanakan fungsi ketatausahaan, Pusat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan. Bagian . . .

Iit( Nlo l0(r33e A

PRESIDEN

Bagian Keenambelas Jabatan Fungsional

jabatan Di lingkungan BKPM dapat ditetapkan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPM dapat dibentuk Kelompok Ahli.

(1) Kelompok Ahli mempunyai tugas melakukan kajian

dan memberikan saran serta pertimbangan kepada Menteri/Kepala dalam rangka penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanaman modal.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kelompok Ahli secara fungsional bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Keanggotaan Kelompok Ahli dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil.

Kelompok Ahli berjumlah paling banyak 9 (sembilan) orang.

Pasal 46. . .

lil<. I'lo l0(''.1lll A

PRESIDEN

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Ahli ditetapkan oleh Menteri/ Kepala.

TATA KERJA

Menteri/Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(1) BKPM harus men1rusun proses bisnis yang

menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di BKPM.

(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan

BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan.

BKPM harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BKPM.

Setiap unsur di lingkungan BKPM dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BKPM, maupun dalam hubungan antar lembaga dengan kementerian lain terkait.

Semua unsur di lingkungan BKPM harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing- masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung

jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

(1) Sekretaris Utama dan Deputi merupakan Jabatan

Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural Eselon La.

(2) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, dan Kepala Fusat

merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural Eselon II.a.

(3) Kepala...

f il( t'lo lO(r3.10 A

PRESIDEN

(3) Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala

Subdirektorat merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural Eselon III.a.

(4) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala

Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural Eselon IV.a.

(1) Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri/ Kepala.

(2) Pejabat struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri/ Kepala.

(3) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

PENDANAAN

Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BKPM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Semua unit organisasi dan sumber daya yang ada di lingkungan BKPM juga melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal58...

:)l( Nlo l().,.131 A

PRESIDEN

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BKPM ditetapkan oleh Menteri/Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, selumh Jabatan yang ada beserta Pejabat yang memangku Jabatan di lingkungan BKPM, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuk jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 202O tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ln1.

Dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021, susunan organisasi BKPM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2OO7 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 202O tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal tetap berlaku sampai dengan paling lama 31 Desember 2021.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 202O tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

:i!( ttlo l0(.1-t.l 4

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2O2L

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2O2l

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan istrasi Hukum,

Djaman

SK No 106786 A