Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKPM menyelenggarakan fungsi:

• pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
• koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
• pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
• penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
• pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
• pembuatan peta penanaman modal Indonesia;
• koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja sama penanaman modal;
• pengembangan sektor usaha penananaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
• pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
• koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
• koordinasi

ASl( Irlo l0(''31 I

PRESIDEN

• koordinasi penananam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;

1. pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;

• koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BKPM;
• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKPM;
• pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKPM; dan
• pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi