Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi perumusan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
• perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
• pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
• fasilitasi persebaran penanaman modal di seluruh Indonesia dan penyelesaian permasalahan dan kendala pelaku usaha;
• koordinasi pelaksanaan pengawasan perizinan berbasis risiko dan pengawasan administratif danl atau fisik realisasi penanaman modal;
• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal; g.pemberian...

(16 1--l..ili tr. I'lo I

PRESIDEN

,

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
• pemantatlan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Keduabelas Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal